 |
| ilustrasi |
I . DEMI INDONESIA MERDEKA
Dalam sejarah mencapai Indonesia merdeka, wartawan Indonesia tercatat sebagai patriot bangsa bersama para perintis pergerakan di berbagai pelosok tanah air yang berjuang untuk menghapus penjajahan. Di masa pergerakan, wartawan bahkan menyandang dua peran sekaligus, sebagai aktivis pers yang melaksanakan tugas-tugas pemberitaan dan penerangan guna membangkitkan kesadaran nasional dan sebagai aktivis politik yang melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan membangun perlawanan rakyat terhadap penjajahan,
Kedua peran tersebut mempunyai tujuan tunggal, yaitu mewujudkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, wartawan Indonesia masih melakukan peran ganda sebagai aktivis pers dan aktivis politik. Dalam Indonesia merdeka, kedudukan dan peranan wartawan khususnya, pers pada umumnya, mempunyai arti strategik sendiri dalam upaya berlanjut untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Aspirasi perjuangan wartawan dan pers Indonesia memperoleh wadah dan wahana yang berlingkup nasional pada tanggal 9 Februari 1946 dengan terbentuknya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Kelahiran PWI di tengah kancah perjuangan mempertahankan Republik Indonesia dari ancaman kembalinya penjajahan, melambangkan kebersamaan dan kesatuan wartawan Indonesia dalam tekad dan semangat patriotiknya untuk membela kedaulatan, kehormatan serta integritas bangsa dan negara. Bahkan dengan kelahiran PWI, wartawan Indonesia menjadi semakin teguh dalam menampilkan dirinya sebagai ujung tombak perjuangan nasional menentang kembalinya kolonialisme dan dalam menggagalkan negara-negara noneka yang hendak meruntuhkan Republik Indonesia.
Sejarah lahirnya surat kabar dan pers itu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari sejarah lahirnya idealisme perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan. Di zaman revolusi fisik, lebih terasa lagi betapa pentingnya peranan dan eksistensi pers sebagai alat perjuangan, sehingga kemudian berkumpullah di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1946 tokoh-tokoh surat kabar, tokoh-tokoh pers nasional, untuk mengikrarkan berdirinya Serikat Penerbit Suratkabar (SPS). Kepentingan untuk mendirikan SPS pada waktu itu bertolak dari pemikiran bahwa barisan penerbit pers nasional perlu segera ditata dan dikelola, dalam segi idiil dan komersialnya, mengingat saat itu pers penjajah dan pers asing masih hidup dan tetap berusaha mempertahankan pengaruhnya.
Sebenarnya SPS telah lahir jauh sebelum tanggal 6 Juni 1946, yaitu tepatnya empat bulan sebelumnya bersamaan dengan lahirnya PWI di Surakarta pada tanggal 9 Februari 1946. Karena peristiwa itulah orang mengibaratkan kelahiran PWI dan SPS sebagai "kembar siam". Di balai pertemuan "Sono Suko" di Surakarta pada tanggal 9-10 Februari itu wartawan dari seluruh Indonesia berkumpul dan bertemu. Yang datang beragam wartawan, yaitu tokoh-tokoh pers yang sedang memimpin surat kabar, majalah, wartawan pejuang dan pejuang wartawan. Pertemuan besar yang pertama itu memutuskan:
a. Disetujui membentuk organisasi wartawan Indonesia
dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),
diketuai Mr. Sumanang Surjowinoto dengan sekretaris
Sudarjo Tjokrosisworo.
b. Disetujui membentuk sebuah komisi beranggotakan
1. Sjamsuddin Sutan Makmur (harian Rakjat, Jakarta),
2. B.M. Diah (Merdeka, Jakarta),
3. Abdul Rachmat Nasution (kantor berita Antara, Jakarta),
4. Ronggodanukusumo (Suara Rakjat, Modjokerto),
5. Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya),
6. Bambang Suprapto (Penghela Rakjat, Magelang),
7. Sudjono (Berdjuang, Malang), dan
8. Suprijo Djojosupadmo (Kedaulatan Rakjat,Yogyakarta).
Ke-8 orang tersebut dibantu oleh Mr. Sumanang dan Sudarjo Tjokrosisworo. Tugas mereka adalah merumuskan hal-ihwal persuratkabaran nasional waktu itu dan usaha mengkoordinasinya ke dalam satu barisan pers nasional di mana ratusan jumlah penerbitan harian dan majalah semuanya terbit dengan hanya satu tujuan, yaitu "Menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Belanda, mengobarkan nyala revolusi, dengan mengobori semangat perlawanan seluruh rakyat terhadap bahaya penjajahan, menempa persatuan nasional, untuk keabadian kemerdekaan bangsa dan penegakan kedaulatan rakyat."
Komisi 10 orang tersebut dinamakan juga "Panitia Usaha" yang dibentuk oleh Kongres PWI di Surakarta tanggal 9-10 Februari 1946. Kurang tiga minggu kemudian komisi bertemu lagi di kota itu bertepatan para anggota bertugas menghadiri sidang Komite Nasional Indonesia Pusat yang berlangsung dari 28 Februari hingga Maret 1946. Komisi bersidang dan membahas masalah pers yang dihadapi, kemudian pada prinsipnya sepakat perlunya segera membentuk sebuah wadah untuk mengkoordinasikan persatuan pengusaha surat kabar, waktu itu disebut Serikat Perusahaan Suratkabar.
26 tahun kemudian menyusul lahir Serikat Grafika Pers (SGP), antara lain karena pengalaman pers nasional menghadapi kesulitan di bidang percetakan pada pertengahan tahun 1960-an. Kesulitan tersebut meningkat sekitar tahun 1965 sampai 1968 berhubung makin merosotnya peralatan cetak di dalam negeri, sementara di luar Indonesia sudah digunakan teknologi grafika mutakhir, yaitu sistem cetak offset menggantikan sistem cetak letter-press atau proses `timah panas'. Mesin-mesin dan peralatan cetak letter-press yang sudah tua, matrys dengan huruf-huruf yang campur-aduk, teknik klise yang tidak lagi mampu menghasilkan gambar-gambar yang baik, semuanya menambah suramnya kehidupan pers nasional. Oleh karena itu, tergeraklah keinginan untuk meminta pemerintah ikut mengatasi kesulitan tersebut. Pada bulan Januari 1968 sebuah nota permohonan, yang mendapat dukungan SPS dan PWI, dilayangkan kepada Presiden Soeharto waktu itu, agar pemerintah turut membantu memperbaiki keadaan pers nasional, terutama dalam mengatasi pengadaan peralatan cetak dan bahan baku pers.
Undang-undang penanaman modal dalam negeri yang menyediakan fasilitas keringanan pajak dan bea masuk serta dimasukkannya grafika pers dalam skala prioritas telah memacu berdirinya usaha-usaha percetakan baru. Menyusul berbagai kegiatan persiapan, akhirnya berlangsung Seminar Grafika Pers Nasional ke-1 pada bulan Maret 1974 di Jakarta. Keinginan untuk membentuk wadah grafika pers SGP terwujud pada 13 April 1974. Pengurus pertamanya terdiri ketua H.G. Rorimpandey, bendahara M.S.L. Tobing, dan anggota-anggota Soekarno Hadi Wibowo dan P.K. Ojong. Kelahiran SGP dikukuhkan dalam kongres pertamanya di Jakarta, 4-6 Juli 1974.
Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) ditetapkan sebagai anggota organisasi pers nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pers. Bidang periklanan sebelumnya diwadahi oleh Persatuan Biro Reklame Indonesia (PBRI) yang berdiri sejak September 1949 dan didominasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Pada tahun 1953 di Jakarta dibentuk organisasi saingan bernama Serikat Biro Reklame Nasional (SBRN). Setahun kemudian keduanya bergabung dengan nama PBRI. Tahun 1956 Muhammad Napis menggantikan F. Berkhout sebagai ketua. Bulan Desember 1972 rapat anggota PBRI memilih A.M. Chandra sebagai ketua baru menggantikan Napis dan bersamaan dengan itu nama organisasi diubah menjadi Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Berdasarkan UU pers tahun 1982, organisasi periklanan dinyatakan sebagai komponen keluarga pers nasional. Juga ditetapkan bahwa bidang usaha (aspek komersial) periklanan berada di bawah pembinaan Departemen Perdagangan & Koperasi sedangkan bidang operasionalnya (aspek idiilnya) ditempatkan dalam pembinaan Departemen Penerangan.
Sejauh ini, sebagaimana para jurnalis Indonesia di masa penggalangan kesadaran bangsa, para wartawan dari generasi 1945 yang masih aktif tetap menjalankan profesinya dengan semangat mengutamakan perjuangan bangsa, kendati rupa-rupa kendala menghadang kiprahnya. Mengingat sejarah pers nasional sebagai pers perjuangan dan pers pembangunan, maka tepatlah keputusan Presiden Soeharto tanggal 23 Januari 1985 untuk menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.
Berikut ini catatan garis besar sejarah pers nasional dari masa ke masa.
II. SEBELUM PROKLAMASI
TONGGAK-TONGGAK PERJUANGAN
Lahirnya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 merupakan tonggak kebangkitan nasional karena berhasil merangsang ide-ide pergerakan modern dan langkah-langkah nyata dalam rangka mewujudkan kemerdekaan tanah air. Namun demikian, kelahiran Boedi Oetomo adalah bagian dari satu mata rantai perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dalam berbagai bentuknya sejak abad ke-16. Aceh, Banten, Jepara, Mataram, Makasar, Ternate, dan banyak lagi, tercatat sebagai pejuang-pejuang terdahulu yang mengangkat senjata melawan kaum penjajah. Pada abad-abad berikutnya, perlawanan dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin seperti Teuku Umar, Sisingamangaraja, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Pattimura, dan lain-lain pahlawan bangsa.
Pencetus gagasan Boedi Oetomo adalah dr. Wahidin Sudirohusodo, redaktur majalah berkala Retno Dhoemilah sejak tahun 1901, sementara pendirinya adalah dr. Soetomo. Tokoh-tokoh Boedi Oetomo lainnya adalah dr. Tjipto Mangunkusumo, dr. Radjiman Wediodiningrat dan dr. Danudirdja Setiabudhi (Douwes Dekker). Pada awal kelahirannya Boedi Oetomo secara formal memusatkan diri pada masalah kebudayaan dan pendidikan. Anggotanya pun terbatas di pulau Jawa dan Madura. Tetapi, setiap pergerakan yang menetapkan program mencapai kemajuan bangsanya tidaklah dapat dilepaskan dari cita-cita politik. Tjipto Mangunkusumo adalah seorang yang menampilkan aspirasi politik itu. Dalam kongres pertama Boedi Oetomo di Yogyakarta bulan Oktober 1908, Tjipto mendesak transformasi Boedi Oetomo menjadi partai politik dan meluaskan kegiatannya ke seluruh Indonesia. Dan memang, Boedi Oetomo kemudian mampu melebarkan sayap.
Di Jakarta pada tahun 1909, Raden Mas Tirtohadisurjo membentuk Sarekat Dagang Islamijah. Dua tahun kemudian Tirtohadisurjo bersama H. Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam di Surakarta. Pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, H. Agus Salim, dan lain-lain. Berbagai partai politik dan organisasi masyarakat menyusul didirikan. Tahun 1912, Tjipto, Douwes Dekker dan Suwardi Surjaningrat (Ki Hadjar Dewantara) membentuk partai politik Indonesia pertama, bernama Indische Partij, dengan tujuan menggalang kesadaran nasionalisme dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia (waktu itu masih disebut Indies atau Indische). Organisasi masyarakat yang berdiri kemudian antara lain Sarekat Ambon, Jong Java, Pasundan, Jong Minahasa, Sarekat Sumatra, Pakempalan Politik Katolik Jawi dan sebagainya.
Tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan, selain yang sudah disebut di atas, adalah Abdul Muis, G.S.S.J. Ratulangi, M.H. Thamrin, Semaun, Mohammad Hatta, Sukiman, Sukarno, Ahmad Subardjo, H. Baginda Dahlan Abdullah, Sartono, dan banyak lagi. Organisasi-organisasi yang mereka dirikan menunjukkan secara nyata semakin meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dan tanah air. Gerakan-gerakan untuk menggunakan bahasa persatuan, Bahasa Indonesia, membina kecerdasan rakyat, dan menumbuhkan solidaritas serta kebersamaan dalam kegiatan perekonomian, adalah contoh-contoh kongkrit semakin tingginya kesadaran politik masyarakat Indonesia. Kesadaran itu memerlukan wadah dan sarana pembinaan serta penyaluran aspirasi. Untuk itu mereka membentuk berbagai klub diskusi dan organisasi politik, sekolah-sekolah sebagai pusat pendidikan, dan juga forum komunikasi baik langsung mau pun tidak langsung. Puncak kesadaran itu adalah Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda, memproklamasikan kesepakatan mereka sebagai satu bangsa dalam satu tanah air dengan satu bahasa persatuan: Indonesia.
MEDIA PERGERAKAN
Surat kabar atau majalah adalah sarana komunikasi yang utama untuk memantapkan kebangkitan nasional dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan. Karena itu, dalam jangka waktu yang relatif pendek, di awal tahun 1920, telah tercatat sebanyak 400 penerbitan dalam berbagai corak di banyak kota di seluruh Indonesia. Pendiri Sarekat Dagang Islamijah, Tirtohadisurjo, menjadi redaktur dan penerbit Medan Prijaji di Bandung hampir bersamaan dengan lahirnya Boedi Oetomo. Pada bulan Juli 1909, di Jakarta diterbitkan mingguan Boemipoetera yang dipimpin Sutan Mohammad Salim. Inilah salah satu penerbitan pertama yang menampilkan wajah dan warna nasional Indonesia, di depan mata penjajah.
Di Medan pada tahun 1910 telah terbit surat kabar nasional bernama Pewarta Deli, dipimpin Dja Endar Muda, yang sebelumnya adalah pemimpin redaksi Pertja Barat di Padang pada tahun 1903. Pewarta Deli diterbitkan dan dicetak oleh perusahaan pribumi bernama Sjarikat Tapanuli di kota Medan. Pemimpin redaksinya kemudian adalah Djamaluddin Adinegoro. Juga di Medan, pada bulan November 1916, terbit koran pertama yang memakai kata "merdeka", yakni Benih Merdeka, di bawah pemimpin redaksi Mohamad Samin, tokoh Sarekat Islam di kota itu. Direktur surat kabar tersebut adalah T. Radja Sabaruddin, ketua Sarekat Islam Cabang Medan. Diterbitkan oleh perusahaan percetakan Setia Bangsa, Benih Merdeka memakai semboyan "Organ oentoek menoentoet keadilan dan kemerdekaan." Dalam daftar redaksi surat kabar tersebut terdapat nama-nama Mohammad Junus, R.K. Mangunatmodjo, Abdul Muis (waktu itu anggota pimpinan Sarekat Islam pusat), A. Ramli, dan Parada Harahap. Parada Harahap pernah menerbitkan koran di kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara bagian selatan., bernama Sinar Merdeka, dan pada tahun 1918 menjadi pemimpin redaksi majalah karyawan/pegawai perkebunan bernama De Cranie. Parada kemudian juga menerbitkan koran bernama Perempoean Bergerak di mana berkerja redaktur wanita seperti T.A. Subariah, Butet Sutijah, Siti Rohana, dan isterinya sendiri Setiaman.
Pada tahun 1920-an, jumlah surat kabar meningkat pesat. Di kota Bandung terbit Sora Mardika (1920), Sipatahoenan (1923), dan Soeara Ra'jat Mardika (1931). Penerbitan lain di Medan adalah Matahari Indonesia dengan redaktur Iwa Kusumasumantri pada tahun 1928 (tahun 1945 diangkat menjadi menteri sosial RI, 1953 menjadi menteri pertahanan) dan Sinar Deli di bawah pimpinan Mangaradja Ihutan serta Hasanul Arifin, dengan dibantu wartawan B.M. Diah, Ani Idrus, dan lain-lain. Hamka dan M. Yunan Nasution mengasuh Pedoman Masjarakat yang semula dipimpin H. Asbiran Ya'kub (1935). Sebelumnya telah terbit majalah Pandji Islam (1934) dengan pemimpin redaksi Zainal Abidin Ahmad. Di Banjarmasin terbit antara lain surat kabar Soeara Kalimantan (1930), pertama kali nama "Kalimantan" digunakan untuk surat kabar. Pemimpin redaksinya adalah Adnan Abdul Hamidhan.
Di Palembang, Mas Arga dan Bratanata memimpin penerbitan bernama Pertja Selatan, Hambali Usman mangasuh Langkah Pemoeda, dan A.K. Gani (menteri perekonomian RI 1946) menerbitkan Obor Rakjat. Di Jakarta, Parada Harahap memimpin Bintang Timoer. Di samping itu, terbit pula Pemandangan (1930), Neratja di bawah pimpinan Abdul Muis dan Agus Salim (menteri muda luar negeri RI 1946, menlu 1947-1949); Kebangoenan, organ Gerakan Rakyat Indonesia (1938) dengan redaktur Sanusi Pane, Mohammad Yamin (menteri kehakiman 1951, menteri pendidikan 1953, menteri penerangan 1962) dan Amir Sjarifuddin (menteri penerangan 1945, menteri pertahanan 1946, perdana menteri 1947). Di Surabaya pada tahun 1929 terbit surat kabar Sin Tit Po dipimpin Liem Koen Hian, aktivis politik pendukung kemerdekaan Indonesia. Liem menempatkan korannya berlawanan haluan dengan koran-koran Cina lainnya yang masih terikat pada nasionalisme Cina atau yang menyokong pemerintahan kolonial Belanda. Tetapi, Liem sendiri meninggal sebagai seorang komunis dan warga negara asing Cina.
Di kota Samarinda pada tahun 1928 terbit koran bernama Perasaan Kita, diasuh seorang tokoh Sarekat Islam, R.S. Maharadja Sajuthi Lubis. Sajuthi kemudian pindah ke Jawa dan memimpin organ partai Islam Indonesia bernama Islam Bergerak. Di Pontianak tercatat surat kabar bernama Borneo Barat Bergerak. Pada masa pergerakan, dua penerbitan yang terkenal di kalangan pejuang-pejuang politik nasional adalah Fikiran Rakj'at yang terbit di Bandung dan Daulat Rakyat yang terbit di Jakarta. Ir Sukarno (presiden RI pertama) menyajikan tulisan-tulisan menentang penjajahan melalui surat kabar Fikiran Rakj'at. Muhammad Hatta (wakil presiden RI pertama) banyak menulis di Daulat Rakjat, terutama tentang isu-isu ekonomi. Daulat Rakjat adalah organ resmi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Nama-nama surat kabar dan wartawan serta penulis surat kabar yang tercantum di sini merupakan sebagian dari nama-nama media maupun mereka yang berkecimpung di bidang pers.
Pada tahun 1920-an dan seterusnya, kaum pergerakan yang bergaris keras disebut `non-kooperator' atau `golongan sini'. Pertentangan timbul antara mereka dengan golongan yang dinamakan `kooperator' atau `golongan sana' (Belanda dan pro-Belanda). Pada akhirnya kedua pihak bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan, kendati cara-cara yang mereka tempuh berbeda. Penerbitan-penerbitan yang mencerminkan suara kaum `non-koperator' menghadapi pengekangan-pengekangan polisi kolonial. Dan karena kebanyakan dari wartawan atau penulis surat kabar `non-kooperator' tersebut adalah juga para aktivis pergerakan, maka kebanyakan dari mereka mengalami penahanan bahkan pengasingan. Tjipto Mangunkusumo, Sukarno, Iwa Kusumasumantri, Rasuna Said, dan lain-lain, serta nama-nama kurang dikenal waktu itu seperti I.F.M. Salim dan Abdul Karim Ms, termasuk di antara mereka yang menderita hukuman penjara atau pembuangan ke Digul atau tempat-tempat pengasingan kolonial lainnya.
Tetapi, Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda justeru semakin membulatkan tekad kaum pergerakan, termasuk pejuang-pejuang pers. Meluasnya penyebaran ide-ide kemerdekaan melalui media cetak memaksa penjajah untuk melembagakan pengekangannya. Pada pertengahan September 1931, Belanda memberlakukan Persbreidel Ordonnantie. Surat kabar-surat kabar pergerakan mulai saat itu menghadapi ranjau pemberangusan oleh penguasa kolonial, dan banyak wartawan serta penulis yang pernah dihukum pemerintah kolonial Belanda karena berita atau pikiran mereka dalam pers.
WADAH PERSATUAN WARTAWAN
Seperti masjarakat pergerakan politik lainnya, para wartawan tidak ketinggalan membentuk perkumpulan sendiri sebagai wadah persatuan dan advokasi pers nasional. Organisasi wartawan Indonesia pertama didirikan bagi kepentingan perjuangan dan profesi adalah Inlandsche Joernalisten Bond (IJB). Dasar dan tujuan IJB yang dibentuk tahun 1924 itu adalah:
"Melalui penyatuan semua wartawan pribumi di Indonesia
berperan serta dalam kekuatan perjuangan demi kepentingan
nasional dan mempertahankan wartawan".
Perintisnya adalah pemimpin redaksi berkala Sarotomo, yang terbit di kota Surakarta dan tokoh Sarekat Islam bernama Sumarko Kartodikromo. Sumarko meninggal di Digul pada tahun 1932. Empat tahun kemudian, IJB berdiri pula di kota Medan atas prakarsa R.K. Mangunatmodjo, Mohammad Junus, dan lain-lain. Pada tahun 1919, bertempat di Gedung Boedi Oetomo Medan, IJB diubah menjadi Inlandsche & Chinesche Journalisten Bond dengan ketua Mohammad Joenoes dan sekretaris Parada Harahap.
Tjipto Mangunkusumo, waktu itu redaktur majalah Panggoegah bersama Ki Hadjar Dewantara (menteri pendidikan 1945), memimpin Indische Journalisten Bond. Di Semarang, pada tahun 1931, berdiri Persatoean Kaoem Journalis. Pengurusnya adalah Saerun sebagai ketua, Wigjadisastera (dari kantor berita Het Indonesische Pers Agentschaap, Bogor) sebagai wakil ketua, Parada Harahap (Bintang Timoer, Jakarta) sebagai sekretaris, dan anggota-anggota pengurus lainnya terdiri Bakri Suraatmadja, R.M.S. Kusumodirdjo (Darmo Kanda, Surakarta), Sujitno (Sin Tit Po, Surabaya), dan Mohammad Junus (Bahagia, Semarang).
Pada akhir Desember 1933, bertepatan dengan rencana penyelenggaraan Kongres Indonesia Raja kedua, yang ternyata dilarang oleh polisi kolonial, di Surakarta sejumlah wartawan Indonesia mengadakan rapat untuk membentuk Persatoean Djoernalis Indonesia (PERDI). Sejak itu hingga masa pendudukan militer Jepang, PERDI sempat mengadakan kongres di Bandung, Jakarta dan Kaliurang/Yogyakarta. Para tokoh PERDI waktu itu antara lain adalah Sutopo Wonobojo, Sudarjo Tjokrosisworo, M. Tabrani, Sjamsuddin Sutan Makmur, Parada Harahap, Sutomo, Saerun, dan lain-lain. Azas perjuangan PERDI adalah:
".Menegakkan kedoedoekan pers Indonesia sebagai terompet
perjoeangan."
Para pendiri PERDI menegaskan bahwa wartawan
"mempoenjai kewadjiban soetji terhadap tanah air dan bangsa.
Sebagai pembawa pikiran oemoem foengsi wartawan haroes
terikat dengan kebangsaannja, bekerdja demi kepentingan
bangsa dan persatuan bangsa. Dengan lahirnja PERDI,
wartawan Indonesia mengarahkan diri mendjadi pendoekoeng
tjita-tjita dan perjoeangan bangsa Indonesia."
Berdirinya PERDI dengan azas perjuangannya tersebut menunjukkan bahwa wartawan Indonesia tidak mundur terhadap usaha pengekangan oleh pihak penjajah. Di antara tokoh-tokoh lain dan anggota PERDI tercatat nama-nama W.R. Supratman (pencipta lagu Indonesia Raya), Mohammad Yamin, A.M. Sipahutar, Sumanang dan Adam Malik. Sipahutar dan Adam Malik adalah pendiri kantor berita nasional Antara pada tanggal 13 Desember 1937. Peranan kantor berita Antara di masa pergerakan waktu itu diwujudkan melalui penyiaran berita-berita menyokong pergerakan nasional mencapai Indonesia merdeka. Karena itu, pihak penjajah tidak jarang melancarkan penggerebekan terhadap kantor-kantor Antara dan menjebloskan wartawan-wartawannya ke dalam penjara.
PENDUDUKAN MILITER JEPANG
Jepang, sekutu negara-negara Axis pimpinan Jerman dalam Perang Dunia II, melancarkan pendudukan militer atas Indonesia sejak 1942. Pada masa pendudukan Jepang tersebut dunia pers Indonesia dikendalikan berdasarkan Undang-undang Pemerintah (Osamu Seiri) No. 16 tentang "Pengawasan Badan-Badan Pengumuman dan Penerangan dan Penilikan Pengumuman dan Penerangan." Pada kenyataannya, peraturan militer Jepang tersebut mematikan koran-koran pergerakan atau mengubahnya dengan nama lain dan diawasi secara ketat oleh polisi militer Jepang. Jepang menerbitkan koran-koran seperti Soeara Asia (eks Soeara Oemoem, Surabaya), Tjahaja (gabungan beberapa koran seperti Sipatahoenan, Kaoem Moeda, dan lain-lain di Bandung), Sinar Matahari (Yogyakarta), Sinar Baru (Semarang), Asia Raja (Jakarta) yang dipimpin Sukardjo Wirjopranoto (menteri negara RI 1945) dan R.M. Winarno. Jepang memberangus koran-koran di Jakarta dan menerbitkan koran-koran baru seperti Pemandangan dan Pembangoen. Kantor berita Antara menjadi Yashima, berikutnya digabung dengan Domei, tetapi kemudian oleh Adam Malik (menteri koordinator perekonomian RI 1963, wakil perdana menteri 1966, menteri luar negeri 1967, ketua MPR/DPR 1977, wakil presiden 1978) diganti menjadi Domei bagian Indonesia. Di Medan terbit koran bernama Kita Sumatra Shimbun di bawah asuhan Adinegoro, di Padang terbit Padang Nippo, di Palembang terbit Palembang Shimbun, dan di kota Tanjung Karang terbit Lampung Shimbun. Di Ambon, penguasa Jepang menerbitkan Sinar Matahari.
Tentara pendudukan Jepang menjalankan kekuasaannya secara fasis, antara lain dengan membubarkan atau mengubah organisasi-organisasi yang ada serta menangkap atau membunuh tokoh-tokoh pergerakan yang melawan. Di bidang pers, selain koran-koran yang diizinkan Jepang, kaum pergerakan membuat siaran-siaran illegal. Tetapi, wartawan-wartawan Indonesia yang dicurigai atau dituduh melakukan gerakan bawah tanah langsung ditangkap tentara Jepang atau dibunuh. Perlawanan terhadap pendudukan militer Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, baik dengan gerakan terbuka atau pun di bawah tanah, di masa sebelum Proklamasi serta dalam perjuangan mempertahankan Proklamasi, adalah satu mata rantai pergerakan nasional untuk menegakkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
III. MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN
PERS NASIONAL SEJAK PROKLAMASI
Tepat tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Sukarno-Hatta dari rumah Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sejak tiga hari sebelumnya, pihak Sekutu (pasukan Inggris, Amerika, Australia dan Belanda) telah menyiapkan diri untuk memasuki wilayah Indonesia dengan tujuan melucuti militer Jepang dan langsung memulihkan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Guna melincinkan jalan bagi kembalinya pemerintah jajahan, Sekutu lebih dulu memerintahkan pasukan Jepang untuk mempertahankan status quo, atau dengan kata lain menolak proklamasi kemerdekaan Indonesia dan berdirinya Republik Indonesia. Akibat keputusan Sekutu tersebut, terjadi bentrokan fisik besar dan kecil antara Jepang dan rakyat Indonesia di berbagai tempat.
Dengan latar belakang ini, tugas wartawan nasional tidak bisa lain adalah ikut berjuang mempertahankan Proklamasi. Menyusul deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, wartawan-wartawan pergerakan yang tetap berkerja di pers semasa pendudukan militer Jepang segera melancarkan kegiatan pemberitaan dan penerangan mendukung Proklamasi. Mereka mengambil alih surat kabar-surat kabar dan percetakan-percetakan yang dikuasai Jepang.
Surat kabar Indonesia pertama yang terbit di Jakarta adalah Berita Indonesia (6 September). Dalam susunan redaksinya tercantum Suraedi Tahsin, Sidi Mohammad Sjaaf, Rusli Amran, Suardi Tasrif dan Anas Ma'ruf. Surat kabar berikutnya adalah harian Merdeka (1 Oktober) yang dipimpin B.M. Diah (menteri penerangan 1966), dan Rakjat di bawah pimpinan Sjamsuddin Sutan Makmur (menteri penerangan 1955) dan Rinto Alwi.
Di Aceh, Ali Hasjmy, Abdullah Arif dan Amelz menerbitkan Semangat Merdeka (18 Oktober 1945). Di Medan, Pewarta Deli terbit kembali, kali ini dipimpin Mohammad Said dan Amarullah Ombak Lubis. Ini terjadi bulan September 1945. Kemudian Mimbar Oemoem dengan redaktur Abdul Wahab Siregar, Mohammad Saleh Umar dan M. Yunan Nasution. (bulan November). Di Medan juga terbit Sinar Deli, Buruh dan Islam Berdjuang. Di Padang terbit Pedoman Kita di bawah Jusuf Djawab dan Decha, serta Kedualatan Rakjat pimpinan Adinegoro dengan dibantu Anwar Luthan, T. Sjahril, Zuwir Djamal, Zubir Salam, Sjamsuddin Lubis, Darwis Abbas, Maisir Thaib, dan lain-lain. Di Palembang terbit Soematra Baroe dipimpin Nungcik Ar.
Di Bandung terbit surat kabar Tjahaja (yang kemudian berganti nama jadi Soeara Merdeka) dengan susunan redaksi terdiri antara lain Burhanuddin Ananda, Ruhdi Partaatmadja, Djamal Ali, Ace Bastaman, Hiswara Dharmaputra, Mohammad Kurdi dan Pitojo Darmosugito. Di Yogyakarta terbit Kedaulatan Rakjat dengan tim redaktur Bramono, Sumantoro, Samawi dan M. Madikin Wonohito, serta surat kabar Nasional yang dipimpin Sumanang (menteri perekonomian 1952), dibantu Moh. Supardi dan Mashud Harjakusuma. Di Surakarta terbit Merah Poetih, Lasjkar dan Banteng. Di Surabaya terbit Soeara Asia dengan pimpinan redaksi terdiri R. Tukul Surohadinoto dan R.M. Abdul Azis. Harian Soeara Asia, seperti halnya Tjahaja Bandung, menyiarkan berita Proklamasi dalam edisi 18 Agustus 1945. Kantor berita Domei cabang Surabaya diambil alih menjadi Berita Indonesia pada 1 September 1945 dengan tim redaktur terdiri R.M. Bintarti, Bung Tomo (menteri negara 1955), Wiwiek Hidajat, Mashud Sosrojudho dan lain-lain. Atas prakarsa Abdul Azis dan Suleiman Hadi, Soeara Asia berganti nama menjadi Soeara Rakjat.
Di Ujung Pandang, waktu itu masih bernama Makassar, terbit harian Soeara Indonesia di bawah Manai Sophiaan. Di Manado terbit Menara (Desember 1945) atas prakarsa G.E. Dauhan. Di Ternate, Arnold Mononutu (menteri penerangan 1949, 1951, 1952), menerbitkan mingguan Menara Merdeka (Oktober 1945), dibantu Hassan Missouri. Di samping surat kabar-surat kabar swasta, pihak pemerintah RI menerbitkan koran sendiri, seperti Soeloeh Merdeka di Medan (Oktober 1945) yang diasuh Jahja Jakub dan Arif Lubis, serta Negara Baroe di Jakarta yang dipimpin Parada Harahap.
INGGRIS MENGEKANG PERS REPUBLIKEN
Sejak pasukan pendudukan Inggris mendarat di Indonesia dengan membawa satuan-satuan tentara Belanda, pers nasional dan para wartawannya terus menghadapi rupa-rupa tindakan kekerasan pihak musuh berhubung karena tulisan-tulisan dan berita-berita mereka selalu mendukung kepentingan RI. Di Medan, harian Sinar Deli dipaksa Inggris untuk berhenti terbit. Juga di Medan, Pewarta Deli diberangus pada bulan Maret 1946, sementara A.O. Lubis dan pemimpin percetakan Syarikat Tapanuli, Rachmat, ditahan selama tiga minggu. Begitu pula, Wahab Siregar dari Mimbar Oemoem ditahan, dan percetakan Soeloeh Merdeka diduduki oleh pasukan Inggris. Di Padang, percetakan yang menerbitkan Oetoesan Soematra diledakkan oleh serdadu Inggris. Di Jakarta, kantor Berita Indonesia diserbu serdadu Belanda sehingga terpaksa pindah percetakan. B.M. Diah dan Herawati Diah dari harian Merdeka sempat pula meringkuk dalam tahanan Inggris. Di Makassar, Manai Sophiaan selalu menjadi incaran serdadu Belanda dan terpaksa mengungsi ke Jawa. Di Bandung, kantor Tjahaja dirusak tentara Jepang dan sejumlah wartawannya disekap. Di antara wartawan-wartawan Republiken yang pernah ditangkap Belanda adalah Sajuti Melik, Wonohito, P. Wardojo, Sudarso Warsokusumo, Anwar Tjokroaminoto, Siauw Giok Tjan, Tabrani dan Adam Malik.
Akibat pendudukan pasukan Sekutu dan aksi teror serdadu Belanda di Jakarta, pemerintah Republik memutuskan pindah ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Sejak itu, perjuangan pers nasional terbagi antara mereka yang beroperasi di wilayah kekuasaan efektif Republik dan mereka yang terus bertahan di daerah pendudukan Sekutu/Belanda yang rawan. Pers Republiken yang melaksanakan misi perjuangan di kota-kota yang diduduki musuh, selain yang sudah disebut di atas dan masih terbit, adalah sebagai berikut:
Di Jakarta tercatat Sumber, Pemandangan dan Pedoman. Di Medan, Waspada (terbit mulai Januari 1947). Di Padang, Tjahaja Padang. Di Bukit Tinggi, Detik. Di Palembang, Obor Rakjat (eks Soematra Baroe) yang terbit 1 Juli 1946. Fikiran Rakjat, Soeara Rakjat (eks Obor Rakjat). Di Bandung dan beberapa kota lainnya di Jawa Barat, Gelora Rakjat, Neratja, Perdjoangan, Sinar Priangan, Perdjoangan Rakjat, Toedjoean Rakjat dan Patjoel. Di Semarang, Warta Indonesia. Di Makassar, Pedoman, Proletar dan beberapa mingguan serta berkala. Di Minahasa, Soeara Pemoeda. Beberapa koran Republiken, seperti Merah Poetih pimpinan Abdul Azis, melakukan gerilya setelah mengungsi dari Surabaya dan pindah ke Modjokerto. Merah Poetih kemudian terpecah tiga: satu terbit di Modjokerto, satu di Kediri dan satu lagi di Malang. Di Malang selatan terbit Siaran Daerah atas upaya Sunarjo Prawiroadinoto. Di Sumatera tengah terbit Menara Rakjat di bawah pimpinan Sutan Usman Karim (Suska). Di sekitar Yogyakarta, Sumantoro dan adiknya Sugijono dan Muljono menerbitkan Gerilja Rakjat dan Berita Gerilja.
Perkembangan pers Republiken yang secara teguh menyokong kemerdekaan Indonesia telah memaksa Belanda untuk menerbitkan pula medianya sendiri sebagai tandingan. Kantor berita Aneta, yang sudah ada sejak masa kolonial, diterbitkan kembali. Di masa lalu, Aneta terkenal dengan pola pemberitaan yang merugikan perjuangan kemerdekaan. Karena pengalaman ini, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dewan perwakilan republik waktu itu, pernah mengeluarkan keputusan hanya mengakui Antara sebagai satu-satunya kantor berita nasional Indonesia.
Salah satu basis penerbitan pers Belanda adalah Makassar. Dari kota ini surat kabar-surat kabar pendukung Belanda diedarkan ke daerah Indonesia Timur. Di Maluku sendiri kemudian terbit Soeara Rakjat Maloekoe dan Siwa Lima. Ada pun koran-koran pro Belanda yang pernah terbit di Makassar waktu itu adalah Oost Indonesie Bode (kemudian berganti nama menjadi Makassarse Courant), Negara Baroe (kemudian bernama Indonesia Timoer) dan Noesantara. Koran-koran Belanda lainnya adalah Het Midden (Semarang), De Courant (Bandung), De Lokomotief (Semarang), Het Dagblad voor Soematra (Medan), Java Bode, Het Nieuws van de Dag dan De Nieuwsgiers (Jakarta). Sebagian surat kabar-surat kabar Belanda tersebut dapat tetap terbit sampai dilarang oleh pemerintah Indonesia menjelang kampanye menentang penjajahan Belanda atas Irian Jaya (waktu itu disebut Irian Barat) pada tahun 1958.
Terbitnya surat kabar-surat kabar Belanda tersebut, bahkan tindakan-tindakan pengekangan militer Inggris dan Belanda sekali pun, tidak berhasil membendung pers nasional untuk terus menyiarkan berita tulisan perlawanan terhadap kolonialisme dan menentang siasat Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Pers Republiken mendukung upaya diplomasi internasional atas dasar kemerdekaan penuh, baik menghadapi Persetujuan Linggajati (15 November 1946) mau pun Persetujuan Renville (17 Januari 1948), apa lagi terbukti pihak Belanda sendiri telah menginjak-injak persetujuan tersebut dengan melancarkan agresi militer pertamanya pada bulan Juli 1947 dan agresi militer kedua pada bulan Desember 1948. (Bersambung)
Sumber: PWI Pusat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar