HPN di NTT Suatu Penghormatan

KUPANG, PK--Dua pimpinan DPRD NTT, Nelson Matara dan LS Foenay menyambut baik penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) di NTT, Februari 2011 mendatang. NTT sebagai tuan rumah merupakan penghormatan sehingga semua komponen masyarakat, terutama insan pers harus mampu mengangkat wajah NTT di mata nasional.

Respon dua pimpinan dewan itu dikemukakan saat menerima Ketua PWI NTT, Dion DB Putra bersama sekretaris PWI, Indra Alvian, serta pengurus inti, Toni Kleden, Lorens Molan dan Nadus Tokan di ruang kerja Wakil Ketua DPRD NTT, Nelson Matara, Selasa (13/7/2010). Kehadiran rombongan PWI NTT untuk berdialog soal penyelenggaraan HPN di NTT 2011 mendatang.

Dion Putra mengatakan, melalui seleksi yang ketat, NTT akhirnya dipercayakan sebagai tuan rumah penyelenggaraan HPN yang akan dihadiri Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, para pejabat, dan pimpinan media masa serta utusan insan pers dari 33 propinsi di Indonesia. Diperkirakan tamu yang menghadiri acara itu mencapai 300-500 orang. Untuk menyukseskan hajatan nasional itu dibutuhkan dana kurang lebih Rp 1,4 miliar, dimana panitia penyelenggaranya adalah Pemerintah Propinsi NTT.

PWI, katanya, sangat mengharapkan dukungan dari DPRD NTT. Dia menjelaskan, panitia nasional sudah melakukan survai kondisi riil di Kupang dan memilih GOR Oepoi sebagai tempat acara puncak HPN. Untuk itu, kata Dion, GOR perlu direhab lagi sehingga tidak mengganggu pelaksanaan HPN yang jatuh pada musim hujan tersebut.

Saat bertemu Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, kata Dion, orang nomor satu di NTT itu menitipkan propinsi kepulauan dan masalah perbatasan untuk didiskusikan pada forum HPN tersebut. Gubernur juga mengharapkan ada kegiatan yang dapat dirasakan langsung keuntungannya oleh masyarakat NTT, seperti pameran.

Nelson Matara dan LS Foenay menyatakan, DPRD NTT akan memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN), 9 Februari 2011 mendatang.

Wujud dukungannya, kata Nelson, pihaknya telah menyetujui dana rehab GOR Oepoi. DPRD NTT juga akan mendukung pengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan nasional itu.

Dewan, kata keduanya, akan mengalokasikannya pada APBD murni 2011. Untuk kebutuhan operasional kepanitian lokal, dananya akan dibicarakan dalam perubahan APBD 2010.

"DPRD NTT pasti setuju soal pengalokasian anggaran asal tidak melanggar rambu-rambu. Kami bangga karena PWI NTT sudah berjuang untuk menyelenggarakan kegiatan nasional di NTT. DPRD akan memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan HPN di Kupang bisa berjalan lancar dan sukses," kata Nelson.

Menurut Matara, suksesnya pelaksanaan HPN di NTT akan memberikan kesan tersendiri karena selama ini banyak pihak merasa NTT tidak mampu untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan yang bersifat nasional yang menghadirkan presiden.

"Kita harus bisa menghapus kesan bahwa NTT tidak mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan bertaraf nasional. Kita harus tunjukkan bahwa daerah ini bisa," kata Nelson.

Sementara LS Foenay meminta insan pers di NTT menjadikan HPN sebagai momentum untuk mempromosikan berbagai potensi yang dimiliki daerah ini. Dengan demikian, tamu yang hadir, termasuk presiden tergerak memberikan perhatian lebih sehingga rakyat bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan nasional itu.

Dukungan yang sama disampaikan Gubernur NTT Frans Lebu Raya. Ia mengatakan, pemerintah dan rakyat sangat merindukan kegiatan-kegiatan yang bertaraf nasional untuk bisa dilaksanakan di propinsi kepulauan itu.

"Kami harus menyampaikan terimakasih atas kepercayaan ini. Bagi kami kepercayaan ini adalah suatu kebanggaan dan kami sangat merindukan kegiatan-kegiatan yang bertaraf nasional dengan menghadirkan para undangan dari seluruh Indonesia," katanya.

Dia mengatakan, sekecil apapun suatu kegiatan apalagi bertaraf nasional yang menghadirkan sekitar 1.000 orang dari seluruh Indonesia, sudah pasti akan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat daerah ini.

Lebu Raya berharap, dengan kegiatan bertaraf nasional ini, NTT bisa dikenal lebih jauh dan ikut bersama-sama berjuang mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah ini. (gem/ant)

Pos Kupang 14 Juli 2010 halaman 1

DPRD NTT Dukung HPN di Kupang

KUPANG, PK -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT mendukung pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) di Kupang, Februari 2011. Dewan akan memberikan dukungan politik terhadap rencana anggaran demi suksesnya acara yang bakal dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Ketua DPRD NTT, Ibrahim Agustinus Medah mengatakan hal itu usai jumpa pers di ruang kerjanya, Rabu (16/6/2010). Medah mengatakan, sejauh kegiatan itu untuk masyarakat NTT, Dewan sebagai representasi dari 4,6 juta penduduk mendukungnya.

Secara terpisah Ketua Komisi C DPRD NTT, Stanis Tefa yang membidangi keuangan, juga mendukung NTT menjadi tuan rumah HPN. Komisi C akan memberikan dukungan politik melalui anggaran, jika diajukan.

"Saya belum membicarakan dengan teman-teman di komisi. Tapi secara pribadi ketua komisi, saya yakin teman-teman di Komisi C akan memberikan dukungan penuh agar HPN itu sukses. Untuk menyukseskan hari puncak acara para jurnalis itu, butuh dana yang cukup. Komisi C akan mendukung dalam setiap pembahasan anggaran," kata Tefa.

Ketua Komisi A, Servas Lawang juga berpendapat yang sama. Bagi Lawang, NTT menjadi tuan rumah HPN harus didukung dengan anggaran. "Kita harus bersyukur NTT mendapat penghormatan menjadi tuan rumah HPN. Apalagi banyak praktisi pers nasional berasal dari NTT," kata Lawang.

Lawang menyarankan panitia jangan hanya melibatkan insan pers tapi libatkan juga pemerintah propinsi dan anggota DPRD NTT terutama Komisi A.

"Kita patut berbangga NTT dipercaya menjadi tuan rumah. Saya yakin masih ada teman-teman daerah lain yang punya keinginan menjadi tuan rumah, tapi NTT yang dipilih. Ini satu kehormatan kepada orang NTT dalam dunia jurnalistis. Sudah diakui secara nasional kemampuan putra-putri NTT dalam dunia pers. Banyak putra NTT yang menjadi wartawan terkenal seperti almarhum Valens Doy, Gerson Poyk dan lainnya," kata Lawang. (gem)

Pos Kupang 17 Juni 2010 halaman 6

NTT Siap Selenggarakan HPN 2011

hKUPANG, PK -- Pemerintah Propinsi NTT siap menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2011. Kesiapan pemerintah NTT disampaikan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya ketika menerima dua utusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, yaitu Ketua Bidang Kedaerahan, Atal Depari dan Wakil Sekjen PWI Pusat, Rita Sri Hastuti di Kupang, Senin (7/6/2010).

Utusan PWI Pusat didampingi Ketua PWI Cabang NTT, Dion DB Putra dan pengurus lainnya. Kedatangan utusan PWI Pusat itu untuk menyampaikan secara resmi hasil pleno PWI Pusat pada akhir April yang telah menetapkan NTT sebagai tuan rumah pelaksanaan HPN. Mereka juga sekaligus melihat dukungan fasilitas seperti penginapan dan tempat yang bisa digunakan pada puncak peringatan HPN yang akan dihadiri Presiden SBY dan utusan wartawan dari seluruh Indonesia.

Frans Lebu Raya, mengatakan, pemerintah dan rakyat sangat merindukan kegiatan-kegiatan yang bertaraf nasional untuk bisa dilaksanakan di propinsi kepulauan itu. "Kami harus menyampaikan terima kasih atas kepercayaan ini. Bagi kami kepercayaan ini adalah suatu kebanggaan dan kami sangat merindukan kegiatan-kegiatan yang bertaraf nasional dengan menghadirkan para undangan dari seluruh Indonesia," katanya.

Dia mengatakan, sekecil apapun suatu kegiatan apalagi bertaraf nasional yang menghadirkan sekitar 1.000 orang dari seluruh Indonesia, sudah pasti akan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat daerah ini. Lebu Raya juga berharap, lewat event ini NTT bisa di kenal lebih jauh dan ikut bersama-sama berjuang mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Lebu Raya yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Frans Salem , juga meminta panitia nasional untuk terus melakukan koordinasi dengan panitia daerah agar persiapan pelaksanaan HPN bisa lebih baik dan tidak mengecewakan. Koordinasi ini, kata dia, terutama peran panitia nasional dan daerah dalam menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan HPN.

Atal Depari mengatakan, pengalaman selama ini, tuan rumah hanya menyiapkan akomodasi berupa penginapan dan transportasi lokal untuk para undangan serta konsumsi. (ant)

Pos Kupang 8 Juni 2010 halaman 5

Pers Agar Bijak Gunakan Kekuatan

JAKARTA, PK -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap insan pers nasional dapat menggunakan kekuatannya dengan bijak dan turut berkontribusi dalam upaya mensukseskan kehidupan bangsa.

"Pers sekarang ini menjadi salah satu elemen yang powerful di Indonesia. Pastikan power, kekuasaan, dan kekuatan itu digunakan secara kontruktif," kata Presiden dalam peringatan ke-64 Hari Pers Nasional (HPN) di Palembang, Selasa (9/2/2010).

Presiden mengimbau agar insan pers dapat memanfaatkan "power" yang dimilikinya untuk kepentingan rakyat. Sebab demokrasi yang sedang dikembangkan Indonesia adalah demokrasi yang berbasis masyarakat bukan demokrasi yang berbasis pada negara atau media.

"Ingat, demokrasi yang kita inginkan adalah people center democracy bukan atau media center democracy," katanya.

Oleh karena itu, pers hendaknya juga menjaga keseimbangan informasi dan melakukan sensor pribadi.

"Kita juga ingin liputan pers balance, cover both side," ujarnya seraya mencontohkan apabila media mengritik seorang pejabat hendaknya memberi kesempatan sang pejabat untuk memberikan penjelasan sehingga rakyat mengetahui duduk persoalannya.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia setidaknya telah mampu melewati dua ujian besar yakni lulus ujian krisis multidimensi tahun 1998 serta mampu melewati krisis ekonomi dunia pada akhir tahun 2008.

"Keduanya merupakan karya anak-anak bangsa yang harus kita syukuri," kata Presiden saat memberikan kuliah perdana dengan judul "Failure Is Not An Option" (gagal bukan pilihan negeri ini) di Sekolah Jurnalistik pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional.

Hadir pada peringatan Hari Pers tersebut, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR, Marzuki Alie, Ketua MA, Harifin A Tumpa, Menko Kesra, Agung Laksono, Menkominfo, Tifatul Sembiring, Mendiknas, Mohammad Nuh, Ketua Umum PWI Pusat, Margiono, dan Dirut Perum LKBN Antara, Ahmad Mukhlis Yusuf.

Acara puncak Hari Pers Nasional juga dihadiri Dubes Tunisia dan kalangan diplomat negara sahabat, sejumlah gubernur dari seluruh Indonesia, tokoh pers seperti Diah Herawati dan Rosihan Anwar, serta lebih dari 1.000 insan pers dari seluruh daerah.

Presiden menambahkan, setelah negeri ini lulus dari kedua ujian tersebut, maka tantangan selanjutnya adalah mempersiapkan generasi baru kepemimpinan nasional dan melanjutkan pembangunan menuju kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan bersama.

"Untuk itu, diperlukan setidaknya tiga pilar, yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi, membangun demokrasi, dan mewujudkan keadilan yang hakiki," kata Presiden.

Presiden juga meminta pers Indonesia menata diri sendiri nilai-nilai dan normanya untuk terciptanya demokrasi Indonesia yang mekar. Pers juga diminta terus mengawal pemberantasan korupsi.

Presiden ingin demokrasi makin matang, kemakmuran dan keadilan hakiki dirasakan semua warga negara tanpa diskriminasi.

Pada Puncak Peringatan Hari Pers tersebut juga dilakukan penyerahan kartu pers kelas satu kepada sejumlah tokoh media terkemuka diantaranya Rosihan Anwar, Jacob Oetama, Ishadi SK, Diah Herawati, Bambang Harymurti, Pia Alisyahbana, Karni Ilyas, Suminta Tobing dan Dahlan Iskan. Kartu pers kelas satu diberitakan kepada 80 insan pers.

Pada Puncak Hari Pers Nasional juga dilakukan penandatanganan ratifikasi perusahaan pers yang meliputi standar kompetensi, perlindungan wartawan yang ditandatangani Kompas Gramedia Group, LKBN Antara, RRI, TVRI, Trans Group, Mahaka Media, Globe, dan Jawa Pos Group. Selain itu dilakukan peresmian Sekolah Jurnalistik Dewan Pers.

Pemenang Anugerah Adinegoro tahun ini diberikan kepada wartawan foto Singgalang, Muhammad Fitrah dan Koran Tempo memperoleh anugerah tajuk terbaik.

Penghargaan Pena Emas diberikan kepada H. Alex Noerdin (Gubernur Sumsel) yang dinilai berjasa medorong kehidupan pers di wilayah Sumatra Selatan dan H. Tarman Azzam (mantan Ketua Umum PWI) yang dinilai berkontribusi besar dalam mendorong kebebasan pers yang bertanggungjawab di tanah air pada saat memimpin PWI selama dua periode. (ant)

Pos Kupang edisi Rabu, 10 Februari 2010 halaman 1

Wartawan dan Kesadaran

Oleh Pius Rengka, Mantan wartawan

WARTAWAN harus selalu ada kesadaran. Karena berita adalah perbenturan antara kesadaran wartawan dengan peristiwa. Maka, wawancara adalah dialog.

Wawancara adalah tanya jawab untuk memperoleh kejelasan optimal, konteks lengkap, suasana penuh, eksklusivitas-eksklusivitas yang dianggap menjadi mahkota setiap berita. Karena itu, wawancara memerlukan kesadaran, persiapan, dan perencanaan.

Persiapan itu mencakup usaha mengetahui persoalan umum dan persoalan khusus tentang materi yang akan menjadi bahan wawancara. Tak mungkin seorang wartawan hanya datang menenteng kertas dan tape recorder lalu menyelonong ke ruang narasumber atau ke sebuah medan berita tanpa persiapan penuh.

Persiapan penuh yang dimaksudkan di sini, tak hanya menyangkut alat dan perangkat, tetapi juga ilmu pengetahuan tentang apa yang hendak dicari. Saya selalu mengatakan, untuk menjadi wartawan yang hebat tak hanya bermodal kartu pers, atau tanda pengenal sekenanya, tetapi juga tanda akademik sebagai periset handal.

Menilik syarat itu, seorang wartawan seharusnya seorang periset kelas wahid.

Sebab, kelengkapan tulisannya tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan bahan-bahan yang menjadi unsur berita, tetapi juga terkait dengan adu kecerdasan, adu keuletan, adu kepekaan, adu semangat, adu kemampuan manajemen.

Maka, pekerjaan wartawan disebut pekerjaan profesional. Profesionalitas adalah sebuah atau serumpun sikap yang menghargai massa didasarkan pada keahlian. Terminologi 'keahlian' tidak hanya menunjuk pada adanya kemampuan atau keterampilan menulis, tetapi juga memiliki perspektif yang jelas, karena setiap berita pasti selalu memiliki konteks dan perspektif. Terkait dengan itu, bagi saya akan sangat jelas tampak profil dan mutu wartawan kita di sini dan kini.

Apa yang ditulis dan untuk apa dia menulis, kerap terkait dengan apa yang menjadi kepentingannya sendiri, bukan kepentingan khalayak ramai (massa). Ia tidak sedang membela atau menunjukkan realitas, tetapi mengkonstruksi sebuah fakta tanpa tanggung jawab jelas.

Kadang saya melihat berita yang ditulis wartawan hanya untuk memenuhi dahaga dan hasrat seorang yang hendak dilindunginya, karena narasumber atau aktor itu telah memberi sesuatu kepadanya. Kadang juga wartawan menulis sesuatu tentang seseorang dengan maksud agar seseorang tersebut segera tersadarkan untuk memberi 'sesuatu' kepadanya. Sesuatu itu kerap ada hubungan dengan menyelesaikan problem derita wartawan itu sendiri. Bukan problem orang banyak.

Karena itu, wartawan terjebak ke dalam kelakuan gemar menerima amplop, gemar pula memeras narasumber, bahkan lebih celaka memeras narasumber sebagai tabiat utamanya.

Kesan seperti ini, tentu saja, akan lekas diperoleh ketika melihat pilihan kata yang dipakai wartawan saat menulis. Dangkal, tidak menukik. Melihat kenyataan serupa itu, saya tersenyum dan kadang mahfum, tetapi tidak menaruh hormat.

Wartawan itu, memang, tidak langsung mengubah struktur masyarakat. Laporan atau tulisan wartawan hendaknya berupa peringatan. Mengingatkan kita dan masyarakat secara konkrit, penderitaan-penderitaan elementer yang masih hadir di mana-mana. Reportase tentang mereka yang sedang terhenyak dan terlupakan berkembang menjadi salah satu ciri wartawan yang baik dan profesional. Sebab, lingkungan sosial kita adalah lingkungan buruk dan busuk, ketika kemiskinan, penderitaan tetap saja masih hadir dalam setiap kisah hidup masyarakat kita di sini dan kini.

Pemerintah, mungkin saja, sangat lemah, sehingga tak sanggup menemukan jalan terbaik untuk mengatasi problem masyarakatnya. Pada saat itulah wartawan seharusnya hadir untuk mengingatkan, menunjuk, dan bahkan mungkin sedikit memberi petuah agar pemerintah bersangkutan lekas keluar dari kebebalannya. Lalu apa rahasia agar wartawan sensitif dengan derita rakyat?

Tak ada nasihat lain, kecuali, komitmen. Komitmen yang terus membara terhadap cobaan atau penderitaan orang lain. Penderitaan rakyat, penderitaaan sesama manusia. Hal itu dapat diperoleh melalui pengetahuan sangat kaya mengenai perikemanusiaan. Pengetahuan tentang perikemanusiaan diperoleh dari pendidikan humaniora dan falsafah.

Maka, pekerjaan wartawan menjadi sangat menarik justru karena ia kreatif dan selalu menawarkan anggur humanitas. Kalau demikian, menulis menjadi refleksi dan aksi, pemikiran dan pelaksanaan. Interaksi refleksi dan aksi melahirkan proses kesadaran yang kuat terhadap peristiwa dan persoalan yang kita cari dan yang terjadi.

Para wartawan mestinya paham bahwa masyarakat kian berkembang, pendidikan mereka makin maju. Wartawan seharusnya berada di depannya. Wartawan berlangkah selangkah di depan.

Wartawan bebas. Tetapi, kebebasan wartawan tidak lalu menjadi alasan cukup untuk dia tidak lagi mau belajar menjadi mahluk bermutu. Wartawan bebas tidak boleh menjadikan dirinya hamba uang dan gemar mengharapkan amplop, apalagi menjadikan kerja wartawan sebagai sarana pemerasan terhadap orang yang sedang bermasalah serius.

Saya selalu mengatakan di mana-mana, wartawan memang bebas, tetapi terbatas. Tetapi, kita harus tetap pada sikap dan komitmen, bahwa segala sesuatu yang menurut hati nurani kita dan pikiran jernih kita perlu diketahui oleh masyarakat dan dipersoalkan oleh masyarakat, harus kita persoalkan dan harus kita ungkapkan, tanpa mengharapkan imbalan material atau uang dari siapa pun terlebih dari orang yang sedang berkuasa. Apabila tidak bisa dengan 'straight news', dengan 'depth news'. Jika tidak bisa dengan depth news, dengan karikatur. Tidak bisa dengan karikatur, dengan pojok atau tajuk. Apabila tidak bisa juga dengan tajuk, dengan menghadap pejabat-pejabat yang menyebabkan rakyat derita. Karena kita semua sama tahu, kekuasaan yang dipegang oleh orang bebal akan senantiasa buruk rupa.

Atau kekuasaan yang tak dikontrol cenderung menjadi zombi. Jadi, segala sesuatu yang perlu dipersoalkan, harus kita persoalkan. Untuk itulah orang menjadi wartawan. *

Pos Kupang edisi Rabu, 10 Februari 2010 halaman 1