Presiden Menginap di Tenda

ATAMBUA, PK -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ibu Ani Yudhoyono, Kamis (10/2/2011) malam, menginap di tenda yang dibangun di lapangan Markas Komando Batalyon Infanteri (Yonif) 744/Satria Yudha Bakti (SYB) Atambua, Kabupaten Belu.

Hal ini merupakan bagian dari nostalgia Presiden SBY sebagai mantan Danyon 744/SYB di wilayah bekas Propinsi Timor Timur (sekarang Negara Timor Leste) sekaligus memberi motivasi kepada prajurit untuk tetap berjuang mempertahankan keutuhan NKRI.

Menurut pantauan Pos Kupang, kedatangan Presiden SBY bersama rombongan di Atambua disambut lautan manusia. Warga berdiri membentuk pagar betis dari perbatasan Belu-TTU di Nurobo sambil melambaikan bendera merah putih yang terbuat dari kertas.

Presiden yang menggunakan jalur darat dari Kefamenanu, TTU, tiba di Atambua sekitar pukul 15.30 Wita. Dia ke Atambua untuk menyaksikan peresmian rumah pintar oleh Ibu Ani Yudhoyono. Rumah-rumah itu dibangun di kompleks Makodim 1605 Belu. Didampingi Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan ibu, Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez dan ibu, Presiden meninjau semua ruangan di rumah pintar.

Presiden dan Ibu Ani pun sempat berdialog dengan para siswa yang sudah disiagakan di setiap ruangan. Sekitar 30 menit rombongan berada di rumah pintar lalu menuju Markas Yonif 744/SYB di Tobir, sekitar 8 kilometer dari Atambua.

Sebelum memberikan arahan kepada para prajurit, Presiden memantau tenda-tenda yang sudah disiapkan untuk Presiden dan rombongan bermalam.

Dalam arahannya, Presiden SBY menyatakan kegembiraannya bisa hadir bersama istri di batalyon yang pernah dipimpinnya. Batalyon 744/SYB, kata SBY, memiliki keunikan dan kekhasan dibandingkan dengan batalyon lainnya di republik ini.

Ketika batalyon ini masih ada di Timor Timur, kata SBY, yang melekat di dada para prajurit adalah mempertahankan sang Saka Merah Putih. Namun, dalam perjalanan, katanya, sejarah itu pun berubah. Timtim menjadi negara berdaulat dan lepas dari NKRI.

Batalyon 744/SYB pun kembali ke pangkuan NKRI dan bermarkas di NTT.

"Sejarah khas itu tidak sekadar memori dan nostalgia yang penuh kenangan, tetapi memiliki kebanggaan luar biasa. Tidak ada batalyon di Indonesia yang memiliki keunikan sejarah seperti batalyon 744/SYB. Batalyon yang dulu berada di Timtim kini sudah dilikuidasi, tapi Batalyon 744/SYB tetap berdiri hingga saat ini. Saya mendoakan semoga batalyon ini tetap jaya di masa mendatang," kata Presiden SBY.

Selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, SBY mengingatkan para prajurit TNI untuk menjalankan tugas dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Pasalnya, sudah diatur bahwa tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan RI dan menjaga Sang Saka Merah Putih, menghindarkan gangguan dari negara lain terhadap NKRI.

"Ada dua tugas militer yang tidak boleh dilupakan, yakni operasi militer untuk perang dalam mempertahankan negara dan operasi militer selain perang, seperti operasi menanggulangi bencana alam, operasi teroris, operasi pemeliharaan keamanan dunia dan sejenisnya. Prajurit TNI di Yonif 744/SYB harus mendalami dua tugas ini dengan terus berlatih dan bersiap melaksanakan perang. Ini wajib hukumnya," kata SBY.

Kepada pimpinan TNI, SBY meminta agar memimpin prajurit dengan baik. Menurut SBY, ada dua tugas seorang komandan/pimpinan, yakni memastikan prajuritnya dalam menjalankan tugas agar berhasil serta memperhatikan kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

Pimpinan perlu menjalin hubungan yang harmonis dengan prajurit di mana prajurit menghormati atasannya dan atasan menyayangi bawahannya.

Presiden juga meminta prajurit TNI untuk selalu dekat dengan rakyat. Tanpa dukungan rakyat, TNI tidak berhasil dalam menjalankan tugasnya. TNI harus mencintai rakyat dan membantu rakyat dalam semua aspek kehidupan. Gerakan TNI masuk desa perlu ditingkatkan. Prajurit TNI, kata SBY, harus menghormati hukum dan etika keprajuritan.

Di Kefamenanu

Kunjungan singkat Presiden di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kamis (10/2/2011), disambut antusias puluhan ribu warga setempat. Mereka mengelu-elukan SBY sambil melambaikan bendera merah putih saat iring-iringan Presiden membela Kota Kefamenanu.

Rombongan SBY memasuki Kota Kefamenanu sekitar pukul 11.30 Wita dan diterima Bupati TTU, Raymundus Fernandes, S.Pt di Km 9. Di tempat ini SBY menyalami beberapa warga yang sudah menanti sejak pagi. SBY dan rombongan juga menyempatkan diri melihat-lihat cekdam yang ada di tempat itu.

Setelah bertemu masyarakat, SBY melanjutkan perjalanan ke Kota Kefamenanu. Di sepanjang jalan protokol, warga yang terdiri dari para siswa dan masyarakat biasa sudah menunggu sejak pukul 07.30 Wita. Mereka langsung melambaikan bendera merah-putih dan mengelu-elukan SBY. Presiden SBY pun menyambut dengan melambaikan tangan kepada masyarakat.

Suasana begitu meriah, bahkan lambaian tangan pun diberikan kepada sekitar 30 mobil dalam rombongan protokoler kepresidenan.

Beberapa warga yang ditemui mengatakan sangat senang bisa melihat Presiden secara langsung. Margareta Humau, warga Kefamenanu, mengaku sangat senang bisa melihat Presiden RI. Wanita berusia 54 ini mengatakan, selama ini ia hanya melihat Presiden di televisi, namun kali ini Presiden bisa datang ke Kefamenanu. "Baru kali ini Presiden RI datang di TTU, jadi kami senang," jelasnya.

Merry, siswi SMP I Kefamenanu, juga menyatakan sangat senang. Ia mengatakan, dirinya rela kepanasan dan terlambat makan agar tidak melewatkan kesempatan melihat Presiden SBY. "Yang jelas kita senang, Presiden bisa datang ke TTU," jelasnya.

Antusiasme warga juga nampak di pintu masuk Kantor Bupati TTU. Presiden bersama Ibu Ani Yudhoyono yang baru selesai makan siang di kantor bupati tersebut kembali disambut ratusan warga yang sudah menunggu di pintu keluar gedung itu. SBY pun menyempatkan diri menyalami ibu-ibu yang sangat antusias menunggunya.

Perjalanan SBY dan rombongan ke Atambua juga disambut antusias warga di sepanjang jalan Trans Kefamenanu-Atambua.

SBY menyempatkan diri singgah di Balai Pertanian Raimanuk-Belu, sebelum terus ke Belu.

Alo Rikoni, warga Kota Kefamenanu, mengatakan sangat kagum dengan antusiasme masyarakat. Baru kali ini seorang presiden datang ke Kefamenanu. Dan, sejak Indonesia Merdeka baru pertama kali Presiden RI menginjakkan kaki di Timor Tengah Utara (TTU).

"Ini juga merupakan tantangan bagi Bupati dan Wakil Bupati TTU untuk berkunjung ke desa-desa dan tidur di sana. Saya yakin ada desa yang belum dikunjungi bupati sejak TTU berdiri," jelas Alo.

Alo yang juga tokoh masyarakat di TTU ini menjelaskan, Presiden SBY bermalam di SoE dan Atambua merupakan peristiwa langka. Hal ini mestinya menjadi motivasi bagi pejabat di Kabupaten TTU untuk mau tidur bersama masyarakat di desa agar mengetahui persis permasalahan di desa.

Bupati TTU, Raymundus Fernandes, S.Pt, yang ditemui usai melepas SBY dan rombongan, mengatakan, kunjungan SBY ini memberikan manfaat langsung bagi pembangunan di Kabupaten TTU.

Menurutnya, SBY sudah menyatakan langsung akan mendukung program pembangunan di TTU. "Presiden akan membantu kita dengan memberikan anggaran yang berlipat-lipat untuk program pembangunan lima tahun di TTU," jelasnya.

Salah satu program yang mendapat perhatian Presiden, menurut Fernandes, adalah program embungnisasi. Dan, presiden akan mendukung pembangunan embung-embung hingga tahun 2014. (alf)

Pos Kupang, 11 Februari 2011 halaman 1

SBY : Pers Teruslah Berjuang

KUPANG, PK -- "Para Insan Pers Indonesia, teruslah berjuang untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan kehidupan demokrasi kita." Demikian pesan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kupang, Rabu (9/2/2011).

SBY menulis pesan itu dengan tinta emas pada prasasti HPN 2011, disertai nama dan tandatangannya. Penulisan pesan pada prasasti berukuran sekitar 1 meter x 75 cm itu, sekaligus menandai berakhirnya acara puncak peringatan HPN yang berlangsung di Aula El Tari.

Penandatangan prasasti dilakukan setelah SBY memberi sambutan dan kuliah umum tentang kekuasaan dan kerukunan hidup beragama. SBY mengenakan baju tenun motif Kabupaten Sikka itu, didampingi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Margiono, Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring serta Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya.

Peringatan HPN dihadiri juga Ibu Negara, Ny. Ani Yudhoyono serta sejumlah menteri, antara lain Menko Polhukam, Djoko Suyanto; Menko Kesra, Agung Laksono; Mendiknas Muhammad Nuh; Menhan, Purnomo Yusgiantoro; Menkes, Endang Sedyaningsih; Mensos, Salim Segaf Aljufrie. Juga tampak Menhut, Zulkifli Hassan; Panglima TNI Laksanama Agus Suhartono; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Ameliasari; Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad. Pimpinan lembaga negara yang hadir, Ketua DPR, Marzuki Alie dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Hadir juga Ketua Dewan Pers Bagir Manan; Ketua Partai Golkar, Aburizal Bakrie; Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum; Theo L Sambuaga dan sejumlah gubernur antara lain Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo; Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk dan Gubernur Sulawesi Utara, Sarundajang.

Dari kalangan pers, hadir sejumlah tokoh pers dan pimpinan media massa seperti Tarman Azzam, Suryopratomo, Akhmad Mukhlis Yusuf, Asro Kamal Rokan, Sabam Siagian, Ishadi SK, Fikri Jufri dan Ricard Bagun.

Pers Berkarakter

Sebelumnya, Menkominfo, Tifatul Sembiring mengatakan, pemerintah berkomitmen tetap menghormati kebebasan pers. Ia juga mengusulkan kepada insan pers supaya kebebasan pers yang berkarakter.

Menurut Tifatul, pers berkarakter dengan ciri-ciri, bermoral, ada etika sesuai kode etik jurnalistik, kejujuran dan bertanggung jawab. Selain itu, antikorupsi, peduli terhadap masyarakat bawah/orang-orang kecil dan profesional dalam berusaha dan menjalankan tugas jurnalistiknya.

"Ya namanya juga usul, boleh dipakai atau tidak. Kami menyadari bahwa menjalankannya tidak mudah, manakala berhadapan dengan pemilik modal (kapital) dan menjadi alat politik," katanya. Tifatul menegaskan, pers bebas sangat bermakna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan tetap terjaga independensinya.

Tifatul juga mengatakan, pemerintah tidak alergi dan antipati terhadap kritik asalkan disampaikan secara etis dan sesuai etika jurnalistik. "Pemerintah tidak bermasalah dengan kritik pers, itu (kritik) kita jadikan masukan untuk perbaikan, yang penting penuhi etika jurnalistik," ujar Tifatul

Tifatul mengajak pers agar memberi edukasi kepada rakyat, membantu menyejahterakan bangsa, membangun demokrasi, meningkatkan martabat bangsa dan berpihak pada keadilan dan menjunjung tinggi supremasi hukum. (aca/ira/gem)

Momentum Evaluasi Pers

KETUA Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Margiono mengatakan, HPN menjadi momentum evaluasi untuk mengukur perkembangan pers secara tahunan.

"Memang belum ada data yang valid tapi dari hasil identifikasi Dewan Pers, saat ini tercatat 900 media di seluruh Indonesia baik cetak, elektronik maupun online," kata Margiono ketika memberi sambutan pada peringatan HPN, kemarin.

Dari 900 penerbitan itu, Margiono merincikan, yang sehat hanya 10 persen, yang baik 20 persen, yang cukup 30 persen, dan kurang 30 persen dan sisanya buruk sekali.

"Yang baik adalah media mempekerjakan wartawan secara profesional dan untung besar. Itu hanya sepuluh perusahan. Yang banyak adalah yang kurang dan tidak baik," katanya.

Ia mengatakan, PWI dan Dewan Pers terus berusaha untuk meningkatkan profesionalisme wartawan, menerapkan standar kompetensi pers serta literasi media.

Margiono juga menjelaskan tentang alasan dipilihnya Kupang sebagai tuan rumah HPN. Menurutnya, bukan karena permintaan Gubernur NTT atau wartawan NTT. Tetapi, PWI ingin mencari tempat yang sepi karena ingin sepi.

"Saya gembira dan terharu dengan sambutan HPN yang meriah di NTT dibanding dengan HPN di Jakarta dan di Palembang. HPN 2009 di Jakarta meriah, di Pelembang lebih meriah tetapi di Kota Kupang sangat meriah. HPN 2011 ini lebih meriah dan lebih merakyat. Kami telah melakukan reportase hampir di semua tempat mulai dari pasar hingga penjual dan warung- warung. Masyarakat bicara tentang HPN," ujarnya.

Pada bagian lain sambutannya, Margiono mengatakan PWI bekerjasama dengan Polri tentang penangan pers dalam proses hukum terkait tugas jurnalistik.

"Kami mengharapkan penandatanganan nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepala Kepolisian RI tentang penanganan pers dalam proses hukum terkait tugas jurnalistik bisa segera diwujudkan," kata Ketua Umum PWI, Margiono pada peringatan HPN 2011, kemarin.

Menurut Margiono, nota kesepahaman itu sangat penting untuk pelaksanaan tugas-tugas wartawan. Nota kesepahaman itu, lanjut Margiono, terkait proses hukum yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik maka Polri hendaknya berkonsultasi dengan Dewan Pers terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses hukum. "Tetapi kalau ada wartawan yang memeras, ya silahkan diproses karena itu tidak terkait dengan pers," katanya.

Mengakhiri sambutannya, Margiono menyampaikan pesan dari Yacob Oetama. Demikian bunyi pesannya, "Menjadi wartawan sekarang ini tidak gampang. Kita tidak sekedar untuk melihat kejadian teapi melihat konteksnya. Tanggung jawab wartawan juga sangat besar. Pers harus ikut prihatin jika tidak negeri ini akan tertinggal dari negeri lainnya. Pers harus bisa mencari solusi."

Seusai memberi sambutan, Margiono menyerahkan menyerahkan 17 buku 'Kemerdekaan Pers Dari Rakyat dan Untuk Rakyat' karya wartawan yang diterbitkan PWI kepada Presiden SBY.

Sementara, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengapresiasi peringatan HPN di Kupang. Ia mengatakan hal itu sangat berarti bagi masyarakat NTT. Frans Lebu Raya juga meminta dukungan pers dan masyarakat atas rencana penyelenggaraan Sail Komodo 2013 mendatang.

Puncak peringatan HPN itu juga disampaikan penghargaan jurnalistik Adinegoro, medali emas persaudaraan pers, pemberian penghargaan medali emas spirit jurnalisme, serta kartu pers nomor satu. Penghargaan lainnya, sertifikat tokoh pers tentang kompetensi wartawan.

Selain itu, dilakukan penandatangan nota kesepahaman mengenai kerjasama Media Literacy antara Menteri Pendidikan Nasional RI dengan Ketua Umum PWI; kerjasama Media Literacy tentang desa melek media dan Menteri Kominfo RI dengan Ketua Umum PWI serta Media Literacy, bedah kasus kode etik jurnalistik dan media monitoring antara ketua umum PWI dengan PU Harian Umum Kompas, pendiri Harian Umum Jawa Pos, dan Presiden Direktur Trans Corp. (ira/gem/aca)

Penghargaan-Penghargaan

* Adinegoro

1. Ade Rahmawati Devi dari Koran Jakarta untuk karya tulis laporan berkedalaman

2. Primus Dorimulu dari Investor Daily untuk karya tulis tajuk

3. Susanto dari Media Indonesia untuk karya foto

4. M Taufik Budi Wijaya dari KBR 68 H untuk karya jurnalistik radio

5. Titin Rosmasari dari Trans 7 untuk karya jurnalistik televisi

6. Gatot Eko Cahyono dari Suara Pembaruan untuk karya jurnalistik karikatur

* Medali emas persaudaraan pers

- Untuk masyarakat pers Timor Leste kepada Wakil Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste, Jose Luis Gutteres.

- Untuk masyarakat pers Malaysia kepada National Union Journalist of Malaysia, Baharuddin B Reseh.

* Emas Spirit Jurnalisme

- Kepada Bapak Jacob Oetama yang diwakili Soelarto

* Press Card Number One

- Diberikan kepada 30 wartawan, diserahkan secara simbolis kepada Bob Pattipawae dan Ronny Simon

* Sertifikat tokoh pers tentang kompetensi wartawan

- Kepada Fikri Jufri (Pendiri/Redaktur Senior Majalah Tempo)

- Kepada Sabam Siagian (Dewan Redaksi The Jakarta Post dan anggota dewan kehormatan PWI Pusat).

Pos Kupang, 10 Februari 2011 halaman 9

Pernyataan Presiden Mesti Ditindaklanjuti

Jakarta, 9/2/2011 (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko mendukung pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membubarkan ormas yang terus menerus menggunakan cara kekerasan dalam aksinya dan mesti segera ditindak-lanjuti.

"Pernyataan Presiden mesti ditindaklanjuti di level yang lebih bawah. Jika memang ada organisasi yang menjadikan kekerasan sebagai metode perjuangan aspirasinya, tentu harus dibekukan," katanya di Jakarta, Rabu (9/2/2011).

Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah tetap waspada terhadap orang-orang yang kemudian mendirikan ormas serupa berbeda nama. "Namun yang lebih penting adalah meredam ide-ide radikal dan menghalalkan kekerasan karena bisa saja sebuah ormas bubar, tapi mereka membuat kelompok-kelompok dengan berbagai macam nama dan bentuk yang menggunakan cara-cara kekerasan yang sama," lanjutnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam peringatan Hari Pers Nasional 2011 di Kupang, Rabu (9/2/2011) menegaskan tidak boleh ada ruang dan peluang bagi aksi kekerasan sehingga setiap potensi timbulnya kekerasan dan ketegangan sosial harus diredam dengan cara-cara sesuai norma hukum dan demokrasi secara tegas.

Presiden mengatakan, bila ada kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat resmi yang berulangkali melakukan bahkan menganjurkan tindakan kekerasan maka aparat keamanan harus membubarkan organisasi tersebut, sesuai aturan hukum dan etika demokrasi.

"Bila ada kelompok dan organisasi resmi yang selama ini terus melakuan aksi kekerasan, pada para penegak hukum cari jalan yang sah dan legal bila perlu untuk pembubaran," katanya.

Seperti diberitakan, dalam beberapa hari ini terjadi kekerasan di Pandeglang Provinsi Banten dan Temanggung Jawa Tengah. Kekerasan yang terjadi di Pandeglang telah merenggut tiga nyawa. Sementara kekerasan di Temanggung telah mengakibatkan kerusakan rumah ibadah dan juga terbakarnya motor dan mobil. *

Presiden: Gunakan Kekuasaan Secara Proporsional

Kupang, 9/2/2011 (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada semua pihak untuk bertindak dan menggunakaan kekuasaan secara proporsional sehingga terwujud kehidupan demokrasi dan kesejahteraan sesuai dengan yang diinginkan.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam peringatan Hari Pers Nasional 2011 di Kupang, Rabu (9/2/2011). "Perihal kontrol terhadap kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saya ingin sampaikan pandangan, tentu saya ungkapkan dalam niat baik, berdasarkan pengalaman dan apa yang saya rasakan, saya ingin Presiden berikutnya lebih berhasil dan kehidupan bangsa lebih baik," kata Kepala Negara.

Presiden mengatakan, semua pihak dari mulai Presiden, Wakil Presiden, pejabat pemerintah, kalangan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat hingga pers harus memampu menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara proporsional.

Ia menjelaskan, di masa tumbuhnya demokrasi pasca reformasi 1998, kekuasaan tidak terpusat hanya pada Presiden atau pemerintah pusat, namun pemerintah daerah hingga berbagai kalangan memiliki porsi dalam kekuasaan untuk pembangunan demokrasi dan kesejahteraan.

"Saya berpendapat, siapapun yang memiliki dan pegang kekuasaan seperti presiden,Wapres dan bisa juga gubernur, bupati, DPR, DPRD, MK, partai politik, militer,lsm dan lainnya harapan kita untuk diingat, gunakan kekuasaan secara patut dan tepat tidak disalahgunakan dan dalam situasi saling kontrol," kata Presiden.

Ia menambahkan,"pandangan saya stabilitas politik dan kerukunan, langsung tidak langsung ditentukan apakah di negeri ini terjadi 'check and balancies'," Bagi kalangan pers sendiri, Presiden memberikan apresiasi atas peran selama ini dalam memajukan demokrasi dan pembangunan nasional.

"Pers telah aktif ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,ikut kembangkan kehidupan demokrasi dan kontrol pemerintahan dan kekauasaan. Tiga hal yang dikontribusikan pers tentu sangat berguna dalam memastikan kehidupan bernegara bukan hanya menuju arah benar namun senantiasa mencapai hasil yang lebih baik," kata Presiden.

Dalam peringatan itu disampaikan penghargaan jurnalistik Adinegoro, medali emas persaudaraan pers kepada Wakil PM Timor Leste Jose Luis Guiterres dan Nasional Union Journalist Malaysia Fahruli dan sertifikat tokoh pers kepada Fikri Jufrie dan Sabam Siagian. Peringatan Hari Pers Nasional 2011 diselenggarakan di Aula El Tari, Kompleks Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur dan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono. *

Pemerintah Tidak Alergi Kritik

Kupang, 9/2/2011 (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan pemerintah tidak alergi dan antipati terhadap kritik asalkan disampaikan secara etis dan sesuai etika jurnalistik.

"Pemerintah tidak bermasalah dengan kritik pers, itu (kritik) kita jadikan masukan untuk perbaikan, yang penting penuhi etika jurnalistik," katanya dalam sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, Rabu (9/2/2011).

Ia menjelaskan pers merupakan salah satu pilar demokrasi dan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, Menkominfo mengusulkan peningkatan kredibilitas dan karakter pers Indonesia melalui sejumlah kriteria kebebasan pers yang berkarakter.

"Kami mendukung peningkatan perlindungan keamanan insan pers di lapangan. Kita perlu memelihara independensi pers, kami usulkan ke Dewan Pers dan PWI pusat, kebebasan pers yang berkarakter," katanya.

Kebebasan pers yang berkarakter, menurut Tifatul, adalah bermoral, jujur, bertanggung jawab, antikorupsi, peduli pada rakyat kecil, dan profesional."Dengan hal ini maka bisa meningkatkan kepercayaan pada pers dari masyarakat dan tidak mudah terkooptasi kekuatan politik dan kapital.

Kami mengajak pers mencari solusi bagi masalah bangsa," katanya.

Menkominfo juga mengajak pers agar memberi edukasi kepada rakyat, membantu menyejahterakan bangsa, membangun demokrasi, meningkatkan martabat bangsa dan berpihak pada keadilan dan menjunjung tinggi supremasi hukum. *