Pembangunan Wilayah Perbatasan Memprihatinkan

Ketua PWI Provinsi NTT, Dion DB Putra

WALAUPUN NTT memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan dua negara yakni Timor Leste dan Australia, tapi pembangunan wilayah perbatasan masih sangat memprihatinkan. Karena itu, dibutuhkan perhatian semua elemen terkait dalam pelaksanaan pembangunan perbatasan.

Demikian salah satu intisari dalam dialog publik terkait peran Pemda, Masyarakat, dan Media Massa dalam menjaga wilayah perbatasan NKRI hasil kerja sama PWI dan Universitas Artha Wacana (UKAW) Kupang, Kamis (16/4/20155).

Ketua PWI Dion DB Putra dalam sesi diskusi menilai, berdasarkan pantauan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan RI dan RDTL memperihatinkan. Hal itu ditandai dengan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak. Fakta itu berbanding terbalik dengan kondisi di negara tetangga yang infrastrukturnya lebih memadai. Apalagi, fokus pembangunan negara tetangga dimulai dari perbatasan.


Selain masalah infrastruktur jalan dan jembatan, Dion juga mengkritisi terkait persoalan kelistrikan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan, dan pembangunan ekonomi. "Untuk itu, ke depan otoritas Badan Pengelola Perbatasan harus lebih diperkuat," usul Dion untuk mengatasi berbagai persoalan di wilayah perbatasan.

Para narasumber diskusi publik

Dion mengatakan, akabit kurang kuatnya otoritas Badan Pengelola Perbatasan, pelaksanaan pembangunan baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun infrastruktur dilakukan secara parsial. Padahal, pembangunan wilayah perbatasan harus terintegrasi dan melingkupi kerja sama semua pemangku kepentingan.

Rektor UKAW Frangki Jan Salean menegaskan, agar ke depan semua mahasiswa di NTT dalam melaksanakan kegiatan KKN harus fokus di daerah perbatasan. Tujuannya yakni memberikan pendidikan dan pemahaman pentingnya menjaga keutuhan NKRI dan membantu meningkatkan SDM masyarakat serta pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan.

Ia juga menambahkan agar semua guru-guru dan lembaga pendidikan di perbatasan harus mendapat perhatian khusus baik dalam tunjangan maupun pembangunan infrastruktur pendidikan demi menunjang pelaksanaan dan peningkatan SDM masyarakat perbatasan.

Kasrem 161/Wira Sakti Kupang Kolonel (Inf) Adrianus Surya Agung Nugroho
Kepala Staf Korem membenarkan buruknya kondisi infrastruktur yang ada di perbatasan. Selain infrastruktur jalan, fasilitas bagi TNI yang menjaga kawasan perbatasan juga sangat memprihatinkan. Idealnya pemerintah, kata dia, bekerja sama dengan TNI dalam pelaksanaan pembangunan perbatasan.

Peserta diskusi

Dirinya mengaku sangat menyayangkan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang dimiliki pemerintah daerah dalam setiap tahun anggaran. "Akan lebih bermanfaat kalau dana yang ada digunakan untuk membangun kerja sama dengan TNI untuk pembangunan dan menjaga wilayah perbatasan," katanya. (yan/R-2)

Sumber: Harian Victory News, Jumat 17 April 2015 halaman 3