Wartawan Terbuka, UKW Membedakan

Ketua PWI NTT, Dion DB Putra (kiri) diwawancarai TVRI

KUPANG, PK - Siapapun bisa mengatakan bahwa dia adalah wartawan karena wartawan adalah profesi yang terbuka. Namun yang bisa membedakan para wartawan adalah sertifikasi. Uji Kompetensi Wartawan (UKW) adalah sebuah keharusan yang mesti diikuti semua wartawan.

Demikian Ketua Bidang Daerah PWI, Atal S Depari dalam sambutannya saat membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Kantor Balai Monitor Kupang, Kamis (12/11/2015).
Menurut Atal, UKW yang diselenggarakan di Kupang ini merupakan yang ke-160.

Dion DB Putra: Beri Presiden Hak Veto

Ketua PWI Provinsi NTT Dion DB Putra (kiri)

ANGGOTA DPD RI, Paul Liyanto mengakui peran DPD sejauh ini belum maksimal karena setiap aspirasi dari masyarakat harus dibawa ke DPR RI untuk disetujui. Paul secara terbuka mengungkapkan, sejak DPD dibentuk, dari 57 rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan ke DPR RI, hanya 1 RUU yang disetujui yakni RUU tentang kelautan.

"Jujur saya mengatakan, DPD hadir sepertinya hanya dilihat sebelah mata oleh DPR RI. Saat ini kami tengah ajukan 10 isu strategis tetapi fokus pada tiga isu utama yakni, penguatan sistem presidensial, penguatan lembaga perwakilan dan otonomi daerah. Saya kira tiga isu ini menjadi perjuangan kami di DPD saat ini," kata Paul Liyanto dalam dialog publik dengan tema "Suara DPD Suara Daerah" di  Sekretariat DPD RI Pewakilan NTT, Jl. Polisi Militer Kupang, Rabu (13/5/2015) siang.
.

Mboeik: DPD RI Itu Second Class

Narasumber bersama ketua PWI NTT dan anggota DPD Paul Liyanto

KUPANG, PK -  Pembentukan  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pasca amandemen UUD 1945 tahap ketiga tahun 2001 guna menjawab persoalan hubungan pusat dan daerah. Secara substansial fungsi DPD sebagaimana tujuan pembentukannya adalah mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah dalam proses pengambilan kebijakan tingkat nasional.

Namun, kenyataannya sampai saat ini  peran DPD masih jauh dari harapan masyarakat.  "Pamor DPD RI kalah jauh dibandingkan DPR. DPD itu masih dianggap second class (kelas dua)," kata Pemimpin Redaksi Harian Umum Victory News, Chris Mboeik dalam dialog  publik dengan tema "Suara DPD Suara Daerah" di  Sekretariat DPD RI Pewakilan NTT, Jl. Polisi Militer Kupang, Rabu (13/5/2015) siang.

PWI NTT Gelar Diskusi Publik tentang Masalah Perbatasan

Ketua PWI Provinsi NTT, Dion DB Putra

KUPANG, PK- Nusa Tenggara Timur (NTT)  berada di lokasi yang strategis, berbatasan dengan dua negara yaitu Australia dan Timor Leste. Namun, kondisi yang tercipta di wilayah perbatasan (wiltas) sangat memprihatinkan. Salah satunya keterbatasan telekomunikasi ketika berada di wiltas.

Rektor Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW)   Kupang, Frankie Jan Salean, S.E, M.P, selaku Pembicara Pada Dialog Publik, yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT di kampus UKAW, Kamis (16/4/2015), mengungkapkan realita yang dialaminya ketika berada di wiltas.

Untuk urusan komunikasi menggunakan handphone, lanjut Frankie, banyak pulsa yang tersedot habis, karena Telkomsel mengalihkan panggilan ke panggilan internasional, atau roaming.  "Sinyal pun sangat lemah, dengan  roaming paling mahal di dunia. Satu kali sms Rp 5.000, telepon satu detik 7000 ribu," ujar Kasrem 161 Wira Sakti Kupang, Kolonel (Inf) TNI Adrianus Suryo Agung Nugroho.

Pembangunan Wilayah Perbatasan Memprihatinkan

Ketua PWI Provinsi NTT, Dion DB Putra

WALAUPUN NTT memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan dua negara yakni Timor Leste dan Australia, tapi pembangunan wilayah perbatasan masih sangat memprihatinkan. Karena itu, dibutuhkan perhatian semua elemen terkait dalam pelaksanaan pembangunan perbatasan.

Demikian salah satu intisari dalam dialog publik terkait peran Pemda, Masyarakat, dan Media Massa dalam menjaga wilayah perbatasan NKRI hasil kerja sama PWI dan Universitas Artha Wacana (UKAW) Kupang, Kamis (16/4/20155).

Ketua PWI Dion DB Putra dalam sesi diskusi menilai, berdasarkan pantauan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan RI dan RDTL memperihatinkan. Hal itu ditandai dengan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak. Fakta itu berbanding terbalik dengan kondisi di negara tetangga yang infrastrukturnya lebih memadai. Apalagi, fokus pembangunan negara tetangga dimulai dari perbatasan.