New York Times Dominasi Anugerah Pulitzer 2009

New York (ANTARA News/Reuters) - New York Times mendominasi Anugerah Pulitzer yang diumumkan Senin waktu AS (Selasa WITA, 21 April 2009) dengan memenangkan lima penghargaan untuk kategori berita investigatif, "breaking news" dan reportase internasional, feature foto dan kritik (analisis).

Sementara Las Vegas Sun menggondol penghargaan paling bergengsi Public Service Prize untuk laporan tingkat kematian yang tinggi diantara para pekerja konstruksi di jalur Las Vegas, demikian dewan penyelenggara anugerah yang resminya bernama "Pulitzer Prizes in Journalism, Letters, Drama and Music."

Kekuatan kerja dari peraih anugerah telah memperlihatkan jurnalisme cetak tetap yang terdepan, kata Sid Gisller, anggota dewan Pulitzer.

Koran-koran menjadi korban paling teruk dari resesi yang ditandai dengan pemecatan besar-besaran, perampingan meja redaksi dan pembatalan pengiriman koran ke rumah-rumah. Beberapa diantaranya bahkan mengurangi publikasi, memangkas gaji karyawan, sampai ada yang mengajukan pailit ke pengadilan.

"Anjing penjaga (koran-koran) tetap menggonggong. Mereka tetap menggigit. Siapa yang sehari-hari melakukan ini jika kita tidak memiliki surat kabar?" tanya Gissler lantang.

Namun tak ada satu Anugerah Pulitzer diberikan untuk laporan tentang ekonomi atau krisis keuangan, bahkan Wall Street Journal yang merupakan salah satu harian paling terhormat di AS, tahun ini tidak kebagian satu pun penghargaan.

Koran bisnis ini tidak pernah memenangkan Pulitzer sejak Rupert Murdoch mengakuisisinya dengan membeli saham Dow Jones & Co (pemilik Wall Street Journal) pada Desember 2007 lewat News Corp, padahal selama sepuluh tahun sebelum itu The Journal selalu memenangkan Pulitzer.

Penghargaan kali ini juga ditandai oleh hadirnya tantangan dari organisasi-organisasi berita yang memublikasikan semua laporannya lewat Internet dan mungkin mendorong lahirnya kategori penghargaan jurnalisme terbaru.

Ironisnya, meskipun jurnalisme online tumbuh pesat dewasa ini, tidak ada satu pun pemenang penghargaan dari organisasi berita online dan hanya Politico.com yang sebagian besar edisinya online yang masuk sebagai finalis untuk kategori karikatur, kata Gissler. Untuk kategori ini Pulitzer jatuh ke tangan Steve Breen dari The San Diego Union Tribune.

Reporter New York Times menang dalam kategori berita lempang tentang skandal seks yang mengantarkan pada pengunduran diri Gubernur Negara Bagian New York Eliot Spitzer dan liputan internasional mengenai keterlibatan AS di Afghanistan dan Pakistan di tengah kondisi penuh bahaya.

Koran yang sering disebut dengan The Times ini juga memenangkan liputan investigatif atas nama David Barstow yang mengupas para purnawirawan jenderal AS yang bekerja sebagai analis media dan direkrut oleh Pentagon untuk mempertahankan perang Irak pimpinan AS.

Gambar Obama

Penghargaan feature foto jatuh ke tangan Damon Winter, juga dari The Times, untuk foto-foto seputar kampanye kepresidenan Barack Obama, sedangkan kategori kritik (analisis) dimenangkan oleh kolumnis seni Holland Cotter, lagi-lagi dari The Times.

Organisasi berita yang memegang rekor terbanyak memperoleh Pulitzer dalam sekali penyelenggaraan (setahun) tetap dipegang The Times yang pada 2002 berhasil merebut tujuh Anugerah Pulitzer.

Sementara itu Los Angeles Times memenangkan kategori laporan paparan, lewat karya mengenai beban dan efektivitas upaya memerangi kebakaran hutan di seantero wilayah barat Amerika Serikat

Untuk kategori liputan daerah, penghargaan dibagi antara Detroit Free Press atas liputannya dalam soal kebohongan yang dilakukan Walikota Kwame Kilpatrick, termasuk penyangkalannya atas hubungan seksual dengan seorang wanita yang menjadi kepala staf kantornya, dan East Valley Tribune dari Mesa, Arizona, yang mengupas bagaimana fokus penertiban hukum dalam soal imigrasi telah membahayakan keamanan publik.

Sebaliknya untuk kategori berita nasional diberikan kepada St. Petersburg Times atas liputannya mengenai PolitiFact, yaitu prakarsa pengecekan fakta selama kampanye Pilpres yang menguji lebih dari 750 keluhan dan klaim politik.

Lane DeGregory dari St. Petersburg Times memenangkan feature tulis atas liputannya mengenai seorang gadis kecil yang ditelantarkan dalam ruangan yang dipenuhi kecoa, tak bisa berbicara atau menyuapi makan dirinya sendiri. yang diadopsi oleh sebuah keluarga muda.

Penghargaan untuk kategori foto berita diserahkan kepada Patrick Farrell dari Miami Herald atas liputannya mengenai bencana dan keputusasaan yang disebabkan oleh Topan Ike dan topan-topan lainnya di Haiti.

Kategori komentar jatuh ke tangan Eugene Robinson dari Washington Post untuk tulisannya mengenai kampanye Pilpres, sementara kategori editorial menjadi milik Mark Mahoney dari Post-Star, di Glens Falls, New York, atas tulisannya mengenai bahaya kerahasiaan pemerintah daerah.

Non Berita

Pulitzer kategori fiksi dianugrahkan kepada "Olive Kitteridge" yang ditulis oleh Elizabeth Strout, yang merupakan kumpulan cerita dari wilayah pesisir pantai negara bagian Maine.

"The Hemingses of Monticello: An American Family" karya Annette Gordon-Reed, yang sebelumnya memenangkan U.S. National Book Award pada 2008, dianugerahi Pulitzer untuk kategori sejarah. Buku ini mengisahkan satu keluarga budah yang hubungannya dekat dengan Presiden AS masa lalu, Thomas Jefferson.

Untuk kategori drama, penulis skenario drama Lynn Nottage, yang mengeksplorasi pemerkosaan sebagai senjata peperangan dalam karyanya yang berjudul "Ruined," dengan mengambil seting sebuah rumah bordil di Kongo, Afrika.

Pulitzer kategori biografi dinisbahkan untuk "American Lion: Andrew Jackson in the White House" karya Jon Meacham, sedangkan kategori nonfiksi umum diberikan kepada "Slavery by Another Name: The Re-Enslavement of Black Americans from the Civil War to World War II" karya Douglas A. Blackmon.

Dua kategori terakhir, puisi dan musik masing-masing diberikan kepada "The Shadow of Sirius" karangan W.S. Merwin dan "Double Sextet" karya Steve Reich.

Tahun ini 1.028 karya jurnalistik masuk menjadi calon penerima Pulitzer, atau turun dari tahun sebelumnya yang sempat ada 1.167 karya yang dipersembahkan demi mendapatkan anugerah paling dihormati dalam jurnalisme cetak AS. (*)

Iklan Politik Berpotensi Ganggu Media Massa

Jakarta (PWI News) - Iklan politik di Indonesia berpotensi menganggu demokratik media massa, bila pihak media berketergantungan ke pemasang iklan, media berupaya menyenangkan pemasang iklan, dan pemberitaan media menjadi bias tidak berpihak ke parpol kecil yang tidak mampu memasang iklan, kata pakar komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), Drs. Zulkarimein Nasution MA.

"Oleh karena itu, media massa harus mempertegas dinding api (firewall) antara berita yang menjunjung kode etik jurnalistik dengan iklannya, sehingga kebijakan redaksi tidak dipengaruhi keinginan pemasang iklan," katanya dalam Bedah Kasus di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Jakarta, Selasa (14/4/2009).

Setiap menjelang lima tahunan jelang pemilu rasanya wartawan dan pengelola media massa perlu diingatkan lagi mengenai etika jurnalistik menghadapi iklan politik, termasuk menghadapi pemilik media yang aktivis parpol, ujarnya dalam Bedah Kasus bertopik "Banjir Advertorial dan Iklan Politik Dalam Pemilu".

Ia mengingatkan, media massa perlu meneguhkan ketaatan terhadap kode etik jurnalistik, menegakkan akuntabilitas media, memperkokoh pengawasan internal, mencerdaskan khalayak dan dewan kehormatan organisasi profesi harus bersikap tegas terhadap anggotanya.

Zulkarimein mengemukakan, iklan politik di Indonesia agaknya muncul sejak 1999 saat Akbar Tanjung selaku Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) mempromosikan Golkar Baru, yang lepas dari bayang-bayang Orde Baru (Orba), di berbagai media massa.

Hanya saja, ia menilai, di Indonesia kecenderungan iklan politik jelang pemilihan umum (pemilu) 2009, menurut dia, ke arah gaya Amerika Serikat (AS), terutama meniru fenomena Presiden Barrack Hussein Obama Jr. saat berkampanye melawan teman sekaligus saingannya di Partai Demokrat, Hillary Clinton, dan pesaingnya dari Partai Republik, John Mcain.

"Hanya saja, rakyat Amerika betah mendengarkan pidato kampanye Obama, sedangkan di Indonesia politisi yang berkampanye lebih sering diselingi penampilan penyanyi dangdut. Bahkan, ada indikasi rakyat datang ke kampanye untuk menonton penyanyi dangdutnya dibanding dngarkan pidato politik," katanya menambahkan.

Kredibilitas media

Sementara itu, Saur Hutabarat dari Media Indonesia dan Metro TV (Media Grup) mengemukakan, tidak ada koran atau media massa yang mampu bertahan atau mempertahankan kredibilitasnya dengan hanya mengandalkan "durian runtuh" berupa iklan partai politik (parpol) setiap lima tahun sekali.

Ia menilai, parpol gurem sulit untuk menggoyahkan idealisme pers untuk bertahan terhadap kode etiknya. "Bahkan, parpol besar pun belum tentu bisa," ujarnya.

Menanggapi posisi pemilik media yang juga aktivis parpol, Saur menilai, memang satu hal yang sulit, tetapi kebijakan pemberitaan media massa harus menempatkan idealisme jurnalisme di atas kepentingan iklan parpol yang sesaat.

Surya Paloh sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar sekaligus pemilik Media Grup, menurut dia, jika tampil di medianya dalam kemasan berita, maka harus memiliki pula nilai berita.

Menanggapi kecenderungan pemilu 2014, Saur menilai, bakal banyak parpol menjadi merasa miskin untuk beriklan secara total di media massa. "Oleh karena, saat itu tarif iklan pasti sudah jauh lebih mahal dari sekarang. Belum tentu masih ada parpol berani beriklan layaknya Prabowo dari Partai Gerindra," ujarnya.

Ia juga mengemukakan, iklan parpol yang nilainya besar dari Partai Demokrat, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) perlu ditelaah lebih jauh berkaitan dengan perolehan suara dalam pemilu 2009.

Selain itu, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa calon legislator (caleg) yang dapat lolos ke parlemen berdasarkan suara terbanyak mengakibatkan uang beredar ke arah individu caleg, dan bukan ke dana parpol sebagai prioritas.

"Itu sebabnya iklan besaran uangnya ke individu caleg secara 'out door', di spanduk dan baliho caleg, lebih dominan ke daerah pemilihannya. Bukan ke arah media massa," ujarnya.

Dalam forum yang sama, Rikard Bagun selaku Pemimpin Redaksi (Pemred) Kompas, mempertanyakan: "Siapa bilang ada banjir uang di media massa dari iklan parpol?" Oleh karena, ia menilai, nilai pemberitaan politik media massa jauh lebih besar nilainya dibanding besaran iklan parpol.

Apalagi, ia mengemukakan, iklan parpol di media massa lebih sering menipu, karena menampilkan sesuatu yang dilebih-lebihkan, jauh dari realitas (hyper realita). "Ada dua hal, yang menyangkut uang dan 'hyper realita' ini harus diuji akuntabilitasnya," ujar Rikard.

Dalam beberapa tahun ini, ia menilai, ada pergeseran dari produksi ke konsumsi sehingga politisi berkejaran memasang iklan konsumtif, dan bukan memperlihatkan produktivitasnya.

"Di situ tidak ada kritik balik, dan masyarakat atau publik tidak diberi kesempatan menyampaikan kritik. Dalam hal inilah wartawan dan organisasi, seperti PWI perlu berperan menyampaikan kritik publik," katanya.

Dinding api orientasi industri pers, menurut dia, harus tegas untuk menjaga independensi terhadap godaan semacam iklan parpol yang memang bisa meroboh dinding tersebut. Padahal, ia menegaskan, kredibilitas jurnalisme kalau harus dikorbankan, maka habis pula bisnis media massa bersangkutan.

Rikard pun menilai, di Indonesia senantiasa digaungkan bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi, setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif.

"Padahal, ketiga pilar lainnya dibiayai negara, sedangkan pilar keempat yang namanya pers atau media massa harus membiayai dirinya sendiri," ujarnya.

Ia pun menolak anggapan bahwa iklan parpol adalah banjir uang bagi media massa, karena sering ada tokoh yang risau dan sulit menerima kenyataan bila dirinya dikritik media massa lantaran dirinya merasa sudah merasa memasang iklan.

"Hal ini bukan perkara mudah, tetapi media massa memang harus mampu mempertahankan idealisme pemberitaannya," demikian Rikard Bagun.

Bedah kasus Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dipandu Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Marah Sakti Siregar, itu dihadiri pula para tokoh pers nasional, antara lain DH Assegaff (Media Grup), Sofyan Lubis(Pos Kota), Tribuana Said (Waspada), Rusdy Effendi (Banjarmasin Post) dan Syafik Umar (Pikiran Rakyat), serta H. Margiono (Ketua PWI Pusat). (*)

Maklumat Bersama Bidang Kesehatan

KUPANG, PK -- Seminar sehari yang diselenggarakan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT di aula El Tari Kupang, Sabtu (4/4/2009), membuahkan maklumat bersama. Maklumat itu ditandatangani bersama Ketua IAKMI NTT, Dr. dr. Hyron Fernandez, M. Kes, Ketua PWI NTT, Dion DB Putra, beberapa calon anggota legislatif dan calon anggota DPD yang hadir saat itu. 

Seminar bertajuk, "Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Berbicara Kesehatan Masyarakat NTT" bertujuan menyamakan persepsi membangun kesehatan masyarakat di NTT, terutama dalam politik anggaran dan pengawasan nanti. 

Ketua IAKMI NTT, Dr. dr. Hyron Fernandez dalam sambutannya, mengatakan, IAKMI menyadari bahwa masalah kesehatan bukan hanya tanggung jawab medis dan paramedis, dinas kesehatan atau pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama. Para caleg dan calon anggota DPD diyakini memiliki peran strategis jika terpilih dan duduk di lembaga legislatif untuk memperjuangkannya pada sidang-sidang legislatif. Apalagi DPD sudah diberi peran sebagai senator sehingga diharapkan bisa memperjuangkan anggaran dan berbagai kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat di NTT yang masih didera berbagai penyakit kronis, seperti diare, malaria, gizi buruk. Harapannya, lima sampai sepuluh tahun mendatang NTT sudah bisa menuju hidup sehat. 

Disepakati dalam maklumat itu, calon anggota legislatif dan calon anggota akan bekerja sama membangun kesehatan masyarakat NTT dalam melaksanakan segala program kesehatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah NTT, 2009-2013, dalam rangka memenuhi dan melindungi hak-hak kesehatan masyarakat sesuai amanat konstitusi serta investasi kemanusiaan demi peningkatan mutu manusia NTT.

IAKMI NTT dan PWI NTT sebagai ikatan profesi yang independen bersama seluruh komponen yang terkait dalam forum seminar, siap mengawal dan mendukung program kesehatan masyarakat NTT lima tahun ke depan melalui jalur profesi dan talenta masing-masing. 

Diharapkan, pihak-pihak yang menandatangani maklumat bisa menyosialisasikan kesepakatan itu dan mengimplementasikannya melalui jalur dan cara kerja serta kewenangan masing-masing demi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat NTT. (gem) 

Pos Kupang Rabu, 8 April 2009 halaman 7

Seminar PWI-IAKMI: Kesehatan Masyarakat Harga Mati

KUPANG, PK--Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat adalah harga mati yang harus diperjuangkan oleh para anggota legislatif di semua level dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kebulatan tekad ini lahir dari seminar sehari bertajuk, "Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Berbicara Tentang Kesehatan Masyarakat NTT" di Aula El Tari, Kantor Gubernur NTT, Sabtu (4/4/2009). 

Seminar ini diselenggarakan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). 

Seminar yang dihadiri sekitar 800 peserta itu menampilkan pembicara Gubernur NTT yang diwakili Kepada Dinas Kesehatan, dr. Stef Bria Seran, dan Ketua IAKMI NTT, Dr. dr. Hyron Fernandez, enam calon anggota DPD, dua caleg DPR RI, lima caleg DPRD NTT serta dua orang caleg DPRD Kota Kupang. Acara itu dibuka oleh Gubernur NTT yang didelegasikan kepada Asisten I, Yos Mamulak, S.Ip dilanjutkan dengan pengukuhan badan pengurus IAKMI. 

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Yos Mamulak, gubernur mengatakan, kesehatan merupakan pilar utama indeks pembangunan manusia. Pemerintah Propinsi NTT menempatkan pembangunan bidang kesehatan dalam bingkai Anggur Merah. Berbagai kendala harus diakui, tapi semangat meningkatkan pelayanan merupakan tekad pemerintahan.

Saat memaparkan program pembangunan bidang kesehatan masyarakat, Stef Bria Seran, mengatakan penanganan kesehatan membutuhkan perhatian dan kepekaan. Anggaran kesehatan langsung turun ke masyarakat dengan penguatan institusi. Pembangunan kesehatan, kata gubernur, sifatnya investasi tidak langsung kelihatan. 

"Mengapa kesehatan itu penting? Manusia bisa berfungsi kalau punya kesehatan yang handal. Antara ayam dan telur, kita mau pilih yang mana duluan? Mau yang duluan telur atau ayam?" tantang Stef.

Secara nasional, kata Stef, anggaran untuk kesehatan masyarakat meningkat tapi belum maksimal mengetuk hati untuk memberi perhatian bagi pembangunan manusia bidang kesehatan. 

Dia mengatakan, pendidikan bisa sukses kalau manusianya sehat secara jasmani dan rohani. Stef meminta calon anggota DPD sebagai senator di Senayan nantinya bisa mengedepankan masalah kesehatan. "Mampukah calon anggota DPD berbicara tentang kesehatan? Jika tidak mampu kita kirim SMS memilih atau tidak memilih," kata Stef. 

Ketua IAKMI, Dr. dr. Hyron Fernandez, mengatakan, pembangunan kesehatan difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kinerja institusi kesehatan, peningkatan pelayanan dan pembudayaan pola hidup sehat. Semua itu perlu didukung dengan pembangunan bidang ekonomi dan sarana prasarana. Jika tiga bidang pembangunan ini bersinergi, maka pembangunan bidang kesehatan diyakini bisa tercapai. 

Dalam seminar itu, baik para caleg maupun calon anggota DPD sepakat menaikkan anggaran kesehatan mencapai 15 persen jika mereka terpilih duduk di kursi DPR pada semua level maupun DPD. Mereka juga menyarankan pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan, menambah sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis. 

Para caleg dan calon anggota DPD berjanji akan melakukan kontrol yang ketat terhadap pengelola anggaran kesehatan masyarakat sehingga meminimalisir kebocoran-kebocoran seperti kasus sarkes dan kasus-kasus lain. 

Usai seminar dilakukan penandatanganan maklumat bersama memberi perhatian pada bidang pembangunan kesehatan masyarakat. (gem)

Caleg dan DPD Bicara Kesehatan 

SETIAP orang mendambakan hidup sehat sehingga pelayanan prima menjadi harapan. Namun, masih banyak onak dan duri terkait pelayanan kesehatan. Ada tiga persoalan pokok yang menjadi kendala yakni anggaran, sarana prasarana dan mutu pelayanan. Kendala itu perlu diatasi agar anak bangsa ini tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat dan cerdas. 

Mengingat pentingnya kesehatan, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang NTT menggelar seminar sehari bertajuk, "Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Berbicara Tentang Kesehatan Masyarakat NTT" di Aula El Tari Kupang, Sabtu (4/4/2009). Berikut Komitmen 15 Caleg dan Calon anggota DPD dalam seminar itu.

Rikardus Wawo,MA

Calon Anggota DPD Nomor Urut 34

KALAU saya terpilih menjadi anggota DPD yang perlu dilakukan adalah menata kebijakan kesehatan secara proporsional. Saya akan memberikan perhatian pada kebijakan anggaran. Saya juga memberi perhatian pada masalah kematian ibu dan bayi dengan peningkatan pelayanan. Yang perlu saya lakukan adalah menganalisa kebijakan kesehatan secara matang. Kemudian memperjuangkan regulasinya. Formulasi kebijakan harus melalui evaluasi dan monitoring kebijakan kesehatan itu. Bicara masalah kesehatan di NTT adalah bicara soal RSUD. RSUD perlu mendapat intervensi luas dari pemerintah pusat terutama anggaran, tenaga medis serta sarana dan prasarana. Pengalaman menunjukkan, pelayanan RSUD, baik di Kupang maupun di daerah-daerah masih jauh dari memuaskan. Saya juga memberi perhatian pada pengendalian dampak rokok. Jika saya duduk di DPD, saya perjuangkan regulasi yang menaikkan harga rokok sehingga hanya mereka yang mampu dapat membeli rokok. Saya juga memberi perhatian pada bidang kependudukan dan kesehatan reproduksi serta HIV/AIDS. (gem) 

Ir. Abraham Paul Liyanto

Calon Anggota DPD Nomor Urut 1

SAYA ini punya latar belakang pendidikan teknik. Pengetahuan tentang kesehatan minim tapi saya berusaha masuk melalui aksi konkret. Stigma NTT miskin itu berkaitan erat dengan masalah kesehatan. Jalan keluarnya apa? Menurut saya, mengentaskan pengangguran dan kemiskinan sama dengan mengentaskan masalah kesehatan, gizi buruk dan busung lapar. Mengentaskan pengangguran, orang hidup lebih baik sehingga kesehatannya pun terjamin. Ini merupakan mata rantai. 

Saya peduli terhadap kesehatan sesuai dengan motto iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi, saya membangun lembaga pendidikan kesehatan demi investasi tenaga kesehatan. Itu sudah saya lakukan. Jika saya terpilih sebagai DPD, maka pembangunan kesehatan lebih ditingkatkan. Saya juga tidak hanya mengirim TKI dan TKW tapi mengirim empat orang tenaga kesehatan bekerja di Australia dengan gaji Rp 35 juta/bulan. Gaji Rp 35 juta bagi kita di NTT cukup besar. Jadi saya sudah melakukan, tinggal peningkatan kapasitas.(gem)

Utuh MJ Taedini 

Calon Anggota DPD Nomor Urut 37

PEMBANGUNAN kesehatan merupakan salah satu dari tiga faktor utama untuk pengembangan manusia, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kami sebagai calon anggota DPD wajib menjunjung tiga kebijakan ini. DPD tidak punya fungsi anggaran tapi punya kewenangan melakukan pengawasan terhadap ideks pembangunan manusia, terutama bidang kesehatan. Anggur Merah harus dapat dilaksanakan dengan baik. Masalah kesehatan sangat penting. Pembangunan kesehatan harus ada paradigma baru pada bidang pelayanan. Kita harus memulai dari dalam diri sendiri.Kita harus menciptakan diri hidup sehat. Kita sehat dulu baru sakit jangan sakit dulu baru berobat agar sehat. Mendekatkan akses kesehatan untuk masyarakat, antara rumah sakit dengan puskesmas. Yang dekat dengan masyarakat adalah puskesmas. Kita sakit kita bicara bagaimana mengobati. Jadi yang diupayakan adalah hidup sehat, keluarga sehat, anak sehat dan masyarakat sehat. Jika semua orang sehat, pembangunan diyakini berjalan baik. (gem)

Marthen Malo,SE

Calon Anggota DPD Nomor Urut 22

KESEHATAN harus mulai dari dalam diri kita bukan orang lain. Saya 15 tahun bekerja lebih banyak di bidang kesehatan. Persoalan rokok menjadi masalah besar, lembaga internasional juga turun tangan. Siapa yang menciptakan? Pemerintah kan? Rokok itu membawa malapetaka, teman-teman kesehatan pintar mengobati orang yang sakit karena rokok. Saya sebagai seorang calon anggota DPD, saya melihat itu. Ada peluang DPD berbicara anggaran sehingga kita akan upayakan perencanaan dan anggaran untuk kesehatan. DPD bukan wakil rakyat tapi wakil daerah, kita harus bicara dengan para bupati, gubernur membicarakan politik anggaran untuk kesehatan. Dinas kesehatan tidak menganggarkan uang untuk pemberantasan penyakit malaria. Jadi saya akan fokuskan pada perjuangan anggaran. Ke depan kita ubah paradigma ego sektor dengan koordinasi bidang kesehatan. Pendekatannya bukan dengan memperbanyak pembangunan rumah sakit, puskesmas tapi dengan membiasakan rakyat hidup sehat. (gem)

Wihelmus Sodi Manuk,S.H

Calon Anggota DPD Nomor Urut 39

INDEKS Pembangunan Manusia NTT berada pada urutan ke- 30 dari 33 propinsi di Indonesia. Dan, kesehatan adalah salah satu indikatornya. Tolok ukurnya berapa angka kematian ibu, angka kematian bayi, usia harapan hidup dengan sistem manajemen pemerintah. Perjuangkan undang-undang tentang kesehatan dan pengawasan. Perjuangkan kesehatan gratis secara langsung sehingga masyarakat mudah mendapatkan pelayanan. Bangun komunikasi secara langsung dengan masyarakat terhadap berbagai masalah pembangunan, termasuk kesehatan. Bangun masyarakat NTT menuju masyarakat sehat dengan pendekatan peningkatan SDM, bagaimana penempatan tenaga kesehatan. Kesehatan tidak hanya tanggung jawab dinas terkait tapi menjadi tanggung jawab masyarakat. Soal anggaran kesehatan, perlu menggolkan alokasi anggaran 15 persen secara nasional dan 15 persen NTT. Pendekatan pembangunan mengarah pada kesehatan dengan peningkatan pelayanan dan sarana prasarana. Meningkatkan kebijakan bidang kesehatan secara nasional dan lokal NTT. DPD turut memperjuangkan kebijakan pembangunan kesehatan dengan koordinasi ke daerah-daerah.(gem)

Laurensius Piter Lamury, S.H

Calon Anggota DPD Nomor Urut 18

KESEHATAN rakyat perlu menjadi perhatian. Saya beri perhatian terhadap masalah rokok. Sebanyak 85 persen orang Indonesia pernah sindrom sakit jiwa. Jadi saat diundang mengikuti seminar ini, saya berpikir ahli kesehatan mau menyiapkan rumah sakit jiwa untuk calon yang tidak jadi. Bicara kesehatan, kita bicara soal pelayanan. Menjadikan orang sakit bisa senyum sedikit itu sangat susah, jadi ini perlu diubah. Jadi saya lebih menekankan peningkatan pelayanan kesehatan, dengan sarana prasarana, tenaga kesehatan serta alat-alat kesehatan. Tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan dengan tulus sehingga menyembuhkan pasien. (gem)

Ir. Fary Djemi Francis

Caleg DPR RI Partai Gerindra Nomor Urut 1, Dapil NTT 2 (Timor, Sumba, Sabu dan Rote) 

BICARA kesehatan ada keterkaitannya dengan kemiskinan dan gizi buruk. Di Indonesia 106 ribu balita bermasalah dengan gizi. Sebagai caleg kita jangan salahkan dinas kesehatan dan lainnya. Kalau negara ini diibaratkan sebagai tim kesebelasan, jika gawangnya jebol bukan kesalahan pemain tapi manajernya harus bertanggungjawab. Bangsa ini ibarat mobil mercedez, jika mobilnya tidak jalan, siapa yang harus bertanggungjawab, apa montir atau sopirnya? Jadi kalau ada masalah kesehatan yang perlu kita lihat kebijakan pembangunan. Komitmen Partai Gerindra tegas dan jelas. Kesehatan merupakan program utama. 

Arnoldus Thomas 

Caleg DPR RI Partai Patriot Nomor Urut 2, Dapil NTT 2 (Rote, Sabu, Sumba dan Timor)

JIKA saya terpilih sebagai anggota DPR RI, yang pertama saya perhatikan adalah kualitas pelayanan kesehatan. DPR harus punya komitmen menjadi mitra pemerintah dan rakyat membangun kesehatan. Saya setuju kalau anggaran untuk kesehatan ditingkatkan menjadi 15 persen, karena kesehatan terkait dengan sumber daya manusia (SDM). Kesehatan juga menjadi dasar perjuangan Partai Patriot Nomor Urut 30, sehingga seminar hari ini sangat cocok dengan perjuangan partai kami. Jadi kita harus bisa melakukan kontrol yang ketat terhadap pelayanan kesehatan, penanganan gizi buruk dan lain- lain. (gem)

Marry Yumima Abineno Bessi,SE

Caleg DPRD NTT dari Partai Hanura, Nomor Urut 2, Dapil NTT I 

Kenapa kematian ibu dan anak tinggi? Kalau saya terpilih, tidak duduk manis dan dengar apa yang dibicarakan pemerintah. Saya harus melakukan berjuang meningkatkan anggaran untuk kesehatan sebesar 15 persen. Saya sebagai perempuan juga berjuang agar di rumah sakit, disiapkan ruang menyusui anak. Juga melakukan kontrol supaya anggaran kesehatan tidak membias ke bidang lain. Apalagi anggaran itu disalahgunakan oknum pengelolanya. Jika terjadi demikian, saya adalah orang pertama yang menanyakan itu di sidang dewan. Saya juga mengingatkan tenaga medis agar memberikan pelayanan dengan senyum. Kesehatan merupakan pilar utama pembangunan.(gem)

Siprianus Seru 

Caleg DPRD NTT dari Partai Demokrasi Kebangsaan, Nomor Urut 3, Dapil NTT I

Dinas kesehatan kurang kreatif karena ada yang tidak bisa mengajukan anggaran kesehatan ke dewan. Jika saya terpilih sebagai anggota DPRD NTT, saya memberi perhatian terhadap sarana dan prasarana kesehatan yang masih minim. Saya juga memberi perhatian terhadap kesehatan lingkungan sebagai pilar utama pembangunan bidang kesehatan. Anggaran untuk kesehatan perlu dinaikkan dengan mengubah struktur APBD dari 60 persen untuk belanja publik dan 40 persen belanja rutin diciutkan 15 persen untuk kesehatan.(gem)

Merry Roga

Caleg DPRD NTT dari PDI Perjuangan, Nomor Urut 11, Dapil NTT I

Jika saya terpilih, saya akan memperjuangkan keadilan anggaran masyarakat di bidang kesehatan. Saya juga memberi perhatian pada investasi sumber daya manusia (SDM) dan itu harus dimulai dari kesehatan. Sejak dalam janin sudah diberi perhatian dengan nutrisi makanan bergizi bagi ibu hamil. Saya juga mendukung niat teman-teman meningkatkan anggaran kesehatan sebesar 15 persen, meningkatkan kesejahteraan para medis dan meminta pemerintah mengefektifkan puskesmas yang mubazir serta bermitra dengan LSM yang peduli terhadap kesehatan. (gem)

Drs. Wigers Wila Bunga,MS

Caleg DPRD NTT Partai Golkar, Nomor Urut 10, Dapil NTT I

Kesehatan merupakan hak asasi manusia (HAM). Saya tertarik dengan seminar kesehatan ini karena masih ada kesenjangan. Jika saya terpilih sebagai anggota DPRD NTT, saya akan memberi perhatian penuh pada manajemen sumber daya manusia kesehatan (medis dan para medis) yang siap siaga. Saya juga minta pemerintah mengefektifkan polindes, pustu yang ada di desa-desa, karena itu merupakan sarana kesehatan yang langsung diakses masyarakat pedesaan. Saya juga terus memberi perhatian terhadap upaya meningkatkan anggaran kesehatan. (gem)

Tonny Stefanus Bengu,SP

Caleg DPRD NTT dari Partai Gerindra, Nomor Urut 2, Dapil NTT I

Dinkes (Dinas Kesehatan) jangan dijadikan sampah ketika terjadi masalah kesehatan. Selama ini jika ada masalah kesehatan, Dinkes yang disalahkan. Semua persoalan kesehatan ditujukan kepada dinkes. Paradigma ini perlu diubah. Gerindra punya program kesehatan. Selama ini tidak ada sinergi program lintas sektor. Jika saya terpilih saya berusaha supaya Dewan mengingatkan pemerintah melakukan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kesehatan. (gem)

Paulus EL Bolla

Caleg DPRD Kota Kupang dari Partai Perjuangan Indonesia Baru, Nomor Urut 2, Dapil Alak dan Maulafa

Masalah kesehatan juga terletak pada sisi rekruitmen pengelola kesehatan. Jika pengelola tidak sehat, apa yang bisa kita harapkan? Jika saya terpilih yang perlu dilakukan adalah membersihkan kecurangan. Berantas koruptor di bidang kesehatan karena masih banyak kecurangan seperti pengadaan alat kesehatan dan sebagainya. Saya juga memberi perhatian pada kesehatan lingkungan, mendorong adanya ruang terbuka hijau yang masih diabaikan pemerintah Kota Kupang. (gem)

Isidorus Lilijawa,S.Fil

Caleg DPRD Kota Kupang dari Partai Gerindra, Nomor Urut I, Dapil Oebobo

Kesehatan merupakan harga mati untuk diperjuangkan partai kami. Jika saya terpilih, saya akan memberi perhatian pada masalah air bersih karena ini ada keterkaitannya dengan kesehatan. Di Kota Kupang masalah air bersih sudah menjadi persoalan klasik, setiap tahun warga kota ini mengeluh kesulitan air bersih. Saya juga mendorong pemerintah memperhatikan sanitasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan anggaran kesehatan menjadi 15 persen. (gem)

Pos Kupang edisi Minggu, 5 April 2009 halaman 1 dan 9