Banda Aceh (ANTARA News) - Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Irwandi Yusuf menegaskan, organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) harus bisa memperjuangkan gaji wartawan Indonesia minimal empat kali lebih besar dari upah minimum regional (UMR), sehingga kesejahteraan wartawan terjamin."Selama ini wartawan Indonesia kerap menulis tentang perjuangan buruh yang menuntut hak, tentang kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri, tapi ternyata masih banyak para 'kuli tinta' itu yang berpenghasilan di bawah UMR," katanya ketika menutup Kongres XXII PWI di Banda Aceh, Selasa (29/7/2008) tengah malam.
Pada sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov NAD, Husni Bahri TOB, gubernur menyatakan, seharusnya wartawan berjuang untuk menaikkan gaji mereka, karena akan sulit sekali menjadi seorang yang profesional jika dapur di rumah tidak berasap.
Oleh karena itu, PWI harus bisa mendobrak tradisi itu dengan memperjuangkan agar gaji wartawan lebih besar empat kali dari UMR, katanya yang disambut tepuk tangan para peserta kongres.
Seiring dengan itu, lanjut dia, berbagai bentuk pelatihan dan pendidikan terhadap anggota PWI harus ditingkatkan.
Wartawan bukan hanya bekerja untuk perusahaan atau keluarganya saja, tapi lebih penting lagi, wartawan bekerja untuk kepentingan publik.
Pemerintah Indonesia telah mengakui hak-hak dasar kebebasan pers seperti yang tercantum dalam Undang-undang No.40/1999 tentang Pers.
Dengan adanya kebijakan itu, seharusnya organisasi pers juga meningkatkan profesionalisme anggotanya.
Pers bebas bukan berarti bisa menulis sesuka hatinya tanpa fakta, namun juga harus memiliki tanggungjawab yang dirumuskan dalam naskah Kode Etik Jurnalistik, kata Gubernur Irwandi.
Jika fungsi itu berjalan dengan baik, maka pers bukan hanya sebagai sarana mendapatkan berita, tapi juga penjaga hak-hak rakyat agar tidak menjadi korban kesewenang-wenangan penguasa, ujarnya.
Begitu penting posisi pers dalam proses demokrasi, sehingga kedudukannya disamakan dengan pilar keempat (the fourth estate). Posisinya sejajar dengan tiga pilar demokrasi lainnya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Menurut dia, tidak ada negara di dunia ini yang mengaku sebagai negara demokrasi jika tidak memiliki pers yang bebas dan kuat, katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PWI terpilih, Margiono pada kesempatan itu menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Pemerintah dan masyarakat Aceh yang telah bersedia menjadi tuan rumah Kongres organisasi wartawan tertua di tanah air itu.
Sebagai ketua baru, ia akan melanjutkan dan menjalankan program yang telah diamanahkan dalam kongres dan yang lebih penting lagi akan meningkatkan solidaritas sesama wartawan. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar