Presiden Tuangkan Keresahan di HPN 2012

Presiden SBY

JAMBI (Jambi Independent) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlihat resah ketika berpidato pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2012 di Jambi Kamis (9/2/2012). Presiden asal Pacitan, Jawa Timur, itu resah karena banyak persoalan masyarakat hingga saat belum tuntas. Mulai dari urusan perburuhan, sengketa tanah, hingga persoalan agama.

 SBY menjelaskan, selama ini penyelesaian persoalan-persoalan yang menjadi dilema di masyarakat belum tuntas. Misalnya, urusan sengketa perusahaan dengan masyarakat di sekitar tempat industri.

 "Perusahaan juga terlibat persoalan dengan pekerja," ujar SBY. Perselisihan antara perusahaan dengan buruh diantaranya yang cukup menyita perhatian adalah di Bekasi dan Tangerang. Para buruh yang tidak terima asosiasi pengusaha memperkarakan penetapan UMR, nekat menutup akses tol Cikampek. Saat itu, presiden langsung menginstruksikan Menakertrans Muhaimin Iskandar untuk menengahi perselisihan ini. 

Polemik lain yang disebut SBY adalah, perselisihan dalam ranah keagamaan. Mulai dari perselisihan antar sesama agama, hingga persoalan pemeluk antara agama. Persoalan lain yang dianggap SBY belum tuntas pemecahannya adalah, kisruh perusahaan perkebunan dengan masyarakat adat setempat. Kisruh ini, selanjutnya juga bisa merembet pada konflik perselisihan tanah atau agraria. "Selama belum tuntas, jangan dilepas," tutur SBY. 

Sebab, bisa membuat persoalan itu semakin kompleks. SBY juga mengingatkan, andai ada penyelesaian sebuah persoalan yang belum tuntas, jangan sekali-kali dihinggapi atau dicampuri pihak lain. "Sekali lagi masalah tadi bisa semakin komplek," tandas SBY. Sedangkan jika penyelesaian persoalan itu sudah beres dan menghasilan beberapa kesepakatan bersama, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Khusus untuk polemik-polemik kemasyarakat yang terindikasi memiliki sensitivitas tinggi, SBY meminta Polri terus mengawal dengan sungguh-sungguh. 

"Tidak perlu sampai ada istilah pembiaran," kata SBY. Apakah itu pembiaran oleh aparat penegak hukum, atau bahkan pembiaran oleh negara. SBY meminta setiap ada sengketa atau permasalahan di masyarakat, Polri harus mengambil langkah-langkah antisipasi dengan cepat. (*)