PWI

TNI AD Buka Akses Informasi Bagi Wartawan di Perbatasan

2011-06-22T19:10:00.000-07:00

KUPANG, PK -- TNI AD yang mengemban tugas pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste akan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada wartawan Indonesia untuk mengakses berbagai kegiatan pengamanan yang dilakukan TNI AD di perbatasan dua negara itu.

Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang, Kolonel (Inf) Edison Napitupulu, dalam acara tatap muka dengan wartawan di Aula Korem 161/Wirasakti Kupang, Senin (20/6/2011), mengatakan, sangat banyak kegiatan yang dilakukan para prajurit TNI- AD ketika melakukan tugas pengamanan perbatasan di wilayah Indonesia-Timor Leste.

"Namun berbagai kegiatan yang dilakukan para prajurit itu belum terekspos secara luas oleh media. Padahal keberadaan para prajurit TNI AD di perbatasan tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan negara RI tetapi juga mengemban tugas sosial kemasyarakatan," kata Napitupulu di hadapan belasan wartawan dan para perwira Korem 161/Wirasakti Kupang yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Acara itu dihadiri Ketua PWI Cabang NTT, Dion DB Putra, wartawan Kompas, Frans Sarong, serta Ketua AJI Kota Kupang, Jemris Fointuna.

Napitupulu mengatakan, wilayah perbatasan antara NTT dengan Timor Leste sangat luas sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari para prajurit TNI AD dalam melakukan tugas pengamanan kewilayahan.

"Apalagi ada beberapa titik di perbatasan yang jaringan komunikasinya susah sehingga menyulitkan prajurit TNI AD melakukan komunikasi. Kita sudah meminta salah satu operator telekomunikasi untuk membangun jaringan di wilayah perbatasan dengan Maliana sehingga komunikasi berjalan baik," katanya.

Keberadaan para prajurit TNI AD di perbatasan, jelas Napitupulu, juga telah banyak berbuat hal-hal positif kepada warga yang ada di perbatasan, seperti membangun jalan raya antarkampung, menjadi guru di sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan tenaga guru dan lain-lain.

Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Cabang NTT, Dion DB Putra mengatakan, selama ini kalangan media banyak sekali memberikan kritikan terhadap TNI AD yang bertugas di perbatasan yang terkesan tertutup dalam memberikan informasi.

"Yang bisa dicover oleh wartawan selama ini apabila ada kejadian luar biasa, seperti tindakan kekerasan yang dilakukan oknum TNI AD. Sedangkan tentang kemanunggalan TNI AD dengan rakyat di perbatasan tidak tercover di media karena kurangnya informasi dari pihak TNI AD," tegas Dion.

Menurut Dion yang juga Pemimpin Redaksi SKH Pos Kupang ini, keberadaan prajurit TNI AD di perbatasan selama ini tentunya tidak hanya melakukan tugas pengamanan semata. Dipastikan masih banyak juga kegiatan kemasyarakatan yang memiliki nilai positif.

Hal senada dikeluhkan sejumlah wartawan media elektronik yang mengaku kesulitan mengambil gambar di lingkungan TNI-AD di wilayah perbatasan.

Menanggapi beragamnya keluhan wartawan di NTT itu, Kolonel Edison Napitupulu yang juga mantan Komandan Yonif 744/SYB ini mengatakan, pihaknya akan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada wartawan tentang pengamanan di wilayah perbatasan.

"Silahkan melakukan peliputan di wilayah perbatasan tentang tugas pengamanan yang dilakukan prajurit TNI AD di perbatasan NTT-Timor Leste. Tentunya ada yang tidak boleh dimasuki wartawan. Kalau untuk mengcover kegiatan yang dinilai positif bagi kepentingan bela negara silahkan. Kita akan buka akses informasi seluas-luasnya kepada wartawan," kata Napitupulu.

Kegiatan temu wartawan NTT dengan Danrem 161/Wirasakti Kupang ini diakhiri dengan foto bersama dengan para perwira di Korem 161/Wirasakti Kupang. (ben)

Pos Kupang 21 Juni 2011, halaman 6

Wartawan Harus Lolos Standar Kompetensi

2011-06-16T20:31:00.000-07:00

KUPANG, PK -- Dewan Pers mulai memberlakukan standar kompetensi terhadap wartawan di seluruh Indonesia. Dengan adanya standar kompetensi terhadap wartawan, maka yang menjadi wartawan adalah yang profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik. Terhadap mereka yang tidak mengantongi standar kompetensi wartawan, wajib ditolak kehadirannya oleh narasumber.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi Hukum dan Perundang- undangan Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, kepada Pos Kupang di Polres Kupang Kota, Selasa (14/6/2011).

Dikatakannya, Dewan Pers sudah memberikan sertifikasi lolos standar kompetensi bagi 120 orang wartawan dari seluruh Indonesia yang dinilai layak menjadi wartawan profesional.

Pada tahun 2011, demikian Wina, Dewan Pers akan memberikan standar kompetensi bagi 3.000 orang wartawan di seluruh Indonesia.

"Para wartawan yang sudah memenuhi standar kompetensi sebagai wartawan yang profesional itu bisa diakses ke Dewan Pers," tegasnya.

Dengan pemberian standar kompetensi itu, kata Wina, maka akan memudahkan pemilahan antara wartawan yang sesunguhnya dengan wartawan gadungan. "Karena sejak dibukanya kran kebebasan pers, banyak penumpangan gelap seperti bandar narkoba bisa menjadi wartawan dan lain-lain. Dengan standar kompetensi ini, bisa diketahui mana wartawan asal-asalan dan mana wartawan yang benaran," ujarnya.

Dengan adanya pemberlakuan standar kompetensi bagi wartawan tersebut, maka para wartawan di seluruh Indonesia harus profesional dan taat pada kode etik jurnalistik, sehingga harus lulus kompetensi wartawan.

Bagi wartawan yang tidak memenuhi standar kompetensi wartawan, kata Wina, wajib ditolak oleh narasumber.

"Standar kompetensi wartawan itu akan memudahkan narasumber membedakan mana wartawan yang benar dan mana wartawan yang tidak benar," tegasnya.

Dikatakannya, terhitung Januari-Juni 2011 terdapat delapan kasus kekerasan yang menimpa wartawan dengan berbagai tingkatan.

Terjadinya kekerasan terhadap wartawan, lanjutnya, harus dilihat dari dua sisi, yaitu dari masyarakat sendiri dan fungsi pers.

Khusus dari sisi masyarakat, kata Wina, masih banyak yang tidak paham mengenai fungsi pers untuk melakukan pengawasan dan kritik.

"Ketika masyarakat dikritik, mereka tidak terima. Seharusnya apabila tidak menerima apa yang dituliskan media, maka ada mekanismenya, seperti mengajukan hak jawab atau diselesaikan melalui Dewan Pers," kata Wina.

Namun, kata Wina, seringkali karena masyarakat tidak paham terhadap aturan, sehingga melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap wartawan atau lembaga medianya.

Selain itu, terjadi tindakan kekerasan terhadap wartawan, lanjutnya, juga karena belum tersosialisasi secara baik di tengah masyarakat tentang wartawan yang benar dengan wartawan laba-laba atau bodreks.

"Seringkali citra wartawan yang benar selalu dirusak oleh wartawan-wartawan gadungan yang memiliki misi tertentu dalam melaksanakan tugasnya seperti melakukan pemerasan, penipuan dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Akibat ulah wartawan bodrek ini sehingga muncul image di tengah masyarakat bahwa semua wartawan itu tidak benar," tegasnya.

Dia menjelaskan, hingga saat ini terdapat 526 kasus yang diadukan masyarakat ke dewan pers dengan berbagai jenis pengaduanya.

"Sebagian besar dari kasus yang diadukan masyarakat ke dewan pers itu adalah tentang berita yang kurang berimbang, tidak ada konfirmasi, sumber berita tidak jelas, serta berita yang menghakimi mengabaikan asas praduga tak bersalah. Ada juga pengaduan tentang wartawan yang beritikat buruk seperti memaki nara sumber," tandasnya. (ben)

Pos Kupang, 15 Juni 2011 halaman 5

Yang Tersisa dari HPN Kupang 2011

2011-02-26T22:36:00.001-08:00

Oleh Sipri Seko dan Hermina Pello

PROPINSI NTT baru saja dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2011. Rangkaian kegiatan HPN 2011 ini dimulai dari tanggal 4-10 Februari 2011. Presiden SBY pun datang ke Kupang.Dia tak hanya mengikuti puncak HPN 2011, tanggal 9 Februari di Aula El Tari Kupang.

Selama empat hari tiga malam berada di NTT, Presiden SBY, para menteri dan lainnya melakukan berbagai kunjungan maupun peresmian proyek. Bagaimana geliat pelaksanaan HPN 2011 yang mendatangkan Presiden SBY dengan rombongan menteri terbanyak selama kunjungannya di NTT? Ikuti serial tulisan beberapa wartawan Pos Kupang yang terlibat langsung baik sebagai panitia maupun peliput mulai edisi hari ini.

KETUA PWI NTT, Dion DB Putra, tak bisa menahan air matanya ketika Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, menyampaikan pidatonya padat puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Aula Utama El Tari Kupang, Rabu (9/2/2011). Entah rasa apa yang sedang berkecamuk di dalam dadanya, yang jelas, Dion menangis.

Dion bahagia. Dion puas. Dion senang. Dion dkk pantas berbangga. Dari sebuah keraguan akan keberhasilan, Indonesia bahkan dunia bisa menyaksikan Frans Lebu Raya, seorang putra asal Adonara, Flores Timur, berpidato satu podium dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua PWI, Margiono, dan Menkominfo, Tifatul Sembiring. Mereka capai, namun hasilnya sangat membanggakan.

"Saat Pak Gubernur menyampaikan pidatonya, saya sudah tak bisa menahan air mata. Saya bahagia karena kita ternyata mampu menyelenggarakan sebuah event nasional yang sangat spektakuler. Ini hasil kerja seluruh rakyat NTT. NTT menjadi dikenal di mana-mana. Kebahagiaan seperti ini mungkin tak akan terulang lagi," kata Dion DB Putra.

Rasa haru dan bahagia Dion DB Putra juga sama seperti Andre Koreh. "Kita berhasil menjadi panitia dan tuan rumah. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan." Andre mengungkapkan itu kepada Gubernur Lebu Raya usai puncak HPN. Sebagai ketua panitia, dia memang merasakan pahit getir dan manisnya menjadi penyelenggara. Namun, dia puas dan bahagia karena ternyata di balik nada pesimisme itu ada keberhasilan yang terjadi hanya karena komunikasi, koordinasi, kerja sama dan dukungan semua pihak.

***

Menjadi penyelenggara event nasional seperti HPN memang tidak mudah. Tekad Dion DB Putra dkk untuk memperjuangkan NTT menjadi tuan rumah memang sempat menuai nada sinisme dari berbagai pihak. NTT yang distigmakan tidak mampu, miskin dan nada minor lainnya dianggap tidak layak. Namun, dorongan dan motivasi Frans Lebu Raya kepada Dion dkk membuat mereka percaya diri untuk menjadi penyelenggara.

Awam dan tak tahu bagaimana menyelenggarakan HPN, membuat sang Ketua Panitia Daerah HPN 2011, Ir. Andre W Koreh, M.T, minta dukungan. Tak hanya kepada insan pers, kepada pimpinan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) tingkat propinsi, Walikota Kupang dan para bupati, pimpinan TNI/Polri, BUMN/BUMD dan instansi swasta diminta kerja samanya.

Pemerintah Kota Kupang sebagai tuan rumah juga tak tinggal diam. Segala daya dan upaya dilakukan untuk membuat Kota Kupang menjadi tuan rumah yang baik. Untuk kebersihan, tidak bisa kalau hanya mengandalkan tenaga dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, tetapi semua PNS dilibatkan. Beberapa lokasi yang sebelumnya kumuh 'dipaksa' menjadi indah. Lampu jalan dibenahi. Taman kota pun dihiasi. Hasilnya pun luar biasa.

Kerja sama antara Panitia HPN 2011, Pemprop NTT dan Pemkot Kupang membuat Kota Kupang berubah menjadi indah.

"Ini merupakan salah satu yang diinginkan oleh kita. Semua unsur masyarakat bergerak dan kota menjadi indah. Kalau hal seperti ini terus terjadi tanpa harus menunggu Presiden datang, Kota Kupang akan menjadi sangat menarik. Bersih saja sudah indah," ujar Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L Foenay, M.Si.

Rancangan semula bahwa Presiden SBY akan datang saat puncak HPN lalu pulang ke Jakarta berubah total kala SBY mengatakan ingin menginap di Kupang. Seluruh rancangan dan agenda kegiatan berubah total. Pembenahan besar-besaran harus dilakukan. Sarana prasarana, jalan-jalan utama dibenahi dan dibersihkan. Lokasi kegiatan yang semula dijadwalkan di Rumah Jabatan Gubernur NTT pun harus dipindahkan.

"Presiden akan berkantor di NTT." Demikian headline media- media nasional. Bahkan reuters dan AFP ikut memberitakannya.

Kalau Presiden datang, ikutannya pun banyak. Para menteri, gubernur, Dirjen dan lainnya juga ikut.

Masalah penginapan dan transportasi cukup memusingkan panitia. Hotel Kristal dan Astiti diambil alih Paspampres. Tamu di sana pun harus dipindahkan ke tempat lain. Dari sinilah panitia kemudian tahu bahwa ternyata di Kota Kupang bisnis hotel telah tumbuh subur. Mobil-mobil rental juga sudah banyak. Ratusan kendaraan (minimal innova) disiapkan melayani tamu dan undangan. Memusingkan, namun semua terlayani dengan baik. Paling tidak, itu diakui para tamu kepada liaison officer yang mendampingi mereka selama berada di Kupang.

Ada kesan yang tertinggal dari HPN 2011. Andre Koreh dan sekretarisnya, Drs. Ary Moelyadi, M.Pd, kini telah paham bagaimana menggelar sebuah event tingkat nasional. Mereka capai, namun puas dan bangga. Mereka kini tertantang untuk menggelar event berskala nasional bahkan internasional lainnya. Bagaimana dan apa yang dilaksanakan selama HPN 2011? Ikuti tulisan selanjutnya besok. (bersambung)

Yang Tersisa dari HPN 2011 (2)

Bosan Miskin

Oleh Benny Dasman

RICHARD Djami resah dan gelisah. Menunggu di sana, di kantornya di Jalan Palapa-Kupang, Selasa (1/2/2010). Jam sebelas siang, rapat belum dimulai. Tak ada panitia, seksi pameran, yang datang. Padahal semuanya sudah diundang. Secara tertulis, SMS, dan mulutgram. Hari pun berlalu tanpa agenda kerja.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) NTT itu tak putus asa. Di pundaknya, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, menitip pesan dan harapan, "Sukseskan Pameran HPN." Kominfo sebagai tuan rumah.

Rabu (2/2/2010), rapat lagi. Saya, Rony Fernandez, rekan-rekan dari Disperindag NTT, tak datang bersamaan. Semuanya terlambat. Waktu terus berlalu, melewati pukul sebelas. Tak ada tanda-tanda rapat dimulai. Pak Richard tak betah di ruangannya. Tak mau dikecewakan untuk kedua kalinya. "Kalau sampai jam 12 belum datang semuanya, saya mengikuti kegiatan lain," sosok low profile ini memberi ultimatum. No smile!

Saya duduk di lobi ruang kerjanya. Menanti rapat. Berbincang-bincang dengan Plt Sekretaris Kominfo NTT, Drs. Yoseph Siantari. 'Ultimatum' Pak Richard membuat saya tak tenang, apalagi menyandang jabatan sebagai ketua seksi pameran. "Apa jadinya kalau Pak Richard dan personelnya mundur. Semuanya berantakan," saya membatin.

'Tamu' yang diundang sudah hadir empat orang. Saya, Marsel Ali, dua orang dari Disperindag NTT. Pak Richard memutuskan rapat dimulai. Jarum jam menunjukkan pukul 12 siang. "Gubernur NTT telah meminta agar pameran digelar di halaman Dinas Kominfo NTT. Kalau stannya banyak, kita manfaatkan sebagian Jalan Palapa. Sebagai tuan rumah, kami ikut bertanggung jawab agar pameran ini sukses," Pak Richard membuka rapat.

Rony Fernandez dan Hermensen Ballo, seksi perlengkapan, ikut bergabung. Pak Richard langsung meminta Rony memaparkan agenda kerjanya. Mulai dari jumlah peserta pameran, pengadaan dan pembuatan stan di arena, pemasangan listrik PLN, penanganan sampah hingga seremoni acara pembukaan.

Dijelaskan secara detail. Ada masukan-masukan dari peserta rapat agar jangan mengabaikan keamanan arena pameran, siapa yang mengisi acara panggung hiburan, pemasangan baliho dan spanduk-spanduk. Pun siapa yang memberi laporan pembukaan, menyusun pointers-pointers sambutan gubernur. "Yang terakhir ini tugas ketua seksi pameran," forum rapat memutuskan.

Rapat diskors. Peninjauan ke arena pameran. Memetakan dan memosisikan stan di alun-alun Dinas Kominfo NTT dan Jalan Palapa. Rony sudah menyiapkan denanya. Siapa di kamar putih nomor satu sampai ke-51, semuanya sudah tercatat. "Kamis (3/2/2011) pagi, stan mulai dibangun," tutur Rony. Ini rapat koordinasi terakhir. Tinggal beraksi di lapangan. "Kita selalu koordinasi ya. Jangan main-main. Ini even besar?" pesan Pak Richard.

***

JUMAT (4/2/2011) sore. Cerah. Jalan Palapa, di jantung Kota KASIH, 'berdandan' rapi. Tak biasanya. Sampah-sampah 'berwisata' jauh. Cat trotoar berwarna bersih. Baliho raksasa terpampang indah. Bergambar Presiden dan Ny. Ani Yudhoyono. Tersenyum. Menyapa NTT. Spanduk warna-warni mengibas hari tanpa henti. Menyalami anak Kota Kasih melepas penat. Aroma jagung bakar menyengat. Menggoda selera, merayu rupiah. 'Kamar-kamar' mungil ditata apik. Berdinding putih. Menghiasi alun-alun dan jantung kota. Gadis-gadis penunggu menebar pesona. Semarak! Pameran siap dibuka.

Di sini, di jalan ini, aroma perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2011 mulai menebar pesona kemeriahan. Merasuk nadi insan kota. Menjadi tema diskusi hangat di warung-warung kopi, kedai bakso, tenda bubur kacang, pangkalan ojek. HPN pun diplesetkan banyak versi. Ibu-ibu menyebutnya Hari Perempuan Nasional. Yang tergolek sakit menyebutnya Hari Pengobatan Nasional. Macam-macam. Yang penting HPN. Dihadiri presiden dan ibu negara. Baru pertama kali dalam sejarah Flobamora.

Pukul 17.30 wita, kamar-kamar putih dan penjaganya siap menanti sang tamu. Menebar senyum, ekspresi, komit dan sanjung. Adegan prolog bermula di panggung. Ada tarik suara. Menyanjung NTT lewat nada dan kata. Melantunkan potensi, budaya, tenun ikat, pesona wisata membentang menanti jamahan, aneka tambang menanti investor. Fisiknya ada di kamar-kamar putih. Itu wajah NTT. Wajah Flobamora.

Acara yang dinanti-nantikan tiba. Si empunya spirit 'Anggur Merah' Drs. Frans Lebu Raya, Gubernur NTT, memberi petuah. Dimulai dengan litani kekhawatiran banyak pihak tentang NTT. Kekhawatiran tak mampu menyelenggarakan even-even berskala nasional. Pokoknya citra tak sedap. NTT seperti 'hutan rimba.' Datang ke NTT harus membawa tenda. Tak ada hotel yang representatif. Masih banyak predikat minor lainnya.

Tapi, Gubernur Frans Lebu Raya mengabaikan semua 'baptisan' sensasi itu. Berani menerima tantangan. Menjadi tuan rumah perayaan besar, Hari Pers Nasional (HPN) 2011. Harus menunggu 65 tahun. "Tahun lalu, ketika mengutus duta-duta NTT mengikuti HPN di Palembang, saya berpesan bahwa NTT siap menjadi tuan rumah HPN 2011," Frans Lebu Raya memulai pidatonya.

HPN mencitrakan NTT. Dikenal luas di seantero persada, bahkan di luar negeri. Insan pers membidikkan penanya dan 'menguliti' NTT dalam berbagai angle. Dalam konteks membangkitkan optimisme membangun. Itu harapan Gubernur Frans Lebu Raya. "Kita sudah bosan dicitrakan Nasib Tidak Tentu. Sudah bosan hidup miskin," tandasnya. Boleh jadi pernyataan putra Watoone, Adonara, ini sebagai sebuah tekad. Obsesi, perjuangan. Pertanyaannya, kalau sudah bosan miskin mau buat apa?

Jawabannya, ada di kamar putih. Gubernur dan Ny. Adinda Lebu Raya melangkah ke sana. Mengitari alun-alun Dinas Kominfo NTT. Suara sirene, dentuman kembang api, mengiringi langkahnya. Menyapa penunggu kamar putih dengan senyum.

Di kamar putih itu, Gubernur Lebu Raya melihat aneka potensi dan kekayaan alam NTT. Potret harga diri. Terpampang tenun ikat aneka corak dan motif Flobamora. Baju tenun, topi tenun, jas tenun dan aneka kerajinan berbahan tenun ikat memikat mata. Masih banyak lagi. Aneka kerajinan dari bambu, gerabah, marmer, keramik, pangan lokal, madu, potensi kelautan, pariwisata, kayu cendana. Semuanya terpampang dengan jelas.

Semua mata memandang penuh pesona. Ada pengakuan, NTT kaya raya. Itu semua "merek dagang" NTT. Harus disosialisasikan, "dijual", diperkenalkan, disebarluaskan kepada publik negeri ini agar menjadi bagian dari kehidupan rakyat. Inovasi produk menjadi tuntutan dan keharusan untuk memuaskan konsumen. Itu kata kuncinya.

Dari Jalan Palapa, isi kamar putih 'menghipnotis' pengunjung. Melepas rupiah, memiliki produk NTT. Tak tanggung-tanggung kamar putih memanen Rp 500 juta seminggu. Bangga, produk NTT menjadi rebutan.

***

TINGGALKAN pesona kamar putih menuju Aula El Tari-Kupang. Rabu (9/2/2010) siang, dua gadis cantik asyik dengan pekerjaannya. Yang satu menenun kain tradisional motif Sabu, seorang lagi memintal benang. Menggunakan alat tradisional. Kepunyaan ibu-ibu di desa. Keseharian mereka setiap hari. Novanto Center menghadirkan karya-karya monumentalnya mengadvokasi tenun ikat NTT di mata publik.

Presiden dan Ny. Hj. Ani Yudhoyono terpukau melihatnya. Kebanggaan Flobamora terukir di sana. Betapa tidak, presiden dua periode itu dan ibu negara pun mengenakan busana tenun ikat NTT. Motif Sikka. Momen yang tampan bagi keduanya untuk melihat dari dekat bagaimana cara merendanya. Harus tekun dan terampil.

Presiden terus mengulum senyum. Mendengarkan alunan musik sasando. Seorang pemuda dengan lincah memainkan jemarinya pada alat musik tradisional NTT itu. Presiden menghampirinya, memberi pesan agar terus melestarikannya. Sasando telah menjadi salah satu menu musik nasional. Selalu tampil di layar kaca. Itu hasil karya dan binaan Dekranasda NTT.

Tak ketinggalan Bank NTT memamerkan produknya. Mendisplay produk-produk makanan lokal NTT. Ada emping jagung, dendeng, gula hela. Pun memeragakan proses pembuatan gading dan kerajinan cendana. Presiden dan Ny. Ani Yudhoyono terkesima melihatnya. Semangatnya, "Melestarikan Masa Lalu, Menjalin Masa Depan Menuju NTT Sejahtera." NTT penuh pesona.

Presiden telah melihat semuanya. NTT bagian dari negeri ini. Tak boleh hanya mendapat remah-remah roti dari Jakarta. Tetapi harus menikmati langsung rotinya. Dan, suatu saat, ketika HPN dirayakan lagi di NTT, entah ke berapa, gubernur saat itu seyogyanya berkata, "NTT sudah bosan kaya." (bersambung)

Yang Tersisa dari HPN 2011 (3)

Beri Kami Pengakuan

Oleh Gerardus Manyella--

HARI Selasa (8/2/2011), sehari menjelang acara puncak Hari Pers Nasional, panitia baik nasional maupun daerah super sibuk. Aser Rihi Tugu yang dipercayakan sebagai ketua seksi seminar kerepotan mengatur jadwal pembicara oleh narasumber yang akan membedah tema Propinsi Kepulauan.

Salah satu pembicara kunci adalah Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya. Tapi siang itu juga gubernur harus menjemput Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan di Bandara El Tari, Kupang. Dengan demikian panitia mempercepat jadwal. Pagi itu, tepat pukul 09.00 Wita, Gubernur NTT tampil di Restoran Oriental membawakan orasi tentang NTT dan perjuangan propinsi kepulauan.

"Beri kami pengakuan, beri kami harga diri. NTT merupakan propinsi kepulauan, di mana lautan lebih luas dari daratan. Untuk itu kami bersama enam propinsi lainnya berjuang agar mendapat pengakuan yuridis dari pemerintah pusat dan DPR," kata gubernur ketika itu.

Selama ini, tujuh propinsi kepulauan di Indonesia mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah pusat. Sebagian besar masalah yang dikeluhkan propinsi berkarakteristik kepulauan di antaranya pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Alokasi khusus (DAK) yang hanya dihitung berdasarkan luas wilayah daratan dan jumlah penduduk. Padahal 70 persen wilayah propinsi kepulauan adalah laut atau perairan.

Perjuangan propinsi kepulauan sudah masuk dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Badan Kerjasama Pemerintah Propinsi Kepulauan sudah mengeluarkan dua kesepakatan bersama yang disebut Deklarasi Ambon tahun 2005, dan Deklarasi Kupang NTT tahun 2009. Dua deklarasi itu, merupakan ikhtiar untuk mewujudkan lahirnya sebuah regulasi yang mengakui bahwa NTT bersama NTB, Maluku, Maluku Utara, Bangka Belitung, Papua dan Sulawesi Utara mendapat pengakuan yuridis tersebut. Sebagian besar masalah yang dikeluhkan adalah perolehan DAU dan DAK yang ditetapkan berdasarkan variabel-variabel yang kurang mempertimbangkan realitas obyektif wilayah, propinsi atau kabupaten dan kota kepulauan. Indikator penentuan DAU dan DAK yang terjadi selama ini berdasarkan jumlah penduduk di mana pada wilayah kepulauan umumnya sedikit dan luas wilayah daratan kecil.

Bagi NTT dan enam propinsi kepulauan lainnya, penyeragaman implementasi variabel luas wilayah berdasarkan standar luas daratan dalam formula DAU sangat merugikan propinsi yang berciri kepulauan, karena laut merupakan ruang aktivitas publik atau ruang pembangunan yang pada hakekatnya sama dengan kondisi wilayah kontinental. Selama ini propinsi hanya diberi hak 12 mil, selebihnya merupakan kewenangan pusat. "Kami punya mutiara, tapi bukan dalam penguasaan daerah. Potensi itu menjadi kewenangan pusat," kata gubernur dalam setiap kesempatan membicarakan kepulauan.

NTT sebagai tuan rumah HPN yang dihadiri seluruh wartawan di Indonesia, sepakat mendukung terwujudnya propinsi kepulauan. Insan Pers Indonesia mendukung pemberlakuan khusus propinsi-propinsi kepulauan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dukungan itu tertuang dalam tiga sikap insan pers yang dikeluarkan di Kupang, Selasa (8/2/2011), setelah mengikuti konvensi pers tentang Daerah Kepulauan di Restoran Oriental. Insan pers mendesak pemerintah RI segera memperkuat status dan posisi daerah-daerah kepulauan sebagai daerah khusus dalam kerangka NKRI.

Insan pers mengharapkan, dalam merevisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu mempertegas dan memperjelas pengaturan tentang daerah khusus dan daerah istimewa dengan memasukkan daerah kepulauan sebagai salah satu wujud pemerintahan daerah dimaksud serta mengatur hubungan pemerintah dengan pemerintah daerah secara khusus dalam intervensi terhadap daerah-daerah khusus dan istimewa tersebut.

Setelah sehari membahas propinsi kepulauan, insan pers mendesak Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memperkuat status hukum dan memperjelas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, dengan segera membentuk dan menetapkan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

Wartawan dari tujuh propinsi kepulauan, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Bangka Belitung dan Papua mengumandangkan pernyataan yang sama. Wartawan propinsi kepulauan ini mengharapkan dukungan wartawan nasional terhadap perjuangan pengakuan propinsi kepulauan bagi tujuh propinsi ini.

Ibarat gayung bersambut, Ketua DPR, Marzuki Alie, yang tampil sebagai pembicara pada forum itu menegaskan, jika rancangan undang-undangnya telah diserahkan kepada DPR, tahun 2011 ini akan dibahas untuk diundangkan. Dirinya sudah koordinasikan dengan Menteri Kuangan, Agus Martowardojo soal anggaran untuk pembahasan RUU tentang perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Berkat kepiawaian moderator Primus Dorimulu, Marzuki menyatakan, pihaknya sedang menunggu draf RUU itu. Bagi Marzuki Alie, DPR gampang, sejauh argumentasi dan lain-lainnya bagus akan didukung.

Draf RUU Propinsi Kepulauan yang dirumuskan Badan Kerjasama Tujuh Propinsi Kepulauan sudah rampung. Tujuh gubernur dan ketua DPRD propinsi kepulauan sudah mengagendakan bertemu presiden menyampaikan itu, lalu diserahkan untuk diteruskan ke DPR dan dibahas.

Menurut Marzuki, potensi lokal perlu mendapat perhatian lebih, termasuk memberikan kekhususan pada daerah-daerah tertinggal seperti NTT. Marzuki mengharapkan daerah mampu mengelola potensi yang dimiliki agar berarti bagi dirinya. Bagi Marzuki, hal ini perlu dikaji secara khusus. Apakah perangkat UU yang kurang cukup, kurang memberi ruang yang lebih bagi daerah-daerah seperti NTT.

Marzuki Alie sangat bangga dengan Gubernur NTT yang mampu melihat peluang- peluang yang ada untuk dikembangkan. Gubernur telah memaparkan potensi itu di hadapan presiden dan jajaran kabinetnya. Masalahnya pengakuan undang-undang sehingga distribusi anggaran juga belum berjalan adil. Ini yang perlu dipikirkan agar ke depan distribusi anggarannya berlaku adil sampai ke NTT.

Bagi Marzuki, distribusi anggaran hanya mengacu pada luas daratan dan jumlah penduduk. Tahun ini DPR prioritaskan RUU Propinsi Kepulauan agar ke depan distribusi APBN memperhitungkan luas lautan. Misalnya NTT yang disebutkan 70 persen luas lautan dan 30 persen luas daratan, bisa diperhitungkan dalam postur APBN. Saat ini ada 33 propinsi rebutan postur APBN yang 90 persen untuk urusan wajib.

Perjuangan propinsi kepulauan juga mendapat respons dari Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan, dengan program kelistrikan yang berbasis daerah kepulauan. Bagi Dahlan, di NTT baru 30 persen rumah penduduk yang berlistrik. Jika setiap tahun naik 2 persen maka 20 tahun lagi baru NTT sama dengan kondisi Jawa saat ini, jika ditangani dengan cara biasa. Untuk itu, PLN akan menangani dengan cara luar biasa. Targetnya tahun 2011 ini, 70 persen rasio elektrifikasi atau rumah yang berlistrik.

Untuk mendukung kemajuan pembangunan, PLN sudah mengupayakan ada perusahaan yang bisa merakit televisi yang dihidupkan dengan listrik tenaga matahari. Selain Sumba, listrik tenaga surya juga diberikan untuk Pulau Komodo. Sedangkan Pulau Flores diupayakan 100 persen tanpa batubara dan PLTD sebelum Natal tahun ini. Tahun ini, semua diupayakan dengan listrik tenaga panas bumi dan PLTM.

Untuk Alor sebagian tenaga surya dan sebagian PLTD, mengingat karakteristik daerahnya. Sabu dan Rote juga akan diupayakan peningkatan pelayanan sehingga kebutuhan akan listrik dapat terlayani 24 jam. Selama ini di Sabu PLN baru melayani aliran pada pukul 18.00 Wita atau jam 6 sore.

Untuk wilayah Timor Barat, juga 100 persen rampung tahun ini. Apa pun bentuk pemerintahan harus diperkuat pertumbuhan ekonominya. Untuk itu perjuangan propinsi kepulauan harus diikuti dengan pola ekonomi kepulauan.

Untuk penguatan ekonomi, panitia mendatangkan Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung. Chairul menyarankan propinsi kepulauan menjual wisata bahari untuk menggenjot PAD. Budaya penduduk (varian spesies) baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan harus dikemas menjadi menarik, seperti komodo. Potensi keluatan lainnya, yakni ikan dan garam. NTT punya potensi garam tapi Indonesia mengimpor 2 juta ton/tahun. Ini ironi.

Sukses dan tidaknya perjuangan ini, tergantung wakil rakyat di Senayan. Untuk itu, 13 anggota DPR dan empat anggota DPD, harus gigih memperjuangkan aspirasi 4,6 juta penduduk daerah ini. "Suarakan suara kami, perjuangkan aspirasi kami. Kami butuh pengakuan yuridis." (bersambung)

n Yang Tersisa dari HPN 2011 (4)

Dana Rp 5 Miliar Dibelanjakan

Oleh Oby Lewanmeru

MOMENTUM Hari Pers Nasional (HPN) ke-65, tanggal (9/2/2011) telah berlalu. Meski demikian, kenangan momentum itu tetap terukir indah dalam sejarah perekonomian masyarakat Kota Kupang dan NTT pada umumnya.

Mulai dari masyarakat petani, nelayan, tukang ojek, tukang pijat tradisional, sopir taxi, rental mobil, pebisnis cinderamata, pebisnis makanan lokal khas daerah, para perajin tenun ikat, pengusaha rumah makan, restoran dan perhotelan, pengelola obyek wisata, penjaga parkir di Kota Kupang dan sekitarnya bag mendapatkan durian runtuh.

Betapa tidak. Tiba-tiba di awal bulan Februari 2011, mereka ketipan rezeki turun dari langit yang datang tanpa rencana melalui luapan kehadiran tamu-tamu HPN yang spontan menggunakan jasanya sejak tanggal 4 - 10 Februari.

Untuk melayani aktivitas para tamu HPN 2011 itu selama enam hari, dalam tenggang waktu 24 jam panitia menggunakan jasa 250 mobil inova milik pribadi masyarakat dan rental mobil dengan bayaran Rp 1,5 juta. Juga ratusan mobil merci dan fortuna Rp 3 juta/hari dengan bahan bakar pertamax.

"Selain mobil untuk memperlancar transportasi, pengusaha penginapan atau hotel di Kota Kupang tercatat paling banyak menimba rezeki. Ini terbukti semua hotel termasuk hotel yang selama ini di mata orang Kupang tercatat status dan model bangunan yang tidak jelas pun dipakai jasanya. Ini karena menjelang hari H, panitia HPN masih kewalahan karena masih kekurangan sekitar 100 lebih kamar hotel," kata Sekretaris Panitia HPN 2011, Sipri Seko.

Menurut data yang dihimpun, total hotel di Kota Kupang yang digunakan para tamu HPN 2011 menelan biaya Rp 600 juta. Hotel-hotel yang digunakan itu terdiri dari tiga kategori pembayaran, yakni ada yang dibayar panitia daerah, ada yang dibayar langsung panitia pusat, dan ada juga yang dibayar Sekretariat Negara, sehingga total biaya untuk penginapan di seluruh hotel di Kota Kupang hampir mencapai Rp 800 juta.

"Sama dengan biaya ongkos mobil semuanya mencapai Rp 500 juta. Namun perlu diketahui bahwa semua biaya itu tidak semuanya dibayar panitia daerah dengan dana APBD NTT. Jadi praktis kas APBD NTT tidak terkuras untuk item transportasi yang mencapai Rp 500 juta dan biaya penginapan di hotel-hotel tersebut," tambah Seko.

Tidak hanya itu, rezeki turun dari langit itu juga dinikmati pengusaha pencetak baliho di Kota Kupang. Sekitar 150 baliho yang dicetak untuk dipajang sepanjang jalan di Kota Kupang selama kegiatan HPN dengan harga untuk pembuatan 1 baliho Rp 1,2 juta. Harga itu belum ditambah biaya pemasangan untuk membeli kayu, tali, paku dan tripleks. Sehingga satu baliho yang terpasang menelan anggaran minimal Rp 2 juta. Dengan demikian jika Rp 2 juta/baliho dikalikan dengan 150 baliho mendatangkan pemasukan bagi Digital Printing Kupang sebesar Rp 300 juta. Bahkan Digital Printing terpaksa menolak ribuan order baliho untuk dicetak karena keterbatasan tenaga kerja. Itu belum termasuk 200 lebih spanduk (a Rp 750.000), serta 1.000 umbul-umbul seharga (a Rp 250.000) dan bambu 2.000 batang yang dibeli dari petani bambu di Desa Baun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang.

Pebisnis rumah makan dan restoran juga kebagian rezeki. Biaya konsumsi panitia dan tamu yang resmi mencapai Rp 400 juta diserap rumah makan dan restoran di Kota Kupang. Biaya konsumsi sebesar itu tidak termasuk biaya yang dikeluarkan para tamu secara perorangan.

Para perajin tenun kain khas NTT juga mendapat imbas ekonomi dari kegiatan HPN 2011. Sebab sedikitnya 500 baju tenun ikat khas NTT dibeli Novanto Center dengan harga rata- rata Rp 250.000 - Rp 500.000/lembar kain. Demikian pula Dekranasda NTT menyiapkan 1.500 selendang untuk pengalungan para tamu mulai dari ruang kedatangan Bandara El Tari sampai Rumah jabatan Gubernur NTT. Selendang tersebut dibeli dari masyarakat dengan harga Rp 250.000/lembar.

Belum lagi kalau diandaikan setiap tamu yang hadir cukup menghabiskan uang sakunya Rp 1 juta untuk belanja cinderamata mulai dari pameran di Kota Kupang hingga mengikuti kunjungan kenegaraan rombongan presiden sampai ke Kota SoE, Kefamenanu hingga Kota Atambua.

Dari sisi hiburan, selama berlangsungnya kegiatan HPN 2011 di Kupang (4-10/2/2011) atau enam hari berturut-turut, praktis seluruh tempatan hiburan malam (tempat karaoke dan bar) yang sebelumnya sepi, ibarat hidup enggan, mati tak mau, semuanya penuh dengan tamu sepanjang malam.

Singkat cerita selama enam hari kegiatan HPN 2011 sedikitnya uang sekitar Rp 5 miliar lebih berhasil diserap masyarakat Propinsi NTT, mulai dari Kota Kupang sampai ke Kota Atambua.

Semua pihak tentu mendapat kisah tersendiri mulai dari tukang ojek, penjual sayur, penjual souvenir, perajin tenun ikat, pengusaha rumah makan, restoran dan hotel. Begitu pula dengan mobil sewa dan sebagainya. Dari kesemuanya itu, masing- masing memiliki peran untuk menyukseskan agenda nasional tersebut.

Peranan hotel dan restoran saat itu memang sebagai salah satu alat vital dalam menyukseskan agenda tersebut. Memang tidak sepenuhnya berpengaruh, namun acara ini dihadiri oleh tamu- tamu nasional dan tentu membutuhkan akomodasi yang layak.

Pada rapat persiapan yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Propinsi NTT di ruang rapat kantor setempat pada Rabu (12/1/2011) lalu, semua yang berkaitan dengan akomodasi dibicarakan secara intens, karena dalam rencana awal kehadiran tamu bisa mencapai 700- 1.000 orang. Ini menjadi tantangan sendiri bagi pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) NTT.

Tantangan ini masuk akal, karena kamar hotel yang dimiliki khusus di Kota Kupang tidak bisa melayani para tamu itu seutuhnya. Tak pelak ini menjadi sebuah kenyataan yang harus diperhatikan bersama, baik pemerintah daerah maupun PHRI dalam mengembangkan perhotelan di Kota Kupang.

Ketua PHRI NTT, Leonard Arkian, sendiri mewanti-wanti dalam keraguan apakah hotel dan restoran bisa layak dan cukup memenuhi kebutuhan selama HPN. Meski dalam keterbatasan semua akomodasi bisa mengakomodir even nasional itu.

"Banyak sekali hal yang kami peroleh dengan diselenggarakannya HPN 2011 di Kupang. Banyak sekali masukan yang kami peroleh sebagai pengusaha hotel dan restoran, karena ada kekurangan langsung diklaim tamu dan itu jadi bahan untuk kami benahi ke depan," katanya.

Dampak lain yang diperoleh adalah dari segi finansial yang memang menjadi hal yang secret atau tidak bisa dibeberkan secara luwes oleh pengelola hotel atau restoran dengan pertimbangan bisnis. "Memang nyata ada peningkatan drastis terutama soal pemasukan, namun setiap hotel dan restoran tidak bisa beberkan itu dengan pertimbangan bisnis. Nanti pengaruh manajemen dan juga pengaruh eksternal lainnya," tutur Arkian.

Ada beberapa hotel yang harus dibenahi terutama hotel-hotel melati dan standar, sedangkan kelas bintang antara lain seperti Hotel Sasando dan Hotel Kristal sudah tentu ada pembenahan, namun bersifat biasa.

General Manajer Hotel Sasando International, Stanis Sanga Ama, mengatakan, kegiatan HPN dengan NTT sebagai tuan rumah turut mempromosikan hotel dan restoran di Kota Kupang. "Kami bangga dengan adanya HPN di Kupang yang dihadiri tamu nasional dari berbagai daerah di Indonesia turut membawa makna tersendiri bagi kami pengelola hotel dan restoran. Karena, dengan sendirinya hotel kami dipromosikan ke luar NTT," kata Stanis.

Dikatakannya, kapasitas kamar yang ada di hotel itu terdiri dari kamar eksekutif sebanyak 4 kamar, deluxe sebanyak 21 kamar, ruang VIP 1 lounge dan restoran satu ruangan ditambah ruang rapat sebanyak 2 ruangan.

"Saat HPN, kamar yang ada di hotel ini 100 persen penuh dan tidak ada yang kosong, bahkan tamu dari daerah seperti para bupati yang selama ini nginap di hotel kami saat itu terpaksa kami tolak. Dan memang ada peningkatan tajam. Padahal biasanya pada bulan-bulan seperti itu kami dalam situasi low season atau minim tingkat hunian," katanya.

Bukan saja ada kebanggan dari pihak penyelenggara dan pemerintah daerah, namun kebanggaan juga dirasakan Stanis. Menurutnya, ada kebanggaan tersendiri karena hari-hari atau waktu sebelumnya hotel mereka tidak dilihat orang luar umumnya saat itu bisa dilihat. Dan momentum ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan NTT di mata nusantara maupun luar negeri.

Memang ada kekurangan dari sisi pelayanan, namun itu tidak menjadi hambatan atau membuat pengelola hotel dan restoran pesimis dan minder, tapi sebaliknya sebagai pemicu dan pemacu untuk membenahi segala kekurangan. "Ada satu masalah yang kami hadapi saat itu yakni masalah air hangat untuk mandi para tamu. Pada satu sisi semua tamu yang kebetulan mandi dalam waktu yang bersamaan sehingga air hangat yang ada kurang maksimal sehingga ada protes. Ini jadi rekomendasi dan masukan bagi kami," katanya.

Selain akomodasi, tentu para pengusaha kuliner juga mendapat keuntungan saat HPN, seperti penjualan se'i oleh Toko Sudimampir. Permintaan se'i saat itu meningkat tajam, terutama se'i sapi. "Selama empat hari memang ada peningkatan permintaan, namun tidak signifikan. Permintaan se'i yang paling tinggi adalah se'i sapi, sedangkan babi tidak begitu. Ada juga pameran produk lokal lain yang juga mengalami peningkatan," ujar pemilik Toko Sudimampir, David Kenenbudi, S.E.(bersambung)

* Yang tersisa dari HPN (5)

Presiden Pertama ke TTU

Oleh Alfred Dama

KUNJUNGAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke beberapa daerah di daratan Timor telah menjadi cerita tersendiri bagi masyarakat. Tawa, menangis haru, menari dan natoni menjadi warna umum yang terlihat di sepanjang Jalan Timor Raya dan tempat persinggahan, mulai dari Kota Kupang hingga Atambua.

Antusiasme masyarakat mendapat apresiasi dari orang nomor satu di negeri ini. Ini ditunjukkan dengan hampir sepanjang perjalanan, kaca kendaraan kepresidenan, Indonesia I, nyaris tidak pernah tertutup. SBY pun leluasa melambaikan tangan memberi salam kepada masyarakat yang sudah dengan setia menunggu antara dua hingga tiga jam sebelum rombongan presiden melintas.

Perjalanan rombongan SBY dari SoE ke Kefamenanu pun mendapat sambutan dari masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan trans SoE-Kefamenanu. Antusiasme untuk melihat sepintas wajah pemimpin bangsa dan negara ini sudah tampak sejak pagi. Mereka berbodong-bondong memenuhi jalan, padahal presiden dan rombongan baru meninggalkan Kota SoE-TTS sekitar pukul 09.45 Wita. Tak ayal, ketika rombongan presiden melintas, lambaian bendera merah putih mengiringi rombongan presiden yang terus melaju ke timur.

Presiden bersama rombongan baru berhenti di Kantor Polsek Polen untuk beristirahat sejenak. Selama 15 menit, Presiden menikmati segarnya udara Polen, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh SBY untuk menyalami masyarakat yang sudah menunggu sejak pagi. Tak lupa juga SBY menyapa camat Polen, Albert Fay, S.Sos. "Pak Camat!" Panggil SBY dan dijawab: "Siap!" oleh Albert.

"Bagaimana situasi keamanan di sini?" tanya SBY. "Situasi aman pak, hanya sedikit masalah karena miras," kata Albert.

Mendengar itu SBY tersenyum, dan meminta Albert tetap menjaga keamanan di wilayah itu agar tetap kondusif.

Setelah berdialog dengan Camat Polen, rombongan SBY melanjutkan perjalanan ke Kefamenanu. Warga TTU menyambut SBY mulai dari dari perbatasan TTU-TTS. Di wilayah TTU, SBY dan rombongan menyempatkan diri beristirahat di kolam Pemandian Oeluan. Di tempat ini, SBY dan rombongan berkesempatan untuk sholat.

Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymunduz Fernandez, S.Pt, yang ditemui di Kefamenanu usai melepas SBY ke Atambua, Kamis (10/2/2011) siang, mengatakan, saat beristirahat di Oeluan, Presiden SBY mencicipi ubi rebus dan sambal yang sudah disiapkan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Tanpa canggung, kepala negara pun mencicipi makanan khas masyarakat Nusa Tenggara Timur ini. Sekali makan, ternyata membuat SBY ingin mencicipi lagi. "Bapa tua (SBY) makan sambil keringat-keringat," kata Raymundus.

Selain menikmati ubi rebus, SBY juga menyempatkan diri jalan-jalan dalam kawasan hutan Oeluan yang rindang. Ia berpesan agar kawasan itu harus tetap dijaga. Sekitar pukul 12.15 Wita presiden dan rombongan memasuki Kota Kefamenanu. Puluhan ribu warga Kota Kefamenanu telah memadati jalan-jalan protokol untuk menyambut SBY.

Terik panas Kota Kefamenanu tidak menghalangi warga yang didominasi para siswa mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK untuk menyambut SBY. Beberapa wanita terlihat sangat terharu melihat presiden melambai tangan.

Persiapan menyambut kedatangan SBY oleh Pemkab TTU dilaksanakan secara maksimal. Tidak tanggung-tanggung ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati TTU diubah menjadi ruang makan. Dalam tempo satu malam, ruangan yang setiap hari digunakan untuk aktivitas memimpin Kabupaten TTU diubah dan ditata layaknya restoran. Ruang kerja ini disulap menjadi ruang makan kepresidenan. Di tempat ini SBY dan Ny. Ani Yudhoyono dijamu makan siang. "Ruang ini diubah hanya dalam waktu satu malam," kata Raymundus Fernandez.

Sambutan terhadap SBY dan rombongan juga dilakukan oleh warga di sepanjang jalan trans Kefamenanu-Atambua. Di Kecamatan Insana, sekitar 3.500 siswa sekolah berdiri di sepanjang kiri dan kanan jalan untuk melambaikan tangan membalas lambaian tangan SBY.

Camat Insana, Alfons Tuames, mengatakan, para siswa ini sangat antusias melihat SBY meski hanya sepintas. Mereka rela menunggu meski suhu udara cukup panas. "Anak-anak ini semangat sekali, mereka tunggu dari pagi meski presiden baru lewat siang. Kita sudah siap kalau presiden mau singgah, rombongan hanya lewat saja," jelasnya.

Kesan yang mendalam ditinggalkan SBY setelah meninggalkan Kefemenanu. Beberapa ibu yang nekat menembus pagar betis polisi yang mengawal SBY mengatakan sangat senang bisa bersalaman dengan SBY. "Senang sekali bisa pegang tangan SBY," kata seorang ibu.

Beberapa staf PNS di Pemkab TTU menyampaikan rasa bangga karena bisa berpose di depan mobil Indonesia I yang ditumpangi presiden. "Kapan lagi baru mobil presiden datang di Kefa? Ini kesempatan buat kita untuk foto-foto untuk kenang-kenangan," kata seorang ibu.

Tokoh masyarakat TTU, Alo Rikoni, mengatakan SBY adalah presiden pertama yang datang ke TTU. Tentu ini merupakan berkah tersendiri bagi masyarakat. "Kita lihat saja, masyarakat begitu antusias ingin melihat presiden. Dan, presiden juga tidak menutup kaca mobil. Luar biasa," kata Rikoni. (bersambung)

Yang Tersisa dari HPN (6)

Semakin Percaya Diri

Oleh Reddy Ngera

PANITIA peras SKPD. Demikian kabar yang beredar dari mulut ke mulut dan lewat pesan singkat (short message service/SMS). Sangat muskil untuk menelusuri siapa yang menjadi sumber utama. Namun, satu hal yang pasti, berita itu bikin kuping panas. Menohok dan menampar muka panitia.

Penanggung Jawab HPN yang juga Ketua PWI Cabang NTT, Dion DB Putra, hanya mengurut dada sembari geleng-geleng kepala. "Isu itu tidak benar," katanya.

Menurut Dion, SKPD juga menjadi panitia. Setiap SKPD diwajibkan memasang satu baliho dan menyiapkan satu unit kendaraan untuk operasional peserta HPN.

Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, angkat bicara. Pada malam keakraban panitia HPN di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Lebu Raya mengatakan, "Kalau setiap SKPD mengeluarkan dana Rp 3 juta untuk kegiatan HPN, itu tidak seberapa. Seorang pejabat eselon dua satu kali melakukan perjalanan dinas untuk lima hari saja sudah mengantongi uang perjalanan sekitar Rp 5 juta sampai Rp 7 juta. Menyisikan sedikit dari dana perjalanan dinas untuk kegiatan HPN tidak seberapa."

Sikap 'menyerang' panitia sebenarnya sudah tampak sejak awal kepanitiaan HPN terbentuk. Ketika gubernur menetapkan dan mengumumkan komposisi kepanitiaan, langsung diprotes. Protes juga datang dari kalangan wartawan. Beragam alasan dikemukakan. Di antaranya sejumlah wartawan belum terakomodir dalam komposisi kepanitiaan. Juga dipertanyakan kepanitiaan HPN didominasi pejabat dan staf pemerintah.

Tuntuan itu direspon dengan melakukan perubahan surat keputusan kepanitiaan untuk mengakomodir wartawan yang belum terakomodir. Ada pun alasan melibatkan insan non pers dalam kepanitiaan agar HPN benar-benar merakyat. Hal itu berangkat dari pemikiran, HPN bukan hanya milik orang-orang pers tetapi milik semua masyarakat NTT. Ternyata, kepanitiaan dengan melibatkan insan non pers mendapat apresiasi, di antaranya datang dari Ketua Umum PWI Pusat, Margiono.

"HPN di Kota Kupang sangat meriah dan lebih merakyat. Kami telah melakukan reportase hampir di semua tempat mulai dari pasar hingga penjual dan warung-warung. Semua orang bicara tentang HPN dan kedatangan Presiden SBY," ujar Margiono.

Terendus bahwa 'sentimen' kepada kepanitiaan erat kaitannya dengan pengalokasian anggaran dari Pemerintah Propinsi NTT kepada panitia HPN. Oleh karena sudah mendapat dana miliaran rupiah yang bersumber dari APBD sehingga kurang pas jika SKPD berkontribusi lagi kepada panitia. Dana miliaran itu juga memicu kasak-kusuk di antara wartawan. Sampai-sampai ada yang menuding sebagian masuk ke kantong panitia. Soal dana memang kadang membuat kuping berdiri, apalagi mendengar bunyi miliaran.

Untuk menyukseskan kegiatan HPN dan kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama empat hari di NTT, tidak mungkin tanpa anggaran. Kegiatan berskala nasional tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan, itu bukan menjadi persoalan setelah mengetahui dua kegiatan itu berhasil dilaksanakan dan memberi dampak yang luar biasa bagi daerah ini.

Sebelumnya orang mengenal NTT lewat obyek wisata seperti komodo di Manggarai Barat, 17 Pulau di Riung, Ngada, Danau Kelimutu di Ende, Jumat Agung di Larantuka, pasola di Pulau Sumba serta keberagaman etnik budaya lainnya. Banyak juga mengenal NTT karena stigma kemiskinan. Sekarang, lewat HPN, semakin banyak orang mengetahui ternyata NTT sudah bisa menjadi tuan rumah hajatan berskala nasional. NTT pantas diperhitungkan di tingkat nasional. HPN yang sukses serta 'betahnya' presiden berada di NTT, sudah tentu membangkitan rasa percaya diri daerah dan masyarakat. HPN dan presiden telah mencitrakan NTT sebagai satu daerah yang pantas dihargai.

Bentuk penghargaan itu ditunjukkan presiden. Tidak tanggung- tanggung dengan menambahkan anggaran Rp 5,3 triliun untuk percepatan pembangunan di NTT dalam tahun 2011. Anggaran tersebut di luar Rp 16,1 triliun yang sudah dialokasikan dalam APBN 2011; dana PNPM Pedesaan Rp 657,20 miliar serta anggaran untuk PNPM Perkotaan senilai Rp 12,8 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan dalam APBN tahun 2010, yakni Rp 14,1 triliun.

Untuk peningkatan infrastruktur, presiden menambah anggaran Rp 1,426 triliun, untuk pengairan Rp 409,96 miliar, untuk Bina Marga Rp 777,4 miliar, Cipta Karya Rp 223, 16 miliar, untuk tata ruang Rp 6,2 miliar. Untuk pengembangan pertanian, presiden menambahkan Rp 365 miliar, untuk sekolah lapangan terpadu, inseminasi, cetak lahan baru, kopi arabika. Presiden juga membantu 658.316 ekor sapi potong yang ditargetkan bisa menghasilkan daging sebanyak 7.241 ton/tahun.

Dana yang disalurkan melalui Kementerian Pertanian juga untuk pengembangan bibit sapi timor di Besipae, penggemukan sapi di Sumba Timur dan peternakan babi di Boawae.

Kegiatan lainnya adalah pembangunan industri garam. Presiden bercita-cita menjadikan NTT sebagai pusat industri garam Indonesia, selain Madura. Presiden juga mendistribusikan anggaran untuk kelautan sebesar Rp 252 miliar, perumahan Rp 61,647 miliar untuk pembangunan pemukiman warga baru dan penduduk lokal. Setiap daerah yang disinggahi presiden, seperti TTS, TTU dan Atambua, juga dibantu.

Sudah tentu, dana-dana itu dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan 4,6 juta rakyat NTT. Sama seperti presiden, kita juga mengharapkan agar anggaran yang banyak itu digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Sekarang menjadi tugas insan pers bersama masyarakat, LSM dan anggota Dewan untuk senantiasa mengawas.

Mari bergandengan tangan mengontrol demi mencegah penyimpangan. Jika terlena, maka akan terjadi malapetaka. Daerah ini akan hilang kepercayaan pemerintah pusat jika anggaran yang sudah didistribusikan tidak dimanfaatkan secara baik dan tepat sasaran. Masyarakat dan daerah ini akan terkungkung dalam ketertinggalan dan kemiskinan jika dana yang digelontorkan untuk percepatan pembangunan tidak mengubah wajah daerah dan nasib masyarakat NTT.

Terlepas dari kekurangannya, HPN telah memberi dampak positif bagi daerah dan masyarakat. Perjuangan PWI NTT untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan HPN 2011 tidak sia-sia. Sukses menjadi tuan rumah HPN setidaknya memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk mengapai sukses di masa mendatang. (habis)

Pos Kupang edisi 14, 16, 17, 18, 19 dan 20 Februari 2011 halaman 1

Presiden Akan Terbitkan Keppres

2011-02-26T22:24:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar Propinsi NTT diperhatikan secara khusus ternyata bukan sekadar basa-basi. Dalam waktu dekat, Presiden SBY akan mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) tentang percepatan pembangunan NTT.

"Saat perjalanan dari Kupang ke Atambua dan Atambua ke Kupang, Presiden banyak bertanya tentang NTT kepada saya. Presiden sangat terkesima dengan potensi alam yang ditemukannya selama perjalanan. Setelah saya jelaskan semua potensi dan kendala yang ada, Pak Presiden kembali menegaskan tentang masih kurangnya perhatian pusat terhadap NTT. Saya langsung sarankan agar kalau bisa Presiden mengeluarkan sebuah keputusan tentang perhatian terhadap NTT. Pak Presiden langsung memberikan respons dan mengatakan akan segera mengeluarkan Keppres tentang percepatan pembangunan di NTT."

Demikian dikatakan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, saat menjamu Panitia Daerah HPN 2011 di aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Sabtu (12/2/2011) malam.

Menurut Lebu Raya, paling lambat bulan depan Keppres itu akan dibawa oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi ke NTT.

"Keppres ini paling penting agar pembangunan di NTT lebih cepat terlaksana. Bulan depan, Keppres ini akan dibawa oleh Mendagri ke Kupang," katanya.

Saat ini, jelas Lebu Raya, perhatian pemerintah pusat sedang tertuju kepada NTT. Wujud perhatian ini bukan karena suksesnya seorang Frans Lebu Raya, tetapi seluruh masyarakat NTT.

Terkait akan dikeluarkannya Keppres tersebut, Lebu Raya berharap, pemerintah dan rakyat NTT tidak hanya bisa bangga dan terlena untuk kemudian tidak bisa berbuat apa-apa.

Untuk itu, dia meminta seluruh komponen terkait agar mempersiapkan diri dengan program-program nyata, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia.

"Kita jangan terlena dan bangga dengan sukses yang telah kita raih sebagai tuan rumah HPN 2011 yang berhasil mendatangkan Presiden selama empat hari tiga malam di NTT. Apakah kita hanya terus bangga. Perlu ada tindak lanjut dengan hal-hal yang lebih besar lagi. Mari kita sambut perhatian ini dengan persiapan yang matang," katanya.

Semua karena Pers

"Saya bangga dan senang atas perjuangan PWI NTT untuk menjadi tuan rumah HPN. Mari kita berpikir besar supaya bisa buat hal-hal yang besar. Kalau kita berpikir kerdil, maka semua bisa jadi kerdil. Saya tahu ada banyak kekurangan di daerah ini, tetapi saya juga tahu ada manfaatnya menjadi tuan rumah HPN. Manfaat itu yang dikejar. Kalau kita mau pasti bisa, terbukti kita bisa dan sukses menjadi tuan rumah HPN. Presiden bisa bermalam di NTT karena pers. Dukungan pers terhadap pembangunan di NTT memang sangat besar. Mari kita lanjutkan kerja sama ini, karena masih banyak agenda besar dan berat yang menunggu di depan," kata Lebu Raya.

Lebu Raya berterima kasih dan bangga kepada Panitia HPN 2011 yang telah menyukseskan agenda nasional ini. Lebu Raya juga membantah adanya isu bahwa untuk penyelenggaraan HPN pemerintah mengeluarkan Rp 3 miliar yang merupakan pemborosan.

"Tidak ada anggaran sebanyak itu. Tetapi kalau ada, boleh saja. Mengapa tidak? Kalau orang yang datang di NTT dan berbelanja misalnya Rp 5 juta saja, kita akan mendapat uang sebanyak Rp 3 miliar. Itu baru belanja, belum dihitung sumbangan dan bantuan resmi yang jumlahnya hitung sendiri. Memang tidak semua orang suka dengan acara ini, hal ini biasalah. Yang penting kita punya niat tulus dan iklas untuk membangun daerah ini," katanya.

Ketua PWI Cabang NTT, Dion DB Putra, pada kesempatan itu, mengatakan, suksesnya acara HPN di Kupang karena kerja sama dan kerja keras dari semua komponen yang ada di NTT.

"Saya mau berterima kasih kepada pimpinan SKPD, Walikota Kupang, para bupati yang sudah membantu kami, TNI/Polri dan instansi swasta lainnya yang telah mendukung kami. Mungkin banyak yang terbebani, namun saya yakin bahwa semuanya bermuara pada tujuan yang sama yakni demi kesejahteraan rakyat NTT. Kepada Pak Andre Koreh dan Pak Ary Moelyadi bersama pasukannya, saya berterima kasih karena sudah membantu saya menyelenggarakan agenda nasional ini. Saya bersyukur karena hingga saat ini tidak ada satu pun komplain tentang penyelenggaraan ini," kata Dion.

Ketua Panitia Daerah HPN 2011, Ir. Andre W Koreh, M.T, mengatakan, kesuksesan menjadi penyelenggara HPN 2011 merupakan sebuah kebanggaan, kehormatan dan harga diri.

"Kita ternyata mampu. Saya pikir, NTT sudah punya harga di mata nasional, bahwa kita tidak seperti yang mereka sangka. Terima kasih kepada Pak Gubernur, DPRD NTT, pers NTT dan semua pihak yang telah mendukung kami," kata Koreh. (eko/den)

Pos Kupang, 14 Februari 2011 halaman 1

Dari Nostalgia SBY di Atambua (1)

2011-02-26T22:17:00.000-08:00

Oleh Ferdinandus Hayong

BANGGA, haru dan senang. Begitulah pancaran wajah warga Kabupaten Belu. Kamis (10/2/2011) menjadi hari bersejarah buat warga Belu.

Maklum, selama menjabat sebagai Presiden RI, baru pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginjakkan kaki di tanah Rai Belu.

Massa berjubel di jalur yang bakal dilintasi rombongan presiden tanpa putus. Dari Nurobo hingga Atambua, semua warga membentuk pagar betis. Panas terik tak mengurungkan niat mereka menyambut Presiden. Warga tak bergeser sejengkal pun. Lapar dan dahaga tak dihiraukan. Siswa sekolah di Belu diliburkan. Kerinduan warga untuk melihat dari dekat wajah pemimpinnya sangat kuat. Warga ingin melihat sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara langsung.

Penyambutan Presiden SBY laksana pahlawan perang yang baru pulang dari medan laga. Lambaian bendera merah putih dari kertas tanpa henti. Sambutan penuh histeris warga ketika rombongan Presiden SBY memasuki pintu perbatasan Belu-TTU di Nurobo, Kecamatan Raimanuk.

Lambaian tangan Presiden SBY dari balik kaca kendaraan Indonesia I membuat warga terharu. Ada warga yang menitikkan air mata gembira.

Raungan sirene memecah alam Belu. Di semua sudut jalur yang dilewati rombongan, aparat keamanan (Polri, TNI, Satpol PP) tegap berdiri. Untuk kepentingan pengamanan presiden, anggota Polri dari luar Pulau Timor di-BKO ke Atambua. Anggota Samapta dan Brimob dari Polres Sikka, Polres Manggarai dan Sumbar Barat didatangkan. Kendaraan taktis Gegana disiagakan di Kota Atambua. Prosesi rombongan presiden SBY berjalan aman dan lancar.

Tepat pukul 15.30 Wita, rombongan Presiden SBY tiba di halaman depan Mapolres Belu. Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez terus mendampingi sang presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono menuju `Rumah Pintar yang berjarak sekitar 100 meter dari Mapolres Belu. Sejumlah menteri, seperti Menpora, Andi Mallarangeng, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, Mendiknas, Muhammad Nuh, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan Rakyat, Panglima TNI dan petinggi TNI lainnya ikut dalam rombongan.

Meriah. Pasukan pengawal presiden sibuk mengatur. Para undangan harus membaur bersama anggota drum band dari SMAK Surya Atambua. Tanpa mengenal status sosial, semuanya membaur. Aturan protokoler istana menghendaki demikian.

Di sekeliling "Rumah Pintar" warga tumpah ruah melihat dari dekat wajah Presiden SBY dan ibu. Tiupan musik suling dari siswa SDI Hanen, Kecamatan Laenmanen, memanjakan langkah presiden. Senyum disertai lambaian tangan presiden dan ibu membuat warga berteriak histeris.

Presiden dan ibu menyambangi para siswa di rumah pintar. Senda gurau, canda tawa memenuhi sudut ruangan dalam Rumah Pintar.

"Anak-anak menggambar apa? Wah bagus gambarnya ya. Jangan lupa belajar ya biar pintar dan cita-citanya tercapai," kata Ibu Ani menyapa murid TK yang asyik menggambar. Rileks, tidak ada kesan kaku ketika para murid TK menjawabi pertanyaan Ibu Negara.

Tanpa ada sambutan. Para tetamu hanya sebatas melihat wajah Presiden dan tidak diberi ruang untuk berjabatan tangan. Keamanan Presiden dijaga sangat ketat. Sejumlah warga kota merasa terharu melihat dari dekat wajah Presiden dan Ibu Negara. Meskipun harus meninggalkan tugas kesehariannya, tidak membuat mereka patah semangat.

"Saya datang dari pagi karena tetangga bilang Bapak Presiden datang ke Atambua melalui jalan darat. Saya sangat terharu melihat wajah Bapak Presiden. Beliau sangat rendah hati dan terus tersenyum. Selama ini saya hanya bisa lihat lewat televisi, tapi hari ini saya melihat wajah Bapak Presiden langsung. Ibu Negara juga saya sudah lihat langsung meskipun tidak sempat jabat tangan," komentar Maria Moruk, warga Wekatimun.

Selama 30 menit di rumah pintar. Raungan sirene pengawalan rombongan bergerak. Tujuan markas komando Batalyon 744/Satya Yudha Bakti (SYB) di Tobir, Kecamatan Tasifeto Timur. Sepanjang 8 kilometer ke arah Tobir, lambaian tangan Presiden dan Ibu Ani terus menyapa warga. Pagar betis warga tanpa putus hingga markas Yonif 744/SYB. Mengharukan, meski panas matahari menyengat. Warga berkeinginan melihat dari dekat wajah presiden murah senyum itu.

Di Markas Yonif 744/SYB, prajurit penerima rombongan sigap. Rombongan diarahkan meninjau tenda penginapan. Presiden diberi baret hijau untuk sekedar bernostalgia, 25 tahun lalu di medan pertempuran di Timor Timur.

Sekapur sirih Komandan Yonif 744/SYB, Letkol (inf) Asep Nurdin menyapa. Nurdin mengatakan,kehadiran Presiden SBY merupakan kehormatan bagi keluarga besar Yonif 744/SYB. Meski di tengah kesibukan sebagai kepala negara dan pemerintahan di Jakarta, Presiden masih menyempatkan diri bertemu prajurit TNI di Yonif 744/SYB.

Segenap prajurit berbangga karena mantan Komandan Yonif 744/SYB kini menjadi Presiden RI. Selaku sesepuh prajurit Yonif 744/SYB, kata Asep, mereka selalu mengharapkan petuah untuk perjuangan prajurit dalam menjaga perbatasan RI-RDTL.

Menurut buku profil Batalyon Infanteri 744/SYB, sesuai surat keputusan KSAD nomor : SKEP/1180/XII/1977 tanggal 14 Desember 1977, maka diresmikan Batalyon Infanteri 744/BS yang masuk dalam jajaran Kodam IX/Udayana. Peresmian pembentukannya dilaksanakan di Dili tanggal 24 Januari 1978 sekaligus dengan penyerahan Tunggul Batalyon Infanteri 744/BS Satya Yudha Bhakti dengan inspektur upacara, Pangdam XVI/Udayana, Brigjen TNI Soeweno mewakili KSAD.

Saat itu pula dilantik Mayor (Inf) M Yunus Yosfiah sebagai Komandan Yonif 744/BS yang pertama dan Kapten (Inf) A Rozak sebagai wakilnya. Sementara Presiden SBY di jajaran Yonif 744/SYB memimpin batalyon ini dari tanggal 5 Februari 1986 sampai dengan 7 April 1988. Adapun personel yang diisi oleh para pejuang integrasi yang sudah dibekali pendidikan kemiliteran sebagai tamtama dan bintara dan perwiranya diisi oleh para bintara dan perwira dari jajaran Kopasandha, Kostrad, Kodam IV/Siliwangi, Kodam VII/Diponegoro, Kodam VIII/Brawijaya dan Kodam XVI/Udayana sendiri.

Berdasarkan Surat keputusan KASAD nomor :Skep-155/II/1978 tanggal 21 Pebruari 1978 status Yonif 744 sebagai Batalyon berdiri sendiri, organik administrasi berada di bawah Kodam XVI/Udayana. Setelah dibentuk Korem 164/Wira Dharma pada tanggal 26 Maret 1979, maka secara taktis Yonif 744 berada di bawah Danrem 164/Wiradharma hingga tahun 2000. Sesuai dengan surat perintah Pangdam IX/Udayana nomor : Sprint 500/IV/1985 tanggal 8 April 1985 telah alih status dari Yonif 744/BS menjadi Yonif ter 744/Satya Yudha Bhakti Rem 164/Wira Dharma yang langsung berada di jajasan Rem 164/WD.

Sejalan dengan perkembangan situasi, terjadinya reformasi yang digulirkan mahasiswa dan segelintir elite politik ternyata membawa perubahan juga pada situasi Timor Timur yaitu diberikannya opsi untuk jajak pendapat sesuai dengan hasil pertemuan Tripartit antara Indonesia, Portugal dan PBB di New York.

Ternyata hasil jajak pendapat dilaksanakan akhir Agustus 1999, sebanyak 79 persen masyarakat Timor Timur menginginkan agar wilayah ini kembali memperoleh kedaulatan sendiri sebagai satu negara lepas dari ikatan dengan NKRI.

Yonif 744/SYB dengan berat hati dan hati terluka terpaksa meninggalkan Timor Timur untuk melaksanakan evakuasi ke wilayah NTT.

Sesuai keadaan, maka Korem 164/WD dilikuidasi dan status Yonif 744/SYB kembali berada di bawah Kodam IX/Udayana, BKO Korem 161/Wirasakti-Kupang hingga kini. (bersambung)

Pos Kupang, 12 Februari 2011 halaman 1

Dari Nostalgia SBY di Atambua (2)

2011-02-26T22:16:00.000-08:00

Oleh Ferdinandus Hayong

MENGENAKAN baret hijau. Gagah dan tampan. Nostalgia 25 tahun lalu teringat kembali. Semua mata tertuju pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika memasuki aula Graha Vivava. Mars Batalyon Infanteri (Yonif) 744/Satya Yudha Bakti membahana dari mulut ratusan prajurit ketika rombongan melangkah ke podium.

Komandan Yonif 744/SYB, Letkol (Inf) Asep Nurdin membakar semangat. Mars berakhir. Semua diam. Protokol membuka suasana, menyapa setiap undangan yang hadir. Danyon 744/SYB menyapa dengan sekapur sirih, menyampaikan penghormatan atas kunjungan sesepuh Danyon 744/SYB yang kini menjadi Presiden RI.

Profil sejarah Yonif 744/SYB diputar pada layar lebar yang dipasang di hadapan rombongan SBY dan para prajurit. Hening. Protokol pun melanjutkan acara. Mempersilakan Presiden SBY memberikan amanah. Tepuk tangan membahana.

Presiden SBY menyatakan kegembiraannya bisa hadir bersama istri di Batalyon yang pernah dipimpinnya. Batalyon 744/SYB dalam sejarahnya memiliki keunikan dan kekhasan dibandingkan dengan batalyon lainnya di republik ini. Ketika batalyon ini masih ada di Timor Timur, yang melekat di dada para prajurit adalah mempertahankan sang Saka Merah Putih. Namun, katanya, dalam perjalanan, sejarah itu berubah, Timtim menjadi negara berdaulat lepas dari NKRI menyebabkan Batalion 744/SYB hijrah ke Pangkuan NKRI dan bermarkas di NTT. Sejarah khas itu tidak sekadar memori dan nostalgia yang penuh kenangan. Nostalgia penuh kebanggaan yang luar biasa. Tidak ada batalyon di Indonesia yang memiliki keunikan sejarah seperti batalyon 744/SYB.

Beberapa batalyon yang dulunya hadir di Propinsi Timor Timur kini sudah dilikuidasi. Ada kekhususan buat Batalyon 744/SYB, yang tetap berdiri hingga saat ini. Selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, SBY memberikan peringatan kepada prajurit TNI untuk menjalankan tugas dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Pasalnya, tugas TNI sudah diatur dengan jelas, menegakkan kedaulatan RI dan menjaga Sang Saka Merah Putih serta menghindari gangguan dari negara lain terhadap keutuhan NKRI.

Ada dua tugas militer yang tidak boleh dilupakan, yakni operasi militer untuk perang dalam mempertahankan negara dan operasi militer selain perang, seperti operasi menanggulangi bencana alam, operasi teroris, operasi pemeliharaan keamanan dunia dan sejenisnya.

Bagi prajurit TNI di Yonif 744/SYB harus mendalami dua tugas ini dengan terus berlatih dan siap melaksanakan perang, ini wajib hukumnya,” pesan SBY.

Kepada pimpinan TNI, SBY meminta agar memimpin prajurit dengan baik. Ada dua tugas seorang komandan/pimpinan, yakni memastikan prajuritnya dapat berhasil dalam menjalankan tugas serta memperhatikan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Perlu menjalin hubungan yang harmonis dengan prajurit. Prajurit menghormati atasannya dan atasan menyayangi bawahannya.

Prajurit TNI juga harus selalu dekat dengan rakyat. Tanpa dukungan rakyat TNI tidak berhasil dalam menjalankan tugas. TNI harus mencintai rakyat dan membantu rakyat dalam semua aspek kehidupan. Gerakan TNI masuk desa perlu ditingkatkan. Prajurit TNI pun harus menghormati hukum dan etika keprajuritan.

Selaku sesepuh Yonif 744/SYB, Presiden SBY pun bernostalgia. Menceritrakan kilas balik perjuangannya semasa masih di Timor Timur. Para prajurit termasuk mantan anak buahnya mendengar cerita SBY. Mengemban tugas negara, keluarga diboyong ke Timtim. Kedua putranya, Agus dan Baskoro merasakan pahit getirnya kehidupan di Timor Timur. SBY mengenang. Sekitar tahun 1986-1988 dirinya memimpin pasukan bertempur melawan gerakan pengacau keamanan (GPK) di sektor barat terutama di Aitara.

Sebelumnya bersama tamtama, bintara menyisir di daerah operasi dari Ainaro, Tamlaki, Maubesi dan sekitarnya. Tugas utama adalah mencari tokoh GPK, Julio Sarmento. Kontak senjata pun terjadi. Pasukannya berhasil melumpuhkan Sarmento.

Saya dilapori prajurit bahwa musuh belum tewas, tapi luka berat. Perintah saya waktu itu kepada tim combet dan pengawal untuk membawa ke atas (pos komando berada di atas bukit, Red). Prajurit ragu-ragu waktu terima perintah saya. Malah prajurit berusaha menyarankan, komandan ini musuh. Saya sampaikan, benar itu musuh tapi bawa ke atas dan selamatkan. Prajurit masih ragu-ragu, saya turun ke bawah. Medan sangat terjal. Sementara persediaan logistik terbatas. Udara kurang bersahabat, tapi kami berusaha untuk membawa lawan yang sudah tidak berdaya. Saya perintahkan Dokter Putu yang saat itu berpangkat Lettu (sekarang kolonel, Red) membuat hidup tawanan itu. Saya tahu bahwa yang bisa menyelamatkan nyawa tawanan ini adalah Yang Maha Kuasa, tapi saya perintahkan jangan sampai tewas,” kenang SBY.

Tawanan itu, kata SBY, tetap dibawa ke atas meskipun kondisi udara sangat tidak bersahabat. SBY meminta bantuan helikopter untuk mengamankan tawanan, namun cuaca buruk. Warga Timor Timur ketika itu menyampaikan lulik (pemali) karena awan sangat tebal. Namun, helikopter tetap datang dan membawa tawanan ke Dili untuk selanjutnya diterbangkan ke Jakarta dalam keadaan hidup. Drama penangkapan tawanan itu mendorong almarhum Edi Sudrajat bersama Mayor J.K Makarim melihat dari dekat posko di puncak bukit.

Saya hanya mau gambarkan bahwa ini kondisi kami ketika itu. Bagaimana prajurit berjuang untuk mempertahankan merah putih. Kita bisa bawa tawanan dalam keadaan hidup. Dalam sejarah batalyon ini, sejarah mencatat bahwa saat itu pasukan kami berhasil membawa tawanan dalam keadaan hidup. Saya minta contohilah perjuangan para seniormu yang pernah bersama saya berjuang di Timor Timur. Saya sangat bangga dengan anggota saya yang saat ini hadir bersama kalian (prajurit). Contohilah mereka,” pinta SBY kepada prajurit Yonif 744/SYB.

Semua prajurit manggut-manggut. Presiden SBY mengakhiri amanat. Selama 1 jam Presiden SBY mencuci otak’ para prajurit. SBY bahkan menunjukkan kepada prajurit meskipun sudah menjabat sebagai presiden, ia masih mengingat kenangan perjuangannya dahulu yang ditunjukkan dengan tidur di tenda. Presiden mau menunjukkan kepada para pemimpin di negara ini untuk selalu dekat dengan rakyat, tidur bersama rakyat untuk mendengar denyut hati rakyat.

SBY mengajarkan kepada prajurit untuk taat hukum dan aturan keprajuritan. Meski hanya 18 jam berkunjung ke Atambua, namun kehadiran SBY memberi nilai plus bagi pemerintah dan jajaran TNI di daerah ini. (habis)

Pos Kupang, 13 Februari 2011 halaman 1

Terima Kasih Presiden

2011-02-26T22:10:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Pernyataan terima kasih dan rasa hormat disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono atas kunjungannya selama empat hari di Nusa Tenggara Timur.

Hal itu antara lain disampaikan Sekda NTT, Frans Salem, S.H dan Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe serta para pejabat lingkup Pemerintah Propinsi NTT dan TNI ketika menyambut Presiden di Pelabuhan Tenau Kupang sekembalinya dari Atambua, Jumat (11/2/2011) sore.

Presiden, yang didampingi beberapa menteri dan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya berkunjung ke Timor Tengah Selatan (TTS) dan Belu melalui jalan darat, kembali ke Kupang dengan menumpang KRI Slamet Riyadi dari Atapupu dan tiba di Pelabuhan Tenau, pukul 16.18 Wita.

Saat tiba di pelabuhan itu, Presiden diterima dengan upacara militer singkat oleh TNI AL. Usai upacara, Presiden bersalaman sekaligus pamit kepada Sekda NTT, Frans Salem dan Walikota Kupang, Daniel Adoe serta pejabat TNI, pegawai Pelindo di berbagai kantor di kawasan Tenau. Mereka menyampaikan terima kasih dan hormat atas kunjungan Presiden selama empat hari di NTT.

Menurut seorang anggota Paspampres, kunjungan Presiden di NTT merupakan yang terlama. "Selama ini kami mengawal kunjungan beliau ke daerah-daerah. Kebanyakan pergi langsung pulang ke Istana. Jika bermalam, paling lama satu malam. Tapi di NTT beliau tiga malam, semalam tidur di Rumah Jabatan Gubernur NTT, semalam tidur di Rumah Jabatan Bupati TTS dan semalam tidur di barak Yonif 744. Masyarakat NTT patut mensyukuri itu," kata anggota Paspampres itu.

Informasi yang dihimpun Pos Kupang di Pelabuhan Tenau menyebutkan, Presiden juga menyempatkan diri melihat Pulau Batek. Pulau ini merupakan pulau terluar yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Dari Pelabuhan Tenau, Presiden dan rombongan langsung menuju Bandara El Tari untuk kembali ke Jakarta.

Sejak pukul 15.00 wita, puluhan warga Kupang tampak berdiri di kiri kanan Jalan Adi Sucipto. Ada orang muda, orang tua, bahkan anak-anak. Ada juga siswa sekolah dasar dan sekolah menengah yang masih mengenakan pakaian seragam. Mereka tampak asyik mengobrol sambil menantikan iring-iringan rombongan Presiden yang melintas di jalan itu menuju Jakarta.

Di sepanjang area parkir Bandara El Tari, barisan panitia HPN, polisi dan masyarakat dari berbagai instansi pemerintah, berdiri menantikan Presiden yang akan meninggalkan Kupang. Area parkir pun direlokasi tenaga keamanan ke samping kanan halaman bandara.

Aktivitas di bandara tampak sepi, kecuali warga yang berdatangan untuk melepas kepergian orang nomor satu di republik ini. Saat yang dinanti-nantikan pun tiba.

Pada pukul 15.00 iring-iringan kendaraan rombongan Presiden memasuki halaman bandara. Begitu cepat, rombongan itu memasuki lapangan. Suasana ramai terjadi hanya sekitar tiga menit. Setelah rombongan Presiden memasuki bandara, di luar bandara tampak sepi. Hanya beberapa tenaga keamanan saja yang terlihat sibuk.

Beberapa pegawai yang masih mengenakan pakaian dinas terlihat kecewa dan berkata, "Kita pikir ada lambaian tangan, padahal begini saja," katanya. Ratusan warga yang berbaris di halaman bandara pun berhamburan pulang ke rumah masing- masing, kecuali petugas keamanan masih terlihat siaga.

Setelah Presiden pulang, di sepanjang Jalan Adi Sucipto, Jalan El Tari 2 dan Jalan El Tari 1, beberapa warga membereskan spanduk-spanduk. Di Jalan El Tari 1, depan rumah jabatan gubernur, spanduk-spanduk terlihat sudah diturunkan dan tergeletak di trotoar. (gem/kk)

Pos Kupang, 12 Februari 2011 halaman 1

Sabu Raijua Stan Terbaik HPN

2011-02-26T22:04:00.001-08:00

KUPANG, PK -- Dewan juri menominasikan stan Dekranasda Kabupaten Sabu Raijua sebagai yang terbaik dan meraih juara satu dari 51 stan yang mengikuti pameran memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di alun-alun Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) NTT dan Jalan Palapa-Kupang, 4-10 Februari 2011.

Stan terbaik kedua diraih Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi NTT disusul stan Bandung Jeans sebagai juara ketiga. Penilaian dilakukan dewan juri yang diketuai Rony Fernandez.

"Panitia menyediakan piala sebagai penghargaan untuk tiga stan terbaik yang sedianya diberikan pada seremoni penutupan, kemarin. Seremoni penutupan pameran yang dijadwalkan pukul 19.00 wita, Kamis (10/2/2011), tidak dilaksanakan karena pada pukul 15.30 wita, bahkan sejak pagi hari kemarin, peserta sudah meninggalkan arena pameran. Panitia akan mengirim piala penghargaan ke alamat masing-masing peserta," tutur Rony Fernandez, kemarin.

Stan Sabu Raijua memamerkan hi'i taba atau kain tenun yang panjangnya mencapai 30 meter. Hi'i taba mencatat rekor Muri (Museum Rekor Indonesia) pada tahun 1990-an. Selain hi'i taba, Sabu Raijua memamerkan kain hasil tenunan kelompok ibu-ibu binaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Propinsi NTT. Juga aneka kerajinan lain seperti mangkuk, cerek, sendok, anyaman topi petani, geraba. Bahan dasarnya dari lontar dan kelapa. "Semua ini menjadi magnet bagi para pengunjung pameran HPN," ujar Rony.

Stan Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi NTT memamerkan aneka makanan lokal sebagai potensi NTT. Sementara stan Bandung Jeans memajang aneka souvenir berupa kaos untuk orang dewasa dan kaos untuk anak-anak bergambar komodo, sasando, dan ti'ilangga.

Rony mengakui, meskipun penyelenggaraan pameran tidak semeriah yang diharapkan, namun animo pengunjung sangat tinggi, dan terjadi transaksi selama sepekan mencapai Rp 500 juta. "Ada banyak souvenir yang terbuat dari tenun ikat laris manis dibeli pengunjung. Bahkan ada tamu dari Jakarta yang langsung memesan dalam jumlah banyak," kata Rony.

Ketua Panitia Daerah HPN 2011, Ir. Andre W Koreh, MT, menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan pameran HPN 2011.

Pameran HPN 2011, diakuinya, terselenggara berkat dukungan dan kerja sama dengan Dinas Kominfo NTT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT, Dekranasda NTT dan kabupaten/kota se-NTT, Dharma Wanita Persatuan (DWP) NTT, lembaga perbankan, toko buku dan mitra usaha lainnya. "Terima kasih atas semua dukungannya," tutur Andre. (eni)

Tuan Rumah HPN 2012 Belum Diputuskan

KETUA Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono mengatakan belum ada keputusan final tentang tuan rumah penyelenggara HPN ke-66 pada tahun 2012.

"Penentuan tuan rumah penyelenggara HPN akan dilakukan Maret," kata Margiono di Kupang, Kamis (10/2/2011), sebelum kembali ke Jakarta terkait hasil Rakernas PWI pada Rabu (9/2) malam dengan salah satu agenda pembahasan tuan rumah penyelenggara HPN.

Menurut Margiono, ada tiga provinsi yang mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggara HPN 2012, yakni Maluku, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara.

"Memang ada tiga provinsi yang sudah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah, tetapi belum bisa diputuskan. Pada Maret baru diputuskan siapa yang akan menjadi tuan rumah," katanya.

Mengenai pelaksanaan HPN di Kupang, dia mengatakan bangga karena NTT menjadi tuan rumah yang baik dan sukses. "Kalau pun ada kekurangan, itu hal biasa, tetapi pada intinya pelaksanaan HPN di Kupang meriah dan sukses," puji Margiono. (ant)

Pos Kupang 11 Februari 2011 halaman 9

Kesan Mereka Tentang HPN Kupang

2011-02-26T22:00:00.000-08:00

Margiono (Ketua Umum PWI Pusat/Ketua Umum Panitia HPN 2011).

Sangat Meriah

HPN Tahun 2009 di Jakarta meriah, HPN 2010 di Palembang lebih meriah. Namun, HPN Kupang 2011 sangat meriah dan memberi kesan mendalam serta lebih merakyat. Soal hotel di Kupang menurut saya bukan jumlahnya terbatas tetapi tamu yang datang sangat banyak pada saat bersamaan. (den)

Tarman Azzam (Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat)

Sukses Luar Biasa

KEKURANGAN selalu ada tapi telah dikalahkan oleh banyak kelebihannya. HPN Kupang sukses luar biasa. (den)

Priyambodo RH (Ketua Panitia Pelaksana HPN Pusat)

Terima Kasih Panitia Daerah

SEJAK awal kami panitia pusat yakin HPN Kupang bakal sukses dan itu sudah terbukti. Salut dan terima kasih untuk kerja keras teman-teman panitia daerah di bawah pimpinan Bung Andre Koreh. Bahwa ada kekurangan, misalnya akomodasi perhotelan yang terbatas, hal itu bisa dimaklumi karena ada dua agenda besar yang bersamaan yaitu HPN dan kunjungan kerja presiden selama empat hari ke NTT. Kalau hanya untuk peserta HPN dari 33 propinsi saya kira tidak ada masalah dengan hotel. (den)

Frans Ohoiwutun (Ketua PWI Cabang Papua)

Luar Biasa

HPN Kupang luar biasa. Meriah dan berkesan. Sungguh di luar dugaan kami. Kerja panitia HPN Kupang rapi dan terencana. Pers di NTT bermitra dengan baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat. (den)

Andi Sanif Atjo (Ketua PWI Cabang Sulawesi Barat)

Sukses Menjadi Tuan Rumah

KAMI mendapat pelayanan dari LO yang ramah. Mereka memberi gambaran sangat jelas tentang Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur. Kupang sukses menjadi tuan rumah HPN 2011. (den)

Upa Labuhari (Wakil Ketua Panitia HPN Pusat)

Kerja Terencana

SAYA sudah tiga kali menjadi anggota panitia HPN. Dari ketiganya itu di Kupang yang terbaik. Kerja terencana.

Baharuddin Reseh (Utusan Malaysia)

Sangat Berkesan

PERINGATAN Hari Pers Indonesia di Kupang sangat berkesan bagi kami. Kami belajar tentang kemerdekaan pers di sini, sesuatu yang belum ada di negeri kami. Awalnya kami menduga Kupang sebuah desa kecil, ternyata kota ini sangat ramai. Makanannya enak-enak. (den)

Yuwono (Anggota PWI Jawa Timur)

Kami Senang

SECARA keseluruhan persiapan panitia penyelenggara HPN sudah bagus. Kendaraan dan Liaison Officer yang membantu kami juga sudah bekerja dengan maksimal. Kami senang dengan penyambutan yang diberikan saat kami turun dari pesawat. Yang menjadi soal ialah makanan yang memang rasanya agak lain dibandingkan makanan dari daerah kami. Tapi saya rasa itu hal yang wajar. (ii)

Jalalludin (Wartawan Radar Mojokerto)

Perlu Information Center

SEHARUSNYA di Bandara El Tari ada information center mengenai peta Kota Kupang, tempat rekreasi atau hotel. Memang panitia sudah memiliki LO, namun saya rasa itu saja tidak cukup. Sehingga, apabila kami ingin ke tempat hiburan, kami tahu tempat mana yang akan kami kunjungi. Beruntung hotel tempat kita bermalam menyediakan tempat hiburan, sehingga saat acara selesai kami masih bisa bersantai di sana. (ii)

David AM Laleb (Warga NTT)

Terima Kasih Pers

SETIAP kegiatan tentu ada kelebihan dan kelemahan karena itu, perlu dimaklumi juga di sana-sini masih ada kekurangan. Kita harus maklumi karena NTT baru pertama kali menjadi tuan rumah kegiatan tingkat nasional. Masyarakat perlu berterima kasih kepada pers karena dengan momen HPN 2011 di Kupang ada banyak hal yang kita peroleh. Momen ini juga membuat NTT menjadi lirikan pemerintah pusat sehingga banyak bantuan yang turun untuk kepentingan seluruh masyarakat pada berbagai sektor. (yel)

Orpa Dae Panie (Warga TTS)

Jaga Kepercayaan

SAYA bangga sekali dan menitikkan air mata karena panitia bisa menyelenggarakan Hari Pers Nasional (HPN) di propinsi NTT. Ini menunjukkan pemerintah juga memiliki kepedulian terhadap daerah ini. Apalagi, Presiden SBY adalah presiden pertama yang mau menginap di Kota Kupang dan maujalan darat menempuh perjalanan jauh menuju ke Belu. Ini menujukkan ia mau melihat sendiri situasi dan kondisi rakyatnya. Makanya, pemerintah juga mau menambah anggaran ke daerah ini. Saya hanya berharap kegembiraan yang dialami ini hendaknya tetap dijaga dengan menjaga kepercayaan dari pemerintah pusat kepada daerah ini mengelolah uang tersebut. Saya harap pemerintah daerah memanfaatkan dana tersebut sesui dengan peruntukanya demi mempercepat pembangunan perekonomian di daerah ini, yang pada akhirnya mencapai kesejahtaraan masyarakat. Selain itu, agar NTT tidak dianggap sebagai propinsi tertinggal dan terbelakang lagi. (nia)

Pos Kupang, 11 Februari 2011 halaman 9

Wajah SoE Sontak Berubah

2011-02-26T21:51:00.000-08:00

Oleh Thomas Duran

SEJAK mendapat informasi bahwa Presiden SBY akan mengunjungi Atambua, Kabupaten Belu, melalui jalan darat dan beristirahat dua jam di SoE, Bupati TTS, Ir. Paulus VR. Mella dan Wakil Bupati TTS, Drs. Benny A.Litelnoni terus menggelar rapat muspida untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menerima kedatangan orang nomor 1 Indonesia itu.

Rapat persiapan terus dilakukan, termasuk persiapan perbaikan dan pembersihan jalan negara mulai dari Batu Putih hingga Polen, Kecamatan Mollo Selatan.

Demikian juga kantor daerah dan DPRD TTS ditata rapi hingga taman dan persiapan ruang sholat yang disepakati menggunakan ruang kerja Sekda TTS dan ruang sidang DPRD sebagai ruang makan dan acara resepsi bersama unsur muspida dan para menteri.

Rencana transit SBY dan rombongan ini berubah, Selasa (8/2/2011) tengah malam. Saat itu bupati bersama anggota muspida dan panitia sedang melakukan rapat pemantapan, tiba - tiba sebuah surat dari Pemerintah Propinsi NTT masuk melalui mesin fax di Kantor Bupati TTS. Surat itu memberitahukan bahwa tanggal 9 Februari 2011 SBY dan Ibu Ani Yudhoyono bermalam di SoE.

Melalui surat itu juga Pemprop meminta pemerintah daerah setempat dan panitia segera mempersiapkan rumah jabatan bupati untuk penginapan Presiden dan Ibu Negara. Suasana saat itu sontak berubah, antara bingung dan kaget, karena waktunya begitu singkat dan serba mendadak.

"Setelah mendapat fax itu, saya merasa kaget dan terharu, Bapak Presiden mau bermalam di rumah jabatan yang begitu sederhana. Saat itu juga semua persiapan berubah. Persiapan fokus di rumah jabatan," kata Paulus Mella di sela-sela penataan rumah jabatan, Rabu (9/2/2011) pagi.

Sejak tanggal 8 Februari malam, semua barang milik pribadi bupati mulai diangkut ke rumah pribadi. Panitia sibuk membersihkan semua fasilitas yang ada hingga persiapan kamar tidur dan ruang makan bagi Presiden dan Ibu Negara sambil menunggu tempat tidur SBY yang didatangkan dari Kupang, yang baru tiba pukul 13.00 Wita.

Semua pihak terlibat dalam persiapan itu sesuai tugas masing-masing. Pihak kepolisian melakukan pengamanan di sepanjang jalan yang dilintasi SBY hingga depan rumah jabatan. Demikian juga anggota Kodim 1621 TTS dan Brimobda NTT serta pasukan Gegana yang mensterilkan rumah jabatan dan sekitarnya.

Belasan anggota TNI AD bersenjata lengkap melakukan pengintaian di sekitar rumah jabatan mulai bergeser mencari tempat dan menempati toko-toko berlantai tiga dan empat hingga SBY melanjutkan perjalanan darat menuju Atambua.

Sejak hari Rabu (9/2/2011), pengamanan di rumah jabatan dan sekitarnya hingga radius 1 km sangat ketat. Jalan Diponegoro menuju rumah jabatan bupati disteril oleh pihak kepolisisan. Yang boleh melintasi jalan itu sampai di rumah jabatan hanya panitia yang mengenakan tanda pengenal.

Rabu, 9 Februari 2011, pukul 14.00 Wita, warga Kota SoE mulai berdatangan. Mereka berjejer di sepanjang jalan negara mulai dari batas kota hingga rumah jabatan. Mereka sangat merindukan kedatangan SBY hingga tiba pukul 19.35 Wita.

Kedatangan rombongan SBY ini disambut dengan teriakan histeris oleh warga Kota SoE hingga meneteskan air mata haru. Untuk pengamanan di sekitar rumah jabatan, anggota keamanan dari berbagai satuan hingga panitia dan wartawan serta petugas penjemputan (natoni) harus hadir lebih awal.

Ketika mobil rombongan memasuki Kota SoE, terdengar teriakan histeris warga dan pejabat. Mereka yang sekian lama menunggu di depan rumah jabatan pun turut histeris dan meneteskan air mata haru.

Para pejabat dan anggota muspida berdiri berjejer di pintu masuk untuk bersalaman dengan SBY dan Ibu Ani Yudhoyono setelah diterima oleh Paulus Mella dan Ibu Rambu Atanau.

SBY dan Ibu Ani Yudhoyono diterima dengan adat natoni dan pengalungan selimut sebagai ungkapan selamat datang bagi tamu.

Presdien dan Ibu Negara dituntun Paulus Mella dan Ibu Ketua PKK Kabupaten TTS masuk ke dalam rumah jabatan sambil memperkenalkan para pejabat dan anggota muspida serta pimpinan DPRD setempat diikuti para menteri dan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya bersama Ny. Lucia Andinda Lebu Raya.

Para menteri dan Gubernur NTT mengantar SBY dan Ibu Ani Yudhoyono sampai di halaman rumah jabatan untuk beristirahat sebelum keesokan harinya melanjutkan perjalanan menuju Atambua. Saat itu semua aktivitas di rumah jabatan diambil-alih oleh Rumah Tangga Kepresidenan layaknya di Istana Presiden.

Demikian juga Bupati Mella dan ibu, Wakil Bupati Benny Litelnoni dan ibu serta anggota Muspida, semua pejabat dan panitia kembali ke rumah masing-masing. Meski demikian, pengamanan dalam Kota SoE terus berlanjut hingga Kamis (10/2/2011), setelah rombongan SBY melanjutkan perjalanan ke Atambua.

Warga TTS tidak puas sebatas menjemput. Ketika SBY dan rombongan hendak berangkat ke Atambua pun ribuan warga bersama anak-anak sekolah memadati jalan mulai dari depan Pos 1 Kota SoE sampai di perbatasan TTS dan TTU. Keberangkatan RI 1 ini juga dilepas dengan adat natoni dan pengalungan selimut sebagai ucapan selamat jalan yang diringi dengan tarian daerah setempat.

Dari halaman depan rumah jabatan terdengar teriakan histeris masyarakat di sepanjang jalan hingga rombongan meninggalkan Kota SoE. Selamat jalan Presiden. (*)

Pos Kupang, 11 Februari 2011 halaman 1

Presiden Menginap di Tenda

2011-02-26T21:49:00.000-08:00

ATAMBUA, PK -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ibu Ani Yudhoyono, Kamis (10/2/2011) malam, menginap di tenda yang dibangun di lapangan Markas Komando Batalyon Infanteri (Yonif) 744/Satria Yudha Bakti (SYB) Atambua, Kabupaten Belu.

Hal ini merupakan bagian dari nostalgia Presiden SBY sebagai mantan Danyon 744/SYB di wilayah bekas Propinsi Timor Timur (sekarang Negara Timor Leste) sekaligus memberi motivasi kepada prajurit untuk tetap berjuang mempertahankan keutuhan NKRI.

Menurut pantauan Pos Kupang, kedatangan Presiden SBY bersama rombongan di Atambua disambut lautan manusia. Warga berdiri membentuk pagar betis dari perbatasan Belu-TTU di Nurobo sambil melambaikan bendera merah putih yang terbuat dari kertas.

Presiden yang menggunakan jalur darat dari Kefamenanu, TTU, tiba di Atambua sekitar pukul 15.30 Wita. Dia ke Atambua untuk menyaksikan peresmian rumah pintar oleh Ibu Ani Yudhoyono. Rumah-rumah itu dibangun di kompleks Makodim 1605 Belu. Didampingi Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan ibu, Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez dan ibu, Presiden meninjau semua ruangan di rumah pintar.

Presiden dan Ibu Ani pun sempat berdialog dengan para siswa yang sudah disiagakan di setiap ruangan. Sekitar 30 menit rombongan berada di rumah pintar lalu menuju Markas Yonif 744/SYB di Tobir, sekitar 8 kilometer dari Atambua.

Sebelum memberikan arahan kepada para prajurit, Presiden memantau tenda-tenda yang sudah disiapkan untuk Presiden dan rombongan bermalam.

Dalam arahannya, Presiden SBY menyatakan kegembiraannya bisa hadir bersama istri di batalyon yang pernah dipimpinnya. Batalyon 744/SYB, kata SBY, memiliki keunikan dan kekhasan dibandingkan dengan batalyon lainnya di republik ini.

Ketika batalyon ini masih ada di Timor Timur, kata SBY, yang melekat di dada para prajurit adalah mempertahankan sang Saka Merah Putih. Namun, dalam perjalanan, katanya, sejarah itu pun berubah. Timtim menjadi negara berdaulat dan lepas dari NKRI.

Batalyon 744/SYB pun kembali ke pangkuan NKRI dan bermarkas di NTT.

"Sejarah khas itu tidak sekadar memori dan nostalgia yang penuh kenangan, tetapi memiliki kebanggaan luar biasa. Tidak ada batalyon di Indonesia yang memiliki keunikan sejarah seperti batalyon 744/SYB. Batalyon yang dulu berada di Timtim kini sudah dilikuidasi, tapi Batalyon 744/SYB tetap berdiri hingga saat ini. Saya mendoakan semoga batalyon ini tetap jaya di masa mendatang," kata Presiden SBY.

Selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, SBY mengingatkan para prajurit TNI untuk menjalankan tugas dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Pasalnya, sudah diatur bahwa tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan RI dan menjaga Sang Saka Merah Putih, menghindarkan gangguan dari negara lain terhadap NKRI.

"Ada dua tugas militer yang tidak boleh dilupakan, yakni operasi militer untuk perang dalam mempertahankan negara dan operasi militer selain perang, seperti operasi menanggulangi bencana alam, operasi teroris, operasi pemeliharaan keamanan dunia dan sejenisnya. Prajurit TNI di Yonif 744/SYB harus mendalami dua tugas ini dengan terus berlatih dan bersiap melaksanakan perang. Ini wajib hukumnya," kata SBY.

Kepada pimpinan TNI, SBY meminta agar memimpin prajurit dengan baik. Menurut SBY, ada dua tugas seorang komandan/pimpinan, yakni memastikan prajuritnya dalam menjalankan tugas agar berhasil serta memperhatikan kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

Pimpinan perlu menjalin hubungan yang harmonis dengan prajurit di mana prajurit menghormati atasannya dan atasan menyayangi bawahannya.

Presiden juga meminta prajurit TNI untuk selalu dekat dengan rakyat. Tanpa dukungan rakyat, TNI tidak berhasil dalam menjalankan tugasnya. TNI harus mencintai rakyat dan membantu rakyat dalam semua aspek kehidupan. Gerakan TNI masuk desa perlu ditingkatkan. Prajurit TNI, kata SBY, harus menghormati hukum dan etika keprajuritan.

Di Kefamenanu

Kunjungan singkat Presiden di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kamis (10/2/2011), disambut antusias puluhan ribu warga setempat. Mereka mengelu-elukan SBY sambil melambaikan bendera merah putih saat iring-iringan Presiden membela Kota Kefamenanu.

Rombongan SBY memasuki Kota Kefamenanu sekitar pukul 11.30 Wita dan diterima Bupati TTU, Raymundus Fernandes, S.Pt di Km 9. Di tempat ini SBY menyalami beberapa warga yang sudah menanti sejak pagi. SBY dan rombongan juga menyempatkan diri melihat-lihat cekdam yang ada di tempat itu.

Setelah bertemu masyarakat, SBY melanjutkan perjalanan ke Kota Kefamenanu. Di sepanjang jalan protokol, warga yang terdiri dari para siswa dan masyarakat biasa sudah menunggu sejak pukul 07.30 Wita. Mereka langsung melambaikan bendera merah-putih dan mengelu-elukan SBY. Presiden SBY pun menyambut dengan melambaikan tangan kepada masyarakat.

Suasana begitu meriah, bahkan lambaian tangan pun diberikan kepada sekitar 30 mobil dalam rombongan protokoler kepresidenan.

Beberapa warga yang ditemui mengatakan sangat senang bisa melihat Presiden secara langsung. Margareta Humau, warga Kefamenanu, mengaku sangat senang bisa melihat Presiden RI. Wanita berusia 54 ini mengatakan, selama ini ia hanya melihat Presiden di televisi, namun kali ini Presiden bisa datang ke Kefamenanu. "Baru kali ini Presiden RI datang di TTU, jadi kami senang," jelasnya.

Merry, siswi SMP I Kefamenanu, juga menyatakan sangat senang. Ia mengatakan, dirinya rela kepanasan dan terlambat makan agar tidak melewatkan kesempatan melihat Presiden SBY. "Yang jelas kita senang, Presiden bisa datang ke TTU," jelasnya.

Antusiasme warga juga nampak di pintu masuk Kantor Bupati TTU. Presiden bersama Ibu Ani Yudhoyono yang baru selesai makan siang di kantor bupati tersebut kembali disambut ratusan warga yang sudah menunggu di pintu keluar gedung itu. SBY pun menyempatkan diri menyalami ibu-ibu yang sangat antusias menunggunya.

Perjalanan SBY dan rombongan ke Atambua juga disambut antusias warga di sepanjang jalan Trans Kefamenanu-Atambua.

SBY menyempatkan diri singgah di Balai Pertanian Raimanuk-Belu, sebelum terus ke Belu.

Alo Rikoni, warga Kota Kefamenanu, mengatakan sangat kagum dengan antusiasme masyarakat. Baru kali ini seorang presiden datang ke Kefamenanu. Dan, sejak Indonesia Merdeka baru pertama kali Presiden RI menginjakkan kaki di Timor Tengah Utara (TTU).

"Ini juga merupakan tantangan bagi Bupati dan Wakil Bupati TTU untuk berkunjung ke desa-desa dan tidur di sana. Saya yakin ada desa yang belum dikunjungi bupati sejak TTU berdiri," jelas Alo.

Alo yang juga tokoh masyarakat di TTU ini menjelaskan, Presiden SBY bermalam di SoE dan Atambua merupakan peristiwa langka. Hal ini mestinya menjadi motivasi bagi pejabat di Kabupaten TTU untuk mau tidur bersama masyarakat di desa agar mengetahui persis permasalahan di desa.

Bupati TTU, Raymundus Fernandes, S.Pt, yang ditemui usai melepas SBY dan rombongan, mengatakan, kunjungan SBY ini memberikan manfaat langsung bagi pembangunan di Kabupaten TTU.

Menurutnya, SBY sudah menyatakan langsung akan mendukung program pembangunan di TTU. "Presiden akan membantu kita dengan memberikan anggaran yang berlipat-lipat untuk program pembangunan lima tahun di TTU," jelasnya.

Salah satu program yang mendapat perhatian Presiden, menurut Fernandes, adalah program embungnisasi. Dan, presiden akan mendukung pembangunan embung-embung hingga tahun 2014. (alf)

Pos Kupang, 11 Februari 2011 halaman 1

SBY : Pers Teruslah Berjuang

2011-02-17T04:56:00.000-08:00

KUPANG, PK -- "Para Insan Pers Indonesia, teruslah berjuang untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan kehidupan demokrasi kita." Demikian pesan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kupang, Rabu (9/2/2011).

SBY menulis pesan itu dengan tinta emas pada prasasti HPN 2011, disertai nama dan tandatangannya. Penulisan pesan pada prasasti berukuran sekitar 1 meter x 75 cm itu, sekaligus menandai berakhirnya acara puncak peringatan HPN yang berlangsung di Aula El Tari.

Penandatangan prasasti dilakukan setelah SBY memberi sambutan dan kuliah umum tentang kekuasaan dan kerukunan hidup beragama. SBY mengenakan baju tenun motif Kabupaten Sikka itu, didampingi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Margiono, Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring serta Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya.

Peringatan HPN dihadiri juga Ibu Negara, Ny. Ani Yudhoyono serta sejumlah menteri, antara lain Menko Polhukam, Djoko Suyanto; Menko Kesra, Agung Laksono; Mendiknas Muhammad Nuh; Menhan, Purnomo Yusgiantoro; Menkes, Endang Sedyaningsih; Mensos, Salim Segaf Aljufrie. Juga tampak Menhut, Zulkifli Hassan; Panglima TNI Laksanama Agus Suhartono; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Ameliasari; Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad. Pimpinan lembaga negara yang hadir, Ketua DPR, Marzuki Alie dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Hadir juga Ketua Dewan Pers Bagir Manan; Ketua Partai Golkar, Aburizal Bakrie; Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum; Theo L Sambuaga dan sejumlah gubernur antara lain Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo; Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk dan Gubernur Sulawesi Utara, Sarundajang.

Dari kalangan pers, hadir sejumlah tokoh pers dan pimpinan media massa seperti Tarman Azzam, Suryopratomo, Akhmad Mukhlis Yusuf, Asro Kamal Rokan, Sabam Siagian, Ishadi SK, Fikri Jufri dan Ricard Bagun.

Pers Berkarakter

Sebelumnya, Menkominfo, Tifatul Sembiring mengatakan, pemerintah berkomitmen tetap menghormati kebebasan pers. Ia juga mengusulkan kepada insan pers supaya kebebasan pers yang berkarakter.

Menurut Tifatul, pers berkarakter dengan ciri-ciri, bermoral, ada etika sesuai kode etik jurnalistik, kejujuran dan bertanggung jawab. Selain itu, antikorupsi, peduli terhadap masyarakat bawah/orang-orang kecil dan profesional dalam berusaha dan menjalankan tugas jurnalistiknya.

"Ya namanya juga usul, boleh dipakai atau tidak. Kami menyadari bahwa menjalankannya tidak mudah, manakala berhadapan dengan pemilik modal (kapital) dan menjadi alat politik," katanya. Tifatul menegaskan, pers bebas sangat bermakna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan tetap terjaga independensinya.

Tifatul juga mengatakan, pemerintah tidak alergi dan antipati terhadap kritik asalkan disampaikan secara etis dan sesuai etika jurnalistik. "Pemerintah tidak bermasalah dengan kritik pers, itu (kritik) kita jadikan masukan untuk perbaikan, yang penting penuhi etika jurnalistik," ujar Tifatul

Tifatul mengajak pers agar memberi edukasi kepada rakyat, membantu menyejahterakan bangsa, membangun demokrasi, meningkatkan martabat bangsa dan berpihak pada keadilan dan menjunjung tinggi supremasi hukum. (aca/ira/gem)

Momentum Evaluasi Pers

KETUA Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Margiono mengatakan, HPN menjadi momentum evaluasi untuk mengukur perkembangan pers secara tahunan.

"Memang belum ada data yang valid tapi dari hasil identifikasi Dewan Pers, saat ini tercatat 900 media di seluruh Indonesia baik cetak, elektronik maupun online," kata Margiono ketika memberi sambutan pada peringatan HPN, kemarin.

Dari 900 penerbitan itu, Margiono merincikan, yang sehat hanya 10 persen, yang baik 20 persen, yang cukup 30 persen, dan kurang 30 persen dan sisanya buruk sekali.

"Yang baik adalah media mempekerjakan wartawan secara profesional dan untung besar. Itu hanya sepuluh perusahan. Yang banyak adalah yang kurang dan tidak baik," katanya.

Ia mengatakan, PWI dan Dewan Pers terus berusaha untuk meningkatkan profesionalisme wartawan, menerapkan standar kompetensi pers serta literasi media.

Margiono juga menjelaskan tentang alasan dipilihnya Kupang sebagai tuan rumah HPN. Menurutnya, bukan karena permintaan Gubernur NTT atau wartawan NTT. Tetapi, PWI ingin mencari tempat yang sepi karena ingin sepi.

"Saya gembira dan terharu dengan sambutan HPN yang meriah di NTT dibanding dengan HPN di Jakarta dan di Palembang. HPN 2009 di Jakarta meriah, di Pelembang lebih meriah tetapi di Kota Kupang sangat meriah. HPN 2011 ini lebih meriah dan lebih merakyat. Kami telah melakukan reportase hampir di semua tempat mulai dari pasar hingga penjual dan warung- warung. Masyarakat bicara tentang HPN," ujarnya.

Pada bagian lain sambutannya, Margiono mengatakan PWI bekerjasama dengan Polri tentang penangan pers dalam proses hukum terkait tugas jurnalistik.

"Kami mengharapkan penandatanganan nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepala Kepolisian RI tentang penanganan pers dalam proses hukum terkait tugas jurnalistik bisa segera diwujudkan," kata Ketua Umum PWI, Margiono pada peringatan HPN 2011, kemarin.

Menurut Margiono, nota kesepahaman itu sangat penting untuk pelaksanaan tugas-tugas wartawan. Nota kesepahaman itu, lanjut Margiono, terkait proses hukum yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik maka Polri hendaknya berkonsultasi dengan Dewan Pers terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses hukum. "Tetapi kalau ada wartawan yang memeras, ya silahkan diproses karena itu tidak terkait dengan pers," katanya.

Mengakhiri sambutannya, Margiono menyampaikan pesan dari Yacob Oetama. Demikian bunyi pesannya, "Menjadi wartawan sekarang ini tidak gampang. Kita tidak sekedar untuk melihat kejadian teapi melihat konteksnya. Tanggung jawab wartawan juga sangat besar. Pers harus ikut prihatin jika tidak negeri ini akan tertinggal dari negeri lainnya. Pers harus bisa mencari solusi."

Seusai memberi sambutan, Margiono menyerahkan menyerahkan 17 buku 'Kemerdekaan Pers Dari Rakyat dan Untuk Rakyat' karya wartawan yang diterbitkan PWI kepada Presiden SBY.

Sementara, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengapresiasi peringatan HPN di Kupang. Ia mengatakan hal itu sangat berarti bagi masyarakat NTT. Frans Lebu Raya juga meminta dukungan pers dan masyarakat atas rencana penyelenggaraan Sail Komodo 2013 mendatang.

Puncak peringatan HPN itu juga disampaikan penghargaan jurnalistik Adinegoro, medali emas persaudaraan pers, pemberian penghargaan medali emas spirit jurnalisme, serta kartu pers nomor satu. Penghargaan lainnya, sertifikat tokoh pers tentang kompetensi wartawan.

Selain itu, dilakukan penandatangan nota kesepahaman mengenai kerjasama Media Literacy antara Menteri Pendidikan Nasional RI dengan Ketua Umum PWI; kerjasama Media Literacy tentang desa melek media dan Menteri Kominfo RI dengan Ketua Umum PWI serta Media Literacy, bedah kasus kode etik jurnalistik dan media monitoring antara ketua umum PWI dengan PU Harian Umum Kompas, pendiri Harian Umum Jawa Pos, dan Presiden Direktur Trans Corp. (ira/gem/aca)

Penghargaan-Penghargaan

* Adinegoro

1. Ade Rahmawati Devi dari Koran Jakarta untuk karya tulis laporan berkedalaman

2. Primus Dorimulu dari Investor Daily untuk karya tulis tajuk

3. Susanto dari Media Indonesia untuk karya foto

4. M Taufik Budi Wijaya dari KBR 68 H untuk karya jurnalistik radio

5. Titin Rosmasari dari Trans 7 untuk karya jurnalistik televisi

6. Gatot Eko Cahyono dari Suara Pembaruan untuk karya jurnalistik karikatur

* Medali emas persaudaraan pers

- Untuk masyarakat pers Timor Leste kepada Wakil Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste, Jose Luis Gutteres.

- Untuk masyarakat pers Malaysia kepada National Union Journalist of Malaysia, Baharuddin B Reseh.

* Emas Spirit Jurnalisme

- Kepada Bapak Jacob Oetama yang diwakili Soelarto

* Press Card Number One

- Diberikan kepada 30 wartawan, diserahkan secara simbolis kepada Bob Pattipawae dan Ronny Simon

* Sertifikat tokoh pers tentang kompetensi wartawan

- Kepada Fikri Jufri (Pendiri/Redaktur Senior Majalah Tempo)

- Kepada Sabam Siagian (Dewan Redaksi The Jakarta Post dan anggota dewan kehormatan PWI Pusat).

Pos Kupang, 10 Februari 2011 halaman 9

Pernyataan Presiden Mesti Ditindaklanjuti

2011-02-17T01:34:00.001-08:00

Jakarta, 9/2/2011 (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko mendukung pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membubarkan ormas yang terus menerus menggunakan cara kekerasan dalam aksinya dan mesti segera ditindak-lanjuti.

"Pernyataan Presiden mesti ditindaklanjuti di level yang lebih bawah. Jika memang ada organisasi yang menjadikan kekerasan sebagai metode perjuangan aspirasinya, tentu harus dibekukan," katanya di Jakarta, Rabu (9/2/2011).

Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah tetap waspada terhadap orang-orang yang kemudian mendirikan ormas serupa berbeda nama. "Namun yang lebih penting adalah meredam ide-ide radikal dan menghalalkan kekerasan karena bisa saja sebuah ormas bubar, tapi mereka membuat kelompok-kelompok dengan berbagai macam nama dan bentuk yang menggunakan cara-cara kekerasan yang sama," lanjutnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam peringatan Hari Pers Nasional 2011 di Kupang, Rabu (9/2/2011) menegaskan tidak boleh ada ruang dan peluang bagi aksi kekerasan sehingga setiap potensi timbulnya kekerasan dan ketegangan sosial harus diredam dengan cara-cara sesuai norma hukum dan demokrasi secara tegas.

Presiden mengatakan, bila ada kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat resmi yang berulangkali melakukan bahkan menganjurkan tindakan kekerasan maka aparat keamanan harus membubarkan organisasi tersebut, sesuai aturan hukum dan etika demokrasi.

"Bila ada kelompok dan organisasi resmi yang selama ini terus melakuan aksi kekerasan, pada para penegak hukum cari jalan yang sah dan legal bila perlu untuk pembubaran," katanya.

Seperti diberitakan, dalam beberapa hari ini terjadi kekerasan di Pandeglang Provinsi Banten dan Temanggung Jawa Tengah. Kekerasan yang terjadi di Pandeglang telah merenggut tiga nyawa. Sementara kekerasan di Temanggung telah mengakibatkan kerusakan rumah ibadah dan juga terbakarnya motor dan mobil. *

Presiden: Gunakan Kekuasaan Secara Proporsional

2011-02-17T01:29:00.000-08:00

Kupang, 9/2/2011 (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada semua pihak untuk bertindak dan menggunakaan kekuasaan secara proporsional sehingga terwujud kehidupan demokrasi dan kesejahteraan sesuai dengan yang diinginkan.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam peringatan Hari Pers Nasional 2011 di Kupang, Rabu (9/2/2011). "Perihal kontrol terhadap kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saya ingin sampaikan pandangan, tentu saya ungkapkan dalam niat baik, berdasarkan pengalaman dan apa yang saya rasakan, saya ingin Presiden berikutnya lebih berhasil dan kehidupan bangsa lebih baik," kata Kepala Negara.

Presiden mengatakan, semua pihak dari mulai Presiden, Wakil Presiden, pejabat pemerintah, kalangan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat hingga pers harus memampu menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara proporsional.

Ia menjelaskan, di masa tumbuhnya demokrasi pasca reformasi 1998, kekuasaan tidak terpusat hanya pada Presiden atau pemerintah pusat, namun pemerintah daerah hingga berbagai kalangan memiliki porsi dalam kekuasaan untuk pembangunan demokrasi dan kesejahteraan.

"Saya berpendapat, siapapun yang memiliki dan pegang kekuasaan seperti presiden,Wapres dan bisa juga gubernur, bupati, DPR, DPRD, MK, partai politik, militer,lsm dan lainnya harapan kita untuk diingat, gunakan kekuasaan secara patut dan tepat tidak disalahgunakan dan dalam situasi saling kontrol," kata Presiden.

Ia menambahkan,"pandangan saya stabilitas politik dan kerukunan, langsung tidak langsung ditentukan apakah di negeri ini terjadi 'check and balancies'," Bagi kalangan pers sendiri, Presiden memberikan apresiasi atas peran selama ini dalam memajukan demokrasi dan pembangunan nasional.

"Pers telah aktif ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,ikut kembangkan kehidupan demokrasi dan kontrol pemerintahan dan kekauasaan. Tiga hal yang dikontribusikan pers tentu sangat berguna dalam memastikan kehidupan bernegara bukan hanya menuju arah benar namun senantiasa mencapai hasil yang lebih baik," kata Presiden.

Dalam peringatan itu disampaikan penghargaan jurnalistik Adinegoro, medali emas persaudaraan pers kepada Wakil PM Timor Leste Jose Luis Guiterres dan Nasional Union Journalist Malaysia Fahruli dan sertifikat tokoh pers kepada Fikri Jufrie dan Sabam Siagian. Peringatan Hari Pers Nasional 2011 diselenggarakan di Aula El Tari, Kompleks Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur dan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono. *

Pemerintah Tidak Alergi Kritik

2011-02-17T01:25:00.000-08:00

Kupang, 9/2/2011 (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan pemerintah tidak alergi dan antipati terhadap kritik asalkan disampaikan secara etis dan sesuai etika jurnalistik.

"Pemerintah tidak bermasalah dengan kritik pers, itu (kritik) kita jadikan masukan untuk perbaikan, yang penting penuhi etika jurnalistik," katanya dalam sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, Rabu (9/2/2011).

Ia menjelaskan pers merupakan salah satu pilar demokrasi dan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, Menkominfo mengusulkan peningkatan kredibilitas dan karakter pers Indonesia melalui sejumlah kriteria kebebasan pers yang berkarakter.

"Kami mendukung peningkatan perlindungan keamanan insan pers di lapangan. Kita perlu memelihara independensi pers, kami usulkan ke Dewan Pers dan PWI pusat, kebebasan pers yang berkarakter," katanya.

Kebebasan pers yang berkarakter, menurut Tifatul, adalah bermoral, jujur, bertanggung jawab, antikorupsi, peduli pada rakyat kecil, dan profesional."Dengan hal ini maka bisa meningkatkan kepercayaan pada pers dari masyarakat dan tidak mudah terkooptasi kekuatan politik dan kapital.

Kami mengajak pers mencari solusi bagi masalah bangsa," katanya.

Menkominfo juga mengajak pers agar memberi edukasi kepada rakyat, membantu menyejahterakan bangsa, membangun demokrasi, meningkatkan martabat bangsa dan berpihak pada keadilan dan menjunjung tinggi supremasi hukum. *

Presiden Apresiasi Pembangunan NTT

2011-02-17T01:23:00.000-08:00

Kupang, 9/2/2011 (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan apresiasi atas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyatakan bahwa pemerintah pusat serius untuk mendorong keberhasilan peningkatan kesejahteraan di kawasan itu.

"Ini adalah kunjungan saya ke NTT ke sekian kalinya, setiap berkunjung ke Kupang saya selalu melihat perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagaiman kita saksikan Kupang semakin maju dan hijau tumbuh subur dan semakin semarak," kata Presiden dalam sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional di Kupang, Rabu (9/2/2011).

Kepala Negara mengatakan pemerintah pusat bertekad terus mendorong kemajuan provinsi yang berbatasan dengan Timor Leste itu. Presiden menjelaskan kunjungan kerja hingga Jumat (11/2/2011) di NTT selain menghadiri HPN 2011 juga ingin melihat dan memantau langsung perkembangan NTT sehingga bisa merumuskan hal-hal yang diperlukan oleh NTT.

"Nanti sore akan menerima laporan Gubernur NTT sekaligus saya sampaikan ke masyarakat NTT apa yang akan dan tengah dilakukan pemerintah pusat untuk membantu pembangunan. Dan peninjauan ke berbagai tempat sampai tanggal 11 mendatang," katanya. Alokasi anggaran dari APBN bagi NTT, kata Kepala Negara setiap tahun terus meningkat.

"Tahun lalu APBN untuk NTT berjumlah Rp14,1 triliun tahun ini menjadi Rp16,1 triliun, setelah gubernur laporkan konsep percepatan pembangunan ekonomi, kami sepakat BUMN dan swasta untuk ikut melakukan kegiatan di sini," kata Presiden. *

PWI Harapkan MoU Dewan Pers-Kapolri Segera Terwujud

2011-02-17T01:17:00.000-08:00

Kupang, 9/2/2011 (ANTARA) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengharapkan penandatanganan nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepala Kepolisian RI tentang penanganan pers dalam proses hukum terkait tugas jurnalistik bisa segera diwujudkan.

Ketua PWI Margiono dalam sambutannya pada peringatan Hari Pers Nasional 2011 di Kupang, Rabu (9/2/2011) mengatakan nota kesepahaman itu sangat penting untuk pelaksanaan tugas-tugas wartawan. "Ada MoU rencana Dewan Pers dengan Kapolri, sudah lama tapi belum terwujud," katanya.

Nota kesepahaman itu, kata Margiono, terkait proses hukum yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik maka Polri hendaknya berkonsultasi dengan Dewan Pers terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses hukum. Margiono mengharapkan agar MoU tersebut dapat segera terwujud.

Dalam kesempatan yang sama, ia mengatakan, berdasarkan data Dewan Pers, saat ini tercatat 900 media di seluruh Indonesia baik cetak, elektronik maupun online. "Data dari Dewan Pers ada 900 media di Indonesia. Dari 900 penerbitan itu, yang sehat hanya 10 persen, yang baik 20 persen, yang cukup 30 persen, dan kurang 30 persen dan sisanya buruk sekali," katanya.

Ia menambahkan, "yang baik adalah media mempekerjakan wartawan secara profesional dan untung besar. Yang banyak adalah yang kurang dan tidak baik. Lembaga pers berkonsentrasi memperbaiki profesionalisme wartawan."

Sementara Gubernur NTT Frans Lebu Raya dalam sambutannya mengatakan sangat menghargai berlangsungnya peringatan HPN di Kupang. Ia mengatakan hal itu sangat berarti bagi masyarakat NTT. Frans Lebu Raya juga meminta dukungan pers dan masyarakat atas rencana penyelenggaraan Sail Komodo 2013 mendatang.

Sedangkan terkait kerukunan antarumat beragama, gubernur mengatakan kondisi di NTT sangat baik bahkan saling membantu saat pelaksanaan hari besar masing-masing agama. Ia menyayangkan adanya peristiwa dalam beberapa hari terakhir ini terkait kekerasan massa yang terjadi di beberapa daerah dan mengharapkan tidak lagi terjadi.

Peringatan Hari Pers Nasional 2011 diselenggarakan di Aula El Tari, Kompleks Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur dan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono. Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Mendiknas Muhammad Nuh, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menkes Endang Sedyaningsih, Mensos Salim Segaf Aljufrie. Juga tampak Menhut Zulkifli Hassan, Panglima TNI Laksanama Agus Suhartono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Ameliasari, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dan sejumlah pejabat lainnya.

Dari pimpinan lembaga negara hadir Ketua DPR Marzuki Alie dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Hadir Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Theo L Sambuaga dan sejumlah gubernur antara lain Gubernur Jateng Bibit Waluyo, Gubernur Kaltim Awang Farouk, Gubernur Sulawesi Utara Sarundajang dan sejumlah gubernur lainnya. Dari kalangan pers, hadir sejumlah tokoh pers dan pimpinan media massa seperti Tarman Azzam, Suryopratomo, Akhmad Mukhlis Yusuf, Asro Kamal Rokan, Sabam Siagian, Ishadi SK dan tokoh lainnya. *

Telkomsel Tambah Jaringan Untuk HPN Kupang

2011-02-17T01:12:00.000-08:00

Denpasar, 9/2/2011 (ANTARA) - Telkomsel mendukung suksesnya puncak acara Hari Pers Nasional ke-65 yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menambah kapasitas jaringan di beberapa titik di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Upaya ini merupakan komitmen Telkomsel agar pelanggan maupun para tamu yang datang ke Kupang untuk menghadiri HPN pada 9 Februari ini dapat tetap berkomunikasi dengan nyaman," kata GM Network Operations Telkomsel Regional Bali Nusra I Ketut Susila Dharma dalam siaran persnya di Denpasar, Rabu.

Ia menjelaskan, melihat banyaknya jumlah tamu yang akan datang pada Hari Pers, Telkomsel telah melakukan antisipasi terjadinya lonjakan komunikasi. "Apalagi Telkomsel merupakan operator dengan jumlah pelanggan terbesar di NTT, yakni mencapai 98 persen pengguna seluler di provinsi itu," katanya.

Untuk kenyamanan komunikasi pelanggan, Telkomsel telah melakukan penambahan sejumlah "repeater" 2G dan BTS Node B atau 3G, baik di "outdoor' maupun "indoor" area dengan kapasitas yang sangat memadai guna mengantisipasi lonjakan "traffic". Hal itu juga didukung dengan pasokan catuan daya listrik dengan memanfaatkan generator dan batrei.

"Saat ini kapasitas 3G Telkomsel di beberapa titik di Kupang telah kami tingkatkan menjadi 50 persen dibandingkan sebelumnya. Khusus untuk layanan komunikasi data atau internet, saat ini Telkomsel telah menambah kanal data sebesar 20 persen dan khusus di Atambua, juga ditempatkan perangkat 'mobile combat' serta beberapa repeater untuk mendukung lalu lintas komunikasi," ujar Ketut.

Untuk aktivitas pengamanan dan antisipasi jaringan, katanya, selalu dilakukan Telkomsel melalui tim teknis setiap saat, bahkan hingga ke pelosok. Untuk NTT, Telkomsel memberikan perhatian khusus sekaligus menjadi tantangan tersendiri mengingat NTT merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya menggunakan layanan Telkomsel.*

Presiden: Tidak Boleh Ada Ruang Bagi Kekerasan

2011-02-17T01:08:00.000-08:00

Kupang, 9/2/2011 (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang dan peluang bagi aksi kekerasan sehingga setiap potensi timbulnya kekerasan dan ketegangan sosial harus diredam dengan cara-cara sesuai norma hukum dan demokrasi secara tegas.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, Rabu (9/2/211) siang. "Meski dalam negara demokrasi kita junjung kebebasan berbicara dan berkumpul, tapi mari kita sadari, kita tidak boleh berikan ruang dan toleransi atas pidato dan seruan di depan publik untuk ajakan melakukan tindakan kekerasan dan bahkan pembunuhan pada pihak manapun," kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan, bila ada kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat resmi yang berulangkali melakukan dan bahkan menganjurkan tindakan kekerasan maka aparat keamanan harus membubarkan organisasi tersebut, sesuai aturan hukum dan etika demokrasi.

"Bila ada kelompok dan organisasi resmi yang selama ini terus melakuan aksi kekerasan, maka pada para penegak hukum perlu mencari jalan yang sah dan legal, bila perlu untuk pembubaran," tegasnya. Terkait dengan peristiwa kekerasan di Pandeglang dan Temanggung, Presiden menilai kejadian tersebut bisa diatasi bila semua pihak memiliki kepedulian untuk mencegahnya sejak dini.

"Keyakinan itu dikaitkan jika kita semua peduli berkomitmen menjaga kerukunan dan toleransi bukan hanya di mulut, termasuk bimbingan pemuka agama dan tokoh masyarakat," katanya. Ia menambahkan, "Jika para pimpinan daerah di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten/kota, saya katakan itu, karena mereka ikuti kehidupan masyarakat sehari-hari, bekerja untuk mencegah benturan, maka bisa berjalan baik."

Presiden mengatakan semua peristiwa itu bisa dicegah bila aparat keamanan proaktif, cepat, dan tepat untuk mencegah dan mengatasi. "Di negeri ini tidak ada satupun desa dan kecamatan yang tidak ada kepala daerahnya dan tidak ada aparat keamanannya," kata Presiden.

Atas kejadian kekerasan yang terjadi, Presiden menegaskan agar Polri tidak segan serta berani mengungkap dan menangkap pelaku dan juga pimpinan aksi anarkis tersebut. Bagi kalangan pers, Presiden meminta agar memiliki garis yang sama dengan pemerintah terkait keinginan untuk menjaga harmoni dan kerukunan antarumat beragama.

"Saya harapkan dukungan dan kerja sama pers dengan cara peliputan dan pemberitaan yang segaris dengan upaya kita perkokoh kerukunan dan toleransi dan cegah aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas manapaun yang merobek kerukunan," kata Presiden. "Demokrasi bukan berarti hutan rimba," tegasnya.

Peringatan Hari Pers Nasional 2011 berlangsung di aula El Tari Kupang. Sejumlah menteri tampak hadir, di antaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Mendiknas Mohammad Nuh, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menkes Endang Sedyaningsih, Mensos Salim Segaf Aljufrie, Menhut Zulkifli Hassan, Panglima TNI Laksanama Agus Suhartono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Ameliasari, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, dan sejumlah pejabat lainnya.

Dari pimpinan lembaga negara hadir Ketua DPR Marzuki Alie dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD. Hadir pula, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Theo L Sambuaga dan sejumlah gubernur antara lain Gubernur Jateng Bibit Waluyo, Gubernur Kaltim Awang Farouk, Gubernur Sulawesi Utara Sarundajang dan sejumlah gubernur lainnya.

Dari kalangan pers, hadir sejumlah tokoh pers dan pimpinan media massa seperti Tarman Azzam, Fikri Jufri, Suryopratomo, Ahmad Mukhlis Yusuf, Asro Kamal Rokan, Sabam Siagian, Ishadi SK, dan tokoh lainnya. *

Sejarah Hari Pers Perlu Dikaji Kembali

2011-02-17T00:57:00.000-08:00

Palu, 9/2/2011 (ANTARA) - Wartawan senior Sulawesi Tengah, Tasrief Siara, mengatakan, sejarah perjuangan pers nasional sebaiknya dikaji kembali sebab masih ada perbedaan persepsi terhadap Hari Pers Nasional (HPN) setiap 9 Februari di antara wartawan dan sejarawan.

"Dari sana baru bisa kita menentukan titik lahir HPN, agar kita punya paradigma bersama tentang HPN," kata mantan Koresponden KBR 68H Jakarta di Palu itu, Rabu (9/2/2011).

Ia mengatakan, selama ini HPN lebih pada memperingati hari jadi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bukan hari pers Indonesia, karena terbukti yang terlibat dan dilibatkan setiap HPN hanya orang-orang PWI saja.

"Saya tidak pernah melihat teman-teman dari AJI ataupun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang dilibatkan di sini, padahal AJI lebih dominan melakukan proteksi dan advokasi terhadap setiap tindak kekerasan wartawan maupun pelatihan-pelatihan jurnalistik untuk meningkatkan kapasitas jurnalistik," kata Tasrief.

"HPN itu masih paradigma lama. Siapakah pelaksananya hari pers itu, coba lihat, semua ketua PWI diundang ke acara itu, kenapa AJI atau IJTI tidak diundang," tambah Tasrif. Dia mengatakan HPN mestinya dijadikan forum rekonsiliasi antar lembaga-lembaga pers di Indonesia, sehingga tidak ada lagi Hari Pers Internasional pada setiap bulan Mei.

Sementara itu, Mantan Ketua AJI Palu periode 2003-2005, Jafar G Bua, mengatakan, HPN yang ditetapkan setiap tanggal 9 Februari tidak bisa dijadikan rujukan menjadi hari pers nasional karena tanggal tersebut merupakan hari jadi PWI.

"Meski banyak yang menanyakan keabsahannya, namun sejak 1985 hingga kini peringatannya tetap dilaksanakan juga. Para pejabat mulai dari presiden hingga bupati, juga pejabat lain hadir dalam acara yang gemerlap itu," kata Jafar.

Jafar mengatakan, pemerintah dan kalangan wartawan pada tahun 1985 menetapkan hari pers nasional bersamaan dengan lahirnya PWI 9 Februari 1946 di Solo, Jawa Tengah. Ketika itu kata dia, hanya PWI satu-satunya organisasi wartawan yang mendapat pengakuan dari pemerintah.

Jafar mengatakan penetapan HPN tersebut membuat beberapa pihak merasa terusik, seperti budayawan Taufik Rahzen, masalahnya kata wartawan Trans TV itu, pers Indonesia sudah lahir jauh sebelum Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan negeri Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke ini.

"HPN perlu dikaji kembali karena tidak sesuai dengan semangat sejarah pertama kali munculnya pers di Indonesia," kata Jafar. Jafar mengutip penelusuran budayawan Taufik Rahzen yang kemudian hasil penelusuran tersebut dalam buku '100 Tahun Pers Nasional'.

"Di sana Taufik menyimpulkan mestinya hari kelahiran pers nasional itu ditandai tonggaknya dari terbitnya surat kabar Medan Prijaji pada 1 Januari 1907," katanya. Menurut Jafar, alasan Taufik Rahzen lebih condong peringatan HPN setiap 1 Januari sesuai dengan terbitnya surat kabar berbahasa melayu, Medan Prijaji, di Bandung pada 1 Januari 1907. Koran tersebut dibidani Raden Mas Tirto Adhi Soerjo. (*)

Presiden Tambahkan Rp 5,3 Triliun untuk NTT

2011-02-17T00:47:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menambahkan Rp 5.309.580.000.000 atau Rp 5,3 triliun dana untuk percepatan pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011. Dana itu di luar APBN 2011 sebesar Rp 16,1 triliun dan PNPM Pedesaan Rp 657,20 miliar dan PNPM Perkotaan Rp 12,8 miliar.

Tambahan dana pembangunan itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Percepatan Pembangunan NTT di Aula El Tari, Kupang, Rabu (9/2/2011) sore, disaksikan Ibu Ani Yudhoyono, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, anggota DPR dan DPD asal NTT, pimpinan BUMN, para bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota, ketua DPRD, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Setda NTT dan undangan lainnya.

Dana-dana itu, pinta Presiden, dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 4,6 juta rakyat propinsi ini.

"Saya sudah mendengar laporan gubernur tadi (kemarin,Red) dan saat saya undang ke istana tentang pengembangan pembangunan daerah ini. Saya membantu agar rencana yang baik yang telah disampaikan Pak Frans secara gamblang itu diimplementasikan," kata Presiden.

Presiden juga menyampaikan perkembangan bangsa saat dirinya berkantor di Kupang. "Tadi malam saya kerja sampai jam 1 (pukul 01.00 Wita), saya menerima SMS yang isinya, "Apa betul Presiden SBY dan rombongan ditolak berkunjung ke NTT? Ini saya tidak mengerti siapa yang menolak. Saya cek apa betul? Malah saya mendapat jawaban bahwa saya dihadang dengan sambutan meriah warga," kata Presiden. Presiden menyatakan sama sekali tidak terganggu selama berada di NTT.

Presiden menegaskan, saat Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mempresentasikan program pembangunan daerah ini di Istana Negara, dirinya mencermati dan mencatat satu persatu.

Presiden menyimpulkan, ada empat program Pemerintah Propinsi NTT yang perlu mendapat perhatian khusus, yakni pertanian terpadu, perikanan dan kelautan, pengembangan pariwisata, pembangunan infrastruktur dan penanganan warga baru. Untuk itu, kata Presiden, ada tiga sumber dana yang dapat mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat NTT, yaitu APBN 2011, dana bantuan BUMN dan peran serta investor.

"Kita lakukan. Yang baik kita jelaskan baik, yang belum baik kita bilang belum baik," tegas Presiden.

Untuk APBN, kata Presiden, tahun 2011 NTT mendapat kenaikan 15 persen dari APBN 2010 sebesar Rp 14,1 triliun menjadi Rp 16,1 triliun.

Untuk peningkatan infrastruktur, Presiden menambah anggaran Rp 1,426 triliun, untuk pengairan Rp 409,96 miliar, untuk Bina Marga Rp 777,4 miliar, Cipta Karya Rp 223, 16 miliar, untuk tata ruang Rp 6,2 miliar.

Untuk pengembangan pertanian, Presiden menambahkan Rp 365 miliar untuk sekolah lapangan terpadu, inseminasi, cetak lahan baru, kopi arabika. Presiden juga membantu 658.316 ekor sapi potong yang ditargetkan bisa menghasilkan daging sebanyak 7.241 ton/tahun.

Dana yang disalurkan melalui Kementerian Pertanian juga untuk pengembangan bibit sapi Timor di Besipae, penggemukan sapi di Sumba Timur dan peternakan babi di Boawae.

Khusus untuk garam, demikian Presiden, perlu investasi swasta agar pusat industri garam Indonesia terdapat di dua daerah, yakni NTT dan Madura.

Presiden juga mendistribusikan anggaran untuk kelautan sebesar Rp 252 miliar, perumahan Rp 61,647 miliar untuk pembangunan pemukiman warga baru dan penduduk lokal. "Saya ingin masalah warga baru dituntaskan tahun ini. Saya akan berjuang ke DPR agar disetujui anggaran untuk pemukiman dan lahan pekarangan bagi warga baru dan masyarakat lokal," kata Presiden.

Menurut Presiden, NTT punya potensi yang perlu diberdayakan untuk kemakmuran rakyat. Presiden mengharapkan dana-dana itu digunakan sebaik-baiknya. "Gunakan dengan baik paket ini. Cegah penyimpangan dan korupsi, masyarakat diminta mengontrol," terang Presiden.

Presiden juga menitip empat pesan, yakni mendorong peran swasta dan pemerintah. Undang swasta datang berusaha di NTT. Presiden juga mengingatkan pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota, agar menciptakan regulasi yang kondusif bagi investor, mengintegrasikan APBN, APBD propinsi dan kabupaten/kota agar saling bersinergi, hasilnya akan lebih besar ketimbang berjalan sendiri-sendiri.

"Khusus pertanian dan industri, tolong hitung dimensi (untung- rugi), koneksitaskan logistik," pinta Presiden.(gem)

Dana Tambahan

PU : Rp 2.841.712.000.000

Pertanian : Rp 365.000.000.000

DKP : Rp 285.211.000.000

Perumahan : Rp 71.457.000.000

Kesehatan : Rp 255.200.000.000

BUMN : Rp 5.600.000.000

PLN : Rp 765.000.000.000

Pelabuhan : Rp 50.000.000.000

Bandara : Rp 58.000.000.000

PT Semen Kupang : Rp 328.500.000.000

KUR : Rp 223.900.000.000

-------------------------------------------

Jumlah Rp 5.309.580.000.000

Pos Kupang 10 Februari 2011 halaman 1

Warga SoE Histeris Sambut Presiden

2011-02-17T00:46:00.000-08:00

USAI menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kupang, Rabu (9/2/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan ke Atambua, Kabupaten Belu, dengan menempuh perjalanan darat.

Sebelum sampai di Atambua, Presiden dan Ny. Ani Yudhoyono menginap semalam di SoE, ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Ikut bersama Presiden, para menteri, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan Ny. Lucia Andinda Lebu Raya.

Di SoE Presiden dan Ibu Negara disambut Bupati TTS, Ir. Paul VR Mella dan Ketua TP PKK Kabupaten, Ir. Rambu Atanau - Mella, Wakil Bupati, Benny Litelnoni bersama Wakil Ketua TP PKK, Fransiska Litelnoni, serta unsur muspida dan pimpinan DPRD TTS, para pimpinan SKPD dan panitia di Rumah Jabatan Bupati TTS. Presiden disambut dengan adat Timor, Natoni.

Kedatangan SBY dan Ibu Negara ini disambut meriah dan histeris oleh ribuan SoE. Mereka menunggu kedatangan Presiden sejak pukul 14.00 Wita dengan berjejer dan memadati tepi jalan negara mulai dari batas kota hingga depan Rumah Jabatan Bupati TTS.

Ketika mobil RI 1 yang ditumpangi SBY bersama Ibu Ani Yudhoyono melintas di Jalan Diponegoro, masyarakat yang sudah kelelahan menunggu berteriak histeris dan meneteskan air mata haru.

Ratusan pejabat dan masyarakat yang berada di depan rumah jabatan bupati juga berteriak histeris, bahkan sebagian pejabat meneteskan air mata.

"Saya meneteskan air mata karena merasa terharu dengan kehadiran Bapak Presiden dan Ibu Negara. Saya terharu karena selama ini kita hanya bisa melihat Presiden lewat TV dan ini yang pertama saya melihat langsung seorang Presiden berada di tengah masyarakat dan bermalam di daerah. Ini sejarah. Selama ini belum ada Presdien yang bermalam di SoE seperti saat ini," kata Jermias Busi, seorang pejabat TTS usai penjemputan.

Sebelumnya, Bupati TTS, Ir. Paulus VR. Mella juga mengungkapkan rasa bangganya karena SBY dan Ibu Negara mau bermalam di rumah jabatan dengan kondisi apa adanya.

"Kita pemerintah dan masyarakat TTS sangat gembira karena Istana Presiden sementara pindah di SoE. Ini sejarah bagi masyarakat TTS dan satu kebanggaan yang tidak bisa dilukiskan," Mella.

Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Drs. Benny A.Litelnoni mengatakan, transitnya SBY dan para menteri di TTS bisa melihat langsung kondisi daerah. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dengan para menteri dan Dirjen yang ikut dalam rombongan tersebut.

"Terlepas dari SBY sebagai politisi, kehadiran beliau di TTS ini saya yakin untuk melihat kehidupan masyarakat di daratan Timor sekaligus mendorong para menteri agar bisa melihat langsung segala kekurangan dan kelebihan di daerah demi pembangunan.

Benny Litelnoni mengatakan, kehadiran SBY di NTT, khususnya di TTS banyak hal posistif. "Indonesia tidak hanya ada di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali, tetapi Pulau Timor dan lainnya juga bagian dari NKRI," katanya.

Intinya, lanjut Litelnoni, kehadiran SBY bisa memberikan motivasi bagi pembangunan di daerah dan serta memberikan dorongan kepada menteri untuk melihat langsung apa yang dibutuhkan masyarakat dan juga bisa mengenal potensi daerah secara baik. (mas)

Pos Kupang 10 Februari 2011 halaman 1

Kebebasan Pers Yang Berkarakter

2011-02-17T00:43:00.000-08:00

Kupang, 9/2/2011 (ANTARA) - Menkominfo Tifatul Sembiring menyatakan bahwa komitmen pemerintah atas kebebasan pers tetap dihormati, namun ia mengusulkan kepada kalangan pers supaya kebebasan pers itu yang berkarakter.

Saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, NTT, Rabu (9/2/2011) siang, ia mengatakan bahwa ada enam ciri kebebasan pers yang berkarakter, di antaranya bermoral, ada etika sesuai kode etik jurnalistik, kejujuran dan bertanggung jawab.

Selain itu, tambahnya, antikorupsi, peduli terhadap masyarakat bawah/orang-orang kecil dan profesional dalam berusaha dan menjalankan tugas jurnalistiknya.

"Ya namanya juga usul, boleh dipakai atau tidak. Kami menyadari bahwa menjalankannya tidak mudah, manakala berhadapan dengan pemilik modal (kapital) dan menjadi alat politik," kata Menkominfo, dalam kegiatan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Menurut Menkominfo, pers bebas sangat bermakna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan tetap terjaga independensinya.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PWI Margiono menyerahkan secara simbolis 17 buku dan "e-book" "Kemerdekaan Pers Dari Rakyat dan Untuk Rakyat" karya wartawan yang diterbitkan PWI kepada Presiden Yudhoyono.

Selain itu, juga ditandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) kerja sama media literasi antara Ketua Umum PWI dengan Mendiknas, dan kerja sama media literasi tentang Desa Melek Media dengan Menkominfo serta MoU media literasi, bedah kasus kode etik junalistik dan media monitoring antara Ketua Umum PWI dengan PU Harian Kompas, pendiri Jawa Pos, dan Presiden Direktur Trans Corp.

Acara yang dihadiri juga Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Theo L Sambuaga dan sejumlah gubernur antara lain Gubernur Jateng Bibit Waluyo, Gubernur Kaltim Awang Farouk, Gubernur Sulawesi Utara Sarundajang dan tuan rumah Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

Dari kalangan pers, hadir sejumlah tokoh dan pimpinan media massa seperti Tarman Azzam, Fikri Jufri, Suryopratomo, Ahmad Mukhlis Yusuf, Asro Kamal Rokan, Sabam Siagian, Ishadi SK.

Dalam kesempatan itu, PWI juga menyerahkan penghargaan Medali Emas Persaudaraan Pers untuk masyarakat pers Timor Leste yang diterima Wakil PM Hose Luis Gutteres, dan Masyarakat Pers Malaysia, Baharuddin B. Reseh.

Puncak peringatan HPN 2011 di Kupang ini, juga diisi dengan pemberian penghargaan Medali Emas Spirit Jurnalisme kepada Jacob Utama, serta Kartu Pers Nomor Satu kepada dua orang, yaitu Bob Pattipawae dan Ronny Simon.

Penghargaan lainnya, Sertifikat Tokoh Pers tentang Kompetensi Wartawan kepada Fikri Jufri/pendiri dan redaktur senior majalah Tempo, dan Sabam Siagian (Dewan Redaksi The Jakarta Post dan anggota Dewan Kehormatan PWI pusat).

Sementara anugrah karya junalistik Adinegoro 2010 diraih oleh enam orang penerima, untuk karya tulis laporan berkedalaman diraih Ade Rahmawati (Koran Jakarta), karya tulis Tajuk, Primus Dorimulu (Investor Daily), karya foto diraih Susanto (Media Indonesia), junalisitik radio diraih M Taufik Budi Wijaya (KBR 68 H), junalistik televisi oleh Titin Rosmasari (Trans 7) serta karya junalistik karikatur, Gatot Eko Cahyono (Suara Pembaharuan).

Pada akhir acara, Presiden Susili Bambang Yudhoyono menulis pesan pada prasasti "Para Insan Pers Indonesia, Teruslah Berjuang Untuk Mencerdaskan Bangsa dan Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Kita". *

Tifatul: Mana Bahasa Indahmu?

2011-02-17T00:35:00.000-08:00

MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring melontarkan pernyataan yang melecut kemampuan berbahasa para insan pers. Ia mempertanyakan penggunaan kalimat-kalimat pilihan pada setiap sajian.

"Mana kemampuanmu membuat bahasa-bahasa indah yang memenuhi unsur-unsur mencerdaskan? Mana khasanah pantun, gurindam, prosa dan lainnya? Mana khasanah sastra kita?"

Kalimat itu mengalir dari bibir Menkominfo Tifatul, saat menjadi salah satu pembicara pada seminar tentang Masa Depan Pers di Oriental Hall, Kota Kupang, Selasa (8/2/2011) siang. Pembicara lainnya, Ketua Dewan Pers, Bagir Manan.

Saat itu, Menkominfo Tifatul sempat menyebut sebait pantun yang sarat makna. "Siapa berkata kasar, banyak jadi gusar. Siapa berkata lembut, banyak jadi pengikut."

Mendengar itu, aplaus meriah membahana dalam ruangan. Dalam suasana yang sangat familiar itu, Tifatul juga mengkritisi penyajian berita yang cenderung diulang-ulang bahkan ada yang dibuat tanpa memperhatikan unsur keberimbangan.

Dikatakannya, pers saat ini benar-benar menghirup udara bebas. Namun visi kebebasan tersebut hendaknya dimaknai secara baik. Apakah bebas untuk sebebas-bebasnya ataukah bebas tapi bertanggungjawab.

Selama ini, lanjut Tifatul, berita yang disajikan beraneka jenis. Ada yang hanya memenuhi unsur berita, ada juga berita-berita sensasional. Tapi sesungguhnya, publik mengharapkan berita- berita investigatif.

Saat ini, lanjut dia, masyarakat dihadapkan pada banyak pilihan untuk mengkonsumsi informasi/berita. Selain melalui media cetak, juga media elektronik. Bahkan penyajian melalui internet kini mendapat tempat di hati masyarakat.

Trend pembaca media cetak, katanya, cenderung menurun sedangkan elektronik terlebih internet semakin meningkat. Akan tetapi, peningkatan trend pembaca media internet itu kerap tidak diimbangi dengan penyajian informasi/berita yang bermutu, yang berkualitas, yang memenuhi unsur-unsur mencerdaskan masyarakat.

Pengelola media internet juga cenderung mengejar rating sehingga mengabaikan unsur-unsur yang diharapkan masyarakat. Karena itu, pola penyajian media hendaknya terus dibenahi sehingga pers Indonesia tumbuh dan berkembang seperti yang diharapkan. (kro)

Pos Kupang, 9 Februari 2011 halaman 1

Ibu Negara Resmikan Rumah Pintar Naioni

2011-02-17T00:33:00.000-08:00

IBU Negara, Hj. Ani Yudhoyono, Selasa (8/2/2011) meresmikan Rumah Pintar Sonaf Soet Hinef di Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, disaksikan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada kesempatan itu, Ibu Negara menyerahkan uang Rp 100 juta kepada pemerintah Kota Kupang untuk membiayai keperluan rumah pintar. Selain itu, memberi bantuan tiga unit komputer dan sejumlah buku. Presiden dan Ibu Negara juga berkesempatan menanam anakan pohon di halaman rumah pintar. Presiden menanam anakan Cendana sementara Ibu Negara menanam anakan Sukun.

Sebelum meresmikan, saat tiba di Naoni, Presiden dan Ibu Negara yang didampingi Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, disambut Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe dan Wakil Walikota, Drs. Daniel Hurek.

Suasana di sepanjang jalan menju rumah pintar dipadati masyarakat yang hendak melihat Presiden dan Ibu Negara. Ada warga sampai memanjat pohon.

Sewaktu tiba, Ibu Negara langsung berdialog dengan sejumlah warga. Ibu Negara menanyakan buku yang sudah dibaca anak-anak. Selanjutnya, Presiden dan Ibu Negara masuk ke dalam rumah pintar menemui anak-anak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Sekelompok pelajar menyanyikan lagu Ofalangga Soba-soba. Presiden tertarik dan menanyakan arti syair lagu itu. Setelah itu, Presiden dan Ibu Negara menangkap ikan lele pada kolam yang letaknya di samping rumah pintar.

Selesai kegiatan, Presiden dan Ibu Negara meninggalkan Naioni, kembali ke Rumah Jabatan Gubernur NTT.

Walikota Kupang, Daniel Adoe mengatakan, kehadiran Presiden dan Ibu Negara merupakan kebanggaan warga Kota Kupang dan NTT. (yel)

Pos Kupang, 9 Februari 2011 halaman 1

10 Wartawan asal NTT Terima Penghargaan

2011-02-17T00:30:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya mengatakan, NTT masih tertinggal. Dari 21 kabupaten/kota, masih terkategorikan sebagai daerah tertinggal, kecuali Kota Kupang.

"Tapi, kami punya modal sosial untuk membangun daerah ini sehingga bisa berkembang. Dan, kehadiran semua di sini kami percaya sebagai sebuah motivasi besar, dorongan dan semangat yang diberikan kepada pemerintah dan masyarakat NTT untuk terus berjuang menyelesaikan sebagian besar masalah yang saat ini dihadapi," kata Lebu Raya pada acara jamuan makan malam dengan undangan dan peserta HPN di Restorant Teluk Kupang, Selasa (8/2/2011).

Menurut Lebu Raya, jamuan makan malam sesungguhnya sebagai tanda sukacita, rasa persaudaraan, keluargaan, kebersamaan sesama anak bangsa. "NTT yang jauh dari pikiran dan perasaan banyak orang, mudah-mudahan dengan kehadiran semua di sini pikiran dan perasaan itu semakin dekat dan kemudian merasa senasib, sepenangungan dalam membangun bangsa ini dari NTT," katanya.

Lebu Raya menyatakan turut berbahagia karena dari seluruh Indonesia berkumpul di Kupang, NTT. Ia menyampaikan terima kasih kepada pengurus PWI Pusat dan Dewan Pers yang memilih Kupang sebagai tuan rumah HPN ke-65 tahun 2011. "Apakah 33 tahun lagi Kupang bisa jadi tuan rumah HPN, tapi saya percaya karena ini pertama kali NTT menjadi tuan rumah pada acara berskala nasional," ujar Lebu Raya.

Pada kesempatan itu, Gubernur memberi penghargaan kepada wartawan yang berjasa kepada daerah NTT. Selain piagam, pemerintah propinsi memberi cincin emas kepada sepuluh wartawan asal NTT, yakni Valens G Doy (alm), Kulius Siyaramamual (alm), P. Alex Beding, SVD, Peter A Rohi, Aco Manafe, Gerson Poyk, Rikard Bagun, Laurens Tato, Frans Padak Demon dan Primus Dorimulu.

Jamuan makan malam itu dirangkaikan juga dengan penandatangan MoU (memorandum of understanding) antara Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora dan investor asal Taiwan tentang pengembangan ternak di Kabupaten Sumba Timur. (yel/ira)

Wartawan Penerima Penghargaan

- Valens G Doy (alm)

- Julius Siyaramamual (alm)

- P. Alex Beding, SVD

- Peter A Rohi

- Aco Manafe

- Gerson Poyk

- Rikard Bagun

- Laurens Tato

- Frans Padak Demon

- Primus Dorimulu.

Pos Kupang, 9 Februari 2011 halaman 1

Sambut Presiden dengan Pagar Betis

2011-02-16T23:43:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Ribuan warga Kupang menyambut dengan antusias kedatangan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ny. Ani Yudhoyono di Kupang, Selasa (8/2/2011). Warga berdiri membentuk pagar betis di sepanjang jalan yang dilalui Presiden mulai dari Bandara El Tari sampai di tempat- tempat Presiden dan Ny. Ani melaksanakan kegiatan.

Seperti yang disaksikan Pos Kupang, warga Kupang yang terdiri dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, para pegawai dan masyarakat biasa mulai berjejal di sepanjang ruas Jl. Adi Sucipto, Jl. El Tari II dan Jl. El Tari I , Jl. Soeharto, Jl. HR Koroh dan Naioni sejak pukul 12.00 wita.

Berdiri sambil memegang bendera merah putih kecil, mereka terus memandang ke arah datangnya rombongan Presiden. Beberapa kali mereka terkecoh oleh iring-iringan kendaraan yang datang. Mereka mengira rombongan Presiden sedang datang, ternyata kendaraan lain.

Polisi lalu lintas yang berdiri di sepanjang sisi jalan sering disibukkan untuk mengendalikan warga yang cenderung memenuhi badan jalan. Mereka ingin secepatnya menyaksikan kedatangan Presiden dan rombongan.

Pesawat Garuda Airlines yang membawa Presiden dan rombongan mendarat di Bandara El Tari Kupang sekitar pukul 13.55. Di Bandara sudah menunggu Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan istri, jajaran Muspida NTT, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menkominfo, Tifatul Sembiring, dan pejabat lainnya.

Presiden SBY dan Ny. Ani Yudhoyono tampak sumringah sejak turun dari tangga pesawat. Di bandara ini Presiden disambut dengan tarian Hegong dari Kabupaten Sikka dan sapaan adat Natoni. Presiden dan rombongan juga dikalungi selendang tenun NTT.

Dari bandara Presiden menggunakan mobil plat merah bertulis Indonesia 1. Mobil tersebut sudah didatangkan dengan pesawat Hercules dari Jakarta beberapa hari sebelumnya.

Iring-iringan Presiden dan rombongan menyusuri Jl. Adi Sucipto, Jl El Tari II menuju Taman Nostalgia, depan Gedung Keuangan Negara. Warga Kota Kupang melambai-lambaikan bendera merah putih ketika melihat iringan-iringan mobil Presiden. Dari dalam mobil Presiden dan Ny. Ani Yudhoyono juga melambai-lambaikan tangan kepada warga.

Pada saat mobil Presiden tiba, anak-anak yang sebelumnya berada di pinggir jalan depan Gedung Keuangan Negara langsung berlari mendekati mobil Presiden dan Ny. Ani. Ada juga yang berlari menuju ke bagian samping Taman Nostalgia.

Kaca jendela sebelah kiri, dekat tempat duduk Presiden, dibuka setengah lalu Presiden melambaikan tangan kepada anak-anak. Anak-anak menyambutnya dengan sorak-sorai.

Turun dari mobil, Presiden sempat berdiri beberapa saat untuk melambaikan tangan. Presiden didampingi Ibu Ani berjalan memasuki Taman Nostalgia disambut dengan tarian.

Setelah mendengar laporan dari Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, Presiden meresmikan Gong Perdamaian Nusantara di Taman Nostalgia. Peresmian ditandai dengan pemukulan gong perdamaian oleh Presiden.

Sebelum memukul gong, Presiden masih melambaikan tangan kepada anak-anak sekolah dan warga Kota Kupang yang berada di pinggir Taman Nostagia. Selanjutnya dia menandatangani prasasti.

Masih di Taman Nostalgia, Presiden dan Ny. Ani menanam anakan cendana. Di lokasi tersebut sudah tersedia beberapa lubang dan anakan cendana yang hendak ditanam. Penanaman anakan pertama dilakukan oleh Presiden, diikuti Ny. Ani Yudhoyono, disaksikan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan pejabat lainnya.

Pada saat penanaman anakan cendana, anak-anak yang berada di pinggir Taman Nostalgia berteriak agar wartawan tidak berdiri pada waktu mengambil gambar. Mereka ingin wartawan duduk sehingga mereka bisa melihat Presiden lebih dekat.

Usai penanaman, presiden dan ibu sempat menyalami beberapa siswa anggota Pramuka yang berdiri dekat anakan cendana tersebut.

Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, dalam laporannya menyatakan bangga karena Kota Kupang dipilih sebagai lokasi Gong Perdamaian Nusantara.

"Gong Perdamaian ini bisa memperkuat kebersamaan, semangat toleransi dan kedamaian warga Kota Kupang. Ini merupakan sejarah bagi Kota Kupang," ujarnya.

Dari Taman Nostalgia, Presiden dan rombongan menuju Naioni untuk meresmikan rumah pintar. Dari Naioni Presiden menuju Rumah Jabatan Gubernur NTT di Jl El Tari I. Selama berada di Kupang, Presiden menempati rumah jabatan ini.

Siapkan 1500 Anakan

Kementerian Kehutanan RI pada saat peresmian Gong Perdamaian Nusantara juga menyiapkan anakan sebanyak 1.500 pohon di Taman Nostalgia dan 500 anakan di lokasi rumah pintar Naioni. Anakan yang disiapkan adalah anakan cendana, mahoni dan sawo kecik.

Dirjen Perbenihan Tanaman Hutan Kementerian Kehutanan, Dr. Ir. Bedjo Santoso. M.Si, yang ditemui di sebelum peresmian Gong Perdamaian, Selasa (8/2/2011), mengungkapkan, anakan tersebut dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

"Sejak kemarin, anakan ini disiapkan di sini. Ada yang ditanam di taman, tetapi ada juga yang dibawa pulang untuk ditanam di rumah. Kemarin banyak yang datang mengambil, terutama anakan sawo kecik," ujarnya. (ben/ira/yel/ati)

Pos Kupang 9 Februari 2011 halaman 1

Insan Pers Dukung Propinsi Kepulauan

2011-02-16T22:26:00.000-08:00

KUPANG, PK--Insan Pers Indonesia mendukung pemberlakuan khusus terhadap propinsi-propinsi kepulauan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dukungan itu tertuang dalam pernyataan sikap insan pers yang dikeluarkan di Kupang, Selasa (8/2/2011), setelah mengikuti Konvensi Pers tentang Daerah Kepulauan di Oriental Hall, Kupang.

Dalam pernyataan itu, insan pers mendesak pemerintah RI segera memperkuat status dan posisi daerah-daerah kepulauan sebagai daerah khusus dalam kerangka NKRI.

Insan pers mengharapkan, dalam melakukan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dipertegas dan diperjelas pengaturan tentang daerah khusus dan daerah istimewa dengan memasukkan daerah kepulauan sebagai salah satu wujud pemerintahan daerah dimaksud serta mengatur hubungan pemerintah dengan pemerintah daerah secara khusus dalam intervensi terhadap daerah-daerah khusus dan istimewa tersebut.

Insan pers juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memperkuat status hukum dan memperjelas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dengan segera membentuk dan menetapkan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

Sebelumnya, wartawan dari tujuh propinsi kepulauan, yaitu NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, mengumandangkan pernyataan yang sama. Wartawan propinsi kepulauan ini mengharapkan dukungan wartawan nasional terhadap perjuangan pengakuan propinsi kepulauan bagi tujuh propinsi ini.

Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengatakan, jika Rancangan Undang-Undang-nya telah diserahkan kepada DPR, tahun 2011 ini DPR akan membahasnya untuk diundangkan. Dirinya sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, untuk menyediakan anggaran untuk pembahasan RUU tentang perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Dipacu oleh moderator Primus Dorimulu, Marzuki menyatakan, pihaknya sedang menunggu draf RUU itu. "DPR gampang, sejauh argumentasi dan lain-lainnya bagus, kita dukung,"

katanya.

Aviana Salean, yang mewakili Gubernur NTT dalam forum itu, mengatakan, draf RUU propinsi kepulauan yang dirumuskan Badan Kerjasama Tujuh Propinsi Kepulauan sudah rampung. Tujuh gubernur dan ketua DPRD propinsi kepulauan akan bertemu Presiden untuk menyampaikan itu lalu diserahkan untuk diteruskan ke DPR dan dibahas.

Marzuki menyambut baik kabar yang disampaikan Aviana. Menurut Marzuki, potensi lokal perlu mendapat perhatian lebih, termasuk memberikan kekhususan kepada daerah-daerah tertinggal seperti NTT. Marzuki mengharapkan daerah mampu mengelola potensi yang dimiliki agar berarti bagi dirinya. Di Kupang, katanya, ada Semen Kupang, tapi macet, sedangkan di daerah lain berkembang pesat.

Bagi Marzuki, hal ini perlu dikaji secara khusus. Apakah perangkat UU yang kurang cukup, kurang memberi ruang yang lebih bagi daerah-daerah seperti NTT. "Saya bangga dengan gubernur yang mampu melihat peluang-peluang yang ada untuk dikembangkan. Masalahnya pengakuan undang-undang sehingga distribusi anggaran juga belum berjalan adil. Ini yang perlu dipikirkan agar ke depan distribusi anggarannya berlaku adil sampai di NTT," kata Marzuki.

Marzuki menjelaskan, distribusi anggaran hanya mengacu pada luas daratan dan jumlah penduduk. Postur APBN saat ini, katanya, 90 persen habis untuk yang wajib, sedangkan yang kurang wajib hanya 10 persen.

Untuk itu, katanya, tahun 2011 DPR prioritas bahas RUU Propinsi Kepulauan agar ke depan distribusi APBN memperhitungkan luas lautan. Misalnya NTT yang disebutkan 70 persen luas lautan dan 30 persen luas daratan bisa diperhitungkan dalam postur APBN. Saat ini ada 33 propinsi rebutan postur APBN yang 90 persen untuk urusan wajib.

Sementara Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan memparkan program kelistrikan yang berbasis daerah kepulauan. Dia menjelaskan, di NTT baru 30 persen rumah penduduk yang berlistrik. Jika setiap tahun naik 2 persen, maka 20 tahun lagi baru NTT sama dengan kondisi Jawa saat ini, jika ditangani dengan cara biasa. Untuk itu, dirinya akan menangani dengan cara luar biasa. Targetnya tahun 2011 ini, 70 persen rasio elektrifikasi atau rumah yang berlistrik.

Dahlan optimistis hal itu tercapai karena sudah dilakukan uji coba di beberapa wilayah seperti Sulawesi Utara. PLN mendukung propinsi kepulauan dengan energi terbarukan (ramah lingkungan, murah dan mudah terjangkau).

Untuk NTT, katanya, energi terbarukan menggunakan tenaga surya akan dimulai di Sumba. Sumba dengan sebaran penduduk yang jarang sulit terlayani dengan sistem instalasi. Energi terbarukan dengan tenaga surya ini mudah dipasang, bahkan lampunya bisa dicopot dan dibawa ke mana-mana. Jika ada pesta, warga mengumpulkan lampu-lampu itu untuk penerangan.

Untuk mendukung kemajuan pembangunan, dirinya sudah mengupayakan adanya perusahaan yang bisa merakit televisi yang dihidupkan dengan listrik tenaga surya. Selain Sumba, listrik tanaga surya juga diberikan untuk Pulau Komodo. Sedangkan Pulau Flores diupayakan 100 persen tanpa batubara dan PLTD sebelum Natal tahun ini. Tahun ini, katanya, semua diupayakan dengan listrik tenaga panas bumi dan PLTM.

Untuk Alor, sebagian tenaga surya dan sebagian PLTD, mengingat karakteristik daerahnya. Sabu dan Rote juga akan diupayakan peningkatan pelayanan sehingga kebutuhan akan listrik dapat dilayani 24 jam. Selama ini di Sabu PLN baru melayani aliran pada pukul 18.00 Wita atau jam 6 sore.

Untuk wilayah Timor barat, kata Dahlan, juga 100 persen rampung tahun ini. "Ini tekad kami," katanya.

Sedangkan Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung menyarankan propinsi kepulauan menjual wisata bahari untuk menggenjot PAD. Budaya penduduk (varian species), baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan, harus dikemas lebih menarik, antara potensi ikan dan garam. NTT punya potensi garam, tapi Indonesia mengimpor 2 juta ton/tahun. "Ini ironi," kata Chairul.(gem/ade)

Pos Kupang 9 Februari 2011 halaman 1

Margiono: Sambutan yang Meriah

2011-02-16T22:25:00.001-08:00

KETUA Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Margiono mengatakan, sambutan Kota Kupang sebagai tuan rumah HPN, sangat meriah jika dibandingkan dengan Pelembang dan Jakarta saat menjadi tuan rumah HPN sebelumnya.

Margiono mengatakan hal tersebut ketika memberikan sambutan

pada acara welcome party untuk semua peserta HPN di Restaurant Oriental, Senin (7/2/2011) malam.

"Spanduk-spanduk, tulisan-tulisan di koran dan semua orang bicara tentang HPN. Pada waktu HPN 2011 diputuskan di Kota Kupang, kita tidak bayangkan suasana meriah seperti ini. Kami bayangkan datang ke Kupang berarti berkemah. Bahkan ada yang bilang tidak ada penerbangan sehingga hubungi panglima TNI untuk siap kapal," ujar Margiono.

Ternyata, lanjut Margiono, Kupang sangat luar biasa. Hotel tidak cukup bukan karena kurang tetapi karena tamu yang datang cukup banyak. "Saat ini sekitar 80 persen peserta HPN sudah datang, Sisanya akan datang besok," katanya.

Dalam kegiatan ini, ketua Dewan Pers, Bagir Manan juga datang. "Beliau bukan orang pers tetapi itulah kebesaran hati orang pers. Beliau menjadi orang nomor satu di dunia pers," tambah Margiono sembari menimpali, kegiatan HPN kali ini juga ada penghargaan persahabatan pers dengan Timor Leste.

Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe mengatakan, masyarakat Kota Kupang sudah lama menanti dan selalu menanyakan kapan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono datang.

Adoe mengharapkan dengan pelaksanaan HPN maka diharapkan pers di Indonesia khususnya Kota Kupang semakin berkembang. "Semoga pers bisa tetap independent dan menyuarakan suara-suara yagn tidak bisa bersuara," katanya.

Welcome party diisi juga dengan penyerahan cinderamata kepada ketua umum PWI dan Presiden Komite Perdamaian Dunia, DR. Djuyono Sontani berupa Ti'ilangga dan Sasando. Selain itu, dimeriahkan dengan tarian Ismisi dari Kabupaten Alor dan Foti dari Rote serta permainan sasando oleh siswa SMAN 4 Kupang. (ira)

Pos Kupang, 8 Februari 2011 halaman 9

Kode Etik Sering Dilanggar

2011-02-16T22:23:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Pers (wartawan) sering melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik. Adapun bentuk pelanggaran, yakni berita tidak berimbang, berpihak, tidak ada verifikasi dan menghakimi.

Selain itu, mencampurkan fakta dan opini, data tidak akurat, keterangan sumber berbeda dengan yang dikutip di dalam berita, sumber berita tidak kredibel serta berita mengandung muatan kekerasan.

Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers pada Dewan Pers, Agus Sudibyo, S.Ip menegaskan hal ini dalam workshop peningkatan profesionalitas wartawan daerah di Hotel Sasando, Senin (7/2/2011). Sudibyo berbicara tentang problematika penegakan etika dan profesionalisme media.

Workshop diselenggarakan Dewan Pers, dengan keynote speaker, Ketua Dewan Pers, Prof. DR. Bagir Manan, MA, MCL, tentang perusahaan pers dari perspektif hukum.

Pemateri lainnya, Wina Armada Sukardi (Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers); Ir Muhammad Ridhlo 'Eisy, MBA (Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers) dan Ir. Zulfiani Lubis (Ketua Komisi Pelatihan dan Pendidikan Dewan Pers). Bertindak sebagai moderator, Bekti Nugroho.

Pelanggaran kode etik jurnalitsik juga terlihat dari pengaduan yang diterima Dewan Pers. Menurut Sudibyo, dalam tahun 2010, ada 512 kasus pengaduan, terdiri dari 121 pengaduan langsung dan 391 tembusan. Dari jumlah kasus itu, daerah pengaduan tertinggi yakni DKI Jakarta dengan 68 kasus. NTT hanya dua kasus pengaduan.

"Delapan puluh persen dari kasus yang ditangani/mediasi Dewan Pers, berakhir dengan keputusan bahwa media melakukan pelanggaran kode etik. Sembilan puluh persen keputusan/rekomendasi dewan pers dipatuhi oleh media yang bersangkutan," tegas Sudibyo.

Menurutnya, banyaknya pengaduan memiliki dua arti, yaitu meningkatnya kepercayaan terhadap Dewan Pers dan buruknya kualitas jurnalisme.

Wina Armada Sukardi mengatakan, tugas utama Dewan Pers adalah mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers. "Masih banyak masyarakat, bahkan wartawan yang belum mengetahui tugas dan fungsi Dewan Pers," katanya.

Muhammad Ridlo 'Eisy yang berbicara tentang standar kompetensi wartawan, mengatakan, diperlukan wartawan yang kompeten.

Zulfiani Lubis dengan materi meliput konflik dengan perspektif gender, mengingatkan, wartawan yang meliput berita konflik harus mendinginkan suasana dan jangan menjadi kompor atau provokator melalui berita.

Uni mengatakan sebelum membuat laporan mengenai konflik , ada beberapa hal yang harus diperhatikan misalnya mencari tahu akar permasalahan. "Mungkin kita akan butuh waktu sedikit lebih banyak tetapi dengan mengetahui akar permasalahan maka liputan kita akan objektif. Cover both side juga tidak cukup dalam liputan konflik bahkan seringkali menunjukan perbedaan semakin besar. Harusnya cover all side," ujarnya.

Uni juga meminta agar sebelum menulis berita, wartawan bisa memikirkan dampak bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, harus berhati-hati dalam memilih kalimat serta upayakan mencari persamaan yang bisa mempersatukan. (ira)

Pos Kupang, 8 Februari 2011 halaman 9

Wartawan Itu Panggilan

2011-02-15T07:22:00.000-08:00

"MENJADI wartawan itu panggilan. Jika tidak ada panggilan, maka tidak bisa jadi wartawan. Bagi saya, wartawan adalah pekerjaan mulia. Ini adalah panggilan jiwa saya." Demikian Jack Adam memaknai profesi wartawan.

Om Jack menjadi wartawan pada tahun 1975, saat usianya 22 tahun. Minat itu tumbuh diawali karena kecintaannya terhadap sastra, antropologi dan sejarah, sewaktu masih duduk di bangku sekolah menengah atas.

"Suatu ketika saya mengirim artikel ke suatu media, dan diturunkan. Saya baca, ternyata tulisan saya tidak berubah banyak. Hal itu memotivasi saya untuk terus menulis dan menjadi wartawan," kata Om Jack, demikian Jack Adam, saat dtemui di kediamannya, Jumat (4/2/2011).

Om Jack pertama kali menjadi wartawan Suara Karya. Setelah empat tahun bekerja (1975-1979), pindah ke Sinar Harapan. Pada tahun 1986, bekerja sebagai wartawan Suara Pembaruan, dan pensiun tahun 2002. Ia sempat bergabung dengan beberapa media lain, diantaranya Suara Indonesia, bertugas di Malang selama delapan bulan.

Pertama kali menjadi wartawan, sesungguhnya Om Jack sudah bekerja di kantor Gubernur NTT. Namun, karena talenta menulisnya lebih dominan, ia melepas pekerjaan itu dan menjadi wartawan.

Sebagai wartawan senior, sudah tentu Om Jack memiliki segudang pengalaman. Salah satunya, sampai saat ini tersimpan indah dalam memorinya, yaitu meliput bencana kelaparan di Pulau Sumba pada Mei 1979.

"Saya mendengar ada kelaparan di Pulau Sumba. Sebagai orang yang pernah hidup di Sumba, makan beras dan minum air Sumba, saya merasa terpanggil mencari tahu. Saya berangkat ke Sumba meskipun dalam kondisi sakit. Setelah sampai, saya berkeliling Sumba dengan menunggang kuda. Meski berat dan sulit, tetap saya lakukan karena saya memiliki pikiran bahwa mereka yang menjadi korban adalah keluarga saya, pacar saya, istri saya, adik kakak saya. Inilah membuat motivasi saya semakin tinggi," ujar Om Jack.

Hal yang membanggakan Om Jack adalah, berita kelaparan menjadi referensi dan mendapat respon positif. Presiden Soeharto turun langsung ke Sumba untuk melihat dan memberi bantuan kepada korban bencana kelaparan. "Ada rasa senang dan bahagia. Semua capek hilang ketika ada tanggapan dari pemerintah khususnya dari Presiden Soeharto yang melakukan kunjungan langsung ke Sumba untuk melihat kelaparan," kata pria kelahiran Sumbawa Besar, 18 Oktober 1952 ini.

Suami Afliana Salean yang hobi koleksi Alkitab berbagai bahasa ini, mengatakan, dengan menjadi wartawan membuatnya bisa menapaki sebagian besar daerah Indonesia.

Om Jack mengingatkan, seorang wartawan harus memiliki moralitas dan integritas. Kejujuran, kesetiaan pada tugas dan insting juga menjadi bagian dari profil dasar wartawan. Selain itu, wartawan jangan cepat puas dengan apa yang sudah dicapai.

Menurutnya, wartawan juga harus bisa otokritik. Kritik terhadap diri sendiri. "Bagaimana bisa mengeritik orang lain kalau tidak bisa kritik diri sendiri. Misalnya, kita pergi wawancara narasumber dengan celana robek, siapa yang mau menghargai kita kalau berpakaian seperti itu? Kita sendiri tidak menghargai diri sendiri," kata Om Jack.

Om Jack juga mengingatkan, wartawan jangan takut dengan masa depannya. "Burung tidak pernah menanam tetapi bisa menuai. Apalagi kita sebagai manusia, jadi jangan takut dengan masa depan," ujarnya.

Selepas pensiun dari Suara Pembaharuan, Om Jack tidak berhenti menulis. Saat ini ia sedang merampungkan novelnya berjudul Serasa. "Saya sudah putuskan menjadi wartawan hingga Tete Manis panggil saya pulang. Ini adalah panggilan jiwa saya," kata Om Jack. (ira/aca)

Pos Kupang 7 Februari 2011 halaman 9

Multi Etnis Sambut Gong Perdamaian

2011-02-15T07:18:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Masyarakat berbagai etnis mengarak Gong Perdamaian Nusantara keliling Kota Kupang, Minggu (6/2/2011). Sebelum dipancang pada tugunya di Taman Nostalgia, dilaksanakan ritual adat dan didoakan tokoh lintas agama.

Perarakan dimulai dari kantor Walikota Kupang, sekitar pukul 12.15 Wita, setelah Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe membuka kain selubung gong perdamaian.

Gong perdamaian diangkut sebuah mobil pick up, berada diantara iring-iringan kendaraan roda empat dan roda dua. Berbagai komunitas kendaraan, seperti Komunitas Vespa dan Jeep ikut ambil bagian.

Rombongan melintasi Jalan SK Lerik-Jalan El Tari 2-Bundaran Adi Sucipto-Jalan Timor Raya-Jalan Ahmad Yani-Jalan Tom Pello-Jalan Moh Hatta-Jalan Sudirman-Jalan Soeharto-Terminal Oepura-Jalan Amabi-Jalan WJ Lalamentik-Jalan El Tari.

Saat rombongan tiba di Jalan El Tari, tepatnya di depan kantor Gubernur NTT, gong perdamaian disambut peserta lainnya yang sudah menunggu. Mereka mengenakan pakaian adat masing- masing etnis. Selanjutnya, gong perdamaian diarak dengan berjalan kaki menuju Taman Nostalgia. Jarak dari depan kantor gubernur ke Taman Nostalgia, sekitar satu kilometer. Adapun urutan peserta, bagian depan marching band, diikuti peserta etnis Alor. Etnis lainnya, seperti Ngada, Bali, Sumba, Nagekeo, Manggarai, Maluku, Rote, Sabu dan etnis NTB, menunggu pada beberapa titik yang sudah ditentukan panitia. Pada setiap titik perhentian itu, gong perdamaian disambut dengan adat masing- masing etnis. Misalnya, saat tiba di etnis Manggarai, gong perdamaian disambut dengan tarian caci. Etnis Rote menyambut dengan membunyikan gong.

Saat tiba di Taman Nostalgia, gong perdamaian disambut tetua adat dari berbagai etnis yang sudah menunggu. Gong perdamaian diturunkan anggota polisi pamong praja, dilanjutkan dengan upacara adat suku Helong. Setelah itu, gong perdamaian dibawa ke tugunya untuk digantung.

Selanjutnya, penuturan adat oleh enam etnis yang diwakili Umbu Saga Anakaka (Sumba), Ans Takalapeta (Alor), Hengky Abineno (Helong), Edu Haning (Rote), Anton Patimangoe (Flores) dan A Radja Pono (Sabu). Seusai penuturan adat, dilanjutkan dengan doa oleh tokoh lintas agama.

Wakil Walikota Kupang, Drs. Daniel Hurek, mengatakan, gong perdamaian nusantara yang sebelumnya telah diserahterimakan secara adat di Jepara, Jawa Tengah, akan diresmikan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (8/2/2011).

Menurut Hurek, gong perdamaian nusantara merupakan bagian dari Komite Gong Perdamaian Dunia. "Terpilihnya Kota Kupang sebagai kota tempat pemasangan gong perdamaian nusantara selain di Jogya, Bali dan Ambon karena dari aspek sosial budaya Kota Kupang merupakan kota multi etnik dan multikultur," kata Hurek.

Hurek mengatakan, kehadiran gong perdamaian nusantara di Kota Kupang memberi pesan kepada semua pihak tentang perdamaian. "Damai itu merupakan sebuah hasil perjuangan yang membutuhkan pengorbanan dan memakan waktu yang lama. Damai ini juga merupakan sebuah kekuatan untuk membangun kota. Karena itu pihak pemerintah setempat berterimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dalam proses pembangunan masyarakat yang merupakan gabungan dari berbagai etnis yang salam ini hidup rukun dan damai. Kita mulai menggali dan melestarikan satu nilai dasar yang menjadi titik tolak untuk kebersamaan. Marilah kita jaga perdamaian, kerukunan dan persaudaraan di daerah ini," ujar Hurek.

Gong perdamaian terbuat dari campuran kuningan (bronze) dan perunggu. Gong perdamaian terdiri dari beberapa bagian, diantaranya lingkaran luar, lingkaran tengah dan lingkaran isi.

Lingkaran luar menampilkan logo dari 444 kabupaten/kota di Indonesia. Lingkaran tengah berisi logo 33 propinsi di Indonesia.

Sementara lingkaran dalam terdapat tulisan Gong Perdamaian Nusantara, sepasang bunga pada bagian kiri-kanan dengan tulisan "Sarana Persaudaraan dan Pemersatu Bangsa Indonesia." Lingkaran isi berisi simbol lima agama yang diakui bangsa Indonesia dan lingkaran puncak terdapat peta NKRI. Logo daerah Kota Kupang ditempatkan di bagian atas tengah dan ukurannya lebih besar dari logo daerah lainnya. (ira)

Pos Kupang, 7 Februari 2011 halaman 9

Hii Taba, Kain Terpanjang dari Sabu

2011-02-15T07:15:00.000-08:00

ADA hal menarik di Arena Pameran HPN, di Jalan Palapa. Pada stan Dekranasda Kabupaten Sabu Raijua, terdapat hi'i taba atau kain tenun yang panjangnya mencapai 30 meter. Wouw..!!!

Hi'i taba mencatat rekor Muri (Museum Rekor Indonesia) pada tahun 1990-an. Saat itu, Sabu Raijua belum menjadi kabupaten otonom, atau masih bergabung dengan Kabupaten Kupang.

Hi'i taba memiliki kombinasi tiga warna. Warna dasar hitam, dipadu dengan bis merah dan putih pada ujung atas dan bawahnya, menyerupai bendera merah putih. Di tengahnya, ada burung garuda, lambang negara Indonesia. Motif dan warnanya tidak akan pudar karena hasil karya yang terbuat dari bahan alam, diantaranya mengkudu dan nila.

Kain hasil tenunan kelompok ibu-ibu binaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Propinsi NTT ini, menjadi magnet bagi pengunjung pameran HPN.

Selain hi'i taba, stan Dekranasda Sabu Raijua juga memamerkan aneka kerajinan lain seperti mangkuk, cerek, sendok, anyaman topi petani, geraba. Bahan dasarnya dari lontar dan kelapa.

Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Sabu Raijua, Ny. Katrina Rihi Heke dan Kepala Bidang Pariwisata, Elo Huma Lado, saat ditemui di Arena Pameran HPN, Minggu (6/2/2011), mengatakan, kain tenun itu sebagai simbol orang Sabu menjaga kearifan lokal, yakni budaya tenun.

Menurut Rihi Heke, kain tenun hi'i taba sebenarnya biasa digunakan pada upacara adat Sabu pada saat melakukan ritual kepada Tuhan. Masyarakat Sabu mempercayai, hi'i taba sebagai pelindung karena mampu memagari tempat upacara tersebut dari berbagai ancanaman dan hambatan dari luar.

"Masyarakat Sabu percaya jika kain sebesar ini bisa menutupi dan melindungi mereka dari serangan-serangan jahat yang datang dari luar. Upacara ritual dengan Tuhan diyakini tidak akan gagal jika dipagari atau ditutupi dengan kain ini," kata Rihi Heke.

Dikatakannya, kain tenun ini menurut informasi akan dipakai oleh panitia ketika menjemput kedatangan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara, Ny. Ani Yudhoyono. (nia)

Pos Kupang, 7 Februari 2011 halaman 9

Dimensi Persoalan Pers Meluas

2011-02-15T07:10:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Dimensi persoalan pers di Indonesia saat ini makin meluas dan mengancam kebebasan pers. Ancaman kekerasan terhadap wartawan dan media pun diperkirakan akan terus meningkat.

Demikian penegasan Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, M.C.L dalam acara sosialisasi ratifikasi perusahaan pers dan silaturahmi dengan pimpinan organisasi kewartawan di NTT, pimpinan perusahaan pers dan para wartawan NTT, di Hotel Sasando Kupang, Minggu (6/2/2011) malam.

Dikatakannya, meski sudah ada Undang-undang tentang Pers (No. 40 Tahun 1999) yang melindungi kebebasan pers, namun ancaman terhadap kebebasan pers masih tetap ada. Kekerasan terhadap insan pers juga terus berlangsung, baik yang berasal dari luar maupun dari pers itu sendiri.

"Kekerasan dari luar itu misalnya saja karena penguasa atau perusahaan yang merasa terusik karena berita di media massa. Sedangkan dari dalam itu misalnya ada wartawan yang memperlakukan sumber berita secara tidak patut. Wartawan marahi sumber berita, bahkan lebih dulu memukul sumber berita," jelasnya.

Ancaman terhadap kebebasan pers, katanya, juga bisa datang dari sistem aturan. Masih ada aturan yang pasal- pasalnya mengancam kebebasan pers. "Karena itu sejak masih proses pembuatan aturan, Dewan pers selalu meminta dilibatkan agar tidak boleh ada klausul-klausul dalam pasal-pasal aturan yang mengancam kebebasan pers," katanya.

Pers, lanjut mantan Ketua Mahkamah Agung ini, tak hanya melaksanakan visi idealisme melalui pemberitaan, tetapi sudah menjadi industri. Perusahaan pers perlu ditata menjadi perusahaan yang profesional, kompeten dalam hal managemen dan menjamin kesejahteraan karyawannya.

Selain mutu managemen perusahaan pers, mutu berita juga sangat penting yakni memberikan informasi yang mendidik masyarakat, tidak hanya mengeksploitasi peristiwa-peristiwa yang tidak mengandung nilai edukasi.

Pers, tandasnya, juga harus tampil menawarkan solusi bagi persoalan-persoalan sosial, bukannya menjadi bagian dari persoalan sosial itu sendiri. Tatanan-tatanan nilai lokal harus terus dijaga oleh insan pers dalam pemberitaannya.

Sebelumnya, saat ditanya wartawan setibanya di Bandara El Tari, Kupang, Bagir Manan mengatakan, ada dua hal pokok yang akan dilakukan dalam HPN, yakni konsolidasi pers dan juga untuk bantuan kemayarakatan. Misalnya ada diskusi-diskusi untuk pembangunan di NTT.

"Saya berterima kasih kepada rakyat NTT yang bersedia menjadi tuan rumah HPN. Saya percaya rakyat NTT adalah penerima tamu yang baik dan sangat senang dengan tamu-tamunya. Dan taradisi ini yang tidak perlu kita ubah, tetapi terus dipelihara. Dan ini juga sebagai salah satu tanda khas rakyat Indonesia berbuat baik kepada tamunya," katanya.

Wartawan Harus Diasuransikan

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers, M Ridlo Eisy mengupas soal ratifikasi perusahaan pers menindaklanjuti Piagam Palembang. Dia kembali menegaskan pentingnya jaminan keamanan bagi wartawan, yang tidak hanya dilaksanakan oleh UU tetapi juga oleh perusahaan pers itu sendiri.

Faktor penting lainnya adalah jaminan kesejahteraan wartawan. Selain gaji yang cukup untuk wartawan dan keluarganya, juga jaminan keamanan dalam bentuk asuransi diri bagi wartawan.

"Kasihan kan, kalau wartawan dalam melaksanakan tugasnya, misalnya dipukul lalu mati, atau ditembak mati dan keluarganya tidak mendapat apa-apa. Jadi wartawan harus diasuransikan. Biar keluarganya tenang, ada jaminan dari perusahaan pers," tegasnya.

Menindaklanjuti Piagam Palembang, katanya, perusahaan pers di Indonesia akan diverifikasi.

Beberapa indikator verifikasi antara lain, pertama, upah wartawan dan karyawan media, minimal sesuai UMP dan dibayarkan 13 kali dalam setahun. Kedua, asuransi untuk perlindungan wartawan.

Ketiga, jika tidak melakukan kegiatan pers selama enam bulan berturut-turut, maka tidak diakui sebagai perusahaan pers. (amy/den)

Pos Kupang, 7 Februari 2011 halaman 1

Jalan Sehat HPN Berlangsung Meriah

2011-02-15T07:02:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Sekitar 1.500 warga Kota Kupang ambil bagian dalam kegiatan Jalan Sehat HPN, Sabtu (5/2/2011) pagi. Berada diantara warga, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya beserta istri, Ny. Lusia Adinda dan Wakil Gubernur NTT, Drs. Esthon Foenay, M.Si.

Kegiatan dimulai pukul 06.00 Wita, dengan titik star depan Rumah Jabatan Gubernur NTT, Jalan El Tari 1. Selanjutnya, peserta bergerak melewati Jalan Soeharto - Jalan Herewila - Jalan R Suprapto - Jalan WJ Lalamentik dan kembali ke Jalan El Tari 1.

Peserta Jalan Sehat HPN, berasal dari beragam latarbelakang. Pegawai negeri sipil (PNS) lingkup pemerintah propinsi, anggota TNI/Polri, perguruan tinggi dan pelajar. Panitia HPN pusat dan panitia daerah juga ambil bagian.

Selesai jalan sehat, dilanjutkan dengan acara hiburan. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi NTT, Ny. Lusia Adinda Lebu Raya menyanyi dua lagu dangdut, salah satunya Terajana. Peserta jalan sehat, termasuk Gubernur Lebu Raya, tidak sungkan-sungkan bergoyang dangdut.

Selanjutnya, acara kuiz. Panitia mengajukan pertanyaan, dan dilempar kepada peserta untuk dijawab. Sesi ini membuat suasana tambah hidup karena peserta pelajar saling rebutan menjawab pertanyaan. Tidak tanggung-tangung, ada sejumlah pelajar berebutan mike, bahkan merampas mike dari tangan panitia. Ada sepuluh pertanyaan yang diajukan dan semuanya berhasil dijawab pelajar. Kegiatan jalan sehat diakhiri dengan pemberian hadiah kepada 10 peserta yang berhasil menjawab pertanyaan. Setiap peserta yang menjawab benar, mendapat hadiah uang Rp 500 ribu yang disediakan panitia HPN.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengatakan kegiatan jalan sehat juga dalam rangka menjalin kebersaman, persaudaraan, sehati sesuara menyukseskan kegiatan HPN.

"Merupakan suatu kehormatan bagi NTT karena menjadi tuan rumah HPN. Semoga pers semakin jaya, berpihak pada kebenaran dan keadilan serta kejujuran. Membangun rasa optimisme," ujar Lebu Raya.

Lebu Raya juga mengajak agar warga Kota Kupang dan NTT menjadi bisa menjadi tuan rumah yang baik. "Kita harus menjadi tuan rumah yang baik dengan menampilkan kerukunan, tampilkan nilai-nilai sopan santun sebagai orang timur kepada setiap tamu yang datang," katanya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengungkapkan dalam rangkaian HPN ini, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono juga akan datang di NTT selama empat hari.

"Semua orang merasa ini hal yang luar biasa. Apalagi presiden akan melakukan kunjungan melakukan perjalanan melalui darat ke Atambua. Kalau setiap 45 menit harus berhenti dan singgah maka paling tidak ada tujuh titik atau tempat persinggahan," ujarnya. (ira)

1.000 Patung Komodo

KELOMPOK Usaha Putri Naga Komodo (PNK) Kabupaten Manggarai Barat menyediakan 1.000 patung komodo untuk dibagikan kepada tamu HPN.

Ketua Kelompok Usaha Putri Naga Komodo, Ishaka Mansyur mengatakan hal ini saat ditemui di Stan PNK, Arena Pameran HPN Jalan Palapa, Sabtu (5/2/2011).

Menurut Mansyur, PNK bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, Dinas Pariwisata dan Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Manggarai Barat, sehingga bisa berpartisipasi dalam pameran HPN.

"Seribu patung komodo sudah kami kirim lebih dahulu ke Kupang beberapa hari lalu ke panitia daerah. Meski hanya 1.000 tapi itu merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi kami karena bisa memberi cinderamata kepada tamu dan peserta HPN yang hadir," kata Mansyur.

Didampingi Abu Bakar, Ardi dan Mustamin, Mansyur menjelaskan, PNK terbentuk tahun 1999. Anggotanya terdiri dari kelompok perajin atau pemahat patung komodo, di Pulau Komodo, Kecamatan Komodo.

"Sampai saat ini sudah banyak anggota yang berkecimpung dalam kelompok. Bahkan, di kelompok tidak semata kita usaha untuk jual tapi juga sebagai tempat pelatihan. Dan, dari wadah ini muncul pemahat-pemahat patung komodo," katanya.

Mengenai kayu yang digunakan untuk patung komodo, Mansyur mengungkapkan, merupakan pohon Waru Laut. "Pohon ini tumbuh di pesisir pantai dan untuk menjaga agar pohon ini terus ada, kami saat ini ada program untuk tanam pohon Waru Laut," ujar Mansyur. (yel)

Pos Kupang, 6 Februari 2011 halaman 8

Gong Perdamaian Diarak Keliling Kupang

2011-02-15T06:59:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Gong perdamaian diarak keliling Kota Kupang, hari ini Minggu (6/2/2011). Perarakan dimulai pukul 13.00 Wita, dengan titik start halaman Kantor Walikota Kupang. Selesai diarak, gong perdamaian dipancang pada tugunya yang sudah dibangun di Taman Nostalgia.

Adapun rute perarakan, Kantor Walikota Kupang - Jalan SK Lerik- Jalan El Tari 2 - Jalan Adisucipto- Jalan Timor Raya- Jalan Ahmad Yani- Jalan Mohamad Hatta-Jalan Soeharto-Jalan Amabi- Jalan WJ Lalamentik-Bundaran Kantor Gubernur NTT-Jalan El Tari 1 belok depan Gereja Anugrah-Jalan El Tari 1- Jalan El Tari 2 - Patung Kirab Remaja dan berakhir di Taman Nostalgia.

Sekretaris Panitia Lokal Penempatan dan Peresmian Gong Perdamaian, Edjens Doeka, S.Sos, menjelaskan, arak-arakan gong perdamaian dimajukan dari jadwal sebelumnya Senin (7/2) dengan pertimbangan agar setelah arak-arakan masih ada kesempatan untuk membersihkan kota karena pada saat arak-arakan itu bisa saja orang membuang sampah sepanjang jalan.

Menurutnya, gong perdamaian akan diresmikian Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (8/2) sekitar pukul 13.00 Wita. Seusai peresmian, rombongan menuju ke Naioni untuk meresmikan rumah pintar.

Gong perdamaian merupakan karya besar legendaris sepanjang zaman. Gong tersebut terbuat dari campuran kuningan (bronze) dan perunggu.

Sekretaris Daerah Kota Kupang, Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si, menjelaskan, gong perdamaian terdiri dari beberapa bagian, diantaranya lingkaran luar, lingkaran tengah dan lingkaran isi.

Menurutnya, lingkaran luar menampilkan logo dari 444 kabupaten/kota di Indonesia. Lingkaran tengah berisi logo 33 propinsi di Indonesia. Sementara lingkaran dalam terdapat tulisan Gong Perdamaian Nusantara, sepasang bunga pada bagian kiri-kanan dengan tulisan "Sarana Persaudaraan dan Pemersatu Bangsa Indonesia.' Lingkaran isi berisi simbol lima agama yang diakui bangsa Indonesia dan lingkaran puncak terdapat peta NKRI.

"Logo daerah Kota Kupang ditempatkan di bagian atas tengah dan ukurannya lebih besar dari logo daerah lainnya," jelas Habde Dami.

Penyerahan gong perdamaian kepada pemerintah Kota Kupang oleh Komite Perdamaian Dunai di Desa Pakis Aji, Kecamatan Plajan, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 Januari 2011. Sehari setelah itu, gong perdamian tiba di Kota Kupang. (ira)

Pos Kupang 6 Februari 2011 halaman 8

Mahasiswa Kritik Independensi Pers

2011-02-15T06:56:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan pelajar dari berbagai sekolah menengah lanjutan di Kota Kupang memberikan kritik tajam terhadap independensi pers saat ini.

Para pelajar mahasiswa mempersoalkan peran pers yang dimainkan wartawan, yang penuh idealisme namun masih di bawah tekanan kapitalisme media. Mereka juga menilai para wartawan masih kurang peka terhadap persoalan sosial kemasyarakatan di NTT, seperti kasus tambang mangan dan sebagainya. Juga perilaku wartawan yang kerap menerima amplop dari narasumber.

Kritikan para pelajar dan mahasiswa itu disampaikan

dalam "Dialog Jusnalistik untuk Pelajar dan Mahasiswa" di kampus Unika Widya Mandira Kupang, Sabtu (5/2/2011).

Kegiatan bertajuk "Pers dari dan untuk Masyarakat" itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Pers Nasional (HPN).

Hadir dalam dialog tersebut, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, Rektor Unwira Kupang, Pater Yulius Yasinto, SVD, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementrian Kominfo RI, Fredy Tulung, para dosen, para wartawan lokal di NTT, para mahasiswa dan pelajar se- Kota Kupang. Tampil sebagai nara sumber, Kepala Litbang Metro TV, Claudius V Boekan, Ketua Pelaksana HPN Pusat, Priyambodo, Dirjen Kominfo, Fredy Tulung, pakar komunikasi dari Unwira, Pater Dr. Edu Dosi, SVD, dan moderator Afiani Malik (presenter News Maker Metro TV).

Para mahasiswa dan pelajar dalam dialog tersebut, selain mengeritik independensi pers, juga banyak memberikan masukan kepada wartawan agar ke depan lebih pro masyarakat dan bukan hanya pro kepentingan pemodal dan penguasa.

Banyak juga yang menanyakan tentang syarat-syarat menjadi wartawan dan presenter yang baik. Walaupun ruangan agak panas, namun tidak menyurutkan semangat para mahasiswa/pelajar mengikuti dialog tersebut dari awal sampai akhir. Mereka saling berebut mengajukan pertanyaan.

Pada kesempatan ini diumumkan pula juara lomba Majalah Dinding (Mading) dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN). Untuk kategori perguruan tinggi, juara I Fakultas Teknik Unwira Kupang, Juara II Jurusan Kebidananan Poltekes Depkes Kupang, Juara III Stikes CHMK Kupang. Kategori SMA, Juara I SMA Seminari St. Rafael, Juara II SMA Negeri 3 dan Juara III SMAK Giovanni.

Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik, Fredy Tulung, pada kesempatan ini mengatakan, pers dan jurnalistik memiliki dua kata kunci yakni informasi dan komunikasi.

Dikatakannya, Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan jumlah penduduk yang sangat besar dan beraneka ragam bahasa dan budaya namun tetap satu yakni 'Bhineka Tunggal Ika', dan sampai saat ini tetap bersatu karena adanya komunikasi dan informasi yang baik dan tidak menyesatkan.

Untuk itu wartawan harus memegang teguh etika profesi, etika moral dan sosial serta hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Menanggapi pertanyaan mahasiswa soal independensi dan kapitalisme media, Tulung mengatakan, media dikuasai oleh segelintir orang dan seberapa jauh media memiliki kepekaan pada persoalan di sekitarnya. Undang-Undang sudah mengatur sedemikian rupa antara pemilik dan profesi kewartawananan.

Media tidak hanya menampilkan entertainmen (hiburan), mistis, seks, tetapi juga edukasi.

Pater Edu Dosi, mengatakan, sejarah komunikasi dimana membentuk jurnalis melalui pendidikan formal. Sehingga, peran perguruan tinggi melalui pendidikan sangat penting. Ia mengatakan, menjadi jurnalis yang cerdas bisa melalui belajar dan belajar dan menggunakan perpustakaan untuk membaca

Menurutnya, kepedulian pers terhadap transformasi sosial, dengan melakukan diskusi terbatas maupun menggunakan media literasi (jurnalisme warga) agar apa yang masyarakat inginkan bisa dituangkan dalam media. Masyarakat juga harus cerdas dan bersikap kritis dalam memfilter media.

Claudius Boekan, mengatakan, masyarakat sadar media karena saat ini yang menentukan atau yang menjadi raja adalah masyarakat. "Masyarakat harus cerdas dalam menonton atau memilih pemberitaan mana yang pantas dan tidak," katanya.

Menurutnya, media ibarat madu dan racun sehingga media harus dikontrol. Ke depan, keterlibatan dan partisipasi pemirsa atau pembaca akan sangat menentukan eksistensi media massa. (nia)

Perlu Kritik dari Pers

GUBERNUR NTT, Drs. Frans Lebu Raya dalam sambutanya ketika membuka "Dialog Jusnalistik untuk Pelajar dan Mahasiswa", mengatakan, kritik dan gagasan dari media massa, dalam hal ini wartawan sangat diperlukan untuk membangun NTT.

"Untuk perbaikan ke depan dan membangun daerah ini, saya terima kritikan dan gagasan. NTT tidak perlu terus- menerus miskin tetapi harus lebih jernih dalam menyelesaikan persoalan," katanya.

Gubernur Lebu Raya mengatakan, dialog yang menghadirkan para mahasiswa dan pelajar diharapkan bisa memotivasi minat dan bakat mereka untuk terjun ke dunia jurnalistik dan menjadi wartawan yang baik dan mencitrakan NTT sebagai daerah yang potensial.

Ia mengatakan, mengapa menerima sebagai tuan rumah HPN tahun 2011 agar orang bisa melihat lebih jernih dan persis kondisi dan karateristik daerah NTT.

"NTT tidak sama dengan Bali dimana gubernurnya bisa berjalan mengunjungi daerah dalam satu hari saja dan bisa pulang tidur malam di rumah jabatan. Tetapi di NTT sangat berbeda, karena kunjungan ke daerah memerlukan waktu dan biaya yang mahal. Kadang gubernur harus naik kapal laut, bahkan sampan untuk sampai ke suatu daerah," katanya.

NTT, katanya, memiliki 1.192 pulau dan baru 432 pulau yang sudah memiliki nama. Karena itu NTT pantas menjadi propinsi kepulauan. NTT berbatasan wilayah dengan dua negara, Timor Leste dan Auatralia.

Ia mengatakan, NTT selalu mendapat predikat minor sebagai daerah miskin dan tertinggal. Predikat ini tidak boleh membuat warga NTT patah semangat, namun bangkit untuk membuktikan bahwa NTT bisa.

Propinsi NTT "melahirkan" banyak wartawan dan tokoh- tokoh pers di tingkat nasional, seperti almarhum Valens Goa Doy, Daniel Dhaki Dae, Julius Siyaranamual, Rikard Bagun, Claudius Boekan, Lorens Tato dan masih banyak lagi putra/i NTT yang menempati posisi-posisi penting di sejumlah media massa tingkat nasional. (nia)

Wartakan Optimisme bagi Masyarakat

SAAT membuka kegiatan pameran HPN di Jalan Palapa Kupang, Jumat (4/2/2011), Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan bahwa saat ini citra media massa di mata publik sangat baik. Ke depan diharapkan terus lebih baik.

Dalam konteks NTT, Gubernur Lebu Raya meminta media massa jangan hanya mewartakan hal-hal yang menimbulkan pesimisme. Pers, khususnya wartawan, diharapkan untuk mewartakan optimisme bagi masyarakat. Pers diminta menghadirkan berita-berita yang mencerahkan, membangkitkan optimisme akan masa depan yang lebih baik.

"Mesti ada harapan, harus selalu ada harapan supaya masyarakat merasa bahwa kita hidup ke depan lebih baik," katanya.

Lebu Raya menambahkan, HPN yang diselenggarakan di Kupang sangat berbeda dengan penyelenggaraan di tempat lain." Saya percaya pasti berbeda. perbedaan itu karena NTT adalah propinsi kepulauan. Untuk memobilisir para peserta HPN, tidak seperti di daerah lain," katanya.

Berkaitan dengan HPN ini, NTT akan dikunjungi oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono selama empat hari, 8-11 Februari 2011. NTT juga dikunjungi tamu dari Negara Timor Leste dan Malaysia. "Menjadi tuan rumah HPN merupakan satu kehormatan bagi NTT, apalagi presiden berada selama empat hari di NTT," katanya.

Masyarakat NTT, jelas Lebu Raya, harus memandang keberadaan Presiden dan perayaan HPN di NTT sebagai kepercayaan, kehormatan dan kebanggaan.

"Karena itu jadilah tuan rumah yang baik, rukun dan berbudaya. Ciptakan suasana yang kondusif dimana- mana, supaya semua orang yang datang di NTT merasa nyaman dan bisa membawa pulang kesan yang baik," katanya.

Gubernur Lebu Raya meminta kepada para wartawan untuk proaktif untuk mensukseskan penyelenggaraan HPN. Wartawan tidak boleh mengeluh. "Kalau melihat ada kekurangan silahkan datang ke panitia. Kita semua punya tekad yang sama harus sukses acara ini, mulai hari ini sampai presiden pulang ke Jakarta," katanya. (den)

Pos Kupang, 6 Februari 2011 halaman 1

Presiden Kenakan Pakaian Adat Belu

2011-02-15T06:50:00.000-08:00

PARA tokoh adat di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, akan mengenakan pakaian kebesaran adat Belu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya ke wilayah itu pada 10 Februari 2011.

"Ini bentuk penghormatan kami kepada Presiden sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini," kata Bupati Belu, Joachim Lopez dalam rapat pemantapan dengan Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2011 serta tim pendahulu dari protokol kepresidenan di Kupang, Sabtu (5/2011).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono akan ke Atambua, ibu kota Kabupaten Belu pada 10 Februari melalui jalan darat sejauh sekitar 300 km, setelah menghadiri puncak peringatan HPN ke-65 di Kupang, 9 Februari 2011.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke wilayah perbatasan Indonesia dengan negara Timor Leste itu untuk bernostalgia dengan Batalyon Infanteri (Yonif) 744/Satya Yudha Bhakti (SYB).

Ketika masih aktif di militer, Presiden SBY pernah menjadi Komandan Yonif 744/SYB ketika Timor Timur masih menjadi bagian dari NKRI. Batalyon ini bertugas di wilayah bekas jajahan Portugis itu untuk menumpas gerakan pengacau keamanan Timtim pada saat itu.

Bupati Lopez mengatakan pakaian kebesaran adat Belu ini, akan dikenakan kepada Presiden SBY saat berkunjung ke rumah pintar Atambua pada 10 Februari.

"Ini merupakan bentuk budaya kami...setiap tamu agung yang datang ke Kabupaten Belu, pasti akan dikenakan pakaian adat kebesaran seperti yang dikenakan para raja pada zaman dulu," katanya.

"Kita semua menjunjung tinggi dan menjaga keamanan bersama agar kunjungan Presiden ke NTT berjalan lancar dan mulus. Namun, tata krama adat dan budaya, janganlah kita abaikan," katanya.

Dalam perjalanan ke Atambua, Presiden SBY bersama Ibu Negara akan menyinggahi SoE, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kefamenanu, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara.

Presiden SBY dan Ibu Negara serta rombongan akan juga disambut dengan tarian adat di SoE dan Kefamenanu.

"Ini budaya kami dalam menyambut setiap tamu agung yang datang ke daerah kami, apalagi ini Presiden," kata Bupati Timor Tengah Selatan, Paul VB Mella dan Bupati Timor Tengah Utara, Raymundus Fernandez dalam pertemuan itu.

Bupati Fernandez mengatakan sejumlah titik ruas jalan yang rawan longsor di wilayah Timor Tengah Utara sedang dalam perbaikan agar tidak menganggu perjalanan Presiden dan rombongan menuju Atambua.

"Peralatan berat sudah kami siagakan pada sejumlah titik rawan untuk mengantisipasi jika terjadi longsoran," katanya dan menambahkan wilayah Timor Tengah Utara saat ini masih terus dilanda hujan dengan intensitas yang tinggi. (ant)

Pos Kupang, 6 Februari 2011 halaman 10

Gubernur: Tampilkan Wajah NTT

2011-02-15T06:43:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Pameran dalam rangka memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) merupakan salah satu cerminan atau tampilan wajah dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya mengatakan itu saat membuka pameran HPN 2011 di halaman kantor Dinas Kominfo Propinsi NTT, Jalan Palapa-Kupang, Jumat (4/2/2011).

Menurut Lebu Raya, peringatan HPN yang dilakukan di Kupang merupakan momen yang penting untuk mempromosikan potensi yang ada di masyarakat dan apa yang sudah dicapai atau diraih. Karena itu, pameran HPN merupakan salah satu cermin untuk melihat wajah NTT sebenarnya.

"Seperti apakah wajah NTT ada di kegiatan ini. Karena itu, saya tegaskan kepada semua pimpinan SKPD untuk saling dukung untuk sukseskan kegiatan ini sampai selesai. Bukan hanya pameran tetapi seluruh rangkaian kegiatan HPN di Kupang," kata Gubernur Lebu Raya.

Dijelaskannya, pameran menyongsong HPN juga sebagai moment penting untuk mengangkat harkat dan martabat NTT di mata nasional maupun luar negeri. Moment HPN di Kupang sebagai refleksi dan juga motivasi agar tidak berpikir kerdil dan rendah diri.

"Saat ini citra pers di mata masyarakat NTT dinilai baik. Dan saya berharap pers terus menyuarakan tentang optimisme masyarakat dan bukan pesimisme, sehingga dengan menimbulkan optimisme yang tinggi untuk menimbulkan harapan untuk hidup lebih baik ke depan," ujarnya.

Lebu Raya mengharapkan warga NTT, khususnya Kota Kupang agar menjadi tuan rumah yang baik selama penyelenggaraan rangkaian acara HPN, termasuk kunjungan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketua Penyelenggara Pameran HPN, Benny Dasman melaporkan, pameran ini menjadi ajang interaksi positif antarkalangan dunia usaha, dunia industri dengan masyarakat luas. Pameran akan berlangsung selama enam hari sejak tanggal 4-10 Februari 2011.

Pantauan Pos Kupang, arena pemeran tampak semarak. Stand-stand pameran diisi berbagai unsur dari pemerintah maupun lembaga sewasta, misalnya Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dekranas NTT kabupaten/kota se-NTT, PKK, lembaga perbankan, toko buku, industri- industri kerajinan dan mitra usaha lainnya.

Setiap kabupaten/kota mempromosikan atau memamerkan produk lokal unggulan dan berbagai kerajinan tangan andalan masing-masing wilayah seperti tenun ikat, pahatan komodo dari kayu gaharu dan asesoris sasando dari daun lontar serta aneka panganan dari bahan pangan lokal seperti jagung dan umbi-umbian.

Pengobatan Gratis

Selain pameran, dilaksanakan pula aksi sosial pengobatan gratis di beberapa tempat di Kota Kupang, seperti di Pasar Oebobo, Pasar Oeba dan halaman kantor SKH Pos Kupang. Pengobatan gratis di beberapa tempat tersebut melayani seribu lebih warga Kota Kupang.

Di Pasar Oebobo, sekitar 400 pasien dilayani tenaga medis yang ikut dalam aksi sosial itu. Ada sekitar 12 dokter, baik dokter gigi maupun dokter umum serta petugas medis lain yang terlibat dalam aksi pelayanan sosial tersebut.

Di Pasar Oeba, selain pengobatan gratis, juga dilakukan pembagian susu dancow secara gratis kepada anak- anak. Pengobatan gratis di pasar ini melibatkan 20 dokter, terdiri dari 10 orang dokter umum dan 10 dokter gigi. Mereka dibantu mahasiswa Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kupang dari jurusan Keperawatan dan Kesehatan Gigi dan Farmasi serta mahasiswa Citra Sari Husada Mandiri (CHMK). Ratusan warga Oeba tampak antusias memadati lokasi pengobatan gratis untuk memeriksa kesehatannya. Kebanyakan yang datang adalah ibu rumah tangga yang membawa serta anak mereka. Ada yang datang karena sakit dan adapula yang datang untuk mengontrol atau sekadar mencari tahu sakit yang dideritanya.

Pengobatan gratis di halaman SKH Pos Kupang, pasien yang datang sebanyak 678 orang. Sebagian besar pasien mengeluh batuk pilek, maag dan gatal-gatal.

Demikian dikatakan drg. Iin Adriani dari Dinas Kesehatan Kota Kupang.

"Dari tiga lokasi pengobatan gratis, di lokasi inilah yang jumlah pasiennya terbanyak dengan flu sebagai penyakit dominan. Kemungkinan karena cuaca yang ekstrim saat ini," katanya.

Sejumlah warga yang ditemui mengaku senang mendapat pelayanan kesehatan secara gratis.

Aksi sosial lain dalam rangka HPN adalah donor darah yang digelar PMI NTT. Dalam aksi tersebut berhasil dikumpulkan 200 kantong darah.

Kepala Unit Transfusi Darah PMI NTT, dr. Samson Teron, yang ditemui di kantor Gubernur NTT, kemarin, mengatakan, jumlah katong darah yang diperoleh bisa mencapai 200 lebih karena antusias dari masyarakat dan juga PNS di lingkup setda Propinsi NTT yang berpartisipasi dalam aksi donor darah. (jj/yel/ii/kk/den)

Atambua Siap Terima Presiden

PERSIAPAN fisik lokasi yang bakal dikunjungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Atambua, ibukota Kabupaten Belu, sudah memadai. Kota itu sudah siap menerima kedatangan Presiden.

Secara keseluruhan lokasi di Markas Batalyon Infanteri (Mayonif) 744/SYB yang menjadi pusat kunjungan Presiden, serta Rumah Pintar yang akan dikunjungi Ibu Negara, tinggal hanya pembenahan ringan. Diharapkan seluruh agenda kunjungan bisa berjalan aman dan lancar.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jendral (TNI) George Toisutta memantau langsung persiapan di Atambua.

Jendral Toisutta mengatakan, secara fisik persiapan yang dilakukan sudah memadai, tinggal dilengkapi saja. Dia meminta dengan sisa waktu yang ada dilakukan pembenahan untuk melengkapi yang masih kurang.

"Presiden ke Atambua bakal melalui jalan darat. Beliau mau melihat secara dekat kondisi rakyatnya. Jangan dibilang presiden tidak peduli rakyatnya. Buktinya dengan usia seperti sekarang, beliau siap menempuh perjalanan darat dari Kupang sampai Atambua," katanya.

Turut hadir mendampingi KSAD, Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, Aslok KSAD, Mayjen (TNI) Wibowo, Kasdam IX/Udayana, Mayjen (TNI) Endar Priyanto, Komandan Brigif/Komodo, Kolonel Zakarias, Danrem 161/Wirasakti-Kupang, Kolonel (Arh) I Ketut Siangan, Danyon 744/SYB, Letkol (Inf) Asep Nurdin, Dandim 1605 Belu dan beberapa perwira tinggi lainnya.

Secara terpisah Bupati Joachim Lopez menjelaskan, pemerintah dan masyarakat Belu sudah siap menerima kehadiran Presiden. Persiapan teknis terus dilakukan baik di Mayonif 744/SYB di Tobir maupun di Rumah Pintar.

Pantauan Pos Kupang, tenda untuk penginapan presiden dan sejumlah menteri, sudah dibangun. Petugas teknis tengah melakukan pemasangan listrik maupun AC di seluruh tenda. Lokasi untuk penanaman bibit cabe rawit, kolam dan lopo pun sudah dipersiapkan. Di rumah pintar yang berlokasi di kompleks Makodim 1605 Belu, juga sudah ditata dengan baik. Para pelajar yang ditugaskan untuk mengisi acara pada kunjungan Presiden dan Ibu Negara juga sudah mulai melakukan latihan. (yon)

Pos Kupang, 5 Februari 2011 halaman 1

Peserta HPN Mulai Berdatangan

2011-02-15T06:40:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Peserta HPN dari propinsi lain, mulai berdatangan. Sampai dengan Jumat (4/2/2011), peserta yang sudah tiba di Kota Kupang, berasal dari Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Kalimantan Timur.

Delegasi dari Jawa Barat dan Kalimantan Timur, masing-masing baru satu orang. Peserta lainnya dari kedua propinsi itu dan juga dari daerah lainnnya, sedang dalam perjalanan. Selain peserta, sudah tiba sejumlah panitia HPN pusat serta pasukan pengamanan presiden (Paspampres).

Paspampres tiba dengan menumpang Hercules. Pesawat Hercules tiba di terminal A Bandara El Tari Kupang, Jumat (4/2/2011) sekitar pukul 13.25 Wita, membawa serta dua unit mobil yang akan digunakan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara, Ny. Ani Yudhoyono.

Kedatangan Paspampres dan mobil presiden disambut Danlanud El Tari Kupang, Letkol (Nav) Joko Winarto, S.E. "Selain Paspampres dan mobil presiden, sudah tiba juga protokol dari istana presiden," jelas Winarto.

Menurut Winarto, sebelumnya Kamis (3/2), dua pesawat Hercules tiba membawa dua genzet untuk mengantisipasi listrik yang sering padam. "Genzet itu akan ditempatkan di penginapan dan satunya dibawa ke Atambua, Belu," jelas Winarto.

Dikatakannya, hari ini Sabtu (5/2) akan datang satu helikopter yang bertugas melakukan pengamanan terhadap presiden.

Informasi dari sekretariat HPN, hari ini diadakan rapat koordinasi antara panitia HPN dengan Paspampres. Rapat berlangsung di ruang rapat Sekda NTT. (ira/den)

Pos Kupang 5 Februari 2011 halaman 9

Presiden Pastikan NTT Dapat Perlakuan Khusus

2011-02-11T21:05:00.000-08:00

JAKARTA, PK -- Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono memastikan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat perlakuan dan perhatian khusus dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan di propinsi yang berbatasan dengan dua negara, Australia dan Timor Leste tersebut.

Presiden Yudhoyono menegaskan hal itu saat memimpin rapat paripurna kabinet Indonesia Bersatu di Kantor Kepresidenan RI di Jakarta, Rabu (2/2/2011) petang. Rapat paripurna tersebut digelar dengan agenda tunggal yakni mendengar pemaparan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya tentang program pembangunan strategis di NTT.

"Bapak Presiden memastikan akan memberi perhatian khusus kepada NTT. Beliau dan para menteri merespons dengan baik program yang kami sampaikan karena sejalan dengan program prioritas nasional," kata Gubernur Lebu Raya kepada Pos Kupang usai pertemuan tersebut.

Presiden Yudhoyono akan berkunjung ke NTT selama tiga hari mulai tanggal 8 Februari 2011. Selain menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN), presiden akan berkunjung ke Atambua, Kabupaten Belu. Dalam kunjungannya ke NTT Presiden Yudhoyono ingin melihat langsung kondisi propinsi ini.

Rapat paripurna yang dihadiri Wakil Presiden, Boediono dan tiga menteri koordinator itu berlangsung sekitar dua setengah jam. Gubernur Lebu Raya didampingi Sekda Propinsi NTT, Frans Salem, S.H, M.Si, Kepala Bappeda NTT, Wayan Dharmawan, Kepala Dinas PU NTT, Ir. Andre W Koreh, Direktur Utama Bank NTT, Daniel Tagu Dedo serta pejabat lainnya.

Saat membuka rapat paripurna kabinet itu, Presiden Yudhoyono mengatakan, pemerintah akan merancang program khusus untuk mempercepat pembangunan di NTT. Presiden menyadari, NTT merupakan salah satu propinsi yang tidak dikaruniai sumber daya alam yang melimpah seperti daerah lain di Tanah Air sehingga perlu kebijakan khusus dan langkah khusus, demi keadilan. "Pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan di NTT," kata Presiden Yudhoyono seperti dikutip Gubernur Lebu Raya.

Mengawali pemaparannya di hadapan presiden, wakil presiden serta para menteri, Gubernur Lebu Raya menjelaskan tentang delapan agenda pembangunan daerah dengan empat tekad pembangunan, yakni menjadikan NTT sebagai propinsi jagung, propinsi ternak, propinsi koperasi dan propinsi cendana.

Pemaparan gubernur selanjutnya lebih fokus pada program yang konkret, antara lain pembangunan industri garam serta tambak garam rakyat, semi mekaninisasi untuk jagung, pusat pembibitan ternak, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan rumput laut, pembibitan dan penanaman cendana serta menggenjot sektor pariwisata.

"Program konkret yang kita tawarkan mendapat tanggapan yang baik dari presiden karena sejalan dengan program pemerintah pusat, misalnya untuk memehuni kebutuhan daging dan garam dalam negeri. Sampai sekarang kita masih mengimpor daging dan garam," kata gubernur.

Khusus di bidang pertenakan, Lebu Raya mengatakan Presiden menyetujui untuk membangun pusat pembibitan dan balai inseminasi buatan di NTT. "Ini untuk mendukung peningkatan produksi ternak sapi di NTT karena dari sisi bibit sapi kita masih terbatas," jelas Lebu Raya.

Presiden, lanjutnya, optimis industri garam di NTT dapat dikerjakan dengan teknologi bertaraf internasional. "Namun, kalau ingin menjadikan NTT sebagai salah satu sentra industri garam di Indonesia, saya ingin lihat langsung di mana tempat itu dan bagaimana langkah konkret yang akan diambil," kata presiden.

Presiden berharap setelah kunjungan ke NTT dirinya segera dapat menetapkan kebijakan untuk percepatan pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di NTT.

Menurut gubernur, tiga wilayah di NTT akan menjadi sentra industri garam yaitu Wewaria di Kabupaten Ende, Mbay di Kabupaten Nagekeo dan Teluk Kupang di wilayah Kabupaten Kupang. Luas pengembangan industri garam di NTT kurang lebih 5.000 hektar.

Gubernur Lebu Raya mengucapkan terima kasih kepada

pemerintah pusat yang memberi perhatian kepada NTT.

"Dalam rapat kabinet tadi saya katakan bahwa sayalah orang yang paling berbahagia karena sidang paripurna kabinet secara khusus membahas Nusa Tenggara Timur," ujarnya.

Dia mengharapkan agar seluruh elemen masyarakat NTT menjaga suasana yang kondusif selama kunjungan Presiden Yudhoyono ke NTT.

Lombok Masuk Istana

Ada kado spesial yang diberikan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya kepada Presiden Yudhoyono saat sidang paripurna kabinet Rabu lalu. Kado tersebut berupa cabai rawit (lombok padi).

Menurut gubenur, lombok kecil yang pedasnya minta ampun itu sangat disukai Presiden Yudhoyono.

Gubernur memberikan cabai rawit sebanyak 2 kg dan 10 anakan cabe rawit yang akan ditanam presiden di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor-Jawa Barat.

"Dalam berbagai kesempatan kalau bertemu saya, Bapak Presiden selalu ingat cabai rawit dari Kupang. Makanya saya bawa khusus untuk beliau, termasuk anakannya untuk ditanam," kata gubernur.

Menurut gubernur, sejumlah menteri, termasuk Mendagri Gamawan Fauzi juga memesan anakan cabai rawit untuk ditanam.

Selain di Indonesia cabai rawit juga tumbuh dan populer sebagai bumbu masakan di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Di Malaysia dan Singapura cabai rawit dinamakan cili padi, di Filipina disebut siling labuyo dan di Thailand phrik khi nu. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama thai pepper atau bird's eye chili pepper.

Buah cabai rawit berubah warnanya dari hijau menjadi merah saat matang. Meskipun ukurannya lebih kecil daripada varietas cabai lainnya, ia dianggap paling pedas karena kepedasannya mencapai 50.000-100.000 pada skala scoville. Cabai rawit biasa dijual di pasar-pasar bersama dengan varitas cabai lainnya. (osi)

Pos Kupang, 4 Februari 2011 halaman 1

Persiapan Panitia 90 Persen

2011-02-11T21:03:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Persiapan Panitia Daerah HPN 2011 untuk menggelar semua rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, 4-10 Februari 2011, sudah mencapai 90 persen. Kalaupun ada perubahan dari Protokol Istana Kepresidenan, panitia sudah siap menyesuaikan.

Demikian dikatakan Ketua Panitia Daerah HPN 2011, Ir. Andre Koreh, M.T, dalam rapat pleno panitia di ruang rapat Sekda NTT, Selasa (1/2/2011).

Dalam rapat pleno tersebut, Andre menanyakan kesiapan semua seksi. Dari pemaparan koordinator seksi, Andre menyimpulkan, persiapan panitia sudah mencapai 90 persen.

"Saya boleh katakan bahwa panitia daerah sudah siap menggelar HPN 2011. Semua persiapan teknis hampir rampung dan kami tinggal menyesuaikan saja bila ada perubahan dari Protokol Istana Kepresidenan. Untuk persiapan di Atambua, saya tidak begitu tahu, namun tampaknya mereka juga sudah siap. Perubahan terakhir terkait agenda Presiden dan rombongan selama di Kupang akan kami ketahui setelah presentasi program di Istana," kata Andre.

Untuk merampungkan semua persiapan, katanya, panitia akan melakukan gladi kotor tanggal 3 Februari dan gladi bersih tanggal 6 Feburari. "Gladi kotor dan bersih ini akan dilakukan mulai dari penyambutan di Bandara El Tari hingga Presiden dan rombongan tiba di rumah jabatan gubernur. Gladi kotor akan dipandu langsung panitia pusat, sedangkan gladi bersih akan dipandu Paspampres," jelasnya.

Rangkaian kegiatan HPN 2011 akan diawali pameran, pengobatan gratis, bakti sosial dan donor darah tanggal 4 Februari. Pada tanggal 5 Februari, digelar jalan sehat dengan start dan finish di alun-alun rumah jabatan Gubernur NTT dan dialog jurnalistik pelajar dan mahasiswa di aula Unika Widya Mandira-Kupang.

Selanjutnya tanggal 7-10 Februari, akan dilaksanakn workshop oleh Dewan Pers dengan tema "Peningkatan Profesionalisme Wartawan Daerah" menampilkan pembicara Bagir Manan (Ketua Dewan Pers), Bambang Harymurti (Wakil Ketua Dewan Pers), Agus Sudibyo, Uni Lubis dan M. Ridlo. Selain itu konvensi media massa, seminar Propinsi Kepulauan Problematik dan Tantangannya, peluncuran buku, seminar pertambangan dan peringatan puncak HPN 2011 tanggal 9 Februari di aula EL Tari Kupang.

"Mari kita saling mendukung agar semua rangkaian kegiatan ini bisa sukses. Saatnya sekarang ini bagi kita untuk menarik perhatian dunia ke NTT," kata Andre.

Pahami Kondisi NTT

Berbagai permintaan dari Protokol Istana Kepresidenan, Panitia Pusat HPN 2011 maupun peserta lainnya terkait ketersediaan hotel, kendaraan dan lainnya membuat panitia daerah cukup kewalahan. "Dalam keterbatasan yang dimiliki, NTT akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik," kata Andre.

Sebelumnya, Penasehat Panitia Daerah HPN 2011, Yusak Riwu Rohi, dalam rapat pleno meminta Sekda NTT, Frans Salem, S.H, agar memberitahu Presiden, Panitia Pusat dan peserta agar memahami kondisi NTT. "Ada banyak permintaan mereka seperti kendaraan yang mewah, hotel berbintang dan lainnya yang jelas-jelas tidak mungkin semuanya dipenuhi di Kupang. Untuk itu, saya minta agar Pak Sekda memberitahu mereka agar mau memahami kondisi kita di NTT. Beritahu mereka, bahwa pelayanan terbaik pasti akan diberikan sehingga jangan ragu ke NTT," katanya. (eko)

Pos Kupang, 2 Februari 2011 halaman 1

Persiapan Panitia Semakin Intensif

2011-01-23T21:06:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Rangkaian kegiatan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2011, 3-9 Februari 2011, makin dekat. Untuk itu, semua persiapan teknis dari panitia harus semakin intens dilakukan. Persiapan yang baik harus didukung dengan komunikasi dan koordinasi yang baik juga. Demikian dikatakan Ketua Panitia Daerah HPN 2011, Ir. Andre Koreh, M.T, di ruang kerjanya, Selasa (10/1/2011).

Koreh menjelaskan, terkait persiapan HPN, panitia daerah dan panitia nasional terus melakukan koordinasi, termasuk koordinasi tentang kedatangan para peserta. Kordinasi ini, menurutnya, dimaksudkan agar semua persiapan yang berkaitan dengan penyelenggaraan HPN bisa berjalan lancar dan terarah. "Kita tidak bisa lagi main-main dengan persiapan. Saya harap rapat konsolidasi setiap seksi terus rutin dilaksanakan. Besok (hari ini), panitia juga akan menggelar rapat lengkap di ruang rapat Sekda Propinsi NTT tepat pukul 10.00 Wita. Kami harapkan semua SKPD bisa hadir untuk mengkoordinasikan semua persiapan terutama yang berhubungan dengan tanggungjawabnya," katanya.

Koreh menambahkan, persiapan yang saat ini dilaksanaan adalah, penyelesaian Monumen Pers dan Gong Perdamaian di Taman Nostalgia. "Kedua monumen dalam proses perampungan. Diperkirakan dua minggu sebelum puncak HPN, kedua monumen ini sudah rampung," katanya.

Persiapan lainnya, jelas Koreh, soal pelaksanaan seminar tentang pertambangan, propinsi kepulauan dan pameran mini yang akan dilaksanakan di aula rumah jabatan gubernur. Dalam pameran ini, katanya, diharapakan setiap daerah dapat memamerkan produk-produk unggulan yang menjadi ciri khas NTT. "Panitia juga akan menggelar jalan sehat dengan menghadirkan sepuluh ribu peserta dari semua sekolah-sekolah yang ada di Kota Kupang, ditambah anggota

TNI, Polri dan PNS," jelasnya.

Untuk menyemarakan kegiatan HPN, katanya, panitia telah berkoordiansi dengan semua SKPD tingkat propinsi untuk memasang baliho di tempat-tempat strategis yang ada di Kota Kupang. Untuk jalan-jalan protokol yang akan dilewati presiden dan rombongan, menurut Andre, akan dibenahi. "Menurut informasi, presiden akan berkunjung ke wilayah perbatasan. Untuk itu jalan menuju wilayah perbatasan juga harus disiapkan," katanya.

Menurut Andre, panitia juga sudah melakukan koordinasi dengan para bupati dan walikota di NTT untuk memberikan dukungan dan berpartisipasi. "Diharapkan para bupati dan walikota memberikan kontribusi aktif, khususnya dalam memamerkan produk-produk unggulan yang menjadi ciri khas daerahnya saat pameran," kata Koreh. (den)

Monumen Pers di Taman Nostalgia

2011-01-23T20:55:00.000-08:00

KEHADIRAN Presiden SBY di Kupang, tanggal 9 Februari 2011 tidak hanya untuk menghadiri puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) yang akan digelar di Aula Utama El Tari Kupang. Presiden SBY juga akan meresmikan beberapa proyek atau bangunan.

Salah satu proyek yang akan diresmikan Presiden SBY adalah Taman Nostalgia yang terletak di Jalan El Tari II, Kupang. Di dalam taman tersebut dibangun sebuah Monumen Pers yang juga akan diresmikan oleh Presiden SBY.

Ketua Umum Panitia Daerah HPN 2011, Ir. Andre W Koreh, M.T, yang ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, Monumen Pers tersebut akan menjadi bukti bahwa NTT pernah menjadi tuan rumah atau penyelenggara HPN. Bagi Andre, menjadi tuan rumah perayaan HPN menjadi kebanggaan bagi NTT sehingga harus ada tanda mata yang akan menjadi bukti sejarah.

"Kalau semua propinsi di Indonesia digilir menjadi tuan rumah perayaan HPN, mungkin nanti 33 tahun lagi baru NTT menjadi tuan rumah. Untuk itu, Monumen Pers yang dibangun akan menjadi saksi sejarah bahwa NTT juga mampu menyelenggarakan kegiatan berskala nasional yang mana momunen tersebut diresmikan oleh presiden," kata Andre.

Andre mengatakan, alokasi dana yang akan digunakan dalam membangun monumen pers tersebut bersumber dari APBD Propinsi NTT. Menurut dia, pers sebagai salah satu elemen bangsa, hadir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kebijakan pelaksanaan pembangunan di negara ini, sehingga patut mendapatkan apresiasi dari pemerintah selaku aparatur. Dengan pers, kata dia, segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional, bisa lebih bermanfaat dengan fungsi kontrol yang diberikan secara lebih berkualitas dan independen.

"Fungis pers sebagai pengontrol pelaksanaan pembangunan patut didukung demi peningkatan kualitas hidup masyarakat," kata dia.

Pantauan Pos Kupang, Minggu (9/1/2011), pembangunan monumen tersebut sudah mencapai 60 persen. Monumen tersebut berbentuk sebuah buku yang terbuka yang di atasnya ditancapi sebuah bolpoin. Beberapa pekerja nampak bekerja membangun monumen setinggi lebih dari sepuluh meter tersebut. (den/eko)

Pos Kupang 10 Januari 2011 halaman 9

Lomba Mading antar-SLTA dan PT

2011-01-23T20:52:00.000-08:00

KUPANG, PK---Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan perguruan tinggi (PT) di Kota Kupang akan bertarung menyajikan malajah dinding (mading) memeriahkan Hari Pers Nasional, Februari mendatang. Tiga mading terbaik akan dipamerkan di arena pameran yang juga akan disaksikan Presiden SBY.

Dalam rapat di Kantor Dinas PPO NTT, Jumat (7/1/2011), beberapa tim teknis lomba mading, yakni Rony Fernandez, Meky Berelaka dan Tony Kleden, sepakat agar lomba mading ini dibagi dua kategori peserta, yakni SLTA dan perguruan tinggi. SLTA dan perguruan tinggi yang boleh mengikuti lomba ini hanya untuk untuk sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Kota Kupang saja.

Lomba mading dengan tema "Bersama Membangun NTT" ini, menurut Berelaka, bertujuan antara lain membangkitkan minat dan kecintaan para pelajar dan mahasiswa terhadap dunia tulis menulis, melihat sejauh mana sekolah-sekolah dan kampus memberikan apresiasi dengan mendorong pelajar dan mahasiswa terlibat dalam dunia tulis menulis, dan meramaikan Hari Pers Nasional di Kupang awal Februari 2011.

Isi mading itu (naskah/tulisan (esai, cerpen, puisi) foto/karikatur yang ditampilkan dalam mading itu, jelas Berelaka, harus merujuk pada tema Bersama Membangun NTT.

Tentang kriteria dan aspek penilaian, jelas Berelaka, ada tiga aspek yang dinilai. Pertama, isi (conten) mading. Termasuk dalam kriteria ini: esei, cerpen, puisi, opini, foto, karikatur. Semuanya merujuk pada tema Bersama Membangun NTT. Juga bahasa Indonesia yang digunakan.

Kedua, perwajahan mading. "Bagaimana wajah mading itu menarik mata dan perhatian. Wajah mading sangat menentukan sebuah mading itu menarik untuk dibaca atau tidak," kata Berelaka.

Ketiga, rubrikasi. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana desain dan tawaran rubrikasi dari sebuah mading.

Mading ini akan dinilai oleh lima tim yuri wakil dari Undana, Dinas PPO dan wartawan. Tiga mading terbaik dari masing- masing kategori akan ditampilkan di arena pameran HPN.

"Mading-mading terbaik ini akan disaksikan juga oleh Presiden SBY dan rombongan peserta HPN dari seluruh Indonesia," kata Berelaka.

Tentang hadiah, jelas Berelaka, panitia menyiapkan hadiah untuk juara 1,2 dan 3 untuk masing-masing kategori. Juara 1 mendapat yang Rp 3 juta, piala dan piagam, juara 2, uang Rp 2,5 juta, piala dan piagam dan juara 3 uang Rp 2 juta, piala dan piagam.

Mading-mading yang dilombakan ini akan dipajang di masing- masing sekolah dan kampus. Tim juri yang akan berkeliling memberi penilaian. "Kita akan segera mengirim surat resmi ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk meminta partisipasi dalam lomba ini," kata Berelaka. (len)

Pos Kupang 8 Januari 2011 halaman 9

LO Harus Berwawasan Luas

2011-01-23T20:50:00.000-08:00

LIAISON Officer (LO) harus menjadi tulang punggung dalam menyukseskan pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2011. Karena akan langsung berhubungan dengan tamu dan undangan dari luar NTT, seorang LO harus memiliki wawasan yang luas. Demikian dikatakan tim seleksi LO HPN 2011, Jhoni Lumba, Ronny Fernandez, Abdul Muis dan Sipri Seko dalam seleksi LO di Sekretariat KONI NTT, Jumat (7/1/2011).

Jhoni Lumba, mengatakan, LO akan menjadi orang pertama yang menyapa tamu dari luar NTT. Selain itu, kata Jhoni, LO yang akan selalu menemani peserta selama HPN berlangsung sejak berada di Kupang hingga kembali ke daerah asalnya.

"Seorang LO tidak hanya cantik dan ganteng, tetapi dia juga harus memiliki wawasan yang luas. Dia harus tahu tentang NTT terutama Kota Kupang. Semua potensi yang ada harus diketahuinya dengan jelas. Karena yang datang adalah wartawan sehingga untuk keperluan pemberitaan orang pertama yang akan dia tanya adalah pendampingnya, dalam hal ini LO," kata Jhoni.

Ronny menambahkan, tanggungjawab seorang LO adalah membuat para tamu pulang dengan puas dan senang. Selain itu, katanya, LO harus memberikan kesan kepada tamu bahwa stigma NTT miskin, terkebelakang dan lainnya yang selama ini disebut orang, sama sekali tidak benar.

"Karena akan ada utusan dari negara-negara ASEAN maka LO juga harus paham bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Semua akan ditest kelayakannya sebelum direkrut," tambah Abdul Muis.

Koordinator LO, Sipri Seko, pada kesempatan tersebut, mengatakan, sebanyak 70 LO akan direkrut untuk membantu kelancaran tugas panitia. LO yang diseleksi, katanya, berasal dari berbagai komunitas seperti mahasiswa, dosen dan lainnya. Para LO, katanya, akan disiapkan untuk mendampingi para tamu, membantu kesekretariatan, seminar, konvensi dan lainnya.

"Kepada mereka akan diberikan bimbingan teknis dari panitia pelaksana tentang tugasnya. Karena akan ada ujian semester di kampusnya, maka bimbingan teknis akan dilaksanakan minggu ketiga bulan ini," jelasnya. (den)

Pos Kupang 8 Januari 2011 halaman 9

Baliho dan Spanduk Mulai Dipasang

2011-01-23T20:46:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Rencana Panitia Daerah HPN 2011 untuk memasang minimal 100 baliho dan 200 spanduk dalam rangka memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) 2010 yang akan digelar di Kupang, 5-9 Februari 2011, mulai direalisasikan. Pemasangan baliho dan spanduk diawali dari Sekretariat Panitia Daerah di kompleks Stadion Oepoi, Kupang.

Koordinator Seksi Perlengkapan, Ronny Fernandez, S.E, di sela- sela pemasangan baliho dan spanduk di kompleks Stadion Oepoi, Kupang, Kamis (6/1/2011), mengatakan, pemasangan baliho dan spanduk diawali dari sekretariat panitia, kemudian di semua sudut Kota Kupang juga akan dipasang. Menurut Ronny, titik-titik pemasangan sudah ditetapkan, sehingga dalam satu minggu ke depan diharapkan semua baliho dan spanduk sudah terpasang.

Sebelumnya, Sekretaris Umum Panitia, Drs. Ary Moelyadi, M.Pd, untuk baliho dan spanduk, sesuai instruksi dari Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTT, semua dinas, badan dan instansi tingkat propinsi masing-masing diwajibkan untuk membuat satu baliho. Instruksi tersebut, kata Ary, sudah diteruskan oleh panitia dengan mengirim surat ke semua instansi agar segera menindaklanjutinya.

"Kami harapkan semua instansi segera memasang baliho dan spanduk mereka. Kalau memang mereka butuh desain baliho dan spanduk, bisa menghubungi sekretariat panitia setiap hari kerja di kompleks Stadion Oepoi, Kupang. Keseriusan daerah untuk menyambut event yang besar ini juga ditunjukkan dengan meriahnya sambutan masyarakat. Spanduk dan baliho yang dipasang dimaksudkan agar mengajak masyarakat untuk ambil bagian dalam hari bersejarah ini," kata Ary.

Tingkatkan Koordinasi

Meningkatnya kesibukan persiapan pelaksanaan membuat Ary Moelyadi juga mengingatkan semua seksi agar meningkatkan koordinasi. Ary berharap, semua kebutuhan penyelenggaraan sudah terdata dan dikoordinasikan dengan seksi lain agar ada sinergi.

"Hal-hal teknis sudah harus disiapkan dari sekarang. Kalau ada yang sudah harus dikerjakan, segera selesaikan. Kalau memang butuh koordinasi dengan seksi lain harus dikoordinasikan sehingga semua berjalan searah. Manfaatkan sekretariat panitia yang sudah ada untuk mendiskusikan hal-hal yang belum dikerjakan," kata Ary. (eko)

Mantapkan Seminar Pertambangan

SEKSI konvensi dan seminar panitia Hari Pers Nasional (HPN) menggelar rapat untuk memantapkan acara seminar pertambangan, di ruang kerja sekretaris dinas pertambangan dan energi Propinsi NTT, Kamis (6/1/2011).

Dalam rapat itu, disepakati bahwa panitia lokal akan mengusulkan ke panitia HPN di Jakarta agar pelaku pertambangan di NTT bisa menjadi pembicara dalam seminar nasional dengan tema seminar nasional masa depan pertambangan NTT.

Usulan ini disampaikan koordinator seminar dari dinas pertambangan dan energi propinsi NTT, Ir. Stefanus I Ratoe Oedjoe dalam rapat teknis tersebut.

Ketua Seksi konvensi dan seminar panitia HPN daerah, Aser Rihi Tuga menjelaskan, panitia HPN pusat telah membuat proposal mengenai seminar termasuk pembicara pada seminar tersebut dan jumlah peserta 200 orang.

Pembicara yang diusulkan adalah Drs. Yohanes Bria, Drs. Joachim Lopez, Brigpol Suhardi Alius, Cristo, OFM., Dr, Beny K Harman, Yusuf Merukh dan dari asiosiasi pertambangan.

Mendengar hal tersebut, Ratoe Oedjoe mengusulkan agar panitia daerah bisa mengusulkan ke panitia pusat untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha pertambangan yang ada di NTT dan yang sudah berusaha serta memiliki IUP karena pengusaha yang sudah masuk di NTT yang tahu mengenai kondisi NTT. "Kami usulkan agar Yusuf Merukh bisa diganti oleh pengusaha yang sudah memiliki IUP di NTT. Kami usulkan perusahaan SMR," ujar Ratoe Oedjoe.

Sementara mengenai persiapan teknis lainnya, Rihi Tugu menjelaskan, kegiatan dilaksanakan pada (7/2/2011) di aula rujab gubernur NTT. Direncanakan mulai pukul 09.00 Wita hingga 17.30 Wita.

Meskipun jumlah peserta yang diusulkan dari HPN pusat sebanyak 200 orang tetapi panitia daerah khususnya seksi seminar akan mengeluarkan undangan sekitar 250 sampai 300 orang. Persiapan teknis lainnya yang dibicarakan diantaranya kartu identitas, mesin fotocopy dan lainnya

Rapat ini dihadiri juga wakil koordinator, Boni serta notulis, operator dan bagian dokumentasi yang merupakan panitia yang dibentuk dari distamben. (ira)

Pos Kupang 7 Januari 2011 halaman 9

Persiapan Seksi Kesenian Mencapai 80 Persen

2011-01-23T20:42:00.001-08:00

KUPANG, PK -- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Budaya Propinsi NTT selaku koordinator seksi acara dan kesenian telah melakukan persiapan untuk menyambut acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) tanggal 9 Pebruari 2011. Persiapan mencapai 80 persen.

Kepala UPTD Taman Budaya Propinsi NTT, Dra. Yohana Lingu Lango, saat ditemui Rabu (5/1/2011) menjelaskan, pihaknya bersama pengisi acara lainnya seperti musik Sasando dan paduan suara PLN pimpinan Elias Joka berkoordinasi melakukan latihan sejak bulan November 2010, setelah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur NTT.

Menurut Yohana, UPTD Taman Budaya sudah menyiapkan acara penjemputan Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono. Sesuai dengan keputusan bersama panitia, Presiden akan diterima ketika turun dari pesawat dengan tarian Hegong dari etnis Sikka. Selanjutnya, setelah masuk ke ruang VIP Bandara akan diterima dengan sapaan Natoni. Semua acara ini akan disesuaikan dengan langkah presiden dengan durasi waktu sekitar 3-4 menit. Saat Presiden di ruang VIP akan disuguhkan permainan musik Sasando Biola oleh Tiara Pingak.

Yohana mengatakan, UPTD Taman Budaya akan mengisi acara selam dua hari yakni sejak kedatangan Presiden, selama 8-9 Pebruari 2011.

Dijelaskannya, pada tanggal 8 Pebruari di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT akan dipentaskan fashion show untuk busana tradisional, lagu-lagu daerah dan tarian. Beberapa tarian yang akan dipentaskan, yakni tarian Koteklema dari etnis Lembata dan tarian Te'o Rende. Kedua tarian ini akan dipentaskan pada saat makan malam (dinner). Sedangkan, lagu-lagu daerah juga didendangkan diiringi dengan musik Sasando.

Yohana mengatakan, walau sudah mencapai 80 persen, pihaknya akan terus melakukan latihan dan pemantapan, sehingga bisa tampil dan dipentaskan dengan baik pada tanggal 8-9 Pebruari 2011.

Menurutnya, kesenian dan tari yang ditampilkan ini merupakan bagian dari upaya UPTD Taman Budaya untuk terus mempromosikan budaya daerah masyarakat NTT yang sangat unik dan beraneka ragam. UPTD Taman Budaya, katanya, akan terus mempromosikan dan melestarikan budaya daerah NTT baik yang sangat tradisional maupun yang digarap dengan modifikasi.

"Yah semua ini adalah dukungan dari UPTD Taman Budaya dalam menyongsong HPN di Kupang nanti. Kami berupaya melakukan latihan dengan maskimal sehingga bisa tampil dengan baik," katanya.

UPTD Taman Budaya, ujar Yohana, memanfaatkan momentum ini untuk bagaimana mempromosikan budaya dan pariwisata untuk menarik minat para wisatawan masuk ke daerah ini baik lokal, nasional maupun internasional.

Dikatakannya, UPTD Taman Budaya akan mengisi acara bersama dengan paduan suara dari PLN Kupang pimpinan Elias Djoka, musik sasando serta lagu-lagu daerah NTT oleh Welly Pah. Para kru dari Taman Budaya mulai melakukan latihan memainkan alat-alat musik tradisional khas NTT.

Selain itu, para penari yang merupakan asuhan dari Taman Budaya juga sibuk melakukan latihan. Para kru terlihat serius melakukan latihan yang dipantau langsung oleh Kepala UPTD Taman Budaya, Dra. Yohana Lingu Lango. (nia)

Pos Kupang 6 Januari 2011 halaman 9

Ibu Negara Kunjungi Naikoten 2 dan Airnona

2011-01-23T20:36:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Ibu Negara, Ani Yudhoyono bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan akan mengunjungi Kelurahan Naikoten 2 dan Kelurahan Airnona, pada saat peringatan Hari Pers Nasional di Kota Kupang, selama 7 - 9 Februari 2011. Naikoten 2 dan Airnona merupakan kelurahan ramah anak.

"Sudah ada surat resmi dari kementrian pemberdayaan perempuan bahwa ibu Ani dan menteri pemberdayaan akan mengunjungi kelurahan Naikoten 2 sebagai kelurahan ramah anak dan Kelurahan Airnona karena membuat sirkuit sepeda untuk anak," ujar Lurah Naikoten 2, Ricardo Therik

Therik bersama Lurah Airnona, Yulianus Willem Pally, S.H, saat ditemui di kantor Walikota Kupang, Rabu (5/1/2010).

Menurutnya, kelurahan ramah anak yang di Kelurahan Naikoten 2 itu sudah sampai pada tingkat RT ramah anak yakni sebagai contoh RT 06.

"Ini yang pertama di Indonesia yakni sampai RT ramah anak sehingga ibu Ani ingin melihat dari dekat kondisi RT ramah anak ini," jelasnya.

Pally menyebutkan Kelurahan Airnona akan dikunjungi karena di Airnona sudah membuat program untuk membuat sirkuit sepeda untuk anak. "Dananya berasal dari pemkot sedangkan lokasinya di tanah milik warga seluas kurang lebih 1.000 meter persegi," ujarnya.

Menurutnya, dengan latihan sepeda itu sudah terbukti bagaimana anak bisa melatih emosional, melatih mengambil keputusan dengan perhitungan secara cermat pada saat kondisi terdesak.

Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe membenarkan adanya rencana kunjungan ibu Ani Yudhoyono dan menteri pemberdayaan perempuan kelurahan Naikoten 2 dan Airnona.

"Kelurahan Naikoten 2 berhasil sebagai kelurahan ramah anak di tingkat nasional sehingga akan dikunjungi oleh ibu Ani dan ibu menteri pemberdayaan perempuan. Keberhasilan ini membuat lurah Naikoten 2 sudah diundang ke mana-mana untuk menjadi pembicara kelurahan ramah anak. Dan pada pertengahan tahun 2011 yakni bulan Juli nanti, lurah Naikoten 2 juga akan menjadi pembicara internasional di Solo dimana yang hadir sekitar 300 peserta dari berbagai negara," jelas Walikota.

Sementara kunjungan di Airnona untuk melihat sirkuit sepeda untuk anak. "Di Indonesia baru dua daerah yang membuat sirkuit sepeda untuk anak. Untuk Kota Kupang, dananya sudah disiapkan oleh pemkot. Ini semua untuk mendukung kelurahan ramah anak. Mudah-mudahan di semua kelurahan di Kota Kupang akan menjadi kelurahan ramah anak," jelasnya. (ira)

Pos Kupang 6 Januari 2011 halaman 9

Sambut Presiden Naioni Berbenah

2011-01-23T20:30:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Menyambut kunjungan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu negara, Ani Yudhoyono pada bulan Februari 2011, Kelurahan Naioni terus berbenah diri. Warga bergotong royong kerja bhakti, penghijauan serta membudidaya ikan lele.

Lurah Naioni, Lazarus Lusi, menjelaskan, pihak kelurahan telah mengadakan pertemuan dengan para ketua RT/RW dan para tokoh masyarakat untuk mempersiapkan acara penyambutannya. Selain itu, warga memelihara ikan lele di dua lokasi, yaitu di halaman rumah pintar Naioni dan satunya lagi di rumah Ketua LPM, AMS Soleman Nenosaban.

"Kolam ikan lele di rumah pintar di perhatikan oleh semua warga, sedangkan yang di rumah ketua LPM, kami percayakan beliau yang rawat," kata Lusi, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/1/2011).

Menurut Lusi, pada saat Presiden dan Ibu Negara akan meresmikan rumah pintar, akan ada acara penyerahan secara simbolik bibit lele kepada keluarga miskin yang memiliki anak gizi buruk. Selain itu, persiapan yang dilakukan oleh kelurahan adalah mengadakan kerja bakti. Kegiatan kerja bakti ini dilakukan bersama-sama dengan para mahasiswa. Dan, juga dilakukan penghijauan.

Lusi menolak memberi keterangan mengenai keadaan rumah pintar. Menurutnya, saat ini, rumah pintar masih berada dalam tanggung jawab dinas PU Kota Kupang. "Kelurahan belum bisa masuk ke sana karena belum ada serah terima. Rencananya, setelah diresmikan oleh Presiden bulan depan, baru akan diserahterimakan ke pihak kelurahan," ujarnya.

Pantauan Pos Kupang, jalan raya menuju rumah pintar sudah di hotmix. Namun, ruas jalan dari rumah pintar menuju kantor Lurah Naioni, rusak. Aspalnya sudah terkelupas, meninggalkan lubang-lubang di sana sini dan digenangi air.

Sedangkan bangunan rumah pintar, tampak sudah selesai dikerjakan. Juga terlihat jaringan kabel listrik dan lampu sudah terpasang di tiap ruangnya. Rumah pintar memiliki tiga ruangan, yang sampai saat ini masih kosong dan dua water closet (WC). Di belakang bangunan, terdapat sebuah tandon air. (ii)

Pos Kupang 5 Januari 2011 halaman 9

Panitia HPN Konsolidasi

2011-01-23T20:28:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Sekretaris Panitia Hari Pers Nasional (HPN) di Kupang, Ary Moelyadi meminta semua seksi segera konsolidasi mengingat waktu pelaksanaan HPN semakin dekat.

Ary Moelyadi mengingatkan hal ini saat memimpin rapat pleno panitia HPN di ruang rapat Sekda NTT, Selasa (4/1/2011). Ary Moelyadi didampingi penangungjawab HPN, Dion DB Putra.

Meski semua sudah diundang, rapat hanya dihadiri beberapa utusan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Propinsi NTT yang duduk dalam kepanitiaan. Agenda rapat, mendengar laporan tentang persiapan seksi-seksi.

Dikatakannya, dari hasil koordinasi, beberapa SKPD telah siap dan sepakat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Selain itu, Moelyadi menjelaskan mengenai pengerjaan akuistik Aula El Tari yang sudah dimulai. Menurut rencana, pekerjaan akan selesai minggu ketiga Januari 2011.

Dia juga menginformasikan, mulai hari ini Rabu (5/1/2011), dibuka website HPN, atas kerjasama bagian PDE dan panitia HPN.

Pada bagian lainnya, Moelyadi menjelaskan tentang pakaian tenun untuk peserta dan panitia HPN. Awalnya, pakaian tenun ditanggung Novanto Center sebanyak 500 lembar. Dari hasil konfirmasi, namun karena keterbatasan waktu, 500 pakian tenun tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Novanto Center hanya menanggung pakaian tenun untuk presiden, menteri dan para gubernur.

Moelyadi juga mengatakan, dari hasil pertemuan dengan Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, pemerintah Kota Kupang, siap menjamu para peserta HPN dalam acara wellcome party.

Menurutnya, panitia HPN pusat menanyakan tentang kesiapan panitia HPN di Kupang, tentang acara-acara yang akan dilaksanakan, misalnya acara seminar dan pameran.

Anggota panitia dari Dinas Pertambangan NTT, Stefanus menjelaskan, terkait dengan agenda seminar tentang pertambangan secara prinsip dinas pertambangan sudah siap.

Stefanus juga menanyakan tentang tema dari baliho yang akan dipasang dititik-titik strategis yang ada di Kota Kupang.

Sementara, anggota panitia dari Dinas Kominfo, Welly Pah mengatakan, perlu adanya sistim pengaturan waktu yang tepat saat pelaksanaan waktu puncak acara HPN dan acara-acara lainnya, termasuk penangungjawab setiap seksi untuk mengawal acara-acara tersebut. Pengaturan waktu ini sangat penting, agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi dan penempatan orang-orang pada saat dan sebelum acara itu berlangsung.

Anggota panitia dari dinas Koperasi NTT, mengatakan dinas koperasi juga sudah siap menanggung satu kendaraan untuk tamu HPN, selama berada di Kupang.

Kepala Bagian Humas Setda NTT, Doris Rihi mengatakan, dari semua acara yang telah disiapkan panitia, semuanya sangat bagus untuk memeriahkan HPN.

Doris mengingatkan, dalam acara-acara nasional seperti ini, perlu ada jiwa besar dari semua orang karena ada acara-acara yang dianggap tidak begitu penting akan dipotong.

"Semua ini, hanya untuk menghemat waktu pelaksanaan acara. Kita tidak usah pesimis, soal pemotongan acara ini. Yang terpenting adalah kita perlu mempersiapkan secara matang semua acara yang telah di rencanakan," katanya.

Dion DB Putra mengatakan, perlu komitmen dan kesadaran bersama untuk menyukseskan kegiatan HPN.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang NTT ini juga mengharapkan partispasi semua media massa yang ada di Kota Kupang dan daerah lainnya di NTT, untuk terus menginformasikan semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan HPN di Kupang. (den)

Pos Kupang 5 Januari 2010 halaman 9

Pameran Tenun Meriahkan HPN

2011-01-23T20:26:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang berlangsung di Kota Kupang, selama 5 - 9 Februari 2011, dimeriahkan dengan pameran tenun ikat, kuliner (makanan khas daerah), mutiara serta aneka kerajinan tradisional sebagai souvenir khas NTT.

"Panitia merencanakan akan menggelar kegiatan pameran di dua tempat sekaligus. Pertama di Aula El Tari, tempat kegiatan HPN dipusatkan dan kedua di halaman rumah jabatan Gubernur NTT," jelas Ari Moelyadi, Sekretaris Panitia HPN 2011, Ari Moelyadi, saat memimpin rapat di ruang redaksi Pos Kupang, Senin (3/1/2011). Ari Moelyadi didampingi Koordinator Seksi Pameran, Benny Dasman.

Pihak panitia, tambah Ari, masih berkoordinasi dengan Dekranasda Propinsi NTT untuk rencana kegiatan pameran dimaksud. "Panitia mengusulkan untuk digelar pameran tenun ikat, kuliner (makanan khas daerah), mutiara dan aneka kerajinan tradisional sebagai souvenir. Namun ini harus dikoordinasikan dengan pihak Dekranasda, seperti apa setting pameran yang diinginkan dan pas dengan kegiatan perayaan HPN 2011 nanti," katanya.

Ari Moelyadi berharap tiap SKPD dan sponsor agar segera menyiapkan baliho untuk keperluan sosialisasi kegiatan HPN di Kupang. "Panitia harus membuatkan surat pemberitahuan kepada SKPD dan sponsor untuk menyiapkan baliho," usul A. Irianto, anggota panitia dari Disperindag Propinsi NTT.

Sementara Mohamad Ansor dari Novanto Center meminta ketegasan panitia soal pakaian tenun ikat yang akan dikenakan Presiden SBY dan para anggota Kabinet Bersatu II, saat menghadiri acara puncak perayaan HPN 2011 di Kupang, tanggal 9 Februari 2011 nanti.

"Soal mode pakaian akan dikerjakan oleh perancang mode nasional Oscar Lawata. Namun sampai sekarang belum diputuskan corak tenun ikat mana yang harus dipakai?," tanya Ansor.

Ia sempat meragukan apakah 500 potong baju tenun ikat dapat dijahit dan selesai tepat waktu sebelum tanggal 9 Februari 2011 yang akan datang. Ada anggota panitia mengusulkan keseragaman corak tenun ikat dengan menggunakan bahan tenun ikat buatan pabrik, namun dibantah panitia lainnya. "Bapak Gubernur NTT menyarankan menggunakan bahan tenun ikat asli untuk memberdayakan para pengrajin tenun ikat NTT," tukas Sekretaris Panitia HPN 2011, Ari Moelyadi, didukung Wakil Sekretaris PWI NTT, Zacky W. Fagih. (ade)

Seleksi Liaison Officer

Sementara itu, panitia daerah juga mulai menyeleksi calon liaison officer (LO) atau penghubung di Sekretariat KONI NTT, Senin (3/1/2011). Menurut koordinator seksi LO, Sipri Seko, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang LO seperti wawasan, penampilan, komunikasi dan lainnya. Menurutnya, paling tidak, akan ada 70 LO yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas panitia.

"Pertemuan tadi dengan para LO hanya sebatas pendataan dan pengisian biodata dan keluasan dari orang tua. Selanjutnya akan ada lagi pertemuan dimana kami akan menyeleksi mana yang layak dan tidak serta menempatkan di pos-pos yang sudah ditentukan. Kepada mereka akan diberi pembekalan mengenai apa itu HPN, jenis dan ragam kegiatannya, wawasan tentang NTT baik pariwisata, adat istiadat, pemerintahan dan lainnya termasuk Kota Kupang," jelasnya. (eko)

Pos Kupang 4 Januari 2010 halaman 9

Perlindungan Terhadap Jurnalis Sekadar Lip Service

2011-01-03T06:50:00.000-08:00

Kupang, 2/1/2011 (ANTARA) - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Nusa Tenggara Timur Dion DB Putra menilai perlindungan terhadap profesi jurnalis di Indonesia hanya sekadar pemanis di bibir (lip service) belaka, karena belum jadi agenda nasional.

Hal ini terlihat dari kecenderungan meningkatnya kekerasan terhadap wartawan di Indonesia dari 37 kasus pada 2009, naik menjadi 47 kasus pada 2010, kata Dion DB Putra yang juga pemimpin redaksi Harian Umum Pos Kupang itu di Kupang, Minggu.

Ia mengemukakan pandangannya tersebut berkaitan dengan gejala meningkatnya kasus kekerasan terhadap wartawan, dan yang terakhir dialami para jurnalis di Palu, Sulawesi Tengah.

Kasus ini berawal dari aksi penyerangan yang dilakukan sekelompok orang ke kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, Sulawesi Tengah pada Kamis (30/12) sekitar pukul 10.30 Wita.

Akibat dari penyerangan tersebut, dua orang jurnalis masing-masing Ketua AJI Palu M Ridwan Lapasere dan kontributor TV One Muhammad Sharfin, menderita luka memar di bagian kepala dan kepala bagian belakang.

Dua jurnalis lainnya yang juga kena serangan adalah wartawan Perum LKBN ANTARA Biro Sulawesi Tengah, Riski Maruto dan kontributor Trans TV Jafar G Bua.

Penyerangan di Sekretariat AJI Palu itu berawal dari pemberitaan di portal www.beritapalu.com tanggal 28 Desember 2010 pukul 19.10 Wita yang memuat informasi tentang pengrusakan Graha KNPI menyusul kekalahan salah satu tokoh pemuda untuk menjadi ketua KNPI dalam Musda, Selasa (28/12).

Kelompok pemuda merasa pemberitaan itu merugikan sehingga mendatangi Kantor AJI yang juga dipakai sebagai kantor redaksi portal tersebut.

Kekerasan terhadap para jurnalis ini, menurut Ketua AJI Kota Kupang Jemris Fontuna, menandakan bahwa kebebasan pers masih terancam. "Negara gagal memberikan jaminan keamanan bagi warga negaranya, termasuk di antaranya wartawan," kata Jemris yang juga wartawan The Jakarta Post itu ketika dihubungi secara terpisah terkait dengan kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia.

Menurut Dion Putra ,adanya kecenderungan meningkatnya kasus kekerasan terhadap wartawan dewasa ini, karena apatisme terhadap penegakan hukum yang adil, sehingga sikap main hakim sendiri makin menguat di masyarakat dan barbarisme pun terjadi.

Dalam pengamatannya, ia menilai pers profesional masih jauh dari harapan dan kerja jurnalis masih asal-asalan menabrak kode etik jurnalistik (KEJ), norma hukum dan sebagainya.

"Perlindungan terhadap profesi jurnalis baru sekadar lip service, karena perlindungan profesi jurnalis di negara ini belum menjadi agenda nasional," katanya.

"Saya juga melihat banyak wartawan tidak mau bergabung dengan tiga organisasi profesi jurnalis yang diakui Dewan Pers, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)," ujarnya.

Dion Putra menambahkan "mereka adalah kelompok yang paling tidak berdaya manakala ada kasus kekerasan yang menimpa".

"Hak jawab itu masih kontrovesi. Sebagai hak maka bisa dipakai atau tidak dipakai. Ini masih jadi perdebatan di ranah praksis hukum," katanya menambahkan.

Menurut dia, harus lebih gencar adanya desiminasi dan advokasi tentang penggunaan hak jawab, sehingga masyarakat awam bisa memahami dengan benar apa sesungguhnya yang disebut dengan hak jawab itu. ***1***(T.L003/B/A011/A011) 02-01-2011 07:42:03

Ibu Negara Akan Resmikan Rumah Pintar di Kupang

2011-01-03T06:47:00.000-08:00

Kupang, POS KUPANG.Com - Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono akan meresmikan Rumah Pintar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9 Februari mendatang atau bertepatan dengan puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) ke-65.

Rumah pintar tersebut terletak di Jalan SIKIB di wilayah Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, kata Walikota Kupang, Daniel Adoe, di Kupang, Senin (3/1/2011) terkait rencana peresmian Rumah Pintar di Kupang.

"Kami sudah menugaskan staf untuk melakukan koordinasi dengan Setneg dan Kantor Kepresidenan RI di Jakarta untuk memperoleh kepastian mengenai rencana peresmian Rumah Pintar tersebut," katanya.

Dia mengatakan, pembangunan Rumah Pintar itu sudah selesai dan beberapa kelengkapan yang dikirim dari Jakarta juga sudah tiba di Kupang.

Hanya saja, ada beberapa peralatan lainnya yang digunakan untuk kebutuhan Rumah Pintar yang masih dalam perjalanan dari Jakarta, katanya.

Dia berharap, dalam bulan Januari ini, semua peralatan sudah ada di lokasi sehingga panitia bisa melakukan persiapan secara matang sebelum acara peresmian.

Selain meresmikan Rumah Pintar, Ibu Negara Ani Yudhoyono juga akan mengunjungi beberapa pusat kerajinan tenun ikat untuk melihat berbagai hasil tenunan khas daerah NTT.

"Kami masih melakukan koordinasi, apakah hasil-hasil kerajinan itu akan disiapkan pada pameran mini di arena hari puncak HPN atau ditempat terpisah," katanya.

Dia berharap, koordinasi antara Pemerintah Kota Kupang dan Panitia Hari Pers Nasional terus dilakukan untuk memantapkan jadwal acara ibu negara selama di Kupang.

Ketua PWI NTT Dion DB Putra mengatakan, Ibu Negara HJ Ani Yudhoyono akan mendampingi Presiden ke Kupang untuk menghadiri Puncak Hari Pers Nasional di Kupang pada 9 Februari 2011 mendatang.(ant)

Walikota Kupang Siap Menjamu Peserta HPN

2011-01-03T06:42:00.000-08:00

KUPANG, POS KUPANG.Com -- Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang siap menjamu para peserta Hari Pers Nasional (HPN) pada acara Selamat Datang tanggal 7 Februari 2011.

"Kami siap menjamu peserta HPN dalam acara Welcome Party tanggal 7 Februari nanti," kata Daniel Adoe saat menerima panitia HPN di ruang kerjanya, Jumat (31/12/2010). Hadir saat itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang, Otniel J Pello, Ketua PWI Cabang NTT, Dion DB Putra, Wakil Ketua Panitia HPN 2011, Bernardus Tokan, Sekretaris Panitia, Ari Moelyadi, Wakil Sekretaris PWI NTT, Zacky W Fagih dan beberapa anggota panitia HPN 2011.

Panitia HPN beraudiens dengan Walikota Kupang untuk meminta kesediaan menjamu peserta HPN serta berkoordinasi tentang kesiapan pemerintah Kota Kupang terkait rangkaian agenda penting saat peringatan HPN bulan Februari mendatang.

Dalam pertemuan sekitar satu jam itu, Daniel Adoe juga mengatakan, pemerintah Kota Kupang Pemkot sedang mempersiapkan Gong Perdamaian serta Rumah Pintar. Gong Perdamaian di Taman Nostalgia Kupang akan diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedangkan Rumah Pintar akan diresmikan oleh Ibu Negara, Ani Yudhoyono.

Berkaitan dengan Gong Perdamaian dan Rumah Pintar, lanjut walikota, pihaknya sudah menugaskan staf untuk berkoordinasi dengan Setneg dan Kantor Kepresidenan RI di Jakarta.

"Rumah Pintar sudah siap di Jalan SIKIB di wilayah Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak. Kami juga persiapkan obyek-obyek wisata di Kota Kupang, termasuk pusat kerajinan tangan. Kami harapkan wisata belanja peserta HPN nanti berdampak langsung kepada masyarakat Kota Kupang," kata walikota.

Walikota Daniel Adoe menambahkan, pihaknya juga akan menyiapkan sejumlah baliho dan spanduk untuk menyemarakkan HPN yang puncaknya jatuh pada tanggal 9 Februari 2011. Puncak peringatan HPN 2011 di Kupang akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani, 12 menteri kabinet Indonesia Bersatu jilid II dan sedikitnya enam gubernur dari berbagai propinsi di Indonesia. (den)

Pos Kupang 3 Januari 2011 halaman 1

Indonesian Journalist Not Yet Properly Protected

2011-01-03T06:35:00.000-08:00

Kupang, E Nusa Tenggara, Jan 2, 2011 (ANTARA) - Protecting journalists remained a lip service because it had yet to become part of the government's concrete agenda items, a senior journalist said.

Instead of decreasing, the number of cases of violence against journalists in Indonesia tended to increase, Chairman of the Association of Indonesian Journalists (PWI)-East Nusa Tenggara provincial chapter, Dion DB Putra, said here Sunday.

He referred to the fact that the number of violence cases increased from 37 in 2009 to 47 in 2010.

The last act of violence that a number of working journalists in the country underwent was the attack on the Alliance of Independent Journalists (AJI) office in Palu, Central Sulawesi, on December 30.

Dion, currently editor-in-chief of Pos Kupang Daily, further said that the increasing acts of violence against media workers reflected the growing disrespect to law and outlaw mentality in society.

"The protection of journalists in the country is only a lip service because it is not part of the nation's agenda," he said.

However, a number of journalists in the country had yet to work professionally by ignoring the code of ethics and law, he said. For those whose credibility might have been damaged by media reports, Dion suggested that they use their rights to reply.

Therefore, it was necessary to support a sustainable campaign to enable the people to know their rights to complain and reply to media reports that might have damaged their credibility, he said. The attack on the AJI office in the Central Sulawesi city of Palu happened about 38 hours ahead of the new year 2011.

A group of unidentified men stormed the AJI office on Thursday at 10.30 AM local time and beat up two journalists who were in the building. They were the chairman of AJI-Palu Chapter M.Ridwan Lapasere and TV-One contributor Muhammad Sharfin. Ridwan was hurt in the head and Mohammad in the back of his head.

Two other journalists named Riski Maruto of ANTARA News Agency and Jafar G.Bua of Trans TV were kicked by the attackers but they did not sustain injuries.

The attack was believed to have been triggered by a news story titled "FPK Serang Graha KNPI Sulteng" (FPK Attacks Central Sulawesi's KNPI office) the AJI-Palu Chapter's secretariat had released in its online media www.beritapalu.com on December 28, 2010.

The news item was about damages of the National Indonesian Youth Committee (KNPI) building following the defeat of a youth figure in the organization's leadership election at a congress on December 28.

The youth figure and his men of the Kaili Youth Front (FPK) might have been disturbed by that news item but, instead of filing their complaint through legal means, they chose the violent way by attacking the AJI office.

As revealed in its official website, AJI condemned the incident and urged the police to immediately arrest and bring all suspects to court. "The police's immediate actions are so important that the journalist attackers are not able to perish evidence or escape," AJI said.

The attack was a sort of pressure on the press and potentially terrorized media workers who attempted to serve the public with information under the protection of Law Number 40/1990 on the press, AJI said.(T.SYS/A/R013/A011) 02-01-2011 09:31:50

Kebebasan Pers Tahun 2010 Makin Buruk

2010-12-28T23:42:00.000-08:00

Jakarta, POS KUPANG.Com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengemukakan bahwa kondisi kebebasan pers di Indonesia selama tahun 2010 semakin buruk karena pemerintah tidak serius menangani kekerasan terhadap jurnalis dan lahirnya regulasi-regulasi baru yang berpotensi membatasi kemerdekaan pers.

AJI melaporkan bahwa tindak kekerasan terhadap wartawan meningkat menjadi 47 kasus selama 2010, lebih tinggi ketimbang 2009 yang berjumlah 37 kasus.

"Dari jumlah itu setidak-tidaknya ada empat kasus pembunuhan, 15 kasus serangan fisik, dua kasus penyerangan kantor media, tujuh kasus larangan meliput, enam kasus tekanan melalui hukum, dua kasus perusakan alat, dan pengerahan massa dua kasus," kata Ketua AJI Nezar Patria saat pemaparan laporan akhir tahun organisasinya, Selasa (28/12/2010).

Dia mengemukakan, salah satu indikator ketidakseriusan pemerintah dalam menjaga kebebasan pers adalah adanya kesan impunitas terhadap para pelaku kekerasan kepada wartawan atau institusi pers selama 2010.

"Pelaku kekerasan terhadap wartawan seakan mempunyai kekebalan terhadap hukum, dalam banyak kasus mereka dibiarkan lepas dari jerat hukum," kata Nezar.

Ia mencontohkan tewasnya dua wartawan di Maluku yakni Ridwan Salamun, kamerawan Sun TV yang tewas ketika sedang meliput bentrokan antarkelompok di Tual dan Alfrits Mirulewan, pemimpin redaksi Mingguan Pelangi yang sedang menginvestigasi dugaan penimbunan minyak di Pulau Kisar.

Nezar mengemukakan, dalam kasus Ridwan penyidikan dihentikan dan korban ditetapkan sebagai pihak yang terlibat bentrokan sedangkan dalam kasus Alfrits penyidikannya tidak dilakukan dengan profesional sehingga harus diambil alih oleh Kepolisian Daerah Maluku.

"Hal ini menunjukkan bahwa aparat dan pemerintah belum memahami posisi wartawan sebagai wakil publik yang menjalankan tugas sesuai undang-undang," tukas Eko Maryadi, kordinator divisi advokasi AJI.

AJI juga menilai bahwa pers Indonesia juga sedang mendapatkan cobaan keras dari pemerintah yang selama 2010 banyak membuat regulasi, yang meski tidak secara langsung, berpotensi memasung kemerdekaan pers yang telah dinikmati pasca-reformasi.

Menurut AJI , beberapa rancangan undang-undang atau peraturan yang bisa mengebiri kebebasan pers di Indonesia antara lain Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang Konten Multimedia, RUU Rahasia Negara, dan RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi.

Beberapa RUU juga mendapat perhatian khusus dari AJI karena mereka nilai bisa membahayakan kebebasan pers antara lain revisi UU Penyiaran, RUU Konvergensi Telematika, revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronika, serta Rancangan KUHP. (ant)

Wartawan Akan Disertifikasi

2010-12-09T23:18:00.000-08:00

KUPANG, POS KUPANG.Com--Tahun 2012 nanti, profesi wartawan maupun perusahaan-perusahaan pers akan disertifikasi oleh lembaga-lembaga independen. Rencana sertifikasi wartawan ini ada setelah adanya ratifikasi kompetensi wartawan yang dilakukan oleh semua pimpinan media massa nasional tahun 2010, di Palembang.

Untuk itu, dalam menjalankan tugas wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai yang disepakati oleh masyarakat pers. Dan standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan.

Demikian Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT), Dion DB Putra, dalam pembekalan kepada wartawan media massa cetak dan elektronik yang tergabung dalam wadah PWI Cabang NTT, di aula UPT Taman Budaya, Kamis (9/12/2010).

Kegiatan ini mengusung thema 'Mari Tingkatkan Profesionalisme' dilaksanakan selama tiga hari, Kamis- Sabtu (9-11/12/2010). Para pembicara yang tampil pada kegiatan ini, antara lain, Ketua PWI NTT, Dion DB Putra, yang membawakan materi 'Standar Kompetensi Wartawan, Wakil Ketua PWI Bidang Kewirausahaan, Asher Rihi Tugu, Sejarah Pers di Indonesia dan Kode Etik Jurnalistik oleh Kepala LKBN Antara, Lorens Molan dan Kepala TVRI NTT Jani Joseph.

Dion Putra mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 64 jenis profesi yang harus menjalani uji kompetensi. Dan, profesi wartawan pun harus siap menjalani proses tersebut.

Menurutnya, kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan.

Menurutnya, ada 11 kompetensi kunci yang merupakan kemampuan yang harus dimiliki wartawan untuk mencapai kinerja yang dipersyaratkan, yakni memahami dan menaati etika jurnalistik, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dan memiliki nilai berita, membangun dan memelihara jejaring dan lobi, menguasai bahasa, mengumpulkan dan menganalisis fakta dan informasi bahasa berita, menyajikan berita, menyunting berita, merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau slot program pemberitaan, manajemen redaksi, menentukan kebijakan dan arah pemberitaan dan menggunakan peralatan teknologi pemberitaan.

Ia mengatakan, untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini. Kompetensi wartawan Indonesia yang dibutuhkan saat ini adalah kesadaran yang terdiri dari etika dan hukum, kepekaan jurnalistik dan jejaring dan lobi.

Menurutnya, pembekalan seperti penting dilakukan kepada wartawan agar bekerja sesuai dengan profesinya. PWI mestinya memberikan pada anggotanya pengetahuan dan keterampilan wartawan. Ia mengatakan, untuk terus memupuk kebersamaan dalam organisasi ini, PWI akan terus melakukan kegiatan- kegiatan pembekalan dan pencarahan dan saat ini sudah memiliki Koperasi PWI dengan total aset mencapai Rp 50 juta. Koperasi ini bertujuan untuk kesejahteraan para anggotanya.

"Kegiatan ini dilakukan karena PWI mendapat hibah dari Pemerintah Propinsi NTT yang dilakukan untuk pembekalan dan renovasi gedung PWI," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PWI NTT, Pieter Amalo, mengatakan, pembekalan kepada wartawan dilakukan agar wartawan bisa lebih meningkatkan pemahaman dan profesionalisme.

Menurutnya, berbicara profesionalisme untuk wartawan di NTT baru mencapai 50 persen karena belum memahami secara baik kode etik jurnalistik dan tidak pernah membaca Undang-Undang Pers. (nia)

Kemenbudpar Siapkan Vote Komodo Bagi Presiden

2010-12-09T23:14:00.001-08:00

JAKARTA, PK -- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) sedang mempersiapkan keperluan teknis untuk mendukung pelaksanaan "Vote Komodo" oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 9 Februari 2011.

"Kami sedang mempersiapkan keperluan teknis untuk mendukung dilakukannya 'Vote Komodo' oleh Presiden SBY," kata Kasubdit Promosi Elektronik Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), Ratna Suranti, di Jakarta, Kamis (9/12/2010).

Ia mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi NTT untuk mendukung pelaksanaan 'Vote Komodo' tersebut.

Menurut dia, pemberian suara oleh orang nomor satu di Indonesia itu akan sangat besar artinya bagi Taman Nasional (TN) Komodo agar dapat terpilih menjadi salah satu keajaiban dunia baru versi alam melalui voting di www.new7wonders.com. "Satu suara saja dari Presiden sangat besar artinya bagi TN Komodo," kata Ratna.

Oleh karena itu, ia sangat berharap rencana dilakukannya 'Vote Komodo' oleh Presiden tersebut terealisasi pada Februari 2011.

Ia mencontohkan, di luar negeri mantan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo, ketika masih menjabat beberapa waktu lalu sempat mengkampanyekan Sungai Bawah Tanah Puerto Princesa, Filipina, yang juga menjadi saingan TN Komodo untuk menjadi "new seven wonders of nature."

Sebelumnya, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya di Kupang, mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan panitia nasional dan rencananya Presiden akan memberikan suara untuk komodo pada puncak HPN.

"Saya sudah minta supaya disiapkan secara baik," katanya pada rapat persiapan pelaksanaan HPN.

Gubernur yakin, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan suara maka akan diikuti seluruh anak bangsa di negeri ini, paling tidak, seluruh peserta HPN akan ikut memberikan suara untuk komodo.

Ia menambahkan, pihaknya terus menggalakkan promosi untuk mencari dukungan agar komodo (Varanus Komodoensis) bisa lolos dan masuk dalam daftar tujuh keajaiban dunia.

Pihaknya terus meminta dukungan dari semua pihak sejak komodo diumumkan pada 21 Juli 2009 melalui situs New7 Wonders Foundation, agar makluk purba terakhir di muka bumi ini masuk sebagai salah satu finalis dari 28 finalis setelah menyisihkan sekitar 440 nominasi dari 220 negara.

Oleh karena itu, pemerintah dan rakyat NTT optimistis komodo akan lolos dan masuk menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia karena komodo yang diyakini sebagai mahluk purba terakhir di muka bumi ini hanya ada di bumi NTT. (ant)

Pos Kupang, Jumat 10 Desember 2010 halaman 6

HPN 2011: Setiap SKPD Tanggung Satu Rombongan

2010-12-09T23:09:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sepakat menyukseskan Hari Pers Nasional (HPN) di Kupang, 9 Februari 2011 mendatang.

Komitmen pimpinan SKPD ini mengemuka pada rapat lanjutan persiapan HPN di ruang rapat Sekda NTT, Kamis (2/12/2010). Pada kesempatan itu, Ketua panitia HPN, Ir. Andre W Koreh mengatakan, untuk menyukseskan HPN di Kupang, perlu ada komitmen yang sama antara semua SKPD dan panitia serta semua orang yang terlibat di dalamnya.

Pada kesempatan itu disepakati, semua SKPD bertanggungjawab terhadap satu utusan atau perwakilan dari setiap cabang. Tanggung jawab setiap SKPD dimulai dari penjemputan di bandara hingga berakhirnya HPN.

"Semua SKPD perlu terlibat dan berperan aktif demi suksesnya HPN. Acara ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jika acara ini sukses, maka kita juga sukses, tetapi jika acara ini tidak sukses maka kita juga tidak sukses," katanya.

Andre menyinggung soal kehadiran dari setiap SKPD yang mengikuti rapat HPN. Rapat HPN sudah tujuh kali dilaksanakan, tetapi dari setiap utusan SKPD yang hadir selalu berganti-ganti orangnya. Kondisi ini menyebabkan tidak fokusnya perhatian atau setiap SKPD tidak bisa mengikuti secara menyeluruh terkait semua perkembangan yang terjadi dalam rapat.

"Saya mohon agar setiap utusan yang mengikuti rapat HPN supaya ditetapkan satu orang saja. Maksudnya agar orang tersebut lebih fokus dalam mengikuti rapat-rapat HPN," katanya.

Andre menekankan, agar acara ini sukses dilaksanakan, diperlukan kesadaran yang tinggi dari setiap pimpinan SKPD untuk selalu berkomunikasi dan berkoordinasi yang lebih intens antar setiap SKPD dan panitia HPN.

Menurut Andre, setiap SKPD yang mendapat tanggung jawab atau yang terlibat langsung dalam acara HPN harus benar-benar mempersiapkan acaranya dengan baik.

Intinya, jelas Andre, setiap SKPD harus benar-benar mempersiapkan acara yang menjadi tanggungjawabnya dengan baik. Acara itu harus dipersiapkan dari sekarang. Maksudnya ketika memasuki hari pelaksanaannya, tidak disibukan lagi dengan hal-hal yang mengganggu jalannya acara itu. (den)

Pos Kupang, 3 Desember 2010 halaman 6

Gubernur Kepulauan Diundang Hadiri HPN Kupang

2010-11-19T01:09:00.000-08:00

KUPANG, PK -- Para gubernur dari enam propinsi kepulauan akan diundang untuk menghadari puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kupang, NTT, 9 Februari 2001. Enam gubernur kepulauan itu adalah Bangka Belitung, Kepulauan Riau (Kepri), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Utara.

Demikian dikatakan Ketua Umum Panitia HPN ke-65, Ir. Andre W Koreh, MT, di Kupang, Senin (1/11/2010). Kehadiran enam gubernur kepulauan ini kata dia karena pada tanggal 8 Februari atau satu hari menjelang puncak HPN, akan digelar seminar nasional yang membahas khusus tentang propinsi kepulauan.

"Pada momentum HPN 2011 di Kupang nanti, ada agenda seminar tentang propinsi kepulauan sehingga panitia memandang perlu untuk mengundang para gubernur dari propinsi kepulauan ini untuk ikut sekaligus menghadiri puncak HPN," kata Koreh.

Dia berharap, dalam seminar nanti lahir rekomendasi yang bisa mendukung perjuangan pemerintah dari tujuh propinsi kepulauan itu untuk mendapat pengakuan sebagai provinsi kepulauan. Andre Koreh menambahkan, puncak HPN adalah pesta bersama seluruh rakyat NTT sehingga dukungan dari semua elemen masyarakat daerah ini sangat penting untuk menyukseskan acara ini.

"Pemerintah dan rakyat NTT dipercayakan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan HPN. Kita harus menjaga kepercayaan yang diberikan ini dengan menyukseskan acara ini secara bersama-sama," katanya.

Dalam kaitan dengan persiapan, dia mengatakan panitia sudah mulai mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menyukseskan kegiatan nasional tahunan itu. Persiapan-persiapan yang sudah dilakukan antara lain akomodasi hotel dan lokasi yang akan menjadi puncak kegiatan HPN yang akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (ant)

Pos Kupang 2 November 2010 halaman 5

HPN Satu Karya Besar

2010-11-19T01:08:00.000-08:00

KUPANG, PK--Hari Pers Nasional (HPN) yang akan dilaksanakan di Kupang Februari 2011 merupakan satu karya besar yang harus dilaksanakan dengan sukses.

Demikian Ketua Panitia HPN, Ir. Andre W Koreh, saat menggelar rapat persiapan HPN di sayap kanan Aula El Tari- Kupang, Jumat (5/11/2011).

Hadir dalam rapat ini, Pemimpin Umum Harian Umum Pos Kupang, Damyan Godho, Direktur PT Timor Express Intermedia, perusahaan penerbitan Harian Timor Express, Yusak Riwu Rohi, para wartawan dan beberapa utusan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Propinsi NTT.

Andre mengatakan, HPN adalah satu karya besar. Karena itu perlu ada koordinasi antara semua seksi dan semua SKPD yang ada demi suksesnya acara ini. Semua kreativitas dan inovasi sungguh sangat diharapkan. "Kita perlu berjuang bersama demi suksesnya acara ini,"katanya.

Andre menambahkan, HPN merupakan satu kegiatan yang baru di NTT.Karena itu, segala sumbang saran demi lancarnya acara ini sungguh diharapkan. Seluruh sumber daya yang ada harus difokuskan, termasuk semua insan pers dan semua SKPD yang ada di daerah ini.

"Kita perlu bekerja maksimal dan terfokus untuk mengkolaborasikan semua sumber daya yang ada. Semua kita harus berusaha untuk menjadi tuan rumah yang baik,"katanya.

Dalam kegiatan HPN, jelas Andre, direncanakan ada berbagai kegiatan yang digelar seperti seminar dan konvensi, peresmian monumen pers yang berbentuk pulpen di Taman Nostalgia HPN, ada pentas seni dan festival sasando serta beberapa kegiatan lainnya.

Menurut Andre yang didampingi Ketua PWI NTT, Dion DB Putra dan Wakil Ketua Panitia, Bernadus Tokan, HPN perlu dijadikan hal yang sangat berkesan bagi semua orang. Dengan adanya HPN ini NTT bisa mengekploitasi segala kelebihan dan kekurangannya. Pesiapan HPN ini masih sangat global dan makro.

Kegagalan pelaksanaan HPN, jelas Andre, kegagalan rakyat NTT dan semua insan pers yang ada di daerah ini. Karena itu semua insan pers harus terlibat. "HPN harus semarak. strategi dan gaya harus dibuat dari kita,"katanya. (den)

Pos Kupang 6 November 2010 halaman 6

HPN Harus Ubah Stigma NTT Miskin

2010-11-19T01:03:00.001-08:00

KUPANG, POS KUPANG.Com -- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Frans Lebu Raya mengharapkan momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-65 tanggal 9 Februari 2011 di Kupang bisa mengubah stigma NTT adalah daerah miskin dan terbelakang.

"Selama ini orang hanya mengenal NTT karena miskin dan terbelakang serta tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan HPN di Kupang nanti saya harap bisa mengubah stigma ini," kata gubernur saat berdialog dengan Panitia Pusat HPN yang dipimpin ketua pelaksana, Priyambodo RH di ruang kerjanya di Kupang, Rabu (10/11/2010) siang. Hadir juga B Soeharto Widjaja dan Yapto dari panitia pusat serta panitia daerah yang dipimpin ketua, Ir. Andre W Koreh.

Kepada gubernur, Priyambodo menyerahkan rancangan jadwal peringatan HPN 2011 di Kupang serta menjelaskan berbagai hal prinsip berkaitan dengan peringatan HPN yang akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Ani Yudhoyono.

Momentum HPN, kata gubernur, diharapkan bisa menggugah semua elemen bangsa ini untuk tidak hanya memandang NTT karena miskin dan terbelakang tetapi bagaimana membantu bersama-sama berjuang menghapus kemiskinan dan ketertinggalan daerah tersebut.

Dia mengakui, NTT memang masih membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk membangun masyarakat daerah ini menuju ke arah yang lebih baik. Bantuan sangat berarti karena APBD NTT hanya sekitar satu triliun rupiah sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk membantu membangun masyarakat yang terdiri dari 20 kabupaten/kota ke arah yang lebih maju. "Apalagi NTT terdiri dari 566 pulau dan untuk menjangkau satu pulau saja membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi," kata Lebu Raya.

Dalam konteks ini, kata gubernur, maka NTT mestinya tidak disamakan dengan daerah lain seperti Bali. "Kalau Gubernur Bali mengunjungi masyarakat tidak butuh pesawat dan kapal laut," katanya.

Gubernur menyambut baik rencana Panitia Nasional Hari Pers yang menjadikan materi propinsi kepulauan sebagai salah satu agenda yang akan dibahas dalam Konvensi Nasional Media Massa pada 8 Februari 2011. "Konvensi ini diharapkan mampu melahirkan sesuatu yang berharga bagi perjuangan NTT bersama enam propinsi lainnya untuk mendapat pengakuan dari pemerintah pusat sebagai propinsi kepulauan," ujar Lebu Raya sambil menambahkan, masalah pencemaran Laut Timor agar dibahas juga dalam Konvensi Nasional Media Massa tersebut.

Masalah pencemaran Laut Timor, kata Lebu Raya, menjadi isu penting karena sampai saat ini masyarakat NTT belum mendapat kejelasan mengenai proses penyelesaian menyeluruh.

Bukan Hanya Pers

Pada kesempatan itu, Gubernur Frans Lebu Raya menegaskan, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) bukan hanya untuk insan pers tetapi bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh komponen masyarakat NTT hendaknya mengambil peran demi susksesnya acara tersebut.

Propinsi NTT, jelas gubernur, masih banyak keterbatasan tetapi dalam semangat kebersamaan peringatan HPN 2011 akan bisa dilaksanakan dengan baik. "Kalau ada yang kurang adalah kekurangan kita bersama. Kalau ada yang lebih maka lebih itu milik kita bersama dan kalau ada kebanggaan adalah kebanggaan kita bersama. Kita harus bangga menjadi tuan rumah. Bahwa dalam urusan selanjutnya ada kesulitan atau kendala akan dibicarakan," katanya.

Gubernur menyatakan, mungkin ada yang bertanya mengapa peringatan HPN diurus oleh pemerintah. "Kalau kita kerja dalam kebersamaan, mengapa tidak boleh? Kita kerja untuk kepentingan negeri dan daerah ini. Pers dan pemerintah perlu bersinergi untuk membangun daerah ini," tandasnya.

Lebu Raya mengatakan, pihaknya telah meminta PT. Angkasa Pura yang mengelola Bandara El Tari Kupang membenahi bandara itu. Sebab saat HPN nanti, NTT akan didatangi sekitar 800 tamu dari berbagai daerah di tanah air termasuk dari luar negeri. Selain presiden, HPN 2011 akan dihadiri 12 orang menteri, 10 gubernur serta PM Timor Leste, Xanana Gusmao.

Terkait persiapan HPN, gubernur akan menggelar rapat bersama semua pimpinan SKPD tanggal 19 November 2010.

Kemarin panitia HPN Pusat yang dipimpin Priyambodo melakukan rapat koordinasi dengan panitia daerah di ruang kerja Sekda NTT. Dalam rapat ini panitia Jakarta dan Kupang membahas berbagai masalah teknis persiapan.

Usai rapat dan berdialog dengan gubernur, pada Rabu (10/11/2010) sore, Priyambodo, Ir. Andre W Koreh dan Ketua PWI Cabang NTT, Dion DB Putra melakukan dialog interaktif di Stasiun TVRI NTT dipandu Aser Rihi Tugu. (den/ant)

Agenda HPN 2011

1. Jurnalistik untuk Pelajar dan Mahasiswa

2. Seminar Masa Depan Pertambangan NTT

3. Seminar Kebangsaan, Propinsi Kepulauan dan Perbatasan

4. Seminar Pers Untuk Semua (Masyarakat Melek Media)

5. Jalan Sehat 10.000 Orang

6. Bakti Sosial dan Pengobatan Gratis

7. Gelar Wisata Nusa Tenggara Timur

8. Wisata Belanja dan Wisata Kota

9. Pameran Produk Unggulan NTT

10. Vote Komodo oleh Presiden RI

11. Peresmian Monumen Pers dan Gong Perdamaian oleh Presiden RI

12. Peresmian Rumah, Mobil dan Motor Pintar oleh Ibu Negara

13. Malam Hiburan Rakyat

Pos Kupang, 11 November 2010 halaman 1

Dewan Pers Usut Pemerasan oleh Wartawan

2010-11-19T01:02:00.000-08:00

JAKARTA, POS KUPANG.Com — Dewan Pers menelusuri dugaan pemerasan oleh sejumlah wartawan terhadap PT Krakatau Steel terkait penjualan saham perdananya. Jika dugaan tersebut terbukti, wartawan itu tidak hanya melanggar kode etik jurnalistik, tetapi juga bisa dipidanakan.

”Dewan Pers menerima laporan secara informal dari PT Krakatau Steel (KS) terkait adanya sekelompok wartawan yang diduga meminta saham perdana dari PT Krakatau Steel. Selain itu, juga ada seorang wartawan yang diduga meminta sejumlah uang agar berita tentang PT Krakatau Steel (yang negatif, terkait penjualan saham perdananya) tidak lagi muncul di media massa,” ungkap Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Dewan Pers Agus Sudibyo di Jakarta, Kamis (18/11/2010).

Dewan Pers belum bersedia menyebutkan nama dan media mana wartawan yang dilaporkan. Pertimbangannya, Dewan Pers belum bisa mengambil kesimpulan dan mengumumkannya kepada publik hanya didasarkan laporan sepihak.

”Kami bekerja sesuai prosedur. Atas laporan itu, Dewan Pers akan mengusut tuntas kasus ini, mencari fakta yang ada, dan melakukan pengecekan silang kepada pihak terkait. Dewan Pers dalam hal ini berkepentingan menegakkan kode etik dan profesionalitas jurnalistik,” ungkap Agus lagi. (kompas.com)

NTT Harus Jadi Tuan Rumah Yang Baik

2010-10-17T22:02:00.000-07:00

KUPANG, POS KUPANG.Com-- Ketua panitia daerah Hari Pers Nasional (HPN) 2011, Ir. Andre W Koreh, mengingatkan panitia memberikan pelayanan dan kesan yang baik kepada tamu yang akan menghadiri acara HPN di Kupang, 11 Februari 2011 mendatang.

"NTT harus menjadi tuan rumah yang baik," kata Andre saat memimpin rapat koordinasi awal panitia HPN di Kupang, Jumat (15/10/2010) malam.

Andre mengatakan, puncak peringatan HPN 2011 akan dihadiri Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. HPN akan diikuti sekitar 700 peserta dari seluruh propinsi di Indonesia, para pemimpin media massa nasional, Dewan Pers, SPS, perwakilan ikatan jurnalis dunia, Asia dan Timor Leste.

Sejumlah agenda telah dibahas dalam rapat tersebut antara lain tentang tempat acara puncak peringatan HPN 2011, pembangunan Monumen Pers, persiapan akomodasi hotel bagi peserta HPN serta hal lainnya.

Khusus tempat acara puncak HPN pada 9 Februari 2011 yang akan dihadiri presiden ada dua pilihan yaitu GOR Flobamora Kupang dan Aula El Tari. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, akhirnya diputuskan memilih Aula El Tari-Kupang.

"Tentu ada beberapa hal yang harus dibenahi di Aula El Tari, terutama sisi akustiknya agar suara dalam ruangan terdengar jelas dan jernih," kata Andre.

Andre juga menjelaskan tentang rencana membangun Monumen Pers di Taman Nostalgia-Kupang. Monumen ini rencananya diresmikan Presiden Yudhoyono di sela-sela peringatan HPN bulan Februari mendatang.

Tentang penginapan bagi peserta HPN, Andre Koreh meminta panitia seksi akomodasi agar segera menghubungi manajemen hotel di Kota Kupang. "Kita harus booking dari sekarang karena kegiatan HPN sudah jelas yaitu tanggal 6-10 Februari 2011," tandasnya. Rapat panitia selanjutnya dijadwalkan pekan depan yaitu pemantapan persiapan dari setiap seksi. (den)

Pos Kupang, Senin 18 Oktober 2010 hal 14

Anggur Merah B Juara, PWI Posisi Ketiga

2010-08-30T07:52:00.000-07:00

KESEBELASAN Anggur Merah B berhasil menjuarai turnamen sepakbola Anggur Merah Cup 2010. Anggur Merah meraih poin sempurna di babak final setelah pada pertandingan di Stadion Oepoi, Kupang, Sabtu (28/8/2010), menang 3-1 atas PWI NTT.

Sebelumnya Anggur Merah menang 2-1 atas kesebelasan TNI/Polri. TNI/Polri yang mengalahkan PWI NTT, 4-2 dalam pertandingan, Jumat (27/8/2010), menempati peringkat kedua sedangkan PWI NTT di posisi ketiga. Atas prestasinya ini, Anggur Merah berhak atas piala bergilir, piala tetap, piagam penghargaan dan bonus Rp 7,5 juta. TNI/Polri menerima piala tetap, piagam penghargaan dan bonus Rp 5 juta. Sedangan PWI NTT menerima piala tetap, piagam penghargaan bonus Rp 2,5 juta.

Kemenangan Anggur Merah B atas PWI NTT diraih dengan susah payah. Disaksikan langsung Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, Wagub NTT, Ir. Esthon L Foenay, M.Si, Wakil Ketua DPRD NTT, Drs. LS Foenay, M.S, anggora Muspida NTT dan ratusan suporter, Rama membuka keunggulan Anggur Merah di pertengahan babak pertama. Namun beberapa saat kemudian Benny Dasman berhasil menyamakan kedudukan.

Babak kedua pertandingan menjadi berimbang. Namun, PWI kehabisan stamina. Hal ini membuat Zulkifli Umar, Yus Ressi, Sola Frare, Boncu, Rama, Dorus Rihi, Andre Koreh dkk menguasai permainan. Rama berhasil menambah koleksi golnya ditambah satu gol Yus Ressi.

Frans Lebu Raya saat menutup event tersebut mengatakan kebanggaannya.

"Saya bangga atas inisiatif penyelenggaraan turnamen ini. Memajukan sepakbola di NTT memang perlu kerja keras. Kerja keras ini harus dilakukan semua orang dengan saling mendukung. Turnamen seperti akan mampu membangkitkan semangat kita semua bahwa sepakbola perlu terus dibina agar bisa berprestasi," katanya.

Frans Lebu Raya mengharapkan agar turnamen ini terus digelar secara rutin dengan manajemen penyelenggaraan yang lebih bagus. "Kalau ini Anggur Merah Cup I, berarti harus ada dua dan seterusnya. Gelar lagi pada tahun depan dengan lebih baik. Kalau kali ini Angur Merah B yang juara, mungkin tahun depan TNI/Polri atau PWI yang juara, tapi itu tentu harus lewat latihan yang lebih bagus," katanya. (eko)

Pos Kupang, 29 Agustus 2010 halaman 8

Anggur Merah B Buka Peluang Juara

2010-08-30T07:49:00.000-07:00

KESEBELASAN Anggur Merah B membuka peluangnya untuk menjuarai turnamen sepakbola Anggur Merah Cup 2010 setelah dalam pertandingan di Stadion Oepoi, Kamis (26/8/2010), menang 2-1 atas TNI/Polri. Hasil pertandingan petang ini, Jumat (27/8/2010), antara TNI/Polri melawan PWI NTT akan menentukan posisi Anggur Merah B di klasemen akhir.

Kesebelasan TNI/Polri yang tentu tak ingin menyerah begitu saja pasti akan berusaha memenangkan pertandingan melawan PWI NTT. Bila menang, maka pertandingan terakhir antara Anggur Merah B melawan PWI NTT pada, Sabtu (28/8/2010), akan sangat menentukan. Bila TNI/Polri kalah, pertandingan Sabtu akan menjadi final bagi PWI NTT dan Anggur Merah B untuk memperebutkan predikat juara.

Kalau demikian, pertandingan sore ini akan menarik. TNI/Polri yang masih memiliki harapan juara pasti mengincar kemenangan. Sementara PWI NTT yang ingin memelihara peluang juaranya, pasti mengincar minimal hasil seri agar nanti bisa total saat melawan Anggur Merah B pada hari Sabtu.

Jalannya pertandingan antara Anggur Merah B melawan TNI/Polri berlangsung dalam tempo sedang. Menurunkan semua pemain terbaiknya, TNI/Polri berhasil menekan Anggur Merah B yang nampaknya masih malu-malu menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Hasilnya, sebuah kesalahan dilakukan lini belakang Anggur Merah B yang dikoordinir mantan libero PSKK, Ima Nanggiang. John Suardi yang lolos dengan skil sempurna melepaskan tendangan silang yang tak dapat dijangkau kiper Anggur Merah B, Thom Hermanus. Ini merupakan gol keenam John dalam turnamen ini.

Sadar kalau lawannya tidak mudah dikalahkan, Anggur Merah B melakukan sejumlah pergantian pemain. Masuknya Zulkifli Umar menjadi awal kebangkitan skuad yang dikoordinir Andre Koreh ini. Disaksikan langsung Wagub NTT, Ir. Esthon Foenay, M.Si dan ratusan penonton, Zulkifli berhasil menyamakan kedudukan sebelum turun minum.

Di babak kedua, pertandingan berlangsung berimbang. Sejumlah pergantian dilakukan kedua kesebelasan. Namun, Anggur Merah yang lebih beruntung karena tendangan bola mati Yus Ressi membuat mereka unggul 2-1. Gol ini menjadi yang terakhir dalam pertandingan ini. (eko)

Pos Kupang, 27 Agustus 2010 halaman 8

PWI NTT Tentukan Nasib

2010-08-30T07:47:00.000-07:00

AMBISI kesebelasan PWI NTT untuk menjuarai turnamen sepakbola Anggur Merah Cup 2010 tertunda. Kalah 0-2 dari kesebelasan TNI/Polri dalam pertandingan di Stadion Oepoi, Jumat (27/8/2010), PWI NTT akan menentukan nasib sendiri saat melawan Anggur Merah B dalam final terakhir, Sabtu (28/8/2010).

TNI/Polri saat ini memimpin memimpin klasemen dengan tiga poin sama seperti milik Anggur Merah B. TNI/Polri kalah 1-2 dari Anggur Merah B, namun kemenangan dua gol tanpa balas dari PWI NTT membuat mereka unggul poin memasukan. Artinya, kalau petang ini Anggur Merah B kalah, maka TNI/Polri berpeluang menjadi juara.

Namun, PWI NTT juga berpeluang menjadi juara bila mengalahkan Anggur Merah B dengan selisih gol, empat. Anggur Merah sendiri hanya butuh hasil seri untuk menjuarai turnamen ini. "Lolos ke babak final sudah menjadi prestasi yang membanggakan. Bayangkan saja, dari 12 tim peserta turnamen ini, hanya ada tiga tim yang masuk babak final dimana salah satunya adalah PWI NTT. Melawan Anggur Merah B, kami tetap mengincar kemenangan, karena ini menyangkut gengsi kesebelasan," kata asisten manajer PWI NTT, Albert Vincent.

PWI NTT memang pantas optimis menghadapi Anggur Merah B. Pasalnya, saat melawan TNI/Polri, mereka bermain cukup bagus. Benny Dasman, Oni Modo, Pasi Ta'a, Edi Sely, Ardy Valendra, Dewa, Agus Badja, Erik Seran, Isak Kaesmetan, Oma dan Kristo Embu hanya kalah stamina saja sehingga mudah didikte lawannya.

Bintang TNI/Polri, Agus, membuka keunggulan timnya pada menit ke-24 lewat sebuah tendangan bebas. PWI NTT sempat membuka peluangnya lewat Erik Seran namun empat peluang itu tidak membuahkan gol akibat naluri yang sangat lemah. Babak pertama diakhiri dengan keunggulan TNI/Polri.

Masuknya Hans Lilo di babak kedua, membuat serangan TNI/Polri makin hidup. John, Meki, Agus dan Tupong berhasil memimpin rekan-rekannya untuk menekan PWI NTT. Hasilnya, lima menit sebelum pertandingan usai, Sujatmiko membuat TNI/Polri dengan kemenangan 2-0.

Petang ini, pertandingan antara PWI NTT melawan Anggur Merah B akan dimulai pukul 15.30 Wita. Usai pertandingan akan dilanjutkan dengan penyerahan tropi dan bonus serta upacara penutupan. (eko)

Pos Kupang 28 Agustus 2010 halaman 8