Caleg Bicara tentang Kesehatan Masyarakat NTT

KUPANG, PK -- Para calon anggota legislatif (Caleg) dan elit-elit parpol di NTT akan dihimpun dalam seminar sehari yang bertajuk "Parpol dan Caleg Bicara tentang Kesehatan Masyarakat NTT". Seminar tanggal 4 April 2009 ini akan disiarkan langsung (live) di media elektronik (radio dan televisi) dan dipublikasikan secara luas oleh media cetak di NTT.

Seminar yang berlangsung di Aula El Tari, Jalan Polisi Militer-Kupang itu, diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Cabang NTT dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang NTT.

"Semua caleg, terutama caleg untuk DPRD NTT, DPR pusat dan DPD RI dan Parpol peserta Pemilu Legislatif, kami undang semua. Ini kesempatan sangat baik bagi para caleg dan parpol untuk mengkampanyekan visi dan misi mereka tentang kesehatan masyarakat NTT," kata ketua panitia seminar, Pius Weraman, SKM,M.Kes usai rapat persiapan seminar, di ruang rapat redaksi SKH Pos Kupang, Sabtu (28/3/2009).

Dalam seminar, katanya, para pimpinan parpol dan caleg akan diberikan waktu yang sama untuk menyampaikan visi dan misinya. Setelah itu tim panel ahli akan mengajukan pertanyaan kepada para caleg dan pimpinan parpol.

"Dari diskusi dalam seminar ini akan ditarik benang merah kesepahaman para caleg, parpol dan peserta seminar tentang agenda pembangunan bidang kesehatan masyarakat NTT, lima tahun ke depan," jelas Weraman.

Ketua IAKMI NTT, Dr. dr. HA Fernandez, M.Kes menambahkan, selain para caleg dan pimpinan Parpol di NTT, seminar juga dihadiri semua anggota IAKMI NTT, para wartawan anggota PWI NTT, akademisi, aktifis LSM/NGO dan masyarakat umum.

"Saya kira seminar ini menjadi moment yang efektif bagi para caleg dan pimpinan parpol untuk menyampaikan visi dan misinya tentang kesehatan masyarakat NTT. Masyarakat NTT tentu ingin tahu pandangan para caleg dan parpol tentang kesehatan," kata Fernandez.

Hal senada dikatakan Ketua PWI Cabang NTT, Dion DB Putra. "Dari sisi publikasi, saya kira para caleg dan parol rugi kalau tidak hadir. Sebab seminar bertema kesehatan masyarakat NTT ini disiarkan langsung dan dipublikasi secara luas. Jadi visi dan misi para caleg dan parpol langsung sampai ke masyarakat," katanya.

Seminar ini bakal menjadi panggung kampanye yang efektif bagi para caleg dan parpol, sebab pelaksanaannya menjelang hari H pemungutan suara Pemilu Legislatif 9 April 2009. Bagi yang ingin berpartisipasi dalam seminar ini bisa menghubungi Ketua IAKMI NTT (HP: 0812 321 9539), Ketua PWI NTT (HP: 0812 379 66579), Ketua Panitia (HP: 0812 378 9293), drg. Jeffrey Jap, M.Kes (HP: 0812 379 5480) dan Marsel Ali (HP: 0813 393 97500). (amy) 

Pos Kupang edisi Senin, 30 Maret 2009 halaman 7

26 Wartawan Tewas Sejak Awal 2009

Jenewa (ANTARA News/AFP) - Sebanyak 26 wartawan tewas dalam tugas sejak awal tahun 2009 ini, satu peningkatan cepat dalam periode yang sama tahun lalu, demikian pernyataan kelompok pembelaan wartawan internasional.

Press Emblem Campaign (PEC)alias Kampanye Lencana Pers, lembaga swadaya masyarakat yang sedang mengusahakan perlindungan yang lebih baik bagi wartawan di daerah konflik, mengatakan angka korban tersebut meningkat dibandingkan dengan 16 kematian yang tercatat pada Januari dan Februari 2008.

"Pembunuhan wartawan dengan jelas terkait dengan situasi konflik internal," kata sekretaris jenderal kelompok itu, Blaise Lempen, Senin (2/3/2009).

Korban tersebut termasuk empat wartawan yang tewas di Jalur Gaza dan empat di Pakistan.
Dua kematian dilaporkan masing-maisng di Irak, Meksiko, Nepal, Rusia, Somalia, Sriangka dan Venezuela, sementara kematian lainnya terjadi di Kolombia, Kenya, Madagaskar dan Filipina.

Kampanye Lencana Pers -- yang mencatat seluruhnya 81 kematian di antara wartawan di seluruh dunia pada 2008 -- minta pada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memecahkan apa yang disebutnya sebagai "masalah global" itu. (*)

Perdebatan Independensi Wartawan Peliput Pemilu

Kupang (ANTARA News) - Independensi wartawan dalam peliputan pemilihan umum (pemilu) legislatif dan pemilihan presiden diperdebatkan dalam lokakarya "Peliputan Pemilu dan Pilpres bagi Jurnalis" yang diselenggarakan Dewan Pers, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/3/2009).

Perdebatan soal independensi wartawan ini terjadi ketika berlangsung dialog antara wartawan di Kupang dan Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi dan Hubungan Antarlembaga Dewan Pers, Wikrama Iryana Abidin.

Persoalan yang disorot adalah profesionalisme wartawan terutama liputan yang bebas dari pengaruh partai politik (parpol) dan uang suap dari para calon anggota legisatif (caleg).

Dalam dialog tersebut terungkap bahwa ada wartawan merasa berada di persimpangan jalan, antara mempertahankan profesionalisme dan kesejahteraan yang rendah dari perusahaan tempat bekerja.

Masalah itu diperparah oleh godaan uang atau barang dari parpol dan politisi yang membutuhkan pencitraan melalui media massa menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Seorang wartawan sebuah harian kota di Kupang memberi contoh satu kasus di Nus Tenggara Timur (NTT) terkait hubungan kolusif antara sejumlah wartawan dan politisi.

Mobil rombongan wartawan bersama politisi tersebut dilempar oleh orang tidak dikenal di perbatasan Timor Tengah Utara (TTU) dan Timor Tengah Selatan (TTS), namun peristiwa ini tidak diberitakan.

Pengungkapan insiden itu dibenarkan oleh seorang wartawan tabloid yang juga terbit di Kupang, namun dia menyatakan insiden itu bukan pelemparan mobil, tetapi "penghalang" jalan.

Semua wartawan yang berada dalam mobil, yang berkunjung ke Belu atas undangan seorang politisi nasional, sepakat tidak memberitakan insiden itu demi menjaga citra politisi.

Menurut Wikrama, rekam jejak para politisi baik yang sudah lama bermain di pentas poitik maupun yang baru muncul menjelang pemilihan legislatif 2009, mestinya dikupas oleh jurnalis, agar publik mendapatkan informasi yang lengkap mengenai profil caleg.

Pengungkapan rekam jejak politisi ini sehari sebelumnya juga ditegaskan oleh Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Wina Armada Sukardi dan Wakil Ketua Dewan Pers, Sabam Leo Batubara.

Menurut para anggota Dewan Pers itu, media harus bisa "menguliti" para politisi. Wikrama misalnya, menggunakan dua pendekatan untuk mengungkap rekam jejak, yakni pendekatan psikografik dan ekososiografik.

Psikografik adalah mengungkap bagaimana perilaku caleg di luar atau di dalam rumah, apakah pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dibenci atau disenangi tetangga, saudara, teman kantor, anak buah, apakah dia seorang penjudi, punya wanita idaman lain atau pria idaman lain dan apakah juga pemakai narkoba.

Sementara itu, pendekatan ekososiografik misalnya mengungkap ijazah palsu, apakah orang itu berprestasi akademis baik, apakah tukang contek, hartanya di dapat secara ilegal melalui "ilegal logging", bandar narkoba atau usaha ilegal lainnya.

"Dengan rekam jejak ini masyarakat mendapatkan gambaran untuk memilih pemimpin yang pro rakyat dan mampu membawa perubahan lebih baik bagi rakyat," katanya menambahkan. (*)

Percetakan Nusa Indah Ende Terima PWI Award

Oleh Leonard Ritan

Kupang, Flores Pos 
Percetakan Arnoldus Nusa Indah Ende dan P. Alex Beding, SVD menerima award berupa piagam penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang NTT karena dinilai telah mencerdaskan anak-anak bangsa dan pencetus berdirinya SKM Dian. Award ini diberikan oleh Ketua PWI Cabang NTT, Dion DB Putra pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-63 bertempat di Sekretariat PWI NTT, Sabtu (28/2/2009).

Award yang sama juga diberikan kepada antara lain, Gubernur Frans Lebu Raya, Ketua DPRD NTT Melkianus Adoe, Walikota Kupang Daniel Adoe, Bupati Kupang, I. A. Medah, Piet A. Tallo, Herman Musakabe, dan Damyan Godho.

Ketua PWI Cabang NTT, Dion DB Putra mengatakan, tradisi baru yang sedang ditumbuhkembangkan dalam tubuh PWI adalah pemberian PWI Award yang dilaksanakan mulai tahun ini. Award ini diberikan kepada perseorangan atau institusi yang memberikan kontribusi terhadap kehidupan pers yang sehat dan bermutu di daerah ini.

"Tahun ini kami memberikan penghargaan kepada 12 tokoh dan institusi yang dipandang layak menerima. Sebagai tradisi baru, kami menyadari ketidaksempurnaan. Tapi tekad kami adalah, ketidaksempurnaan itu akan disempurnakan terus menerus", kata Dion.

Pemred HU Pos Kupang ini menyampaikan, dalam waktu mendatang, PWI NTT juga akan memberikan medali emas kepada perseorangan atau lembaga yang menggunakan hak jawab sesuai amanat UU 40/1999 berkaitan dengan keberatan terhadap karya jurnalistik. Tradisi ini dibangun dengan tujuan meminimalisir kekerasan terhadap pers dengan melawan hokum. Di tingkat nasional, PWI pusat sudah memberikan medali emas kepada institusi dan perseorangan pada puncak HPN 2009 tanggal 9 Februari di Jakarta.

Menurutnya, kemerdekaan pers sungguh tidak pernah di satu titik. Ancaman atau gangguan terhadap insane pers di NTT masih saja terjadi bahkan cenderung meningkat. Dalam semester pertama tahun 2008, misalnya, telah terjadi lima kasus terhadap tujuh wartawan dari media berbeda. Data itu menggambarkan beta gangguan terhadap kebebasan pers di NTT masih relatif tinggi.

"Jika pers salah, silahkan tempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ada UU 40/1999 tentang Pers. Di sana ada hak jawab, hak koreksi, klarifikasi. Hindarilah cara-cara kekerasan fisik maupun non fisik serta kriminalisasi terhadap karya jurnalistik. Hanya satu kata, lawan segala upaya kriminalisasi pers," tandas Dion.

Pada kesempatan itu diserahkan juga kartu PWI kepada 26 anggota PWI. Dengan tambahan anggota baru tersebut, total anggota PWI NTT sampai Februari 2009 sebanyak 101 orang. PWI masih membuka kesempatan kepada jurnalis yang ingin bergabung.

Gubernur Frans Lebu Raya menegaskan, keberadaan pers yang mandiri dan professional perlu mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak. Ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan tatanan kehidupan Indonesia Baru yang maju, demokratis, dan mandiri. Keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat serta kebebasan yang dimiliki segenap insan pers, hendaknya diwujudnyatakan sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian serta tanggung jawab dalam memajukan tatanan kehidupan masyarakat.

Lebu Raya menambahkan, insan pers juga diharapkan memperhatikan pemberitaan dengan cover both sides sebagai salah satu ciri penyajian berita yang berkualitas. Ini penting sehubungan dengan semakin mengemukanya harapan masyarakat terhadap obyektivitas pemberitaan yang berimbang oleh insane pers. *

Sumber: Harian Flores Pos edisi Senin, 2 Maret 2009 halaman 13

Catatan PWI NTT: Ada informasi yang keliru. Award untuk DPRD Propinsi NTT sebagai lembaga bukan untuk ketua DPRD NTT yang sedang menjabat. 

PWI Kembangkan Profesionalisme Berbasis Kompetensi

KUPANG, Timex-Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT, Dion D.B Putra mengatakan, PWI saat ini sedang berusaha untuk mengembangkan profesionalisme berbasis kompetensi bagi anggota-anggotanya. 

Ini merupakan upaya untuk mewujudkan wartawan yang memiliki kompetensi. "Wartawan yang tidak kompeten dengan sendirinya akan tergilas oleh jaman," ujar Dion D.B. Putra ketika menyampaikan sambutan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2009 dan perayaan HUT PWI NTT ke-63, yang berlangsung di gedung PWI NTT, Jl. Veteran, kemarin (28/02). 

Menurut Dion, dalam menjalankan profesinya, wartawan juga dituntut untuk taat asas dan kode etik jurnalistik. Inil juga mengapa peringatan HPN 2009 dan HUT PWI NTT ke-63 dirayakan dengan mengusung tema, "Kemerdekaan Pers Dari dan Untuk rakyat." 

Dion mengatakan, wartawan merupakan bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh para pujangga lama di masa lalu. Disamping itu, kata Dion, dalam waktu tak lama lagi agenda penting yaitu pemilihan legislatif dan pilpres akan berlangsung dalam badai ekonomi dengan jumlah kontestan yang meningkat dua kali lipat dari peserta pemilu sebelumnya. "Pers tidak bisa tidak harus dapat memberikan kontribusi untuk pemilu," imbau Dion. 

Itulah sebabnya kemerdekaan pers tidak dapat berhenti di satu titik. Banyak kasus yang dialami wartawan saat ini merupakan bentuk dari ketidakmerdekaan pers di Indonesia. "PWI merupakan organisasi yang membantu mencari jalan keluar agar wartawan juga bebas bekerja. Jika wartawan salah silahkan tempuh jalur hukum dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sebagai dasar," tegas Dion sambil menambahkan, hingga saat ini anggota PWI terus bertambah dan merupakan generasi ketiga dari PWI sebanyak 101 orang. 

"Mari kita sehati-sesuara membangun NTT baru lewat karya jurnalistik. Sebab jurnalis yang baik adalah jurnalis yang mau berorganisasi," ujar Dion yang mengatakan bahwa PWI kini telah membentuk koperasi PWI dengan tujuan untuk membantu kesejahteraan wartawan. 

Sementara Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam sambutannya menghimbau agar kebebasan pers terus menerus diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat untuk melayani masyarakat dan digunakan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab. "Kebebasan pers hendaknya digunakan dengan bertanggungjawab. Menulis yang benar tanpa melebih-lebihkan atau menghujat orang lain," katanya mengingatkan. 

Frans Lebu Raya juga menghimbau agar ada kerjasama yang baik antara pers dan pemerintah dalam hal saling mengingatkan untuk kuat dalam mengatasi berbagai masalah. 
"Tak dapat dipungkiri bahwa masalah yang dihadapi NTT sangat banyak. Pendidikan yang rendah, dan angka kemiskinan yang tinggi. Untuk mengatasi semua hal ini, dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas," tegas Frans Lebu Raya.

Gubernur dalam kesempatan itu juga menyambut positif terobosan baru PWI NTT yang membentuk koperasi PWI. "Dalam koperasilah kita temukan solidaritas, kebersamaan dirasakan, dan gotong royong ditingkatkan," kata Frans Lebu Raya. 

Dalam acara penuh kekeluargaan dan sederhana itu, juga diwarnai dengan pemberian penghargaan PWI Award kepada sejumlah tokoh yang telah berjasa dalam mengembangkan jurnalistik di NTT. 

PWI Award itu dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori Penghargaan Mitra Media Masa dan kategori Citra Pewarta Flobamora. Untuk penghargaan Mitra Media Masa, dianugrahkan kepada Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Ketua DPRD NTT Melkianus Adoe, Mantan Gubernur NTT, Herman Musakabe, mantan Gubernur NTT, Piet A. Tallo, Walikota Kupang Daniel Adoe, dan Bupati Kupang Ibrahim A. Medah. 

Sementara, untuk PWI Award kategori Citra Pewarta Flobamora dianugrahkan kepada Pater Alex Beding SVD selaku pendiri koran di Ende, Percetakan Arnoldus, wartawan senior Kompas Damyan Godho, mantan Ketua PWI NTT Marthinus Tse, Alm. Harry A. Silalahi, dan Adrianus Olin. 

Dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan dana kepada pengurus PWI NTT berupa uang senilai Rp 30 juta oleh Gubernur NTT. Dana ini sebagai modal awal untuk Koperasi PWI. Turut diserahkan pula kartu anggota PWI kepada anggota baru yang diwakili Thomas Duran (Pos Kupang), Chery Widodo (RRI), dan Emanuel Y Wain (TVRI). (mg-6)

Gubernur NTT Bantu Rp 20 Juta Untuk Koperasi PWI

KUPANG, PK -- Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, membantu Koperasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Cabang NTT berupa uang senilai Rp 30 juta. Bantuan itu untuk menambah modal awal koperasi PWI senilai Rp 20 juta. Dengan demikian modal awal koperasi PWI naik menjadi Rp 50 juta.

Bantuan dana ini disampaikan Gubernur Frans Lebu Raya saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT ke-63 PWI Cabang NTT, Sabtu (28/2/2009) malam. Acara ini berlangsung di Gedung PWI Cabang NTT, Jalan Veteran, Kota Kupang.

Gubernur senang dan bangga karena para wartawan yang tergabung dalam PWI juga membentuk koperasi sendiri. "Ini artinya juga dukungan untuk menjadikan NTT sebagai propinsi koperasi," kata gubernur.

Gubernur berharap dana bantuan itu bisa dikelola dengan baik demi kepentingan anggota. "Biasanya, dana koperasi itu bersumber dari anggota. Tapi untuk penguatan modal usaha, pemerintah membantu dana untuk pengembangan Koperasi PWI. Kami harap dana ini dikelola sebaik-baiknya untuk anggota," ujar Lebu Raya.

Dikatakannya, saat ini semakin banyak koperasi yang tumbuh dan berkembang di daerah ini, termasuk Koperasi PWI. Ini sesuatu yang baik. Setidaknya harapan menjadikan NTT sebagai propinsi koperasi, perlahan-lahan bisa terwujud. "Dalam setiap kunjungan kerja ke daerah-daerah, saya selalu menyempatkan diri berkunjung ke koperasi. Saat di koperasi itulah saya memberikan spirit kepada pengurus agar mengelola koperasi tersebut sebaik-baiknya," ujar Lebu Raya.

Dikatakannya, dulu di NTT ini ada banyak koperasi. Ada koperasi kopra, koperasi unit desa (KUD) dan koperasi lainnya. Namun koperasi-koperasi tersebut tak bisa tumbuh sehat. Koperasi itu dililiti aneka persoalan hingga akhirnya tak bisa berkembang. Koperasi-koperasi itu tinggal nama. 

Tapi kini, kata gubernur, muncul fenomena baru. Koperasi tumbuh di mana-mana. Dan itu sesuai dengan tekad pemerintah propinsi (pemprop) menjadikan NTT sebagai propinsi koperasi. "Tekad kami adalah menjadikan NTT sebagai propinsi koperasi," ujarnya.

Menurut gubernur, berkembang tidaknya sebuah koperasi sangat bergantung pada pengurus. Kalau pengurus mengelolanya secara baik, maka koperasi itu bisa tumbuh dan berkembang. Tapi kalau sebaliknya, maka koperasi itu akan bangkrut, sama seperti masa lalu.

Pemerintah, kata gubernur, punya kewajiban mencegah terulangnya sejarah suram koperasi masa lalu. Karena itu pemerintah selalu menyelenggarakan pelatihan bagi pengurus koperasi. Pelatihan itu dimaksudkan agar pengurus bisa mengurus koperasi itu secara baik demi kepentingan anggota.
Saat ini, lanjut gubernur, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang punya satu terobosan, yakni mempercayakan pengelolaan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM) kepada koperasi. Itu hal yang sangat konstruktif, karena muaranya pada peningkatan ekonomi keluarga sambil mengajak masyarakat berkoperasi. (kro)

Pengurus Koperasi PWI Cabang NTT 

Ketua : Aser Rihi Tugu
Sekretaris: Hermina Pello
Bendahara: Rosalina Langa Woso

Pos Kupang edisi Senin, 2 Maret 2009 halaman 9

Penonton, Penghujat atau Pekerja Profesional?


Berjuang sendirian bakal
 mudah digilas. 
Dalam kebersamaan, kita 
bisa merebahkan
 gunung, melewati
 ngarai dan menembus 
palung terdalam!

(Dion DB Putra)

Selamat malam, salam sejahtera untuk semua.


1. Yth. Bapak Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya
2. Yth. Bapak Ketua DPRD Propinsi NTT, Drs. Mell Adoe.
3. Yth. Bapak Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe
4. Yth. Bapak Bupati Kupang atau yang mewakili
5. Yth. Bapak/Ibu Unsur Muspida tingkat Propinsi NTT, Kota Kupang, Kabupaten Kupang yang sempat hadir.

6. Yth. Pimpinan Kota dan Kabupaten Kupang
7. Yth. Pimpinan media massa cetak dan elektronik
8. Yang kami banggakan para sesepuh pers NTT.
9. Rekan sejawat kami dari IJTI, AJI dan PRSSNI.
10.Pimpinan Universitas, SPS, IKWI, tokoh agama.
11. Pendengar RRI Kupang di mana saja Anda berada dan sedang mendengar siaran dari gedung PWI NTT.

Singkatnya hadirin yang saya banggakan...


Salam kemerdekaan pers!
Sudah sepantasnya kita lantunkan puji, nyatakan sujud dan ungkapkan syukur karena berkat kebaikan Tuhan Yang Maha Kasih, saat ini kita dapat berkumpul di sini untuk memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2009 tingkat Propinsi Nusa Tenggara Timur dan HUT ke-63 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Peringatan HPN 2009 memilih tema "Kemerdekaan Pers dari dan untuk Rakyat" Mengapa memilih tema ini? Kiranya kita semua paham dan maklum bahwa dalam waktu tidak lama lagi kita akan melaksanakan dua agenda penting nasional yaitu Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2009 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI paling lambat dua bulan sesudahnya.

Pemilu 2009 berlangsung di tengah badai krisis ekonomi yang dampaknya sudah kita rasakan sejak tahun lalu. Pemilu 2009 juga merupakan pemilu multipartai dengan jumlah kontestan hampir dua kali lipat dari Pemilu 2004. Ada puluhan ribu caleg berebut kursi ke Senayan maupun kursi DPRD Propinsi dan kabupaten/kota. Umumnya pemilih tidak mengenal caleg, baik integritas maupun kapasitas diri mereka. 

Juga harus diakui masih ada kebingungan di tengah masyarakat menghadapi Pemilu 2009. Masih banyak masalah penting yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, misalnya mengubah kebiasaan COBLOS selama bertahun-tahun menjadi CENTANG atau CONTRENG. Dari MELIHAT GAMBAR atau FOTO berubah drastis sekadar MEMBACA NAMA dalam daftar panjang. Bagaimana dengan saudara-saudari kita yang buta huruf serta cacat fisik? Apakah mereka sanggup memilih tanpa tekanan dan manipulasi? Masih banyak pertanyaan yang bisa diajukan.

Persiapan pemilu di NTT pun masih dihadapkan pada pro kontra sikap menanggapi keputusan KPU Pusat yang tidak menggeser Pemilu 9 April 2009. Derasnya aspirasi dari NTT belum mampu meyakinkan KPU Pusat mengubah jadwal.

Fakta semacam itu melahirkan kecemasan akan meningkatnya angka golput dan semakin menurunnya tingkat partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kualitas pemilu. Demikianlah antara lain keprihatinan insan pers di daerah ini. Tetapi keprihatinan saja tidak cukup. Pers di NTT wajib memberi pencerahan. Menawarkan solusi, menunjuk jalan keluar, menyumbang pemecahan masalah. Mengingatkan terus-menerus bahwa partisipasi pemilih jangan sampai tidak penuh. Golput sangat tidak dianjurkan.

Bapak Gubernur dan hadirian yang terhormat....

Betapapun pemilu menyedot energi, dana yang teramat besar serta banyak urusan yang ruwet, toh pemilihan langsung oleh rakyat merupakan jalan terbaik bagi kita yang sepakat memilih demokrasi sebagai cara bernegara dan bermasyarakat. Itulah media perwujudan kedaulatan rakyat! Mau apa lagi?

Pers, tidak bisa tidak, harus ikut memberi kontribusi guna menyukseskan dua agenda nasional itu di beranda rumah Nusa Tenggara Timur. Terus terang Bapak/Ibu sekalian, kami siap memikul tanggung jawab itu. Sebagai pilar keempat demokrasi, insan pers tak mungkin berpaling. Percayalah itu....

Pendengar RRI Kupang, undangan  yang saya muliakan...

Pada kesempatan yang indah ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kiprah pers di daerah ini. Kemerdekaan pers sungguh tidak pernah berhenti di satu titik. Ancaman atau gangguan terhadap insan pers di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih saja terjadi bahkan cenderung meningkat dalam beberapa waktu terakhir. 

Dalam semester pertama tahun 2008, misalnya, telah terjadi lima kasus terhadap tujuh wartawan dari media berbeda. Data tersebut menggambarkan betapa gangguan terhadap kebebasan pers di di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih relatif tinggi. Tentu ada sesuatu yang salah sehingga perlu diluruskan. Perlu dipercakapkan dan didiskusikan dalam berbagai forum dan dicarikan solusi agar pers bisa bekerja dengan aman, nyaman dan hasil kerja mereka berarti bagi masyarakat daerah ini. 

Harapan kami gangguan terhadap kebebasan pers terus menurun frekwensinya. Jika pers salah silakan tempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ada UU No.40 tahun 1999 tentang Pers. Di sana ada hak jawab, hak koreksi, klarifikasi. Hindari cara-cara kekerasan fisik maupun non fisik serta kriminalisasi terhadap karya jurnalistik. Hanya satu kata, lawan segala upaya kriminalisasi pers!

Bapak/Ibu Undangan yang kami hormati...

Selalu muncul pertanyaan mengusik dari masyarakat, pemerintah serta para mitra pers, apa sesungguhnya tugas utama organisasi profesi kewartawanan seperti PWI, AJI, IJTI? Apakah organisasi itu sekadar ada? Saya kira tidak demikian.

Kami di PWI telah merumuskan tugas pokok itu ada dua. Pertama, pengembangan profesi. Tugas PWI adalah terus meningkatkan profesionalisme anggotanya melalui berbagai cara. Misalnya pendidikan dan pelatihan, diskusi dan lain-lain. Profesionalisme berbasis kompetensi. 

Kedua, mengawal ketaatan anggota terhadap kode etik jurnalistik, kode etik PWI serta norma hukum dan sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Wartawan yang baik adalah mereka yang taat asas. Martabat wartawan diukur pada seberapa jauh dia melaksanakan kode etik jurnalistik yang mengikatnya. 

Kami menyadari bahwa jurnalis adalah manusia biasa yang mengenal keterbatasan sehingga selalu memberi ruang kepada siapa pun untuk melakukan koreksi, kontrol, menyampaikan hak jawab jika merasa dirugikan oleh karya jurnalis. 

Kami juga memahami masih ada keluhan, komplain, kekecewaan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap sikap dan perilaku sejumlah jurnalis yang jauh dari rambu-rambu kode etik jurnalistik. Kami tidak memungkiri masih ada praktek wartawan bodrex, wartawan amplop, mungkin juga menjadi semacam "calo proyek" dan tindakan lain yang melawan prinsip-prinsip jurnalistik. Itu merupakan pekerjaan rumah kami.

Di dalam organisasi PWI adalah lembaga Dewan Kehormatan Daerah (DKD). Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pers, silakan mengadu kepada DKD. Di NTT, DKD PWI dipimpin abang kami yang juga Kepala Stasiun RRI Kupang, Drs. Pieter Erasmus Amalo. Beliau bersama empat anggota DKD akan merespons semua pengaduan. Pengaduan tersebut dilanjutkan kepada Dewan Pers, lembaga tertinggi yang memutuskan, suatu karya jurnalistik melanggar kode etik jurnalistik dan UU Pers atau tidak.

Bapak/Ibu Undangan yang terhormat...

Tradisi baru sedang ditumbuhkembangkan dalam tubuh PWI berupa pemberian PWI Award mulai tahun ini kepada perseorangan atau institusi yang memberikan kontribusi terhadap kehidupan pers yang sehat dan bermutu di daerah ini. 

Tahun ini kami memberikan penghargaan kepada 12 tokoh dan institusi yang dipandang layak menerima. Sebagai tradisi baru kami menyadari ketidasempurnaan. Tetapi tekad kami adalah, ketidaksempurnaan itu akan disempurnakan terus-menerus. 

Jangan melihat nilainya sekadar selembar kertas. Itu bentuk penghargaan, wujud apresiasi kami terhadap tokoh maupun institusi yang berjasa mendorong kebebasan pers, mendorong tumbuh kembangnya pers di daerah ini. PWI dan komunitas pers Flobamora tidak boleh melupakan para penjasa. Harus tahu berterima kasih.

Dalam waktu mendatang, PWI NTT juga akan memberikan Medali Emas kepada perseorangan atau lembaga yang menggunakan hak jawab sesuai amanat UU No.40/1999 berkaitan dengan keberatan terhadap karya jurnalistik. Tradisi ini dibangun dengan tujuan meminimalisir kekerasan terhadap pers dengan cara melawan hukum. Di tingkat nasional, PWI Pusat sudah memberikan medali emas kepada institusi dan perorangan pada puncak peringatan HPN 2009 tanggal 9 Februari lalu di Jakarta yang juga diikuti delegasi dari NTT.

Hadirin yang kami banggakan...

Pada malam ini juga akan diserahkan kartu kepada 26 anggota baru PWI. Dengan tambahan anggota baru tersebut, maka total anggota PWI Cabang NTT sampai bulan Februari 2009 sebanyak 101 orang. Kepada teman-temanku anggota baru, saya ucapkan proficiat, selamat bergabung di PWI. Mari kita SEHATI SESUARA, Sehati Sesuara membangun NTT lewat karya jurnalistik terbaik. 

Pintu dan jendela PWI NTT tak pernah tertutup untuk siapapun jurnalis yang ingin bergabung. Menurut hemat kami, jurnalis yang baik adalah juga jurnalis yang mau berorganisasi. Silakan pilih PWI, AJI atau IJTI, tiga organisasi profesi wartawan yang lolos verifikasi Dewan Pers tahun 2008. Berjuang sendirian, Anda bakal mudah digilas. Dalam kebersamaan, kita bisa merebahkan gunung, melewati ngarai dan menembus palung terdalam!

Bapak/Ibu undangan, pendengar RRI Kupang di mana saja berada....

Tentang spirit membangun negeri, Barack Obama, dalam konvensi Partai Demokrat -- sebelum akhirnya terpilih menjadi Presiden ke-44 Amerika Serikat -- berkata demikian. Kita tidak akan berhasil membangun dengan cara menjatuhkan satu sama lain. Kita tidak akan berhasil berjalan dalam kebohongan atau ketakutan atau kebencian. Itu adalah racun yang harus kita bersihkan, dinding yang harus kita rubuhkan sebelum terlambat. 

Kiranya demikian pula posisi sikap komunitas pers Flobamora membangun daerah ini. Itulah sikap sekaligus harapan kami dalam menjalin kemitraan dengan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif serta semua pemangku kepentingan di daerah ini.

Puji Syukur Bapak Gubernur, Walikota, Bupati Kupang, pimpinan Dewan, karena sejauh pantauan dan data empiris kami, belum ada dusta yang maha hebat antara kita. Kemitraan kita masih pada jalur yang benar. 

Mari kita pelihara aset sosial yang indah ini. Pelihara secara elok-elegan, tanpa mencederai fungsi, tanggung jawab dan peran kita masing-masing. Sesungguhnya kita berada dalam bahtera berbeda, tetapi berlayar menuju dermaga tujuan yang sama.

Bapak/Ibu Undangan yang kami kasihi...

Terselenggaranya kegiatan hari ini berkat kerja bareng sejumlah pihak. Untuk itu PWI mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Propinsi NTT, Kota dan Kabupaten Kupang, Kepala Stasiun RRI Kupang yang menyiapkan program siaran langsung, Kepala TVRI NTT dan Pemimpin Umum Harian Pos Kupang, Radio DMWS, LKBN ANTARA Biro Kupang serta para pemimpin media massa di NTT. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 

Akhirnya, kami memohon kesediaan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk memberikan pandangan, pikiran, saran bahkan kritik pedas sekalipun kepada komunitas pers di daerah ini demi NTT Yang Lebih Baik. Dan kepada seluruh undangan, kami ucapkan terima kasih telah datang dan ikut merayakan hari pers nasional di tempat yang sangat sederhana ini. Kehadiran Anda sekalian sungguh membesarkan hati kami, betapa kami tidak berjalan sendirian...

Bapak Gubernur dan hadirin yang kami banggakan...

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyapa secara khusus rekan-rekanku sesama jurnalis dengan mengutip untaian kata dari sesepuh pers nasional, Rosihan Anwar (87). Wartawan Indonesia hendaknya tetap jujur pada dirinya, berbuat benar serta menaati jati diri dan idealismenya. 

Bagaimana dengan kita di NTT? Momentum HPN 2009 semoga memperbarui janji kita, kesetiaan serta wujud pengabdian kita sebagai jurnalis. Pertanyaan kecil hari ini adalah, siapakah kita dalam derap roda pembangunan Flobamora? Penonton, penghujat atau pekerja profesional? 

Saudara-saudariku sesama jurnalis, ingatlah selalu bahwa pekerjaan kita belum selesai. Belum apa-apa....

Sekian dan terima kasih.

Kupang, 28 Februari 2009

Dion DB Putra
Ketua PWI Cabang NTT

Sambutan pada Malam Peringatan HPN 2009 tingkat Propinsi NTT di Gedung PWI, Jl. Veteran – Kupang.

PWI Award untuk 12 Tokoh NTT

KUPANG, PK -- Pada momentum Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT ke-63 PWI Tingkat Propinsi NTT, Sabtu (28/2/2009), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang NTT memulai tradisi baru, menyerahkan PWI Award kepada orang dan atau lembaga yang memberikan kontribusi terhadap kehidupan pers yang sehat dan berkualitas di NTT. Ada 12 tokoh NTT yang dinilai layak menerima penghargaan tersebut.

"Sebagai tradisi baru dalam organisasi profesi ini, kami menyadari akan ketidaksempurnaan dalam pemberian penghargaan ini. Tetapi tekad kami adalah dengan ketidaksempurnaan itu, akan kami sempurnakan secara terus-menerus," kata Ketua PWI NTT, Dion DB Putra dalam sambutannya pada HPN dan HUT PWI, kemarin.

Tokoh-tokoh yang menerima penghargaan dari PWI Cabang NTT itu terdiri dari tokoh pers dan pemerintah. Tokoh-tokoh pers (lihat tabel) yang menerima PWI Award antara lain wartawan senior yang setia pada panggilan profesi dan perintis media massa di NTT.

Dion meminta para penerima PWI Award agar melihat penghargaan itu tak sekadar selembar piagam tak bermakna melainkan wujud penghargaan, apresiasi PWI terhadap jasa pendahulu, perintis pers maupun jasa secara kelembagaan dalam menciptakan kehidupan pers yang berkualitas.
"Jangan melihat nilai PWI Award yang hanya selembar kertas, tetapi itulah bentuk dari sebuah penghargaan, wujud apresiasi kami terhadap tokoh maupun institusi yang berjasa dalam mendorong kebebasan pers serta mendorong tumbuh kembangnya pers di NTT," katanya.

Dia menambahkan, PWI dan komunitas pers di daerah ini tidak boleh melupakan pihak-pihak yang telah berjasa. "Oleh karena itu, pemberian PWI Award merupakan bagian dari bentuk terimakasih kami kepada mereka," katanya.

Menurut dia, pada masa mendatang PWI NTT juga akan memberikan Medali Emas kepada perseorangan maupun lembaga yang menggunakan hak jawab sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 dalam menanggapi karya jurnalistik yang dinilai merugikan kepentingannya. Dion mengatakan, tradisi menggunakan hak jawab, hak koreksi dan klarifikasi harus terus ditumbuhkan. Tindak kekerasan dalam menyikapi karya jurnalistik yang dirasa merugikan harus dihindari. Kriminalisasi karya jurnalistik haruslah dilawan.

Acara HPN dan HUT PWI ke-63, dengan ketua panitianya Marsel Ali, juga diisi dengan acara penyerahan kartu anggota PWI kepada anggota baru, louncing Koperasi PWI, koor dari Pos Kupang dan diakhiri santap malam bersama. *

Penerima PWI Award

Kelompok Mitra Media :
1. Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya
2. DPRD Propinsi NTT
3. Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe
4. Bupati Kupang, Drs. Ibrahim Agustinus Medah
5. Gubernur NTT (1994-1999) Herman Musakabe
6. Gubernur NTT (1999-2008), Piet A Tallo, S.H

Kelompok Citra Pewarta Flobamora :
1. Pater Alex Beding, SVD (pendiri Mingguan Dian)
2. Percetakan Arnoldus Ende
3. Damyan Godho (wartawan senior Kompas dan mantan Ketua PWI NTT)
4. Martinus Tse (wartawan senior RRI dan mantan ketua PWI NTT)
5. Alm. Harry A Silalahi 
6. Alm. Adrianus Olin 

Jadilah Warga Negara yang Baik

KUPANG, PK -- Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya meminta masyarakat NTT agar menjadi warga negara yang baik dalam menyikapi persoalan jadwal Pemilu Legislatif 9 April 2009 yang bertepatan dengan hari raya keagamaan.

"Saya mengutip pesan Sri Paus saat berkunjung ke Indonesia dan pesan itu diucapkan oleh Sri Paus dalam bahasa Indonesia, yakni 'Umat Kristiani di Indonesia agar menjadi warga negara yang baik," kata Gubernur Lebu Raya dalam arahannya pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT ke-63 PWI Tingkat Propinsi NTT, di Gedung PWI NTT Jalan Veteran, Kota Kupang, Sabtu (28/2/2009).

Lebu Raya mengatakan bahwa Pemprop NTT masih terus memperjuangkan ke pusat agar ada kebijakan untuk NTT mengenai jadwal Pemilu tersebut. 

"Besok (hari ini, Red) tim dari NTT yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh-tokoh agama dan KPUD berangkat ke Jakarta untuk bertemu KPU pusat, Mendagri dan mudah-mudahan Bapak Presiden mempunyai waktu untuk menerima mereka," katanya.

Namun apabila Pemilu harus dilaksanakan serentak, katanya, "maka kita di NTT pun agar menjadi warga negara yang baik" yakni menaati UU yang telah mengatur tentang jadwal Pemilu.
Lebu Raya juga mengajak insan pers di NTT untuk terus memberikan pencerahan kepada masyarakat agar Pemilu di NTT bisa berlangsung dalam suasana yang nyaman dan sukses. 

Pemilu kali ini, kata Lebu Raya, diikuti 38 Parpol dengan begitu banyak caleg. Apalagi ada perubahan cara memilih dari coblos ke contreng. Masyarakat daerah ini yang sebagian besar memiliki kemampuan membaca dan menulis yang minim akan kesulitan. 

"Ada yang bilang, kan ada pendamping. Apakah pendamping jujur? Ini kenyataan yang kita hadapi saat ini. Pers, para jurnalis agar ikut berperan memberukan pencerahan kepada masyarakat. KPUD saya minta agar terus melakukan sosialisasi agar masyarakat menggunakan hak politiknya," kata Lebu Raya.

Sementara Ketua PWI NTT, Dion DB Putra dalam sambutannya, mengatakan peringatan HPN 2009 memilih tema "Kemerdekaan Pers dari dan untuk Rakyat" Mengapa memilih tema ini? Karena dalam waktu tidak lama lagi negara ini melaksanakan dua agenda penting nasional, yaitu Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2009 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI paling lambat dua bulan sesudahnya.

Pemilu 2009, katanya, berlangsung di tengah badai krisis ekonomi yang dampaknya sudah dirasakan sejak tahun lalu. Pemilu 2009 juga merupakan pemilu multipartai dengan jumlah kontestan hampir dua kali lipat dari Pemilu 2004. Ada puluhan ribu caleg berebut kursi ke Senayan maupun kursi DPRD Propinsi dan kabupaten/kota. Umumnya pemilih tidak mengenal caleg, baik integritas maupun kapasitas diri mereka. 

Pemred Harian Pos Kupang, ini menegaskan, harus diakui masih ada kebingungan di tengah masyarakat menghadapi Pemilu 2009. Masih banyak masalah penting yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, misalnya mengubah kebiasaan coblos selama bertahun-tahun menjadi centeng atau contreng. Dari melihat gambar atau foto berubah drastis sekadar membaca nama dalam daftar panjang. 

"Bagaimana dengan saudara-saudari kita yang buta huruf serta cacat fisik? Apakah mereka sanggup memilih tanpa tekanan dan manipulasi? Masih banyak pertanyaan yang bisa diajukan.
Lanjut Dion, persiapan pemilu di NTT pun masih dihadapkan pada pro kontra sikap menanggapi keputusan KPU Pusat yang tidak menggeser Pemilu 9 April 2009. Derasnya aspirasi dari NTT tidak mampu meyakinkan KPU Pusat mengubah jadwal. Fakta semacam itu melahirkan kecemasan akan meningkatnya angka golput dan semakin menurunnya tingkat partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kualitas pemilu. Demikianlah antara lain keprihatinan insan pers di daerah ini. Tetapi keprihatinan saja tidak cukup. Pers di NTT wajib memberi pencerahan. Menawarkan solusi, menunjuk jalan keluar, menyumbang pemecahan masalah. Mengingatkan terus-menerus bahwa partisipasi pemilih jangan sampai tidak penuh. Golput sangat tidak dianjurkan.

Lokasi TPS
Sementara itu, Ketua KPUD NTT, John Depa dalam jumpa pers di kantornya, kemarin, mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada panitia pemilihan tingkat kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di desa/kelurahan untuk menentukan lokasi TPS (tempat pemungutan suara) agar tidak mengganggu kekhusyukan umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Kamis Putih.

"Petugas PPK dan PPS yang menentukan dan tentu tidak dekat tempat ibadah supaya tidak mengganggu ibadah," kata John Depa.Khusus untuk Kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Gereja Katolik setempat memiliki tradisi Semana Santa yang dimulai hari Rabu Trewa, Kamis Putih dan Jumat Agung (8-10/2/2009). Perayaan keagamaan ini selama bertahun-tahun tidak hanya diikuti umat Katolik setempat tetapi juga dipadati umat Katolik dari kota-kota lain di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Pada hari-hari itu, kota Larantuka yang dijuluki sebagai Kota Reinha itu berada dalam suasana religius.

Dalam kaitan dengan ini, Depa mengatakan, pihaknya telah mengutus seorang anggota KPUD ke Larantuka.Dia mengatakan bahwa kalaupun KPU pusat tetap menegaskan bahwa Pemilu di NTT, khususnya di Flotim tetap harus digelar 9 April sesuai amanat UU, maka KPUD NTT sudah menyiasatinya dengan memperbanyak jumlah TPS untuk mempercepat proses pemilihan. Khusus di Flotim jumlah pemilih ditetapkan 118 pemilih/TPS. Diharapkan dengan pengurangan jumlah pemilih ini, waktu yang dibutuhkan untuk pemilihan sampai penghitungan suara bisa dipercepat sehingga tidak terlalu mengganggu upacara keagamaan.

Vikjen Keuskupan Larantuka, Romo Gabriel da Silva, Pr yang dihubungi, kemarin, juga mengingatkan bahwa pada Kamis Putih itu suasana kota Larantuka dipenuhi suasana religius. Umat Katolik pasti akan terkonsentrasi mengikuti ibadah sehingga kemungkinan ada umat Katolik yang tidak menggunakan hak pilihnya, tidak bisa dihindari. 

"Bapak uskup sudah bersurat menyampaikan kepada pemerintah tentang perayaan tiga hari suci itu. Keuskupan dengan KPUD Flotim juga sudah diajak bikin kesepakatan. Kami sudah punya sikap, tetapi jadwal pemilu tak bisa diubah lagi," kata Romo Gabriel. Dia menambahkan bahwa apakah hak politik dalam Pemilu nanti dapat dilaksanakan atau tidak, dikembalikan kepada umat. (gem/ius/ant)

Pers Harus Dukung Pemilu di NTT

KUPANG, SABTU - Pers dan pihak-pihak tertentu harus mendukung pelaksanaan pemilu di Nusa Tenggara Timur. Jangan ada kampanye tentang golongan putih bagi masyarakat. Jadwal pemilu yang bertabrakan dengan hari keagamaan harus disikapi secara arif dan bijaksana sehinnga pemilu tetap berjalan dan kegiatan keagamaan pun tidak terganggu. 

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya pada peringatan HUT ke-63 Persatuan Wartawan Indonesia Cabang NTT di Kupang, Sabtu (28/2/2009) pukul 19.00 Wita mengatakan, tidak ada unsur kesengajaan pemerintah menetapkan pemilu 9 April 2009, yang bertepatan dengan hari Kamis Putih bagi umat Kristen. 

"Karena itu Pemprov, KPUD, dan para tokoh agama di NTT masih tetap memperjuangkan perubahan jadwal itu dengan memberi penjelasan semaksimal mungkin tentang hari Kamis Putih itu. Meski KPU Pusat sudah mengumumkan, jadwal pemilu 9 April tidak berubah," kata Lebu Raya.

Menurut Lebu Raya, pada Minggu (1/3) besok tim dari NTT terdiri dari Pemprov, KPUD, dan DPRD serta tokoh agama akan bertemu KPU Pusat, Mendagri, Ketua DPR RI, dan jika Presiden tidak berhalangan tim ini juga akan bertemu Presiden. 

Keberangkatan tim dari NTT untuk ketiga kali ini guna melanjutkan sejumlah aspirasi masyarakat yang berkembang. Desakan semjumlah komponen masyarakat NTT mengenai perubahan jadwal itu akan diteruskan ke Jakarta. 

Tetapi semua warga NTT mesti menyadari bahwa pemilu 9 April 2009 berlaku serentak di seluruh dunia, yang disponsori KBRI di masing-masing kota dan negara. Karena itu sebagai warga negara yang baik, warga NTT harus taat dan menghormati pemilu yang berlangsung 9 April 2009 ini. 

"Saya teringat pesan Paus Yohanes Paulus II saat berkunjung ke Jakarta 1989 bahwa orang Kristen di Indonesia harus berjuang menjadi warga negara yang baik," kata Lebu Raya. 

Karena itu jangan ada kampanye golongan putiih atau Golput di NTT, hanya karena tabrakan jadwal pemilu dan hari keagamaan tadi. Pers juga harus memberi pencerahan dan pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat. Jangan menyajikan berita berita yang membingungkan masyarakat. (KOR)