Dewan Pers Tolak RUU Rahasia Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Penolakan terhadap pengesahan RUU Rahasia Negara terus bergulir. Kali ini Dewan Pers yang angkat bicara mengenai RUU yang rencananya akan disahkan bulan September-Oktober mendatang.

Menurut Abdullah Alamudi Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat, Dewan Pers Indonesia, pihak Dewan Perwakilan Rakyat jangan terburu-buru mengetuk palu pada RUU tersebut. Ia menilai DPR harus melakukan banyak perombakan pada RUU Rahasia Negara itu, banyak pasal di dalamnya yang menutup akses media dan masyarakat untuk mendapat informasi mengenai negara.

"Pengesahan RUU Rahasia Negara ini jangan dipaksakan penyelesaiannya. Karena sangat kontroversial. Sebaiknya ditunda sampai hal-hal yang ada jadi perdebatan dapat diselesaikan," ujarnya kepada kompas.com, di Jakarta, Kamis (20/8/2009).

Ia menuturkan dari 52 pasal sebagian besar mengancam kemerdekaan pers. Selain itu kebebasan masyarakat sipil untuk mendapatkan informasi dan mengontrol penggunaan dana pemerintahan juga ikut terampas. "Masak anggaran saja juga dijadikan rahasia negara," tanya dia.

Selain itu RUU ini juga membatasi masyarakat untuk mendapatkan informasi, bahkan yang sepele."Setiap orang dapat mengatakan ini rahasia negara. Jika mencari informasi mengenai tanah atau biaya sekolah bisa di katakan rahasia negara," ujarnya.

Menurutnya, RUU Rahasia Negara justru melindungi para pejabat, padahal RN itu diarahkan kepada pejabat. Jika pejabat membocorkan suatu rahasia, maka yang akan dipenjara adalah wartawan.


RUU ini juga melarang mengancam media yang membocorkan rahasia negara, walaupun rahasia tersebut didapat dari negara lain. Alamudi menilai hal itu justru dapat membahayakan masyarakat Indonesia. Misalnya, kata dia, salah satu media di Australia sejak lama menyiarkan pergerakan intel di Indonesia. Jika media di Indonesia mengutip berita itu, maka dapat dikenakan hukuman 7-20 tahun penjara. "Yang diuntungkan masyarakat Australia. Padahal Australia bisa berpontensi jadi musuh," ujarnya.


Alamudi, lebih menyetujui jika pemerintah tetap menggunakan UU keterbukaan informasi publik (KIP). Ia menilai semua pasal dalam KIP dapat diterapkan tanpa membatasi ruang gerak media ataupun masyarakat. "Selain itu, pasal-pasal yang ada di RUU Rahasia Negara banyak yang sudah tercantum di KIP," tandasnya. (RDI/Kompas.com)

Pemerintah Diminta Tetap Perhatikan Media

Palembang (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Tarman Azzam mengatakan, meskipun kini media sudah memasuki rana kebebasan pers tetapi pemerintah juga diminta berperan dalam memperhatikan atau mengawasi kredibilitas media.

"Pemerintah diharapkan tetap mendorong pers untuk berkembang dan berperan aktif sesuai dengan peranan pers termasuk mendukung profesionalisme jurnalis," katanya, di sela-sela acara Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Palembang, Kamis (13/8/2009).

Menurut dia, pemerintah tetap harus berperan mendorong terciptanya pers yang sehat, profesional dan berkembang maju mengikuti pertumbuhan media dunia.

Dorongan pemerintah dipastikan mampu menciptakan harmonisasi media dengan program-program pemerintah yang tentunya mengedepankan kepentingan rakyat, tambahnya.

Ia mengatakan, sesuai dengan aturan yang berlaku pemerintah tidak bisa memasuki ranah pers untuk mengintervensi media.

Tetapi peranan penting pemerintah dalam mendorong tercapainya pers yang berkualitas, kredibel dan profesional mesti terus dilakukan, katanya.

Tarman mengatakan, kondisi pers Indonesia saat ini sudah sangat maju baik dari segi teknologi, sumberdaya manusia, dan sistem manajemen media.

Bahkan kini tidak ada media di dunia ini yang tidak dimiliki Indonesia sehingga kemajuan pesat tersebut sangat menggembirakan bagi masyarakat karena informasi dapat diakses dengan berbagai cara yang disediakan melalui teknologi yang telah diciptakan, ujarnya.

Namun, wartawan di era globalisasi ini tetap harus memiliki wawasan nusantara yang tinggi dan sikap serta tanggungjawab terhadap masyarakat.

Karenanya, wartawan Indonesia harus didorong untuk bersikap profesional dan mematuhi kode etik jurnalistik yang menjadi salah satu landasan kerja wartawan, tambahnya.(ANTARA)

Bukan Sekadar Contreng

Oleh Novemy Leo

SABTU (20/6/2009), Persatuan Wartawan Indoensia (PWI) bekerja sama dengan Mapilu-PWI dan Depdagri menggelar workshop bertema, Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih Berbasis Jurnalistik Menuju Pemilu Damai dan Elegan."

Hadir lima pembicara, yakni Hendra J Kade (Ketua Mapilu- PWI Pusat), Drs. Tarman Azzam (Ketua Dewan Kehormatan PWI), Octo Lampito (Presidium Nasional Mapilu), A. Zaini Bisri (Wakil Ketua Pengurus Nasional Mapilu-PWI) dan Djidon de Haan (Jubir KPUD NTT), dengan moderator Tony Kleden dari Pos Kupang.

Workshop Pemilu 2009 (1)

Dalam workshop, puluhan peserta yang terdiri dari wartawan media cetak, elektronik radio dan televisi di Kupang ditantang menyukseskan pemilihan umum presiden (Pilpres) 2009 sesuai dengan profesinya. Berikut ini catatan penting yang dapat dibagikan kepada masyarakat guna menghasilkan Pilpres yang berkualitas.

MEMBUKA workshop itu, Ketua Mapilu PWI-Pusat, Hendra J Kade mengatakan, menghasilkan Pilpres 2009 yang berkualitas sedikitnya harus memenuhi empat variabel. Pertama, kualitas regulasi, aturan perundangan yang mengatur proses pemilu. Kedua, peserta pemilu yakni para kandidat. Ketiga, kualitas penyelenggara pemilu atau Komisi Pemilihan Umum. Keempat, kualitas dari pemilih atau rakyat.

Namun, secara jujur harus diakui bahwa sampai dengan pelaksanaan pemilu yang kesekian kalinya di republik ini, empat variabel penting itu belum bisa dilaksanakan dengan baik. Variabel regulasi, yang merupakan sebuah desain pembentuk proses dan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas itu, ternyata masih jauh dari harapan. Kualitas regulasinya minim, sering berubah.

Contohnya, regulasi penetapan calon anggota DPRD menyangkut nomor urut atau suara terbanyak, regulasi mengenai partai politik (parpol) yang layak ikut pemilu dan lain-lain. Perubahan regulasi itu seringkali menimbulkan kekacauan’ politik yang justru berimbas pada situasi keamanan dalam masyarakat.

Kualitas peserta pemilu juga masih minim. Seharusnya para kandidat menyadari bahwa pemilu merupakan moment untuk menyelesaikan persoalan daerah dan bangsa sehingga kandidat harus menunjukkan kualitasnya. Namun kenyataan, mereka lebih banyak menjadikan pemilu sebagai ajang perebutan kekuasaan, saling menjatuhkan lawan politiknya’.

Belum lagi kualitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Terlihat masih banyak produk kebijakan atau penafsiran regulasi oleh KPU justru menjadi potensi mengacaukan’ proses pemilu itu sendiri, menimbulkan protes dari masyarakat dan kandidat. Bahkan tak jarang keputusan KPU baru dibuat setelah ada masalah. Hingga akhir Juni 2009, KPU belum menetapkan anggaran Pilpres putaran II. Begitu yakinkah KPU bahwa Pilpres 2009 hanya akan berlangsung satu putaran? Bagaimana jika asumsi itu meleset? Uang dari mana yang akan diraup jika terjadi Pilpres putaran II?

Kondisi ini membuktikan bahwa kemampuan KPU untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi di waktu mendatang masih minim.

Jubir KPU NTT, Djidon de Haan mengatakan, pihaknya mengalami kesulitan karena peraturan KPU sering berubah, penetapan tidak sesuai dengan waktu dan kepentingan, terdapat multi-tafsir yang membingungkan, ada kesenjangan dalam penerapan di lapangan.

Mengenai anggaran Pilpres putaran II, Djidon mengatakan, akan dimasukkan dalam perubahan anggaran. Jawaban yang sangat sederhana. Namun Djidon mengakui bahwa tabiat’ seperti itu memang sering terjadi.

Kita cenderung seperti itu. Nanti orang pukul baru kita balas. Kita tidak siap terlebih dahulu bagaimana kalau orang pukul kita,” kata Djidon memberi kiasan.

Kualitas pemilih menjadi variabel penting dalam menyukseskan pemilu. Kualitas pemilih tidak hanya diukur dari kedatangan pemilih di TPS, masuk bilik suara dan memberikan suara/pilihan, mencontreng gambar kandidat atau partai idolanya. Lebih dari itu, kualitas pemilih terkait dengan bagaimana pemilih mempunyai kemampuan mencontreng pilihannya. Kemampuan memilih artinya pemilih tahu kewajiban dan haknya, dia bisa menjawab kenapa dia memilih, dia mengerti bagaimana membuat keputusan dan menjatuhkan pilihan serta memahami konsekuensi dari pilihannya itu.

Kita lihat sebanyak 178 juta pemilih di Indonesia mungkin bisa mencotreng saat pilpres 8 Juli 2009. Tapi pertanyaannya, berapa banyak pemilih yang mempunyai kemampuan mencontreng? Pertanyaan berikut, siapa yang harus 'menciptakan' pemilih yang berkemampuan mencontreng? Apakah KPU, kandidat, tim sukses, partai kandidat atau siapa?

KPU hanya punya kewenangan, antara lain menetapkan jadwal, waktu, pelaksanaan pemilu, mengupayakan pemilih bisa contreng dengan benar pada kertas suara, menyosialisasikan pelaksanaan pemilu ke masyarakat. Namun KPU tidak punya kewajiban menyosialisasikan pemilu berkualitas atau sosialisasi yang berkonsentrasi pada kapasitas pemilih dalam kemampuannya mencontreng kandidat saat pemilu. Itu adalah urusan pendidikan pemilih.

Apalagi para kandidat dan partai politik serta tim suksesnya. Mereka hanya melakukan kampanye untuk mempengaruhi atau mengajak rakyat mencontreng gambar atau nomor urutnya.
Jadi tugas siapakah itu? Hendra mengatakan, memberikan pendidikan pemilih, membutuhkan waktu yang lama dengan jangkauan komunikasi yang luas hingga ke pelosok wilayah di Indonesia, namun dengan biaya minim jika tidak mau dikatakan nol. Tugas mulia itu hanya bisa dilakukan oleh pekerja media, wartawan.

Dalam komunikasi publik, untuk menyosialisasikan pendidikan pemilih, semua pihak tentu angkat tangan’. Tapi, yang bisa meningkatkan kualitas pemilih dan kualitas pemilu hanyalah wartawan. Karena itu, Depdagri menjalin kerja sama dengan Mapilu dan PWI NTT untuk menyosialisasikan bagaimana kita bisa menghasilkan pemilih yang berkualitas sehingga terwujud pemilu yang berkualitas. Sangat diharapkan pekerja pers dapat melaksanakan tugas mulia ini dengan baik," kata Hendra. (bersambung)

Pos Kupang edisi Jumat, 26 Juni 2009 halaman 1

Pilih Capres Berkualitas

Oleh Novemy Leo

NEGARA adalah rakyat. Negara adalah kita. Artinya, siapa pun orang yang mengaku diri sebagai warga dari suatu negara, dia tidak boleh hanya duduk diam. Dia harus mampu berpikir dan bertindak untuk membangun sebuah tatanan kehidupan politik yang beradab dan berperikemanusiaan.

Untuk mewujudkan rakyat dan negara yang sejahtera dan berkeadilan, maka sebuah negara harus memiliki pemimpin atau presiden. Salah satu ciri negara demokrasi, presiden dipilih secara langsung oleh rakyatnya.

Workshop Pemilu 2009 (2)

Indonesia yang menganut paham negara demokrasi telah melakukan hal ini dengan mengadakan pemilu presiden (pilpres) setiap lima tahun.

Tanggal 8 Juli 2009, rakyat Indonesia akan kembali memilih presiden dan wakil presiden (wapres) untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia lima tahun mendatang 2009-2014. Pertanyaannya, siapakah kandidat yang tepat di antara tiga kandidat capres/cawapres yang bisa kita pilih menjadi pemimpin Indonesia? Apakah pasangan Megawati/Prabowo, SBY/Boediono atau Jusuf Kalla/Wiranto?

Jawabannya sederhana saja. Kata kuncinya, Presiden Indonesia harus berkualitas dalam segala hal. Karena, presiden merupakan orang yang akan terlibat secara langsung dalam menentukan nasib rakyat dan bangsanya. Presiden adalah pembuat Undang- Undang (UU) yakni UU yang bisa berimplikasi pada masalah pidana dan keperdataan. Presiden adalah orang yang punya kewenangan penuh membuat perjanjian internasional pada segala bidang kehidupan.

Presiden adalah orang yang bisa memperbesar atau memperkecil utang Indonesia di luar negeri. Presiden adalah orang yang berwenang menjual atau membeli barang, menjual atau membeli BUMN dan sebagainya.

Ketua Mapilu-PWI Pusat, Hendra J Kade mengatakan, pilpres bukan sekadar pesta lima tahunan untuk memilih presiden/wapres. Yang lebih substansial, pilpres adalah sebuah momentum untuk mengidentifikasi persoalan aktual bangsa dan negara. Baik persoalan di bidang sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, IPTEK, hukum, sosial, termasuk kesenian dan olahraga.

Asumsinya, propabilitas terjadinya perubahan persoalan kebangsaan itu ada pada periode lima tahunan. Ibarat memilih pasangan yang akan mendampingi kita dalam suka duka, terus memberikan bimbingan dan kemajuan positif bagi kehidupan kita di masa depan, maka kita tidak boleh salah pilih pasangan dan tidak bisa kita pilih tepat pada tanggal pernikahan kita. Dia harus kita kenal jauh-jauh hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Melalui sebuah proses perkenalan, penjajakan, melihat kemampuan, kualitas, kelebihan dan kekurangannya, barulah kita menetapkannya sebagai calon mendamping kita.
Begitu pun ketika kita memilih presiden dan wapres, calon pemimpin bangsa. Kita sudah harus mengenali kelebihan dan kekurangannya jauh hari sebelum kita memilihnya pada tanggal 8 Juli mendatang.

Sedikitnya ada tiga kriteria yang harus dimiliki presiden dan wapres RI. Pertama, dia harus mampu mengidentifikasi apa saja persoalan bangsa yang dihadapi selama lima tahun. Kedua, dia harus mampu mengindentifikasi bagaimana solusi penyelesaian persoalan bangsa itu dan alternatifnya. Ketiga, dia harus mampu mengidentifikasi seluruh program detailnya.

Jadi, siapa yang paling bisa mengidentifikasi persoalan bangsa, yang bisa mencari solusi dari persoalan itu dan yang memiliki program yang tepat bagi kemajuan rakyat dan bangsanya, dialah yang kita berikan kepercayaan menjadi presiden. Tentu harus melihat kompetensinya, moralitasnya, kredibilitasnya, bukan warna kulit atau asal daerahnya," jelas Hendra.

Yang perlu diingat bahwa pasangan capres dan cawapres yang meraih 60 persen suara pada pilpres 8 Juli 2009 mendatang belum tentu menang. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dan Capres, pasangan capres-cawapres dinyatakan menang apabila mendapat 50 persen suara ditambah 1, dan harus meraih 20 persen suara yang tersebar di 17 propinsi.

Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka harus diadakan pemilu putaran kedua. Karena itu, meski ada paket yang menang atau meraih suara terbanyak di Pulau Jawa dan Bali, belum menjadi jaminan dia menang dan menjadi pemimpin bangsa. (bersambung)

Pos Kupang edisi Sabtu, 27 Juni 2009 halaman 1

Jangan Terbius "Kue" Iklan

Oleh Novemy Leo

ADOLF Hitler, pemimpin Jerman yang terkenal sangat diktator, pernah berkata, "Kalau Anda perhadapkan saya dengan 1.000 tentara yang bersenjata lengkap, saya tidak akan takut sedikit pun menghadapinya. Tetapi, jangan pernah perhadapkan saya dengan seorang wartawan saja, karena saya akan mundur."

Workshop Pemilu 2009 (3)

KALIMAT Hitler itu sarat makna. Hitler sangat paham dan tahu betapa peran media, pers atau wartawan, sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan. Paling tidak, wartawan bisa membangun opini publik, yang bisa saja berdampak baik atau berdampak buruk. Opini itu mampu mempengaruhi publik atau masyarakat untuk suka atau tidak suka terhadap sesuatu yang diberitakan wartawan dan medianya.

Pers ibarat 'pedang bermata dua'. Di satu sisi, memiliki peran dan posisi strategis dalam rangkaian melaksanakan fungsi menyukseskan pemilu, pilpres, selain bagi capres dan cawapres.

Tapi di sisi lain, pers bisa menjadi alat perusak demokrasi melalui praktik jurnalistik yang tidak bertanggung jawab terhadap publik, baik karena ketidaksengjaan ataupun karena 'pers' sudah digunakan pihak tertentu.

Karena itu, tidak berlebihan jika dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2009, pers juga punya peranan penting dalam menyuskeskan pesta demokrasi itu. Pun dalam mendongkrak opini publik tentang keberadaan dan kualitas paket calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan maju dalam Pilpres 2009.
Ditambah, jadwal pemilu dan masa kampanye yang pendek, menjadikan media massa sebagai arena yang tepat untuk dijadikan lahan kampanye. Selain tugas pers sendiri adalah ikut memberian pencerahan kepada masyarakat mengenai figur yang akan dipilih.

Lihat saja, melalui kemasan iklan dan pemberitaan yang disajikan di medianya, pers bisa 'menyetir' opini publik mengenai siapa paket yang paling pantas dan atau yang tidak pantas dipilih menjadi pemimpin Indonesia lima tahun mendatang.
Hasil penelitian LIPI 2008 menyebutkan, rakyat jauh lebih percaya dan yakin dengan kemampuan pers untuk menyuarakan kepentingannya (31 %) dibandingkan dengan Ormas (24%), birokrasi dan partai (11%), lembaga lain (1 %), tidak tahu (23 %).

Karena itu, terkait pilpres, Ketua Mapilu PWI Pusat, Hendra J Kade berharap, wartawan benar-benar objektif menyajikan tulisan 'kampanye' pilpres bagi pembaca. Objektif artinya pers berani menyampaikan informasi mengenai kebaikan dan keburukan kandidat dengan data yang akurat mengenai kegagalan dan keberhasilan kandidat yang sudah dicapai selama ini dalam bidang tugasnya masing-masing. Juga fakta berbagai pelanggaran yang dilakukan kandidat dan tim suksesnya selama proses pemilu.

Selain wartawan, lembaga atau perusahaan pers juga harus objektif dan independen. Jangan karena ada kandidat atau partai tertentu yang sudah memasang banyak iklan dengan pembayaran uang yang besar, akhirnya wartawan dan lembaganya tidak objektif lagi menyajikan pemberitaan terhadap yang bersangkutan. Kegagalan dan keburukan kandidat dan partai dimaksud akhirnya 'dibungkus' rapi dan tidak pernah disajikan untuk dibaca publik atau masyarakat.

Kenapa? Karena pers sudah terbius dengan 'kue iklan' yang masuk ke saku atau kas wartawan dan atau lembaganya dari kandidat atau partai tertentu.

"Hanya sedikit perusahaan pers yang berusaha menyiapkan tim wartawan yang profesional untuk menyajikan pemberitaan objektif dan proporsional kepada pubik," kata Hendra.

Wakil Ketua Pengurus Nasional Mapilu-PWI, A. Zaini Bisri, berharap, pers berpihak pada publik karena publik butuh pegangan. Kalau informasi yang disajikan tidak netral, maka publik tidak akan mempercayai pers lagi.Beberapa tindakan yang bisa memicu konflik harus dihindari pers agar hasil karya jurnalistiknya menjadi elegan.

Presidium Nasional Mapilu, Octo Lampito, mengatakan, dalam pemberitaan, pers harus menerapkan prinsip 'jurnalisme damai', yakni berfokus para proses terjadinya konflik, dengan orientasi kedua pihak sama-sama menang, ruang waktu terbuka. Pers harus membeberkan sebab akibat, memberitakan apa adanya tanpa menyembunyikan fakta.

Memberikan ruang yang sama bagi pihak yang berkonflik. Melihat konflik sebagai hikmah politik. Melihat aspek humanisasi dan proaktif mencegah terjadinya konflik serta berfokus pada dampak kerugian warga akibat konflik.

Ingat!! Wartawan atau lembaga pers bukan mediator yang hanya bertanggung jawab kepada kandidat dan tim sukses yang berkonflik, tetapi dia juga bertanggung jawab kepada publik.Lembaga pers juga harus mengembangkan self regulation sehingga tidak mencederai kebebasan wartawannya sekaligus bisa menjaga publik yang tetap menginginkan perdamaian.

"Tegakah pers melihat bangsanya sendiri bertempur, bergelimang darah, berdarah- darah, akibat konflik yang tidak berusaha diminimalisir oleh pers?" Jawabannya tentu tidak.

Ketua Dewan Kehormatan PWI, Drs. Tarman Azzam berharap, pers mampu mendorong masyarakat bersifat kritis, masyarakat harus bisa melakukan perlawanan terhadap pihak atau kandidat yang melakukan black campaign (kampanye hitam).
Untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, wartawan perlu terus dibekali pelatihan guna mengasah dan menambah pengetahuannya mengenai berbagai hal dalam bidang kehidupan. Wartawan pun harus rajin membaca regulasi perundangan dan pengetahuan umum sehingga paham terhadap apa yang akan ditulisnya.

"Menurut temuan Dewan Pers tahun 2008, hampir 80 persen wartawan Indonesia tidak pernah membaca bahkan tidak tahu kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman untuk bekerja secara profesional. Bagaimana lagi dengan pemahaman terhadap regulasi lain," kritik Tarman. Karena itu mulai sekarang, wartawan harus mulai mengasah kemampuannya.

Bill Kovach dan Tom Rosentiel merumuskan sembilan prinsip dasar jurnalisme, yaitu mengabdi pada kebenaran, loyal kepada pembaca, independen terhadap sumber berita, pemantauan kekuasaan, mengikuti hati nurani, membuat hal yang penting dan menarik, menjaga berita komprehensif dan proporsional, disiplin verifikasi dan forum pubik bagi pembaca.

Jika sembilan prinsip ditambah kode etik jurnalisme itu sudah dipahami dan diimplementasikan pers dalam tugas kesehariannya, maka alhasil pemberitaan yang disajikan kepada pembaca benar-benar bisa dipertangungjawabkan kepada publik, diri sendiri dan Tuhan. (habis)

Pos Kupang edisi Minggu, 28 Juni 2009 halaman 1