Wilhelmus Foni: Terima Kasih PWI

Willem Foni

MATARAM, PK-Penjabat Bupati Belu, Drs. Wilhelmus Foni menyatakan rasa terima kasih kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang telah memberikan anugrah kebudyaaan.
Demikian Penjabat Bupati Belu, Welhelmus Foni saat ditemui usai perayaan Hari Pers Nasional (HPN), di Pantai Mandalika, Desa Kuta. Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (9/2/2016)

Wilhelmus Foni merupakan satu dari delapan kepala daerah yang menerima Anugrah Kebudayaan dari PWI yang diserahkan  Menko Puan Maharani pada puncak HPN 2016.
Welhelmus Foni mendapat Anugrah Kebudayaan berbasis penegasan jati diri Indonesia di perbatasan Timor Leste dan Australia

Negara Kalah Menghadapi Ancaman Intoleransi

"Ketika bom meledak di thamrin, Presiden Jokowi hadir dan mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah. Tapi kenapa pada hal -hal tertentu negara kalah dalam menjamin kebesan beragama?"
 
MEDIA adalah sebuah entitas yang sangat berkuasa untuk menciptakan sebuah peristiwa sebagai kebenaran atau sebaliknya. Media juga mempunyai kuasa untuk menunjukan hitam putihnya sebuah peristiwa atau persoalan. Hal ini diakui Program Manager Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, Tantowi Anwari, dalam workshop media yang bertajuk `Merawat Keberagaman Dan Toleransi Melalui Pemberitaan' di aula LPP RRI Kupang, Selasa (1/3/2016).

Tantowi Anwari sebagai pembicara bersama Kepala RRI Kupang, Enderiman Butar  Butar  SP.MSI, Pemred Harian Kursor, Ana Djukana dan Wakil Sekretaris PWI NTT, Ferry Jahang dan moderatornya Kepala Bidang Pemberitaan RRI Kupang, Ekleopas Leo.

Menurut Tantowi, lewat kekuatan yang dan pengaruh yang dimiliki itu, media masa bisa menunjukan kepada publik tentang, mana yang benar dan yang salah.

Pers Abal-abal Tumbuh di Kolam Kotor

Imam Wahyudi memberikan materi

KUPANG, PK - Pers abal-abal hanya tumbuh di 'kolam kotor.' Di negara maju, tidak pernah ada. Saat pemerintah daerah (Pemda) suka bagi-bagi uang satu orang (wartawan) Rp 100 ribu, sementara dianggaran ditulis Rp 200 ribu maka fenomena pers abal-abal akan tumbuh terus.

Demikian Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat Dewan Pers, Imam Wahyudi, kepada puluhan wartawan di Kupang saat memberikan Pelatihan Jurnalistik Peliputan Khusus Korupsi di Hotel Aston Kupang, Kamis (28/4/2016). Hadir anggota Dewan Pers lainnya Sinyo Hari Sarundajang dan juga Koordintaor Divisi Kampanye Publik ICW, Tama Langkun.

Iman mengatakan, pihaknya seringkali mendapatkan pengaduan dari masyarakat terhadap media atau wartawan yang bekerja tidak profesional, bahkan melakukan pemerasan. Dan, pengaduan ini ditindaklanjuti Dewan Pers secara profesional. Menyikapi pengaduan itu, Dewan Pers, katanya, akan menilai duluan produk beritanya, barulah melihat apakah media itu berbadan hukum atau tidak, kemudian bagaimana pemasarannya dan barulah menyimpulkan. Jika semua produk beritanya tidak memenuhi kode etik jurnalisme dan UU Pers maka Dewan Pers akan angkat tangan dan kasus itu bisa langsung diproses hukum.

Wartawan NTT Bertarung di Bandung

ilustrasi

WARTAWAN NTT akan 'berjibaku' pada empat cabang olahraga (cabor) dari 14 cabor yang diperlombakan, di Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XII di Bandung, Provinsi Jawa Barat, tanggal 26-30Juli 2016.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT, Dion DB Putra melalui Ketua Siwo PWI NTT, Sipri Seko, S.Sos menjelaskan rencana keikutsertaan wartawan NTT di ajang tersebut, Selasa (12/4/2016).

Dion DB Putra: Menjadi Penulis Harus Kreatif

Dion memberikan materi

KUPANG, PK -Untuk mendukung berkembangnya penulisan kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT menyelenggarakan Workshop Penulisan Kreatif, di Hotel Elmylia, Kupang, Senin (18/4/2016). Workshop yang diadakan selama dua hari itu diikuti pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara dan wartawan.

Pemateri dalam Workshop yakni Teguh Priyanto dari Lembaga Pendidikan Jurnalistik Kantor Berita ANTARA Jakarta. Ketua PWI NTT, Dion DB Putra, Direktur dari Program Pasca Sarjana Undana, Prof. Dr. Aloysius Liliweri dan Djoni Theedens sebagai pemerhati pariwisata.

KPPU Gandeng Media di Provinsi NTT

Ketua KPPU,  Syarkawi Rauf (tengah)

KUPANG, PK -Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)  menggandeng media massa di NTT, terutama di Kota Kupang, untuk ikut mengawasi  persaingan usaha tak sehat di wilayah ini. Selain itu  kehadiran KPPU agar lebih dirasakan warga NTT.Hal ini terungkap dalam diskusi Forum Jurnalis se-Wilayah Kupang dengan tema,  Persaingan Usaha untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah yang digelar di Sotis Hotel Kupang, Selasa (2/5/2016) siang.

Diskusi Forum Jurnalis se-Wilayah Kupang ini dihadiri Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Dr. Syarkawi Rauf, S.E, M.E, Kepala Perwakilan KPPU Surabaya, Aru Armando dan Ketua PWI NTT, Dion DB Putra, serta diikuti 30-an wartawan media cetak dan elektronik serta media online.

KPPU Kembangkan Pola Hubungan dengan Media

Komisioner KPPU M. Nawir Messi (keempat dari kiri)

KUPANG, PK - Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), M.Nawir Messi mengatakan akan terus mengembangkan kemitraan dengan media dalam rangka penyebarluasan informasi tentang kinerja komisi ini.

"Kemitraan ini bukan dengan maksud media hanya menulis hal yang positif saja, namun memberi kritik kepada KPPU," kata
Nawir ketika melakukan pertemuan dengan para wartawan di Redaksi Pos Kupang, Jumat (17/6/2016).

Desiminasi Pedoman Peliputan Terorisme

Dion DB Putra (paling kiri), Ketua Dewan Pers (kanan)

KUPANG, PK--Posisi NTT sebagai propinsi kepulauan dan berbatasan dengan dua negara menjadi daerah rentan masuknya teroris dan faham radikal. Untuk itu, perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman teroris dan faham radikal yang akan masuk ke NTT.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menyampaikan hal itu dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Setda NTT, Yohana Lisapally saat membuka diseminasi pedoman peliputan terorisme, di Hotel Neo Kupang, Kamis (16 /6/2016) pagi.

Desiminasi digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme NTT diikuti pimpinan media di NTT, wartawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa dan tokoh pemuda.

Ketua Dewan Pers: Hati-hati Memilih Nara Sumber

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo (kir)

KUPANG, PK-- Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengatakan, media harus berhati-hati  dalam memilih nara sumber (pengamat) dalam membahas satu masalah yang diwartakan dalam media baik itu televisi maupun surat kabar.

Demikian Yosep Adi Prasetyo saat dialog antara Tim Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan jajaran redaksi Harian Pagi Pos Kupang, Rabu (15/06/2016). Pertemuan itu difasilitasi Ketua Bidang Pemberdayaan Media Massa, Hubungan Masyarakat dan Sosialisasi, Simon Petrus Nilli, SP.

Menurut Prasetyo yang biasa disapa Stenly,  kehadiran pengamat dalam mengulas satu masalah, harus memiliki kompetensi dibidangnya agar tidak salah melakukan kesalahan analisis terhadap peristiwa yang terjadi.

Dion DB Putra: Banyak Hak Nara Sumber Diabaikan

Dion DB Putra (kedua dari kiri)

LABUAN BAJO, PK -Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT, Dion DB Putra, mengatakan, selama ini di NTT banyak hak nara sumber yang diabaikan sendiri oleh nara sumber tersebut dalam hal pemberitaan di media massa.

"Kalau pemberitaan itu tidak berimbang bisa diadukan ke Dewan Pers. Dewan Pers diakui oleh negara untuk mengadili dalam konteks pekerjaan pers. Dewan Pers bisa memberi teguran bila ada media yang terbukti tidak berimbang dalam pemberitaan," kata Dion saat menjadi nara sumber dalam Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis Kehumasan bagi Aparatur Bagian Humas/Protokoler Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT  di Hotel Luwansa Labuan Bajo, Selasa (22/6/2016).

Dikatakannya, sesuai Undang-undang Pers, nara sumber juga berhak mengajukan hak jawab atau hak koreksi bila merasa ada yang salah dari pemberitaan. Nara sumber juga berhak diam terhadap pertanyaan wartawan kalau tidak yakin dengan kredibilitas wartawannya. "Selama ini banyak hak nara sumber yang diabaikan," kata Dion.

Aparatur Humas di NTT Butuh Sosialisasi dari Dewan Pers

Semuel Pakereng (ketiga dari kiri)

POS KUPANG.COM, LABUAN BAJO  -  Aparatur humas pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan sosialisai dari Dewan Pers tentang kerja sama dengan  media massa. Sosialisasi tersebut melibatkan Bappeda, Unit Keuangan  (Dinas PPKAD), Inspektorat,  pihakKepolisian dan Kejaksaan.

Demikian salah satu butir rekomendasi yang disepakati dalam rapat kerja (raker)  dan bimbingan teknis (bimtek) kehumasan bagi aparatur humas dan protokol kabupaten/kota se-NTT di Hotel Luwansa, Labuan Bajo,  Kabupaten Manggarai Barat 21-24 Juni 2016.

"Forum raker dan bimtek ini menyepakati 11 poin kesepakatan yang segera ditindaklanjuti baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di NTT," kata Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT, Drs. Semuel D Pakereng, M.Si di Labuan Bajo, Jumat (24/6/2016).

PWI Maluku Puji NTT

Terima kunjungan tim pemprov dan PWI Maluku

KUPANG, PK -Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku melakukan studi banding mengenai pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN). PWI Maluku memuji pemerintah dan masyarakay NTT yang sudah berhasil menyelenggarakan HPN tahun 2011 lalu.

Kehadiran PWI Maluku ini diterima Ketua PWI NTT, Dion DB Putra, di ruang Redaksi Harian Pagi Pos Kupang,  Senin (25/7/2016) malam. Sebelum bertemu PWI NTT, rombongan PWI Maluku terlebih dahulu bertemu Ketua Panitia HPN 2011, Andre W Koreh di ruang kerjanya.
Rombongan PWI Maluku yang hadir, yakni Bobby Palapia (Kabag Humas Pemprov Maluku), Lexy Sariwating (wartawan Antara), Melki Soplanit, Christian Louhanapessy (wartawan KompasTV) dan Ria Tuarita.

SIWO PWI NTT Ikut Penataran dan Pelatihan dari KONI

ilustrasi

KUPANG -Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat akan melaksanakan penataran pelatihan fisik cabang olahraga bela diri yang diikuti setiap KONI kota/kabupaten, serta penataran penguatan manajemen organisasi setiap pengurus provinsi dan instansi terkait.

Sekretaris KONI NTT, Drs. Lambert Tukan, MM mengungkapkan adanya pelatihan ini saat ditemui, di Stadion Oepoi Kupang, Rabu (20/7/2016).

"Khusus peserta penataran pelatih fisik cabor bela diri syaratnya antara lain, aktif melatih salah satu cabang olahraga bela diri unggulan di kota/kabupaten dengan usia peserta tidak lebih dari 45 tahun. Peserta  membawa rekomendasi surat tugas dari KONI kota/kabupaten," jelas Lambert.