Caleg Bicara tentang Kesehatan Masyarakat NTT

KUPANG, PK -- Para calon anggota legislatif (Caleg) dan elit-elit parpol di NTT akan dihimpun dalam seminar sehari yang bertajuk "Parpol dan Caleg Bicara tentang Kesehatan Masyarakat NTT". Seminar tanggal 4 April 2009 ini akan disiarkan langsung (live) di media elektronik (radio dan televisi) dan dipublikasikan secara luas oleh media cetak di NTT.

Seminar yang berlangsung di Aula El Tari, Jalan Polisi Militer-Kupang itu, diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Cabang NTT dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang NTT.

"Semua caleg, terutama caleg untuk DPRD NTT, DPR pusat dan DPD RI dan Parpol peserta Pemilu Legislatif, kami undang semua. Ini kesempatan sangat baik bagi para caleg dan parpol untuk mengkampanyekan visi dan misi mereka tentang kesehatan masyarakat NTT," kata ketua panitia seminar, Pius Weraman, SKM,M.Kes usai rapat persiapan seminar, di ruang rapat redaksi SKH Pos Kupang, Sabtu (28/3/2009).

Dalam seminar, katanya, para pimpinan parpol dan caleg akan diberikan waktu yang sama untuk menyampaikan visi dan misinya. Setelah itu tim panel ahli akan mengajukan pertanyaan kepada para caleg dan pimpinan parpol.

"Dari diskusi dalam seminar ini akan ditarik benang merah kesepahaman para caleg, parpol dan peserta seminar tentang agenda pembangunan bidang kesehatan masyarakat NTT, lima tahun ke depan," jelas Weraman.

Ketua IAKMI NTT, Dr. dr. HA Fernandez, M.Kes menambahkan, selain para caleg dan pimpinan Parpol di NTT, seminar juga dihadiri semua anggota IAKMI NTT, para wartawan anggota PWI NTT, akademisi, aktifis LSM/NGO dan masyarakat umum.

"Saya kira seminar ini menjadi moment yang efektif bagi para caleg dan pimpinan parpol untuk menyampaikan visi dan misinya tentang kesehatan masyarakat NTT. Masyarakat NTT tentu ingin tahu pandangan para caleg dan parpol tentang kesehatan," kata Fernandez.

Hal senada dikatakan Ketua PWI Cabang NTT, Dion DB Putra. "Dari sisi publikasi, saya kira para caleg dan parol rugi kalau tidak hadir. Sebab seminar bertema kesehatan masyarakat NTT ini disiarkan langsung dan dipublikasi secara luas. Jadi visi dan misi para caleg dan parpol langsung sampai ke masyarakat," katanya.

Seminar ini bakal menjadi panggung kampanye yang efektif bagi para caleg dan parpol, sebab pelaksanaannya menjelang hari H pemungutan suara Pemilu Legislatif 9 April 2009. Bagi yang ingin berpartisipasi dalam seminar ini bisa menghubungi Ketua IAKMI NTT (HP: 0812 321 9539), Ketua PWI NTT (HP: 0812 379 66579), Ketua Panitia (HP: 0812 378 9293), drg. Jeffrey Jap, M.Kes (HP: 0812 379 5480) dan Marsel Ali (HP: 0813 393 97500). (amy) 

Pos Kupang edisi Senin, 30 Maret 2009 halaman 7

26 Wartawan Tewas Sejak Awal 2009

Jenewa (ANTARA News/AFP) - Sebanyak 26 wartawan tewas dalam tugas sejak awal tahun 2009 ini, satu peningkatan cepat dalam periode yang sama tahun lalu, demikian pernyataan kelompok pembelaan wartawan internasional.

Press Emblem Campaign (PEC)alias Kampanye Lencana Pers, lembaga swadaya masyarakat yang sedang mengusahakan perlindungan yang lebih baik bagi wartawan di daerah konflik, mengatakan angka korban tersebut meningkat dibandingkan dengan 16 kematian yang tercatat pada Januari dan Februari 2008.

"Pembunuhan wartawan dengan jelas terkait dengan situasi konflik internal," kata sekretaris jenderal kelompok itu, Blaise Lempen, Senin (2/3/2009).

Korban tersebut termasuk empat wartawan yang tewas di Jalur Gaza dan empat di Pakistan.
Dua kematian dilaporkan masing-maisng di Irak, Meksiko, Nepal, Rusia, Somalia, Sriangka dan Venezuela, sementara kematian lainnya terjadi di Kolombia, Kenya, Madagaskar dan Filipina.

Kampanye Lencana Pers -- yang mencatat seluruhnya 81 kematian di antara wartawan di seluruh dunia pada 2008 -- minta pada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memecahkan apa yang disebutnya sebagai "masalah global" itu. (*)

Perdebatan Independensi Wartawan Peliput Pemilu

Kupang (ANTARA News) - Independensi wartawan dalam peliputan pemilihan umum (pemilu) legislatif dan pemilihan presiden diperdebatkan dalam lokakarya "Peliputan Pemilu dan Pilpres bagi Jurnalis" yang diselenggarakan Dewan Pers, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/3/2009).

Perdebatan soal independensi wartawan ini terjadi ketika berlangsung dialog antara wartawan di Kupang dan Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi dan Hubungan Antarlembaga Dewan Pers, Wikrama Iryana Abidin.

Persoalan yang disorot adalah profesionalisme wartawan terutama liputan yang bebas dari pengaruh partai politik (parpol) dan uang suap dari para calon anggota legisatif (caleg).

Dalam dialog tersebut terungkap bahwa ada wartawan merasa berada di persimpangan jalan, antara mempertahankan profesionalisme dan kesejahteraan yang rendah dari perusahaan tempat bekerja.

Masalah itu diperparah oleh godaan uang atau barang dari parpol dan politisi yang membutuhkan pencitraan melalui media massa menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Seorang wartawan sebuah harian kota di Kupang memberi contoh satu kasus di Nus Tenggara Timur (NTT) terkait hubungan kolusif antara sejumlah wartawan dan politisi.

Mobil rombongan wartawan bersama politisi tersebut dilempar oleh orang tidak dikenal di perbatasan Timor Tengah Utara (TTU) dan Timor Tengah Selatan (TTS), namun peristiwa ini tidak diberitakan.

Pengungkapan insiden itu dibenarkan oleh seorang wartawan tabloid yang juga terbit di Kupang, namun dia menyatakan insiden itu bukan pelemparan mobil, tetapi "penghalang" jalan.

Semua wartawan yang berada dalam mobil, yang berkunjung ke Belu atas undangan seorang politisi nasional, sepakat tidak memberitakan insiden itu demi menjaga citra politisi.

Menurut Wikrama, rekam jejak para politisi baik yang sudah lama bermain di pentas poitik maupun yang baru muncul menjelang pemilihan legislatif 2009, mestinya dikupas oleh jurnalis, agar publik mendapatkan informasi yang lengkap mengenai profil caleg.

Pengungkapan rekam jejak politisi ini sehari sebelumnya juga ditegaskan oleh Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Wina Armada Sukardi dan Wakil Ketua Dewan Pers, Sabam Leo Batubara.

Menurut para anggota Dewan Pers itu, media harus bisa "menguliti" para politisi. Wikrama misalnya, menggunakan dua pendekatan untuk mengungkap rekam jejak, yakni pendekatan psikografik dan ekososiografik.

Psikografik adalah mengungkap bagaimana perilaku caleg di luar atau di dalam rumah, apakah pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dibenci atau disenangi tetangga, saudara, teman kantor, anak buah, apakah dia seorang penjudi, punya wanita idaman lain atau pria idaman lain dan apakah juga pemakai narkoba.

Sementara itu, pendekatan ekososiografik misalnya mengungkap ijazah palsu, apakah orang itu berprestasi akademis baik, apakah tukang contek, hartanya di dapat secara ilegal melalui "ilegal logging", bandar narkoba atau usaha ilegal lainnya.

"Dengan rekam jejak ini masyarakat mendapatkan gambaran untuk memilih pemimpin yang pro rakyat dan mampu membawa perubahan lebih baik bagi rakyat," katanya menambahkan. (*)

Percetakan Nusa Indah Ende Terima PWI Award

Oleh Leonard Ritan

Kupang, Flores Pos 
Percetakan Arnoldus Nusa Indah Ende dan P. Alex Beding, SVD menerima award berupa piagam penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang NTT karena dinilai telah mencerdaskan anak-anak bangsa dan pencetus berdirinya SKM Dian. Award ini diberikan oleh Ketua PWI Cabang NTT, Dion DB Putra pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-63 bertempat di Sekretariat PWI NTT, Sabtu (28/2/2009).

Award yang sama juga diberikan kepada antara lain, Gubernur Frans Lebu Raya, Ketua DPRD NTT Melkianus Adoe, Walikota Kupang Daniel Adoe, Bupati Kupang, I. A. Medah, Piet A. Tallo, Herman Musakabe, dan Damyan Godho.

Ketua PWI Cabang NTT, Dion DB Putra mengatakan, tradisi baru yang sedang ditumbuhkembangkan dalam tubuh PWI adalah pemberian PWI Award yang dilaksanakan mulai tahun ini. Award ini diberikan kepada perseorangan atau institusi yang memberikan kontribusi terhadap kehidupan pers yang sehat dan bermutu di daerah ini.

"Tahun ini kami memberikan penghargaan kepada 12 tokoh dan institusi yang dipandang layak menerima. Sebagai tradisi baru, kami menyadari ketidaksempurnaan. Tapi tekad kami adalah, ketidaksempurnaan itu akan disempurnakan terus menerus", kata Dion.

Pemred HU Pos Kupang ini menyampaikan, dalam waktu mendatang, PWI NTT juga akan memberikan medali emas kepada perseorangan atau lembaga yang menggunakan hak jawab sesuai amanat UU 40/1999 berkaitan dengan keberatan terhadap karya jurnalistik. Tradisi ini dibangun dengan tujuan meminimalisir kekerasan terhadap pers dengan melawan hokum. Di tingkat nasional, PWI pusat sudah memberikan medali emas kepada institusi dan perseorangan pada puncak HPN 2009 tanggal 9 Februari di Jakarta.

Menurutnya, kemerdekaan pers sungguh tidak pernah di satu titik. Ancaman atau gangguan terhadap insane pers di NTT masih saja terjadi bahkan cenderung meningkat. Dalam semester pertama tahun 2008, misalnya, telah terjadi lima kasus terhadap tujuh wartawan dari media berbeda. Data itu menggambarkan beta gangguan terhadap kebebasan pers di NTT masih relatif tinggi.

"Jika pers salah, silahkan tempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ada UU 40/1999 tentang Pers. Di sana ada hak jawab, hak koreksi, klarifikasi. Hindarilah cara-cara kekerasan fisik maupun non fisik serta kriminalisasi terhadap karya jurnalistik. Hanya satu kata, lawan segala upaya kriminalisasi pers," tandas Dion.

Pada kesempatan itu diserahkan juga kartu PWI kepada 26 anggota PWI. Dengan tambahan anggota baru tersebut, total anggota PWI NTT sampai Februari 2009 sebanyak 101 orang. PWI masih membuka kesempatan kepada jurnalis yang ingin bergabung.

Gubernur Frans Lebu Raya menegaskan, keberadaan pers yang mandiri dan professional perlu mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak. Ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan tatanan kehidupan Indonesia Baru yang maju, demokratis, dan mandiri. Keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat serta kebebasan yang dimiliki segenap insan pers, hendaknya diwujudnyatakan sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian serta tanggung jawab dalam memajukan tatanan kehidupan masyarakat.

Lebu Raya menambahkan, insan pers juga diharapkan memperhatikan pemberitaan dengan cover both sides sebagai salah satu ciri penyajian berita yang berkualitas. Ini penting sehubungan dengan semakin mengemukanya harapan masyarakat terhadap obyektivitas pemberitaan yang berimbang oleh insane pers. *

Sumber: Harian Flores Pos edisi Senin, 2 Maret 2009 halaman 13

Catatan PWI NTT: Ada informasi yang keliru. Award untuk DPRD Propinsi NTT sebagai lembaga bukan untuk ketua DPRD NTT yang sedang menjabat. 

PWI Kembangkan Profesionalisme Berbasis Kompetensi

KUPANG, Timex-Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT, Dion D.B Putra mengatakan, PWI saat ini sedang berusaha untuk mengembangkan profesionalisme berbasis kompetensi bagi anggota-anggotanya. 

Ini merupakan upaya untuk mewujudkan wartawan yang memiliki kompetensi. "Wartawan yang tidak kompeten dengan sendirinya akan tergilas oleh jaman," ujar Dion D.B. Putra ketika menyampaikan sambutan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2009 dan perayaan HUT PWI NTT ke-63, yang berlangsung di gedung PWI NTT, Jl. Veteran, kemarin (28/02). 

Menurut Dion, dalam menjalankan profesinya, wartawan juga dituntut untuk taat asas dan kode etik jurnalistik. Inil juga mengapa peringatan HPN 2009 dan HUT PWI NTT ke-63 dirayakan dengan mengusung tema, "Kemerdekaan Pers Dari dan Untuk rakyat." 

Dion mengatakan, wartawan merupakan bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh para pujangga lama di masa lalu. Disamping itu, kata Dion, dalam waktu tak lama lagi agenda penting yaitu pemilihan legislatif dan pilpres akan berlangsung dalam badai ekonomi dengan jumlah kontestan yang meningkat dua kali lipat dari peserta pemilu sebelumnya. "Pers tidak bisa tidak harus dapat memberikan kontribusi untuk pemilu," imbau Dion. 

Itulah sebabnya kemerdekaan pers tidak dapat berhenti di satu titik. Banyak kasus yang dialami wartawan saat ini merupakan bentuk dari ketidakmerdekaan pers di Indonesia. "PWI merupakan organisasi yang membantu mencari jalan keluar agar wartawan juga bebas bekerja. Jika wartawan salah silahkan tempuh jalur hukum dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sebagai dasar," tegas Dion sambil menambahkan, hingga saat ini anggota PWI terus bertambah dan merupakan generasi ketiga dari PWI sebanyak 101 orang. 

"Mari kita sehati-sesuara membangun NTT baru lewat karya jurnalistik. Sebab jurnalis yang baik adalah jurnalis yang mau berorganisasi," ujar Dion yang mengatakan bahwa PWI kini telah membentuk koperasi PWI dengan tujuan untuk membantu kesejahteraan wartawan. 

Sementara Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam sambutannya menghimbau agar kebebasan pers terus menerus diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat untuk melayani masyarakat dan digunakan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab. "Kebebasan pers hendaknya digunakan dengan bertanggungjawab. Menulis yang benar tanpa melebih-lebihkan atau menghujat orang lain," katanya mengingatkan. 

Frans Lebu Raya juga menghimbau agar ada kerjasama yang baik antara pers dan pemerintah dalam hal saling mengingatkan untuk kuat dalam mengatasi berbagai masalah. 
"Tak dapat dipungkiri bahwa masalah yang dihadapi NTT sangat banyak. Pendidikan yang rendah, dan angka kemiskinan yang tinggi. Untuk mengatasi semua hal ini, dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas," tegas Frans Lebu Raya.

Gubernur dalam kesempatan itu juga menyambut positif terobosan baru PWI NTT yang membentuk koperasi PWI. "Dalam koperasilah kita temukan solidaritas, kebersamaan dirasakan, dan gotong royong ditingkatkan," kata Frans Lebu Raya. 

Dalam acara penuh kekeluargaan dan sederhana itu, juga diwarnai dengan pemberian penghargaan PWI Award kepada sejumlah tokoh yang telah berjasa dalam mengembangkan jurnalistik di NTT. 

PWI Award itu dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori Penghargaan Mitra Media Masa dan kategori Citra Pewarta Flobamora. Untuk penghargaan Mitra Media Masa, dianugrahkan kepada Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Ketua DPRD NTT Melkianus Adoe, Mantan Gubernur NTT, Herman Musakabe, mantan Gubernur NTT, Piet A. Tallo, Walikota Kupang Daniel Adoe, dan Bupati Kupang Ibrahim A. Medah. 

Sementara, untuk PWI Award kategori Citra Pewarta Flobamora dianugrahkan kepada Pater Alex Beding SVD selaku pendiri koran di Ende, Percetakan Arnoldus, wartawan senior Kompas Damyan Godho, mantan Ketua PWI NTT Marthinus Tse, Alm. Harry A. Silalahi, dan Adrianus Olin. 

Dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan dana kepada pengurus PWI NTT berupa uang senilai Rp 30 juta oleh Gubernur NTT. Dana ini sebagai modal awal untuk Koperasi PWI. Turut diserahkan pula kartu anggota PWI kepada anggota baru yang diwakili Thomas Duran (Pos Kupang), Chery Widodo (RRI), dan Emanuel Y Wain (TVRI). (mg-6)