Walaupun Workshop Jurnalisme dan Trauma kurang mendapat respon dari wartawan dan pengelola media massa, namun dari pemikiran yang mengemuka dalam diskusi yang digelar Yayasan Pulih, Rabu (16/7/2008) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, materi tentang jurnalisme dan trauma ini dinilai perlu masuk kurikulum pendidikan pers dan atau komunikasi.
"Profesi jurnalis memiliki tantangan dan risiko yang dapat mengganggu keseimbangan dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai profesional. Tantangan dan risiko ini terlihat terutama ketika meliput berita berdampak traumatik, misalnya meliput di daerah konflik, meliput kerusuhan, peristiwa penyebaran penyakit menular yang ganas, kelaparan, kekeringan, teror, bencana alam dan sebagainya, " kata Koordinator Umum Yayasan Pulih, Irma S Martam.
Psikolog di Yayasan Pulih, Nelden Djakababa, mengatakan, karena tidak siap banyak jurnalis mengalami konflik batin dalam menghadapi obyek peliputannya, bahkan hingga risiko kehilangan nyawa. "Dampak traumatis tidak saja dapat dialami oleh jurnalis peliput berita. Banyak sekali produk tayangan media massa yang sangat potensial berdampak traumatis terhadap masyarakat luas, misalnya tayangan kekerasan dalam berita, sinetron, dan tayangan korban bencana yang ditampilkan secara polos," tandasnya.
Harry Bhaskara, wartawan senior di The Jakarta Post yang pernah mengikuti pelatihan jurnalisme dan trauma di Australia, mengatakan, di luar negeri materi ini gencar disosialisasikan dan ada banyak wartawan yang mau melibatkan diri untuk membantu sesama wartawan dan masyarakat untuk memulihkan rasa traumatik mereka.
"Di Indonesia belum ada wartawan yang terjun langsung menyosialisasikan masalah jurnalisme dan trauma ini. Padahal, Indonesia rawan konflik, rawan bencana dan kriminalitas yang bisa menyebabkan trauma," katanya.
Ketika ada tawaran dari Yayasan Pulih untuk menjadikan hal ini masuk ke kurikulum, Direktur Lembaga Pers Dr Sutomo (LPDS) Atmakusumah Astraatmadja minta hal itu dipertimbangkan, sejauh mana pentingnya persoalan itu perlu masuk ke kurikulum. "Persoalannya, pers di Indonesia dewasa ini lebih sibuk dan tertarik soal Pilkada, soal politik, soal ekonomi, dan banyak lainnya," katanya.
Maskun dari bagian pendidikan di LPDS mengatakan, materi jurnalistik dan trauma ini bisa masuk ke program reguler. Karena di situ ada mata pelajaran tambahan (kapita selekta). Tentang rencana Yayasan Pulih menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan membuat rencana tindak lanjut untuk kampanye dan penyadaran mengenai kepekaan peliputan dan penayangan berita traumatis, terutama yang berdampak pada jurnalis dan masyarakat konsumen media massa, Wakil Ketua Dewan Pers Sabam Leo Batubara mengatakan, media massa dewasa ini jumlahnya begitu banyak.
"Terdapat 855 penerbitan pers, 796 stasiun radio, dan sejumlah stasiun televisi. Namun tidak banyak media massa yang punya pengaruh, karena oplahnya kecil. Karena itu, jika ingin menyosialisasikan soal jurnalisme dan trauma ini, cukup mengundang media massa yang serius," katanya.
Wartawan senior Kukuh Sanyoto dan Anggota Dewan Pers Abdullah Alamudi memandang perlu panduan bagi jurnalis meliput peristiwa traumatik. "Saya sampai sekarang, masih trauma dengan aparat keamanan. Karena sewaktu ada demonstrasi di Spanyol, saya pernah ditangkap, karena dianggap orang Indian. Padahal, saya orang Indonesia, ujar Kukuh. (Yurnaldi)
http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/16/21394963/jurnalisme.dan.trauma.penting.tapi.kura ang.dipedulikan
"Profesi jurnalis memiliki tantangan dan risiko yang dapat mengganggu keseimbangan dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai profesional. Tantangan dan risiko ini terlihat terutama ketika meliput berita berdampak traumatik, misalnya meliput di daerah konflik, meliput kerusuhan, peristiwa penyebaran penyakit menular yang ganas, kelaparan, kekeringan, teror, bencana alam dan sebagainya, " kata Koordinator Umum Yayasan Pulih, Irma S Martam.
Psikolog di Yayasan Pulih, Nelden Djakababa, mengatakan, karena tidak siap banyak jurnalis mengalami konflik batin dalam menghadapi obyek peliputannya, bahkan hingga risiko kehilangan nyawa. "Dampak traumatis tidak saja dapat dialami oleh jurnalis peliput berita. Banyak sekali produk tayangan media massa yang sangat potensial berdampak traumatis terhadap masyarakat luas, misalnya tayangan kekerasan dalam berita, sinetron, dan tayangan korban bencana yang ditampilkan secara polos," tandasnya.
Harry Bhaskara, wartawan senior di The Jakarta Post yang pernah mengikuti pelatihan jurnalisme dan trauma di Australia, mengatakan, di luar negeri materi ini gencar disosialisasikan dan ada banyak wartawan yang mau melibatkan diri untuk membantu sesama wartawan dan masyarakat untuk memulihkan rasa traumatik mereka.
"Di Indonesia belum ada wartawan yang terjun langsung menyosialisasikan masalah jurnalisme dan trauma ini. Padahal, Indonesia rawan konflik, rawan bencana dan kriminalitas yang bisa menyebabkan trauma," katanya.
Ketika ada tawaran dari Yayasan Pulih untuk menjadikan hal ini masuk ke kurikulum, Direktur Lembaga Pers Dr Sutomo (LPDS) Atmakusumah Astraatmadja minta hal itu dipertimbangkan, sejauh mana pentingnya persoalan itu perlu masuk ke kurikulum. "Persoalannya, pers di Indonesia dewasa ini lebih sibuk dan tertarik soal Pilkada, soal politik, soal ekonomi, dan banyak lainnya," katanya.
Maskun dari bagian pendidikan di LPDS mengatakan, materi jurnalistik dan trauma ini bisa masuk ke program reguler. Karena di situ ada mata pelajaran tambahan (kapita selekta). Tentang rencana Yayasan Pulih menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan membuat rencana tindak lanjut untuk kampanye dan penyadaran mengenai kepekaan peliputan dan penayangan berita traumatis, terutama yang berdampak pada jurnalis dan masyarakat konsumen media massa, Wakil Ketua Dewan Pers Sabam Leo Batubara mengatakan, media massa dewasa ini jumlahnya begitu banyak.
"Terdapat 855 penerbitan pers, 796 stasiun radio, dan sejumlah stasiun televisi. Namun tidak banyak media massa yang punya pengaruh, karena oplahnya kecil. Karena itu, jika ingin menyosialisasikan soal jurnalisme dan trauma ini, cukup mengundang media massa yang serius," katanya.
Wartawan senior Kukuh Sanyoto dan Anggota Dewan Pers Abdullah Alamudi memandang perlu panduan bagi jurnalis meliput peristiwa traumatik. "Saya sampai sekarang, masih trauma dengan aparat keamanan. Karena sewaktu ada demonstrasi di Spanyol, saya pernah ditangkap, karena dianggap orang Indian. Padahal, saya orang Indonesia, ujar Kukuh. (Yurnaldi)
http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/16/21394963/jurnalisme.dan.trauma.penting.tapi.kura ang.dipedulikan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar