Jadilah Warga Negara yang Baik

KUPANG, PK -- Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya meminta masyarakat NTT agar menjadi warga negara yang baik dalam menyikapi persoalan jadwal Pemilu Legislatif 9 April 2009 yang bertepatan dengan hari raya keagamaan.

"Saya mengutip pesan Sri Paus saat berkunjung ke Indonesia dan pesan itu diucapkan oleh Sri Paus dalam bahasa Indonesia, yakni 'Umat Kristiani di Indonesia agar menjadi warga negara yang baik," kata Gubernur Lebu Raya dalam arahannya pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT ke-63 PWI Tingkat Propinsi NTT, di Gedung PWI NTT Jalan Veteran, Kota Kupang, Sabtu (28/2/2009).

Lebu Raya mengatakan bahwa Pemprop NTT masih terus memperjuangkan ke pusat agar ada kebijakan untuk NTT mengenai jadwal Pemilu tersebut. 

"Besok (hari ini, Red) tim dari NTT yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh-tokoh agama dan KPUD berangkat ke Jakarta untuk bertemu KPU pusat, Mendagri dan mudah-mudahan Bapak Presiden mempunyai waktu untuk menerima mereka," katanya.

Namun apabila Pemilu harus dilaksanakan serentak, katanya, "maka kita di NTT pun agar menjadi warga negara yang baik" yakni menaati UU yang telah mengatur tentang jadwal Pemilu.

Lebu Raya juga mengajak insan pers di NTT untuk terus memberikan pencerahan kepada masyarakat agar Pemilu di NTT bisa berlangsung dalam suasana yang nyaman dan sukses. 

Pemilu kali ini, kata Lebu Raya, diikuti 38 Parpol dengan begitu banyak caleg. Apalagi ada perubahan cara memilih dari coblos ke contreng. Masyarakat daerah ini yang sebagian besar memiliki kemampuan membaca dan menulis yang minim akan kesulitan. 

"Ada yang bilang, kan ada pendamping. Apakah pendamping jujur? Ini kenyataan yang kita hadapi saat ini. Pers, para jurnalis agar ikut berperan memberukan pencerahan kepada masyarakat. KPUD saya minta agar terus melakukan sosialisasi agar masyarakat menggunakan hak politiknya," kata Lebu Raya.

Sementara Ketua PWI NTT, Dion DB Putra dalam sambutannya, mengatakan peringatan HPN 2009 memilih tema "Kemerdekaan Pers dari dan untuk Rakyat" Mengapa memilih tema ini? Karena dalam waktu tidak lama lagi negara ini melaksanakan dua agenda penting nasional, yaitu Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2009 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI paling lambat dua bulan sesudahnya.

Pemilu 2009, katanya, berlangsung di tengah badai krisis ekonomi yang dampaknya sudah dirasakan sejak tahun lalu. Pemilu 2009 juga merupakan pemilu multipartai dengan jumlah kontestan hampir dua kali lipat dari Pemilu 2004. Ada puluhan ribu caleg berebut kursi ke Senayan maupun kursi DPRD Propinsi dan kabupaten/kota. Umumnya pemilih tidak mengenal caleg, baik integritas maupun kapasitas diri mereka. 

Pemred Harian Pos Kupang, ini menegaskan, harus diakui masih ada kebingungan di tengah masyarakat menghadapi Pemilu 2009. Masih banyak masalah penting yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, misalnya mengubah kebiasaan coblos selama bertahun-tahun menjadi centeng atau contreng. Dari melihat gambar atau foto berubah drastis sekadar membaca nama dalam daftar panjang. 

"Bagaimana dengan saudara-saudari kita yang buta huruf serta cacat fisik? Apakah mereka sanggup memilih tanpa tekanan dan manipulasi? Masih banyak pertanyaan yang bisa diajukan.

Lanjut Dion, persiapan pemilu di NTT pun masih dihadapkan pada pro kontra sikap menanggapi keputusan KPU Pusat yang tidak menggeser Pemilu 9 April 2009. Derasnya aspirasi dari NTT tidak mampu meyakinkan KPU Pusat mengubah jadwal. Fakta semacam itu melahirkan kecemasan akan meningkatnya angka golput dan semakin menurunnya tingkat partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kualitas pemilu. Demikianlah antara lain keprihatinan insan pers di daerah ini. Tetapi keprihatinan saja tidak cukup. Pers di NTT wajib memberi pencerahan. Menawarkan solusi, menunjuk jalan keluar, menyumbang pemecahan masalah. Mengingatkan terus-menerus bahwa partisipasi pemilih jangan sampai tidak penuh. Golput sangat tidak dianjurkan.

Lokasi TPS

Sementara itu, Ketua KPUD NTT, John Depa dalam jumpa pers di kantornya, kemarin, mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada panitia pemilihan tingkat kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di desa/kelurahan untuk menentukan lokasi TPS (tempat pemungutan suara) agar tidak mengganggu kekhusyukan umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Kamis Putih.

"Petugas PPK dan PPS yang menentukan dan tentu tidak dekat tempat ibadah supaya tidak mengganggu ibadah," kata John Depa.Khusus untuk Kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Gereja Katolik setempat memiliki tradisi Semana Santa yang dimulai hari Rabu Trewa, Kamis Putih dan Jumat Agung (8-10/2/2009). Perayaan keagamaan ini selama bertahun-tahun tidak hanya diikuti umat Katolik setempat tetapi juga dipadati umat Katolik dari kota-kota lain di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Pada hari-hari itu, kota Larantuka yang dijuluki sebagai Kota Reinha itu berada dalam suasana religius.

Dalam kaitan dengan ini, Depa mengatakan, pihaknya telah mengutus seorang anggota KPUD ke Larantuka.Dia mengatakan bahwa kalaupun KPU pusat tetap menegaskan bahwa Pemilu di NTT, khususnya di Flotim tetap harus digelar 9 April sesuai amanat UU, maka KPUD NTT sudah menyiasatinya dengan memperbanyak jumlah TPS untuk mempercepat proses pemilihan. Khusus di Flotim jumlah pemilih ditetapkan 118 pemilih/TPS. Diharapkan dengan pengurangan jumlah pemilih ini, waktu yang dibutuhkan untuk pemilihan sampai penghitungan suara bisa dipercepat sehingga tidak terlalu mengganggu upacara keagamaan.

Vikjen Keuskupan Larantuka, Romo Gabriel da Silva, Pr yang dihubungi, kemarin, juga mengingatkan bahwa pada Kamis Putih itu suasana kota Larantuka dipenuhi suasana religius. Umat Katolik pasti akan terkonsentrasi mengikuti ibadah sehingga kemungkinan ada umat Katolik yang tidak menggunakan hak pilihnya, tidak bisa dihindari. 

"Bapak uskup sudah bersurat menyampaikan kepada pemerintah tentang perayaan tiga hari suci itu. Keuskupan dengan KPUD Flotim juga sudah diajak bikin kesepakatan. Kami sudah punya sikap, tetapi jadwal pemilu tak bisa diubah lagi," kata Romo Gabriel. Dia menambahkan bahwa apakah hak politik dalam Pemilu nanti dapat dilaksanakan atau tidak, dikembalikan kepada umat. (gem/ius/ant)