Ketua PWI NTT: Tarman Azzam Abdikan Hidupnya Demi Kemerdekaan Pers

Tarman Azzam

POS KUPANG.COM, KUPANG - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Timur Dion DB Putra menilai, Tarman Azzam adalah wartawan yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri bagi tegaknya kemerdekaan pers di negeri ini.

Peran itu tidak hanya dia lakoni saat menjadi Ketua Umum PWI Pusat selama dua periode, kata Dion DB Putra yang juga pemimpin redaksi Harian Pos Kupang itu kepada Antara di Kupang, Jumat (9/9/2016).

Ketua Dewan Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tarman Azzam meninggal dunia, Jumat pada pukul 09.23 WIT di Ambon.

Tarman meninggal setelah mendapat serangan jantung di Ambon, Maluku, saat ingin menghadiri peluncuran Hari Pers Nasional 2017 bersamaan dengan pembukaan pesta Teluk Ambon. Saat ini pun, Tarman menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat.

Ketua PWI NTT Dion DB Putra Sesalkan Hilangnya Prasasti Pers 2011

Dion DB Putra

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyesalkan hilangnya Prasasti Pers yang ditandatangani Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2011 di Taman Nostalgia Kota Kupang.

"Kita sesalkan karena pemerintah bisa kecolongan hingga aset itu dicuri orang," kata Ketua PWI NTT Dion DB Putra kepada ANTARA News di Kupang, Sabtu (16/7/2016).

Dia meminta Pemerintah Kota Kupang dan Provinsi NTT segera membuat lagi prasasti untuk mengganti prasasti yang hilang itu untuk mengembalikan nilai sejarah bagi masyarakat umum, dan khususnya pers nasional di NTT.

"Kata-katanya bisa dikutip lagi. PWI Provinsi NTT memililki dokumen foto prasasti itu. PWI berharap pemerintah serius menanggapi masalah ini," kata Pemimpin Redaksi Harian Umum Pos Kupang itu.

Wilhelmus Foni: Terima Kasih PWI

Willem Foni

MATARAM, PK-Penjabat Bupati Belu, Drs. Wilhelmus Foni menyatakan rasa terima kasih kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang telah memberikan anugrah kebudyaaan.
Demikian Penjabat Bupati Belu, Welhelmus Foni saat ditemui usai perayaan Hari Pers Nasional (HPN), di Pantai Mandalika, Desa Kuta. Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (9/2/2016)

Wilhelmus Foni merupakan satu dari delapan kepala daerah yang menerima Anugrah Kebudayaan dari PWI yang diserahkan  Menko Puan Maharani pada puncak HPN 2016.
Welhelmus Foni mendapat Anugrah Kebudayaan berbasis penegasan jati diri Indonesia di perbatasan Timor Leste dan Australia

Negara Kalah Menghadapi Ancaman Intoleransi

"Ketika bom meledak di thamrin, Presiden Jokowi hadir dan mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah. Tapi kenapa pada hal -hal tertentu negara kalah dalam menjamin kebesan beragama?"
 
MEDIA adalah sebuah entitas yang sangat berkuasa untuk menciptakan sebuah peristiwa sebagai kebenaran atau sebaliknya. Media juga mempunyai kuasa untuk menunjukan hitam putihnya sebuah peristiwa atau persoalan. Hal ini diakui Program Manager Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, Tantowi Anwari, dalam workshop media yang bertajuk `Merawat Keberagaman Dan Toleransi Melalui Pemberitaan' di aula LPP RRI Kupang, Selasa (1/3/2016).

Tantowi Anwari sebagai pembicara bersama Kepala RRI Kupang, Enderiman Butar  Butar  SP.MSI, Pemred Harian Kursor, Ana Djukana dan Wakil Sekretaris PWI NTT, Ferry Jahang dan moderatornya Kepala Bidang Pemberitaan RRI Kupang, Ekleopas Leo.

Menurut Tantowi, lewat kekuatan yang dan pengaruh yang dimiliki itu, media masa bisa menunjukan kepada publik tentang, mana yang benar dan yang salah.

Wartawan NTT Bertarung di Bandung

ilustrasi

WARTAWAN NTT akan 'berjibaku' pada empat cabang olahraga (cabor) dari 14 cabor yang diperlombakan, di Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XII di Bandung, Provinsi Jawa Barat, tanggal 26-30Juli 2016.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT, Dion DB Putra melalui Ketua Siwo PWI NTT, Sipri Seko, S.Sos menjelaskan rencana keikutsertaan wartawan NTT di ajang tersebut, Selasa (12/4/2016).

Dion DB Putra: Menjadi Penulis Harus Kreatif

Dion memberikan materi

KUPANG, PK -Untuk mendukung berkembangnya penulisan kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT menyelenggarakan Workshop Penulisan Kreatif, di Hotel Elmylia, Kupang, Senin (18/4/2016). Workshop yang diadakan selama dua hari itu diikuti pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara dan wartawan.

Pemateri dalam Workshop yakni Teguh Priyanto dari Lembaga Pendidikan Jurnalistik Kantor Berita ANTARA Jakarta. Ketua PWI NTT, Dion DB Putra, Direktur dari Program Pasca Sarjana Undana, Prof. Dr. Aloysius Liliweri dan Djoni Theedens sebagai pemerhati pariwisata.

KPPU Kembangkan Pola Hubungan dengan Media

Komisioner KPPU M. Nawir Messi (keempat dari kiri)

KUPANG, PK - Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), M.Nawir Messi mengatakan akan terus mengembangkan kemitraan dengan media dalam rangka penyebarluasan informasi tentang kinerja komisi ini.

"Kemitraan ini bukan dengan maksud media hanya menulis hal yang positif saja, namun memberi kritik kepada KPPU," kata
Nawir ketika melakukan pertemuan dengan para wartawan di Redaksi Pos Kupang, Jumat (17/6/2016).

Desiminasi Pedoman Peliputan Terorisme

Dion DB Putra (paling kiri), Ketua Dewan Pers (kanan)

KUPANG, PK--Posisi NTT sebagai propinsi kepulauan dan berbatasan dengan dua negara menjadi daerah rentan masuknya teroris dan faham radikal. Untuk itu, perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman teroris dan faham radikal yang akan masuk ke NTT.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menyampaikan hal itu dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Setda NTT, Yohana Lisapally saat membuka diseminasi pedoman peliputan terorisme, di Hotel Neo Kupang, Kamis (16 /6/2016) pagi.

Desiminasi digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme NTT diikuti pimpinan media di NTT, wartawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa dan tokoh pemuda.

Ketua Dewan Pers: Hati-hati Memilih Nara Sumber

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo (kir)

KUPANG, PK-- Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengatakan, media harus berhati-hati  dalam memilih nara sumber (pengamat) dalam membahas satu masalah yang diwartakan dalam media baik itu televisi maupun surat kabar.

Demikian Yosep Adi Prasetyo saat dialog antara Tim Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan jajaran redaksi Harian Pagi Pos Kupang, Rabu (15/06/2016). Pertemuan itu difasilitasi Ketua Bidang Pemberdayaan Media Massa, Hubungan Masyarakat dan Sosialisasi, Simon Petrus Nilli, SP.

Menurut Prasetyo yang biasa disapa Stenly,  kehadiran pengamat dalam mengulas satu masalah, harus memiliki kompetensi dibidangnya agar tidak salah melakukan kesalahan analisis terhadap peristiwa yang terjadi.

Dion DB Putra: Banyak Hak Nara Sumber Diabaikan

Dion DB Putra (kedua dari kiri)

LABUAN BAJO, PK -Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT, Dion DB Putra, mengatakan, selama ini di NTT banyak hak nara sumber yang diabaikan sendiri oleh nara sumber tersebut dalam hal pemberitaan di media massa.

"Kalau pemberitaan itu tidak berimbang bisa diadukan ke Dewan Pers. Dewan Pers diakui oleh negara untuk mengadili dalam konteks pekerjaan pers. Dewan Pers bisa memberi teguran bila ada media yang terbukti tidak berimbang dalam pemberitaan," kata Dion saat menjadi nara sumber dalam Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis Kehumasan bagi Aparatur Bagian Humas/Protokoler Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT  di Hotel Luwansa Labuan Bajo, Selasa (22/6/2016).

Dikatakannya, sesuai Undang-undang Pers, nara sumber juga berhak mengajukan hak jawab atau hak koreksi bila merasa ada yang salah dari pemberitaan. Nara sumber juga berhak diam terhadap pertanyaan wartawan kalau tidak yakin dengan kredibilitas wartawannya. "Selama ini banyak hak nara sumber yang diabaikan," kata Dion.

Aparatur Humas di NTT Butuh Sosialisasi dari Dewan Pers

Semuel Pakereng (ketiga dari kiri)

POS KUPANG.COM, LABUAN BAJO  -  Aparatur humas pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan sosialisai dari Dewan Pers tentang kerja sama dengan  media massa. Sosialisasi tersebut melibatkan Bappeda, Unit Keuangan  (Dinas PPKAD), Inspektorat,  pihakKepolisian dan Kejaksaan.

Demikian salah satu butir rekomendasi yang disepakati dalam rapat kerja (raker)  dan bimbingan teknis (bimtek) kehumasan bagi aparatur humas dan protokol kabupaten/kota se-NTT di Hotel Luwansa, Labuan Bajo,  Kabupaten Manggarai Barat 21-24 Juni 2016.

"Forum raker dan bimtek ini menyepakati 11 poin kesepakatan yang segera ditindaklanjuti baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di NTT," kata Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT, Drs. Semuel D Pakereng, M.Si di Labuan Bajo, Jumat (24/6/2016).

PWI Maluku Puji NTT

Terima kunjungan tim pemprov dan PWI Maluku

KUPANG, PK -Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku melakukan studi banding mengenai pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN). PWI Maluku memuji pemerintah dan masyarakay NTT yang sudah berhasil menyelenggarakan HPN tahun 2011 lalu.

Kehadiran PWI Maluku ini diterima Ketua PWI NTT, Dion DB Putra, di ruang Redaksi Harian Pagi Pos Kupang,  Senin (25/7/2016) malam. Sebelum bertemu PWI NTT, rombongan PWI Maluku terlebih dahulu bertemu Ketua Panitia HPN 2011, Andre W Koreh di ruang kerjanya.
Rombongan PWI Maluku yang hadir, yakni Bobby Palapia (Kabag Humas Pemprov Maluku), Lexy Sariwating (wartawan Antara), Melki Soplanit, Christian Louhanapessy (wartawan KompasTV) dan Ria Tuarita.

SIWO PWI NTT Ikut Penataran dan Pelatihan dari KONI

ilustrasi

KUPANG -Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat akan melaksanakan penataran pelatihan fisik cabang olahraga bela diri yang diikuti setiap KONI kota/kabupaten, serta penataran penguatan manajemen organisasi setiap pengurus provinsi dan instansi terkait.

Sekretaris KONI NTT, Drs. Lambert Tukan, MM mengungkapkan adanya pelatihan ini saat ditemui, di Stadion Oepoi Kupang, Rabu (20/7/2016).

"Khusus peserta penataran pelatih fisik cabor bela diri syaratnya antara lain, aktif melatih salah satu cabang olahraga bela diri unggulan di kota/kabupaten dengan usia peserta tidak lebih dari 45 tahun. Peserta  membawa rekomendasi surat tugas dari KONI kota/kabupaten," jelas Lambert.

Pengusaha Muda NTT Siap Kelola Obyek Wisata

Anggota HIPMI NTT dalam diskusi 29-2-2016

KUPANG, PK -Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Nusa Tenggara Timur (NTT) siap bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk mengelolah pariwisata di NTT. Untuk itu, HIPMI akan segera menemui Dinas Pariwisata NTT untuk membicarakan kerja sama apa yang mesti dilakukan.

Hal ini terungkap dalam Diskusi Terfokus dengan tema Peranan Perbankan dalam Mendukung NTT Sebagai Provinsi Pariwisata yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT di Swiss Belinn Kristal Hotel, Kupang, Senin (29/2/2016).

Diskusi Terbatas menghadirkan enam nara sumber yakni Area Business Head Bank Mandiri Area Mataram Nusa Tenggara, Ajang Mandariza, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Dr. Marius Jelamu, M.Si, Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, SH, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Naek Tigor Sinaga, Ketua HIPMI NTT, Fahmi Abdullahi, SE, dan Ketua PWI NTT, Dion DB Putra. Tampil sebagai moderator adalah Aser Rihi Tugu.

Dion DB Putra: Beri Presiden Hak Veto

Ketua PWI Provinsi NTT Dion DB Putra (kiri)

ANGGOTA DPD RI, Paul Liyanto mengakui peran DPD sejauh ini belum maksimal karena setiap aspirasi dari masyarakat harus dibawa ke DPR RI untuk disetujui. Paul secara terbuka mengungkapkan, sejak DPD dibentuk, dari 57 rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan ke DPR RI, hanya 1 RUU yang disetujui yakni RUU tentang kelautan.

"Jujur saya mengatakan, DPD hadir sepertinya hanya dilihat sebelah mata oleh DPR RI. Saat ini kami tengah ajukan 10 isu strategis tetapi fokus pada tiga isu utama yakni, penguatan sistem presidensial, penguatan lembaga perwakilan dan otonomi daerah. Saya kira tiga isu ini menjadi perjuangan kami di DPD saat ini," kata Paul Liyanto dalam dialog publik dengan tema "Suara DPD Suara Daerah" di  Sekretariat DPD RI Pewakilan NTT, Jl. Polisi Militer Kupang, Rabu (13/5/2015) siang.
.

Mboeik: DPD RI Itu Second Class

Narasumber bersama ketua PWI NTT dan anggota DPD Paul Liyanto

KUPANG, PK -  Pembentukan  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pasca amandemen UUD 1945 tahap ketiga tahun 2001 guna menjawab persoalan hubungan pusat dan daerah. Secara substansial fungsi DPD sebagaimana tujuan pembentukannya adalah mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah dalam proses pengambilan kebijakan tingkat nasional.

Namun, kenyataannya sampai saat ini  peran DPD masih jauh dari harapan masyarakat.  "Pamor DPD RI kalah jauh dibandingkan DPR. DPD itu masih dianggap second class (kelas dua)," kata Pemimpin Redaksi Harian Umum Victory News, Chris Mboeik dalam dialog  publik dengan tema "Suara DPD Suara Daerah" di  Sekretariat DPD RI Pewakilan NTT, Jl. Polisi Militer Kupang, Rabu (13/5/2015) siang.

PWI NTT Gelar Diskusi Publik tentang Masalah Perbatasan

Ketua PWI Provinsi NTT, Dion DB Putra

KUPANG, PK- Nusa Tenggara Timur (NTT)  berada di lokasi yang strategis, berbatasan dengan dua negara yaitu Australia dan Timor Leste. Namun, kondisi yang tercipta di wilayah perbatasan (wiltas) sangat memprihatinkan. Salah satunya keterbatasan telekomunikasi ketika berada di wiltas.

Rektor Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW)   Kupang, Frankie Jan Salean, S.E, M.P, selaku Pembicara Pada Dialog Publik, yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT di kampus UKAW, Kamis (16/4/2015), mengungkapkan realita yang dialaminya ketika berada di wiltas.

Untuk urusan komunikasi menggunakan handphone, lanjut Frankie, banyak pulsa yang tersedot habis, karena Telkomsel mengalihkan panggilan ke panggilan internasional, atau roaming.  "Sinyal pun sangat lemah, dengan  roaming paling mahal di dunia. Satu kali sms Rp 5.000, telepon satu detik 7000 ribu," ujar Kasrem 161 Wira Sakti Kupang, Kolonel (Inf) TNI Adrianus Suryo Agung Nugroho.

Pembangunan Wilayah Perbatasan Memprihatinkan

Ketua PWI Provinsi NTT, Dion DB Putra

WALAUPUN NTT memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan dua negara yakni Timor Leste dan Australia, tapi pembangunan wilayah perbatasan masih sangat memprihatinkan. Karena itu, dibutuhkan perhatian semua elemen terkait dalam pelaksanaan pembangunan perbatasan.

Demikian salah satu intisari dalam dialog publik terkait peran Pemda, Masyarakat, dan Media Massa dalam menjaga wilayah perbatasan NKRI hasil kerja sama PWI dan Universitas Artha Wacana (UKAW) Kupang, Kamis (16/4/20155).

Ketua PWI Dion DB Putra dalam sesi diskusi menilai, berdasarkan pantauan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan RI dan RDTL memperihatinkan. Hal itu ditandai dengan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak. Fakta itu berbanding terbalik dengan kondisi di negara tetangga yang infrastrukturnya lebih memadai. Apalagi, fokus pembangunan negara tetangga dimulai dari perbatasan.

Efek Tuan Rumah HPN bagi Nusa Tenggara Timur

Oleh Tony Kleden
Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Provinsi NTT, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Majalah Kabar NTT

UNTUK apa  menjadi tuan rumah suatu even? Atau apa untungnya menjadi tuan rumah suatu hajatan, apalagi hajatan skala besar?

Data-data memperlihatkan begitu banyak untung yang bisa diraih  suatu daerah atau negara ketika menjadi tuan rumah sebuah even. Pada Piala Dunia Sepakbola, misalnya,  banyak negara berlomba-lomba menjadi tuan rumah, meski disadari begitu banyak uang yang harus digelontorkan menyiapkan banyak fasilitas untuk menjadi tuan rumah.

Brasil mengeluarkan dana sekitar 200 triliun rupiah memperbaiki dan membangun fasilitas penunjang ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepakbola 2014. Afrika Selatan harus menghabiskan 28 miliar rand  (1 rand = 1.100 rupiah) ketika tampil sebagai tuan rumah Piala Dunia 2010. Dana sangat banyak dibutuhkan untuk menyiapkan berbagai fasilitas  yang perlu untuk mendukung sebagai tuan rumah.

Investasi di NTT Tumbuh Pesat Setelah HPN 2011

Oleh Laurensius Molan
Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala LKBN ANTARA Biro Kupang

PESONA Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9 Februari 2011 agaknya masih melekat dalam ingatan setiap insan pers, masyarakat dan pemerintahan daerah setempat. Mengapa? Aura HPN 2011 saat itu, tidak hanya sekadar menghadirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  untuk membuka acara tersebut, tetapi kepala negara malah mengikutsertakan pula hampir sebagian besar menterinya serta para pengusaha papan atas untuk melihat dari dekat sosok NTT lewat HPN tersebut.

Kepala negara tidak hanya sekadar berkantor di Kupang selama tiga hari untuk mengendalikan pemerintahan dari atas wadas tanah karang, tetapi melakukan pula napak tilas dengan melakukan perjalanan darat dari Kupang menuju Atambua sejauh sekitar 400 kilometer, untuk mengenang masa mudanya sebagai prajurit TNI-AD ketika menjadi Komandan Batalyon Infanteri (Yonif) 744/Satya Yudha Bhakti (SYB), pasukan organik milik Kodam IX/Udayana.